BAB III SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. A. Proses Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

BAB III SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Proses Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam setiap organisasi atau instansi harus terdapat personil atau pegawai sebagai pekerja atau pelaksana kegiatan dan tugas-tugas organisasi tersebut. Bahkan tanpa adanya personil itu, organisasi tidak mungkin dapat berdiri dengan baik. Berdirinya suatu organisasi sudah tentu mempunyai suatu tujuan, baik itu tujuan individual maupun dari setiap anggota organisasi ataupun merupakan tujuan bersama (umum) dari keseluruhan anggota organisasi. Untuk menjamin agar proses pencapaian tujuan tersebut berjalan secara baik, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pencapaian organisasi itu, terlebih dahulu dipikirkan, diperhitungkan, dan dipertimbangkan secara matang. Kemudian didalam kerjasama antara anggota didalam mencapai tujuan perlu diadakan pengaturan dan penyerasian hubungan tugas, wewenang dan tanggungjawab antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Maka ditentukan fungsi-fungsi tertentu dari personil tersebut seperti : administrator, manajer, dan pegawai (pekerja). Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditetapkan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi. Lowongan formasi dalam suatu organisasi pada umumnya

Universitas Sumatera Utara

disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri yang keluar atau berhenti dan adanya perluasan organisasi. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan ”Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi dan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan”. Sesuai dengan maksud Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan semata-mata atas syarat-syarat objektif dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah. Agar supaya setiap warga Negara dapat mengetahui adanya lowongan formasi yang akan diisi dan agar instansi memperoleh kesempatan yang cukup luas dalam melakukan pemilihan calon yang terbaik maka penerimaan pegawai baru yang dimaksud harus diumumkan seluas-luasnya melalui media yang ada (Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976 jo Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05/SE/1976). Kiranya dapat dicatat, bahwa dimasa lalu pengisian lowongan formasi dalam suatu instansi tidak selalu diumumkan melalui mass media yang ada baik dalam jumlah yang besar apalagi bila hanya diperlukan satu atau dua orang saja,


maka calonnya dicari di antara orang-orang yang secara kebetulan telah melamar pekerjaan pada kantor yang memerlukan tenaga atau diantara orang-orang yang telah dikenal oleh salah seorang pegawai dari kantor itu. Atas persetjuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, oleh pejabat yang berwenang dilakukan pengangkatan pelamar menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam kedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan menjalani masa percobaan sebagai, yang setelah menjalani masa percobaan selama sekurang-kurangnya satu tahun dan sebanyak-banyaknya dua tahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan, diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Apabila selama atau masa percobaan berakhir dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat ang ditentukan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon pegawai negeri sipil. Terlebih dahulu telah dikemukakan bahwa jabatan Negeri ada yang dipangku oleh mereka yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri sedangkan gaji mereka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Demikian pula halnya dengan jabatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah ada pula yang dipangku oleh mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah sedang gaji mereka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping kedua hal tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah membantu Badan Usaha Swasta secara tetap berupa uang untuk dibayarkan sebagai gaji para Pegawai Badan Usaha Swasta tertentu.


Untuk kepentingan yang lebih luas, Pemerintah telah mengangkat sebagian dari mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ada kalanya merupakan kekhususan dari ketentuan umum kepegawaian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Pengangkatan

mereka

yang

gajinya

dibebankan

pada

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bukan atas pertimbangan untuk mengisi formasi yang lowong, sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tetapi untuk kepentingan yang lebih luas dari sekedar pembinaan pegawai. Setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri, mereka bertugas pada Departemen atau Lembaga Pemerintah tertentu lainnya atau bahkan ada yang diperbantukan pada Badan Swasta atau Yayasan tertentu. Pengangkatan mereka untuk pertama kali sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga di mana mereka ditugaskan tetapi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara. Kriteria pokok yang dijadikan dasar pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah bahwa mereka adalah pegawai pada instansi tertentu dan memperoleh gaji yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepada mereka diperlakukan secara khusus tentang dipenuhinya syaratsyarat usia, Surat Keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta syarat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri.


