BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian 1. Pengertian Perjanjian Kata “Perjanjian” merupakan kata yang bentuk dasarnya “janji” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perjanjian” adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1991: 401). Perjanjian atau persetujuan batasannya diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas dan banyak mengandung kelemahan, adapun kelemahannya sebagai berikut (Abdulkadir, 2000: 224-225):

11

Tinjauan Yuridis Terhadap…, Chandra Rizka Hanafi, Fakultas Hukum UMP, 2017

a.

Hanya menyangkut perjanjian sepihak Hal ini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata ”mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak berarti kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikat diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan saling mengikatkan diri. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesapakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b.

Kata “Perbuatan” mencakup juga kata konsensus/kesapakatan dalam pengertian “perbuatan”, termasuk juga tindakan : 1) melaksanakan tugas tanpa kuasa, 2) perbuatan melawan hukum, Kedua hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mengandung

adanya

konsensus.

Juga

perbuatan

itu

sendiri

pengertiannya sangat luas, karena sebenarnya maksud yang ada dalam rumusan tersebut adalah “perbuatan hukum”. c.

Pengertian perjanjian terlalu luas Untuk pengertian perjanjian dalam hal ini dapat diartikan juga pengertian perjanjian mencakup melangsungkan perkawinan atau janji kawin. Pada hal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang mencakup hubungan lahir bathin. Sedangkan yang

12


dimaksud dalam perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan antara debitur dengan kreditur. Dimana hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan saja selebihnya tidak, jadi, yang dimaksud hanya perjanjian kebendaan saja, bukan perjanjian personal. d.

Tanpa menyebut tujuan Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak disebut apa tujuan

yang

mengadakan

perjanjian

sehingga

pihak-pihak

mengikatkan diri yaitu tidaklah jelas maksudnya apa. Dari kelemahan yang diterangkan diatas, dapat kita perbandingkan pengertian perjanjian menurut para ahli sebagai berikut (Riduan Syahrani, 2006: 207): a. Subekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

13


b. Wiryono Projodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dari pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata dan pendapat para ahli di atas, rumusan yang dapat dianggap tepat untuk definisi perjanjian itu adalah : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Untuk kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan

mudah

dipakai

sebagai

alat

bukti

bila

sampai

terjadi

persengketaan. 2. Unsur-unsur Perjanjian Apabila kembali kita perhatikan rumusan dari perjanjian, dapat kita simpulkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut (J. Satrio, 2001: 67):

14


a. Unsur essensialia Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Contohnya: “Sebab yang halal” merupakan unsur essensialia untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. b. Unsur Naturalia Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (reglend/aanvullend recht). Contohnya: kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUH Perdata) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 1491 KUH Perdata) dapat disampingi atas kesepakatan kedua belah pihak. c. Unsur acciedentalia Unsur acciedentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contohnya: di dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan. 3. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sehingga tidak terikat pada ketentuan-

15


ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki oleh Undang-undang haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa cela. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c. Suatu hal tertentu, dan d. Suatu sebab yang halal (Djaja S. Meliala, 2007: 91). Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014: 154161): 1. Syarat Subyektif Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi: a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun

16


dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan. Kesesuaian kehendak ini harus dinyatakan dan tidak cukup hanya dalam hati saja, karena hal itu tidak akan diketahui oleh orang lain sehingga tidak mungkin melahirkan kata sepakat yang perlu untuk melahirkan perjanjian. Pernyataan sepakat ini tidak terbatas dengan mengucapkan kata-kata, akan tetapi juga bisa diwujudkan dengan tanda-tanda yang dapat diartikan sebagai kehendak untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut seperti tulisan. Beberapa cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah: 1) dengan cara tertulis, 2) dengan cara lisan, 3) dengan simbol-simbol tertentu, dan 4) dengan berdiam diri. Seorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

17


Kesepakatan lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, misalnya seorang membeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara lisan antara para pihak. Kesepakatan dapat pula terjadi dengan hanya berdiam diri, misalnya

dalam

hal

perjanjian

pengangkutan.