Mereka diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri terlebih dahulu. Setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan tentang kedudukan hak, kewajiban dan pembinaan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Selama menjalani masa percobaan, seorang calon Pegawai Negeri memperoleh gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Hak atas gaji tersebut mulai berlaku pada bulan calon Pegawai Negeri Sipil secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat oleh atasan langsung yang membawahi calon Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil telah dianggap nyata melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal ia diperintahkan menuju tempat tugas oleh atasan yang berwenang dengan Surat Perintah Perjalanan. Oleh karena demikian maka hak atas gaji calon Pegawai Negeri Sipil tidak selalu bersamaan waktu dengan saat pengangkatannya. Dalam hal seorang pelamar mempunyai pengalaman bekerja maka pengalaman bekerja dimaksud dapat diperhitungkan untuk menentukan gaji pokok, bersamaan dengan usul pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri atau masa berikutnya yang harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

B. Prosedur Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Daerah Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri sipil adalah


unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : ”Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan”. Dari ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, bahwa fungsi pegawai negari sipil adalah : a. Sebagai aparatur negara; b. Sebagai abdi negara; c. Sebagai abdi masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, tugas melaksanakan

peraturan

perundang-undangan

dalam

arti

kata

wajib

mengusahakan agar setiap peraturan perundangan ditaati masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap pegawai negeri sipil harus mampu meletakkan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal ini berlaku prinsip monoloyalitas yaitu mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi pegawai negeri sipil sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang diemban yakni menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka


usaha mencapai tujuan nasional. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa fungsi pegawai negeri sipil adalah membantu pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang berakibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat tergantung dari kesempurnaan dan kemampuan aparatur negara. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea keempat, bukanlah hal ringan tetapi suatu tugas yang berat. Untuk itu sangat dituntut adanya pegawai negeri sipil yang disamping setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Menyadari

hal

itu,

pemerintah

terus-menerus

berupaya

untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri sipil agar dapat menyelengarakan

tugasnya

masing-masing

dalam

melaksanakan

roda

pembangunan nasional. Salah satu bentuk upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan keperampilan dan kemampuan pegawai negeri tersebut adalah pendidikan dan latihan. Dalam rangka usaha menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutan, dipandang perlu menetapkan Dasar-dasar Penyusunan Formasi bagi satuan-satuan Organisasi Negara.


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 telah ditetapkan Pokok-pokok Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi satuansatuan organisasi pemerintahan. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuansatuan organisasi negara dapat rnempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikul pada satuan-satuan organisasi itu yang penetapannya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. Dalam hal ini adalah Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, formasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Formasi Anggaran, yang dimaksud dengan formasi anggaran adalah formasi yang ditetapkan berdasarkan atas anggaran belanja yang tersedia bagi Departemen/Lembaga yang bersangkutan. 2. Formasi Beban Kerja, yang dimaksud dengan Formasi Beban Kerja adalah formasi yang ditetapkan berdasrkan atas besar kecilnya beban kerja yang ada bagi Departemen/Lembaga yang bersangkutan. Formasi dari satuan-satuan arganisasi dapat membesar atau mengecil sesuai dengan perkembangan dari organisasi tersebut.

Membesar

atau

bertambahnya jumlah formasi dalam satuan-satuan organisasi antara lain karena untuk mencapai tujuan, maka organisasi tersebut perlu mengembangkan tugastugas pokok, sehingga perkembangan tugas-tugas pokok akan mengakibatkan adanya pertambahan jumlah personil, atau karena adanya perluasan dari


organisasi tersebut, yang disebabkan kemajuan-kemajuan yang dicapai organisasi tersebut cukup baik. Pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang lowong, lowongan formasi dalam satuan unit organisasi pemerintah pada umumnya adalah disebabkan : 1. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti karena pensiun, berhenti, dan lain-lain 2. Adanya perluasan organisasi pemerintah. Karena pengadaan pegawai negeri sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong maka pengadaan pegawai negeri sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun dalam arti kuwalitas. Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil haruslah tetap dipegang teguh prinsip, bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan pegawai negeri sipil haruslah didasarkan semata-mata atas syarat-syarat yang objektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas dasar golongan, agama, atau daerah. Dalam pengadaan pegawai negeri sipil terbagi 2 (dua) kemungkinan sistem yang digunakan : 1. Sistem Sentralisasi, keuntungan sistem ini adalah adanya norma yang sama, cara penerimaan yang seragam dan dapat lebih menjamin mutu Pegawai Negeri Sipil,

sedang

kerugiannya adalah sangat

sulit

dilaksanakan


berhubungan dengan luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesian dan masih sulitnya perhubungan untuk beberapa daerah. 2. Sistem Desentralisasi, keuntungan sistem ini adalah dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan cepat, sedang kerugiannya adalah tidak terdapat keseragaman dalam cara penerimaan, kemungkinan penentuan norma yang berbeda yang mungkin mengakibatkan tidak terjaminnya mutu Pegawai Negeri Sipil. Berhubungan dengan luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan masih sulitnya perhubungan, maka pada dewasa ini diadakan perpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam arti bahwa penentuan norma dan cara ditetapkan secara terpusat sedang pelaksanaannya didesentarlisasikan. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sistem sentarlisasi diadakan ditingkat pusat, sedang sitem desentarlisasi diadakan ditingkat daerah. Seleksi ujian sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tertulis dan dilaksanakan dimasing-masing tempat yang membutuhkan, sedang bahan-bahan seleksi/ujian dikirim langsung dari Jakarta dan hasilnya dikirim kembali ke Jakarta untuk mendapat pemeriksaan dan penentuan siapa yang lulus, biasanya penetapan siapa yang diterima benar-benar sangat selektif berdasarkan hasil ujian yang diadakan dengan tujuan agar dapat diperoleh calon pegawai yang cakap mempunyai keterampilan yang tinggi dan memenuhi persyaratan/kebutuhan yang telah ditentukan sehingga ia dapat dengan mudah menguasai bidang pekerjaan yang akan dipegangnya.


Dalam hal pengadaan pegawai ini tidak dikenal dalam pengangkatan pegawai harian yang telah bekerja sebelumnya atau dengan jalan penyisipan. Bagi yang lulus dalam seleksi ini merekalah yang diangkat dengan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1981 tentang prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil disebutkan bahwa masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan palin lama 2 (dua) tahun maka seorang Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri penuh dengan mendapat gaji penuh (100%) tetapi dengan syarat harus lulus test kesehatan dan lulus testing pra jabatan, testing pra jabatan ini wajib diikuti bagi setiap Calon Pegawai Negeri yang diangkat. Untuk pendidikan dalam jabatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu serta keterampilan pegawai pada Direktorat Jenderal Anggaran dilaksankan pendidikan dan latihan penyesuaian tugas (DPT) yang merupakan salah satu syarat dalam kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah yang diharuskan melampirkan. Jadi ijazah latihan penyesuain tugas (DPT) ini wajib diikuti bagi setiap pegawai yang akan memperoleh kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah. Pendidikan dan latihan penyesuain tugas ini terdiri dari: 1. DPT tingkat I bagi pegawai golongan I 2. DPT tingkat II bagi pegawai golongan II 3. DPT tangkat III bagi pegawai golongan III


Bagi para pegawai yang akan naik golongan, dari golongan I/d ke golongan II/a, golongan II/d ke golongan III/a, golongan III/d ke golongan IV/a harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus ujian dinas, yang terdiri dari: 1. Ujian Dinas Tingkat I dari golongan I ke golongan II. 2. Ujian Dinas Tingkat II dari golongan II ke golongan III. 3. Ujian Dinas Tingkat III dari golongan III ke golongan IV. Selanjutnya bagi mereka yang akan memperoleh kenaikan pangkat karena penyesuain ijazah diwajibkan mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan penyesuaian ijazah (DPI), yang terdiri dari: 1. DPI Tingkat I bagi pegawai yang akan naik pangkat ke golongan II. 2. DPI Tingkat II bagi pegawai yang akan naik pangkat ke golongan III. Pelaksanaan

pendidikan

dan

latihan

tersebut

bertujuan

untuk

meningkatkan mutu serta kecakapan agar para pegawai tersebuit dapat mampu menjalankan tugas yang lebih berat yang akan dipegangnya sesuai dengan golongan/pangkat yang telah dimiliki.