Jika

kita

mengetahui jurusan mobil-mobil penumpang umum, kita biasanya tanpa bertanya mau kemana tujuan mobil tersebut dan berapa biayanya, tetapi kita hanya lansung naik dan bila sampai di tujuan kita pun turun dan membayar biaya sebagaimana biasanya sehingga kita tidak pernah mengucapkan sepakat kepada sopir mobil tersebut, namun pada dasarnya sudah terjadi perjanjian pengangkutan. Dengan demikian tolak ukur kesepakatan para pihak adalah pernyataan-pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan secara objektif yang dapat dipercaya,

atau

yang

secara

sungguh-sungguh

memang

dikehendaki oleh para pihak. Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, dapat

18


disimpulkan bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, berarti tidak akan terjadi perjanjian atau kontrak. b.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang yang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah: 1) KUHPerdata Menurut KUHPerdata, seorang yang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun telah menikah. Dan serta orang tersebut tidak berada dibawah pengampuan contoh gelap mata, sakit ingatan atau pemboros. 2) Undang‐undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) Pasal 50 ayat (1) Undangundang Perkawinan menerangkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali artinya bahwa yang dikatakan orang yang cakap melakukan

19


perbuatan hukum menurut Undang-undang Perkawinan adalah orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun keatas atau telah pernah kawin dan tidak berada dibawah pengampuan. 3) Undang‐undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 39 ayat (1) tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa syarat orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dalam Undangundang Jabatan Notaris tidak ada perbedaan dengan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dengan Undangundang Perkawinan. 4) Hukum Islam Seseorang dikatakan Dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum menurut Hukum Islam adalah mereka yang telah akhil balik. Untuk menentukan telah dewasa/cakap, dalam Hukum Islam tidak dilihat berdasarkan umur orang tersebut tetapi ditandai, bagi laki‐laki telah datangnya mimpi dan bagi perempuan telah mengalami datang bulan atau menstruasi. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi oleh para pihak mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat,

20


selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan yang berkepentingan. 2. Syarat Obyektif Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian, ini meliputi (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014: 154-161): a. Suatu hal tertentu Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, maka dalam setiap perjanjian, baik yang melahirkan perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah ditentukan lebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek perjanjian, yang selanjutnya akan menjadi obyek dalam perikatan yang lahir (baik secara bertimbal balik atau tidak) diantara para pihak yang membuat perjanjian yang dalam Pasal 1334 KUHPerdata dijelaskan, bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menajdi pokok suatu perjanjian.

21


b. Suatu sebab yang halal Syarat obyektif lainnya dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang diatur oleh Pasal 1335 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa suatu sebab yang halal adalah: 1) Bukan tanpa sebab, artinya jika ada sebab lain dari pada yang dinyatakan, 2) Bukan sebab yang palsu, artinya adanya sebab yang palsu atau dipalsukan, 3) Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui bahwa sebab yang halal itu adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik itu diberlakukan terhadap para pihak maupun objek yang diperjanjikan. Dalam Pasal 1336 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan,

perjanjiannya

namun

demikian

adalah

sah

(KUHPerdata).

22


4. Asas-asas Dalam Perjanjian Menurut Salim (2003: 9-12) hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme

(concsensualism),

asas

kepastian

hukum

(pacta

suntservanda), asas itikad baik (good faith) dan asas kepribadian (personality). Kelima asas tersebut diatas yaitu: a.

Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme (concensualism) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah

23


persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. c. Asas Kepastian Hukum (pacta suntservanda) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta suntservanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta suntservanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta suntservanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. d. Asas Itikad Baik (good faith) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur

harus

melaksanakan

substansi

kontrak

berdasarkan

kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

24


e. Asas Kepribadian (personality) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang

akan

melakukan

perjanjian

hanya

untuk

kepentingan

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana ditulis dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan

bahwa

seseorang

dapat

mengadakan

perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. 5. Jenis‐jenis Perjanjian Beberapa jenis-jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 1982: 86):

25


a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa menyewa, pemborongan. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. b. Perjanjian percuma dan Perjanjian alas hak yang membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. c. Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Terciptanya Perjanjian tidak bernama didasari karena pada hukum perjanjian, berlakunya asas kebebasan mengadakan perjanjian (Partij Ekonomi).

26


d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan

perjanjian

obligatoir.