C. Syarat Dan Kriteria Yang Harus Dipenuhi Oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Didaerah Pembangunan Nasional merupakan upaya bersama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional, didalamnya terdapat program-program pembangunan dan serangkaian usaha kerja diseluruh tanah air, yang mencakup segala bidang. Hal ini sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR.


Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan dan dinamika yang terus menerus kearah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional di samping akan menghasilkan perubahan-perubahan, juga akan menimbulkan dinamika sosial yang mengandung kerawanan, karena dinamika sosial akan mempengaruhi cara berfikir dan corak hidup masyarakat sebagai dampak dari pembangunan dan hasil-hasilnya. Untuk mencapai tujuan nasional, maka Pegawai Republik Indonesia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan yang sesuai dengan petunjuk serta kebijaksanaan pembangunan sebagai mana tercantum dalam Garisgaris Besar Haluan Negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara/pegawai negeri. Untuk mengatur hal ini perlu dibuat suatu peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri tersebut, sebagai pedoman yang memberikan arahan di dalam mengemban tugasnya agar dapat berjalan pada jalur yang benar. Dengan adanya peraturan kepegawaian yang berlaku secara umum ini, di samping merupakan peraturan-peraturan khusus, maka para pegawai negeri tersebut dapat terkontrol dan dapat diawasi oleh badan-badan /lembaga-lembaga pengawas dan dapat

diambil tindakan bagi yang tidak

melaksanakan

kewajibannya menurut fungsinya masing-masing. Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa aparatur sebagai pelaksana tugas-tugas umum pemerintah sangat membutuhkan orang yang bersih dan berwibawa dalam kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dengan


demikian didalam melaksanakan penerimaan/pengadaan calon pegawai negeri sipil harus dilakukan dengan selektif mungkin dengan meneliti persyaratan kecakapan serta kemampuan, agar aparatur yang bersih dan berwibawa dapat melaksanakan tugas berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai suatu tujuan. Jika pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri sebagai langkah pertama dari proses kepegawaian telah menyimpang misalnya mengangkat pegawai karena belas kasihan, titipan atau bersifat kekeluargaan, padahal calon pegawai tersebut tidak mempunyai kemampuan atau keahlian maka aparat yang bersih dan berwibawa tidak akan tercapai. Seandainya pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil dalam

proses

pelaksanaan

tidak

menyimpang

dari

semestinya

dalam

pengangkatan/penerimaan pegawai, maka terciptalah aparat yang bersih dan berwibawa. Hal ini berarti bahwa pengadaan pegawai negeri sipil harus didasarkan semata-mata atas syarat obyektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah. Agar supaya setiap warga negara dapat mengetahui adanya lowongan formasi yang akan diisi, dan agar instansi memperoleh kesempatan yang cukup luas dalam melakukan pemilihan calon yang terbaik, maka penerimaan pegawai baru dimaksud harus diumumkan seluas-luasnya melalui media yang ada dan pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Persyaratan tersebut diatas merupakan persyaratan yang bersifat umum, maksudnya persyaratan tersebut berlaku bagi lamaran ke semua instansi


Pemerintah. Disamping itu masih dimungkinkan adanya persyaratan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, sehubungan dengan kekhususan instansi bersangkutan, misalnya tidak buta warna, belum menikah dan sebagainya. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri ditetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah : 1. Warga

Negara Indonesia. Apabila disangsikan dapat diminta bukti

kewarganegaraan seorang pelamar; 2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun; Pelamar yang belum mencapai usia 18 tahun ditolak, sedang pelamar yang berusia lebih dari 40 tahun dalam hal-hal tertentu dapat dipertimbangkan. Dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05 / SE / 1976 ditetapkan bahwa pelamar yang melebihi usia 40 (empat puluh) tahun hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atas Keputusan Presiden. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akte kelahiran atau yang tercantum dalam surat tanda tamat belajar degan catatan apabila terdapat perbedaan diantara keduanya maka yang dipergunakan adalah tanggal kelahiran yang tercantum pada akte kelahiran; 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan


suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; 4. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Gerakan yang dimaksud dinyatakan dengan tegas oleh Pemerintah Pusat; 5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai suatu instansi baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta; 6. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai negeri; 7. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan; 8. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan POLRI setempat; 9. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; 11. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk

syarat-syarat

khusus

yang

ditentukan

oleh

instansi

yang

bersangkutan. Semua syarat-syarat sebagai tersebut di atas harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang berarti bahwa apabila salah satu syarat di atas tidak di penuhi oleh pelamar maka lamarannya ditolak. Dapat dicatat bahwa syarat-syarat sebagai tersebut diatas walaupun dalam rumusan dan susunan yang berbeda namun isinya dapat dianggap sebagai syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 atau juga telah diperlakukan pada masa sebelumnya.


Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf latin kepada instansi yang bersangkutan yang harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut : 1. Daftar Riwayat Hidup; 2. Salinan atau foto copi Surat Tanda Tamat Belajar yang disahkan dengan catatan bahwa untuk ijazah Perguruan Tinggi Swasta harus ada pengesahan dari Koordinator Perguruan Tinggi dan untuk ijazah pendidikan luar negeri, penghargaan harus ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Surat Keterangan Berkelakukan Baik dari Polisi Republik Indonesia setempat; 4. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta; 5. Surat Pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan; 6. Surat Pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, DUD 1945, Negara dan Pemerintah; 7. Surat Pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta; 8. Surat Pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri;


9. Surat Pernyataan pelamar, bahwa ia bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; 10. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan; 11. Salinan sah surat keputusan atau surat keterangan dari dua orang saksi yang disahkan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja; 12. Surat Keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman. Surat lamaran beserta lampiran-lampirannya dibuat menurut jumlah rangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan catatan bahwa lampiranlampiran dimaksud angka 1,5,6,7,8 dan 9 dibuat menurut contoh yang ditetapkan dalam lampiran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05 / SE /1976. Terhadap surat-surat

lamaran yang

masuk

selanjutnya dilakukan

pemeriksaan administratif. Pelamar yang memenuhi syarat-syarat dipanggil dengan surat atau pengumuman dalam mass media lain untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh suatu panitia. Ujian dimaksud meliputi pengetahuan umum, pengetahuan tehnis dan pengetahuan lain yang dianggap perlu. Para pelamar yang lulus ujian atau sebagian di antara mereka sesuai dengan kebutuhan, dinyatakan diterima dan kemudian diusulkan pengangkatannya menjadi calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


Penyampaian informasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil didaerah merupakan fungsi BKD (Badan kepegawaian Daerah) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun tugas pokok BKD sebagaimana tercantum dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 159 Tahun 2000 adalah membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.


BAB IV PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Promosi merupakan

suatu penghargaan (reward) yang diberikan kepada

pegawai yang berprestasi untuk memangku tanggung jawab yang lebih besar, berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Maksud kenaikan pangkat adalah sebagai pendorong/motivasi kerja bagi PNS untuk lebih meningkatkan pengabdiannya di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan

pelaksanaan pembinaan PNS pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang. Kenaikan Pangkat PNS. Dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah

penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS

terhadap negara. Menurut Pasal 3. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan dua sistem, yaitu : (1) Kenaikan pangkat reguler, yaitu penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditemukan tanpa terikat pada jabatan, Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang : (a) tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. (b) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan


(c) diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan fungsional tertentu. Ketentuan kenaikan pangkat ini diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya langsung. (2) Kenaikan pangkat pilihan, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang (Pasal 9) : (a) menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. (b) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (c) Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; (d) Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara (e) Diangkat menjadi Pejabat Negara (f) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah (g) Melaksanakan tugas belajar dan seblumnya menduduki jabatan strukturan dan jabatan fungsional. (h) Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan (i) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu. Selain jenis kenaikan pangkat reguler dan pilihan, peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang jenis kenaikan pangkat lain yang dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Kenaikan pangkat anumerta, yang diberikan kepada PNS yang tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi (Pasal 22 ayat (1).


Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul setelah keputudan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang (Pasal 26). (2) Kenaikan pangkat pengabdian, yang diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi (Pasal 27 ayat (1)). Mengenai wewenang penetapan kenaikan pangkat lebih lanjut diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003. Pada umumnya pegawai yang akan dipromosikan harus memenuhi paeryaratan pendidikan dan prestasi kerja yang baik, sehingga setelah dipromosikan akan terjadi peningkatan kinerja. Secara lebih spesifik pegawai yang diberikan suatu kepercayaan, yaitu promosi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pemerintah ini yang antara lain : (1) Pangkat/golongan yang telah memenuhi syarat; (2) Disiplin ilmu/latar belakang pendidikan formal; (3) Mempunyai kinerja/prestasi kerja yang lebih baik. (4) Telah mengikut i Diklat Struktural/Fungsional; (5) Memperhatikan DUK (Daftar Urut Kepangkatan); (6) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling tidak bernilai baik; (7) Usia; (8) Usulan unit kerja ke Baperjakat; dan (9) Atas persetujuan pimpinan instansi


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 17 (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu Pasal 18 (1) pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler. (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat objektif lainnya. (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan. (6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.


Pasal 19 Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prerstasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya. Pasal 20 Untuk

lebih

menjamin

objektifitas

dalam

mempertimbangkan

dan

menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.

B. PENEMPATAN Penempatan pegawai merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dengan pengadaan pegawai. Setelah proses pengadaan pegawai, pegawai yang baru diangkat

harus ditempatkan pada suatu

unit

organisasi tertentu

yang

membutuhkan tenaga baru dan mengacu pada formasi yang ada. Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Apabila hal itu diikuti, tidak akan ada seorang pun pegawai yang tidak mempunyai jabatan, apa pun jenis jabatannya. Prinsip penempatan menurut A.W.Widjaja adalah the right man on the right place (penempatan orang yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu


1) Adanya Analisis Tugas Jabatan (job analisys) yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifa-sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi itu. 2) Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat,, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai. Berdasarkan pendapat diatas pada prinsipnya penempatan PNS harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan organisasi, dan yang paling penting bahwa pegawai yang bersangkutan harus memiliki kecapan dalam bidang kerjanya yang ditunjukkan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaknasaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai. Unsur-unsur yang dinilai antara lain: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. Dalam pemberian nilai dalam Daftar Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan harus berpedoman kepada Lampiran Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979. Salah satu cara efektif yang sering digunakan dalam penempatan pegawai baru adalah dengan cara orientasi. Program orientasi dimaksudkan untuk mensosialiasikan kepada pegawai baru mengenai hal-hal yang terkait dengan organisasi, misalnya kultur atau budaya organisasi, nilai-nilai organisasi yang


dianut, norma-norma yang berlaku, dan sebagainya. Program orientasi biasanya berlaku untuk jangka waktu satu sampai tiga bulan dengan cara berpindah-pindah unit kerja, sehingga pada saat penempatan nanti pegawai baru sudah memahami cara bertindak dan berlaku yang dapat diterima oleh pegawai lama. Setelah melalui masa orientasi, kemudian pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan unit kerja dan kompetensi pegawai pada saat direkrut. Sebelum diangkat sebagai pegawai tetap pegawai baru berstatus sebagai Calon PNS (CPNS) dan diharuskan mengikuti Diklat Prajabatan. Secara nasional pembinaan Diklat Prajabatan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh daerah masing-masing. Untuk8 dapat diangkat menjadi PNS apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik, telah memenuhi syarat kesehatan, dan telah lulus pendidikan dan pelatihan Prajabatan. Sebaliknya jika Calon PNS tersebut tidak memenuhi syarat di atas, dan/atau syarat lain seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002, yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Penempatan pegawai tidak selalu berarti penempatan pegawai baru, tetapi bisa pula berarti sebagai pengangkatan dalam jabatan, promosi, dan mutasi (perpindahan). Pengangkatan pegawai negeri dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan (Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.43 Tahun 1999). Dalam hal pengangkatan pada Jabatan


Struktural diatur oleh kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 dan 20 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000, sebagai bentuk lain dan pemberian kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam memimpin satuan organisasi pemerintahan adalah pengangkatan dalam jabatan struktural. Sebagai sebuah sistem, pengangkatan dalam jabatan struktural merupakan bagian dan sistem pembinaan karier PNS. Pengangkatan dalam jabatan struktural erat kaitannya dengan jenjang kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu, sehingga pegawai yang lebih rendah pangkatnya tidak dapat membawahi langsung pegawai yang pangkatnya lebih tinggi guna menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan dalam jabatan struktural. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Presiden menetapkan jabatan Eselon I atas usul pimpinan instansi dan setelah mendapat pertimbangan tertulis dan Komisi Kepegawaian Negara. Bagi Pejabat Eselon II ke bawah, baik untuk instansi di pusat maupun instansi di daerah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan I Kepangkatan (Baperjakat) yang bertugas memberikan pertimbangan objektif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (pusat atau daerah). Di samping jabatan struktural juga dikenal adanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan


fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Belum ada peraturan yang melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 terhadap jabatan fungsional. Dengan menunjuk pada aturan hukum yang berlaku, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 telah ditetapkan sebagai peraturan dalam mengatur pelaksanaan pengangkatan PNS yang menduduki jabatan fungsional. Bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional diprogramkan untuk mengikuti pendidikan fungsional atau pendidikan lain yang berlaku bagi PNS pada umumnya. Pembinaan PNS yang menduduki jabatan fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai tingkatannya, dan penetapan kenaikan pangkatnya dilakukan melalui penetapan angka kredit. Mutasi adalah perpindahan atau alih tugas dan suatu unit organisasi ke unit organisasi lain. Dasar yang digunakan untuk menentukan mutasi pegawai di antaranya adalah lamanya masa kerja di suatu bidang pekerjaan, kebutuhan organisasi, penyegaran organisasi, pengetahuan, dan keterampilan serta alasan khusus (misalnya ikut suami).” Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS disebutkan bahwa untuk kepentingan kedinasan dan sebagai usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah bagi PNS terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya. Biasanya mutasi mi minimal dilaksanakan setiap dua tahun dan maksimal empat tahun sekali, yang dilaksanakan berdasarkan usulan kepala unit kerja. Pihak


yang berwenang dalam penentuan mutasi pegawai umumnya juga merupakan mereka yang menentukan penilaian kinerja, promosi, dan diklat. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan mutasi adalah pengarahan dan pengawasan kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan kesempatan yang luas kepada pegawai agar dapat mengikuti diklat, frekuensi sosialisasi peraturan dan penyediaan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan: 1) Pegawai Negeri antardepartemen atau Lembaga; 2) PNS

Pusat

dan

PNS

Daerah

antara

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

Departemen/Lembaga; 3) Pegawai Negeri Daerah antar daerah Provinsi; dan 4) Pegawai Negeri Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi lainnya. Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dan instansi yang bersangkutan (ayat (2)). BKN dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya (ayat (3)). Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pemindahan: 1) PNS Daerah antardaerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan 2) PNS Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi.


C. PENUGASAN Tugas PNS memberikan pelayanan kepada masyarakat dan siap ditugaskan di seluruh Wilayah Indonesia. Sesuai pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tersebut, Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada msayarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan, sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999.

D. PENGGAJIAN Gaji adalah sebagai balas dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara reltif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.


Burhannudin A. Tayibnapis mengatakan bahwa gaji menyandang fungsi sebagai: 1.

daya tarik untuk memperoleh tenaga-tenaga yang cakap dan produktif;

2.

sarana motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan; dan

3.

alat untuk memelihara agar karyawan tetap betah bekerja dalam organisasi (perusahaan). Pengertian secara normatif tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 43

Tahun 1999, pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya, dan pada bagian penjelasan undang-undang ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji PNS harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sementara pada ayat (2) diatur bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Pengaturan gaji PNS yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan baik antar-PNS maupun antara PNS dengan swasta, dan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas PNS. Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007.


Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 diatur mengenai pemberian gaji pokok yang meliputi: 1.

Kepada PNS yang diangkat dalam suatu pangkat menurut PP ini, diberikan Gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.

2.

Kepada seorang yang diangkat menjadi Calon Pagawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

3.

Kepada calon PNS, apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

4.

Pemberian gaji pokok setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.

5.

Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi PNS apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

6.

Kepada PNS yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dan pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.


7.

Kepada PNS yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji jokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

8.

Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai bulanan, di samping pensiun diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji

berkala dan kenaikan gaji istimewa, yang diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005. Kepada PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat: 1.

telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;

2.

penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup”. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah nyata-

nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dan pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong PNS untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.


Selain pemberian gaji, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005 juga mengatur mengenai pemberian tunjangan. Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi finansial langsung yang diberikan kepada PNS. Tunjangan yang diberikan adalah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lain-lain. Metode penetapan gaji yang diatur dalam peraturan pemerintah ini masih mengacu pada tiga sistem, yaitu sistem skala tunggal, sistem skala ganda, dan sistem skala gabungan. •

Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

•

Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang tidak saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

•

Sistem skala gabungan adalah sistem perpaduan skala tunggal dan skala ganda, dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terusmenerus.”


Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 mengisyaratkan perubahan sistem penggajian dengan meletakkan landasan menuju sistem skala gabungan dengan menitikberatkan pada skala ganda. Hal mi dibuktikan dan rumusan ketentuan Pasal 7, bahwa beban pekerjaan dan tanggung jawab lebih diutamakan daripada sekadar pangkat.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian ditetapkan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi. Lowongan formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri yang keluar atau berhenti dan adanya perluasan organisasi. Sesuai dengan maksud Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan semata-mata atas syarat-syarat objektif dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah. Agar supaya setiap warga Negara dapat mengetahui adanya lowongan formasi yang aka diisi dan agar instansi memperoleh kesempatan yang cukup luas dalam melakukan pemilihan calon yang terbaik maka penerimaan pegawai baru yang dimaksud harus diumumkan seluas-luasnya melalui media yang ada (Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976 jo Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 8 Maret 1976 Nomor 05 / SE / 1976). Sedangkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2)


Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pengurnuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Kiranya dapat dicatat, bahwa dimasa lalu pengisian lowongan formasi dalam suatu instansi tidak selalu diumumkan melalui mass media yang ada baik dalam jumlah yang besar apalagi bila hanya diperlukan satu atau dua orang saja, maka calonnya dicari di antara orang-orang yang secara kebetulan telah melamar pekerjaan pada kantor yang memerlukan tenaga atau diantara orangorang yang telah dikenal oleh salah seorang pegawai dari kantor itu. 2. Berhubungan dengan luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan masih sulitnya perhubungan, maka pada dewasa ini diadakan perpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam arti bahwa penentuan norma dan cara ditetapkan secara terpusat sedang pelaksanaannya di desentralisasikan. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sistem sentarlisasi diadakan ditingkat pusat, sedang sitem desentralisasi diadakan ditingkat daerah. Dalam perpaduan antara kedua sistem tersebut penentuan norma dan cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil seperti antara lain bahan-bahan ujian yang akan diujikan dan tata cara dilaksanakannya ujian tersebut ditentukan secara terpusat, sedang pelaksanaanya dapat didesentralisasikan. 3. Pengadaan pegawai negeri sipil harus didasarkan semata-mata atas syarat obyektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah. Persyaratan merupakan persyaratan yang bersifat umum,


maksudnya persyaratan tersebut berlaku bagi lamaran ke semua instansi Pemerintah. Disamping itu masih dimungkinkan adanya persyaratan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, sehubungan dengan kekhususan instansi bersangkutan, misalnya tidak buta warna, belum menikah dan sebagainya. Penyampaian informasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil didaerah merupakan fungsi BKD (Badan kepegawaian Daerah) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun tugas pokok BKD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 159 Tahun 2.000 adalah membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

B. Saran 1. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna yang berada pada presiden selaku kepala pemerintahan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sabagian wewenangnya kepada Pejabat Kepegawaian Daerah, maka perlu


penyempurnaan kembali ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Dengan demikian pegertian formasi termasuk didalamnya jumlah susunan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi Negara untuk mamapu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu sehingga diharapkan mutu dan jumlah pegawai memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi. 3. Bahwa dalam rangka

usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan

masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Apatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.


BAB III SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. A. Proses Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Recommend Documents