Perjanjian

obligatoir

adalah

perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. e. Perjanjian konsesual dan Perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak. 6. Wanprestasi Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa : a. sama sekali tidak memenuhi prestasi, b. prestasi yang dilakukan tidak sempurna, c. terlambat memenuhi prestasi,

27


d. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (J.Satrio, 1999: 122). Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena itu pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan, yang dapat berupa tuntutan (J.Satrio, 1999: 144): a. pembatalan perjanjian. b. peralihan resiko. c. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti‐rugi. d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan. 7. Berakhirnya Atau Hapusnya Perjanjian KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPerdata hanya hapusnya perikatan, walaupun demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Berakhirnya atau hapusnya perikatan juga mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata hapusnya perikatan karena sebagai berikut (Djaja S. Meliala, 2007: 105):

28


a. Pembayaran, b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, c. Pembaharuan utang, d. Perjumpaan utang atau kompensasi, e. Percampuran utang, f. Pembebasan utang, g. Musnahnya barang yang terutang, h. Kebatalan atau pembatalan, i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini, j. Lewatnya waktu.

B. Tinjauan tentang Perbedaan Sistem Kerja antara Pengepul dan Cabang Beberapa perbedaan sistem kerja antara pengepul dan cabang, yaitu sebagai berikut (Galuh Diptya Kartikasari, 2016: 12): Cabang

Pengepul

1. Jam Kerja Kerja

buruh

1. Jam Kerja sehari

Tidak ada jam kerja, asalkan

adalah 7 jam, biasanya dari jam

target produksi dapat tercapai

08.00 sampai dengan jam 15.00

dan bisa diserahkan pada waktu

dan

yang ditentukan.

jam

cabang

istirahat

hanya

setengah jam yaitu pukul 12.0012.30

29


2. Status Buruh

2. Status Buruh

Sama dengan pengepul, status

Sama dengan cabang, status

buruh adalah buruh borongan

buruh adalah buruh borongan

yang

yang

mana

borongan

upahnya sesuai

pun jumlah

produksi.

borongan

upahnya sesuai

pun jumlah

produksi.

3. Status Koordinator Menjadi

mana

3. Status Koordinator

pegawai

pabrik,

Sama statusnya dengan buruh

sehingga mendapat hak yang

pengepul dan buruh cabang,

sama dengan buruh pabrik,

hanya sebagai pekerja borongan

seperti mendapat gaji sesuai

dan

UMR dan mendapat jaminan

keuntungan setiap hasil buruh.

mendapat

uang

dari

kesehatan (Jamkesmas). 4. Penggunaan Seragam

4. Penggunaan Seragam

Sama seperti pegawai pabrik,

Tidak ada seragam,

setiap

produk jadi maka hasil akan

seragam

buruh

cabang

untuk

diberi

dikenakan

asalkan

turun.

selama kerja ada juga harus dimana

harus

menggunakan

pakaian batik. 5. Jumlah Pekerja

5. Jumlah Pekerja

Minimal jumlah buruh harus 50

Jumlah buruh biasanya tidak

orang baru bisa menjadi cabang.

lebih dari 20 orang.

Jika dibawah 50 orang hanya bisa menjadi pengepul. 6. Keterikatan dengan Pabrik

6. Keterikatan dengan Pabrik

Cabang sangat terikat dengan

Tidak ada keterikatan yang kuat

pabrik, semua peraturan yang

dengan pabrik. Sebatas kontrak

ada di pabrik juga diberlakukan

mau menjadi pengepul dan bisa

di cabang. Hanya beda nya

menyetrokan

hasil

kerajinan

30


cabang terletak di dekat tempat

setiap hari.

tinggal sehingga bekerja bisa mengirit di biaya transportasi. 7. Tempat Kerja

7. Tempat Kerja

Dalam

berproduksi,

cabang

harus

buruh

menyelesaikan

Bisa

berproduksi

asalkan target

dirumah

yang diminta

tugas di tempat cabang, jika

dapat terpenuhi, jadi datang ke

target tidak selesai sampai jam

tempat pengepulan hanya untuk

kerja

menyetorkan hasil produksi.

habis

baru

boleh

diselesaikan dirumah.

C. Tinjauan tentang Buruh dan Hukum Perburuhan 1. Pengertian Buruh Kehidupan

manusia

saat

ini

mempunyai

kebutuhan

yang

beranekaragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerja yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Perkembangan hukum perburuhan di Indonesia saat ini, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja dengan alasan bahwa buruh kurang sesuai dengan kepribadan bangsa yang lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan.

31


Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun (Lalu Husni, 2003: 35). Secara khusus Imam Soepomo memberikan pengertian buruh atau pegawai sebagai berikut (Imam Soepomo, 1985: 8): 1. Bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan, 2. Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan, 3. Secara resmi terang-terangan dan kontinyu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu. 2. Perlindungan Buruh Perlindungan

pekerja

dapat

dilakukan,

baik

dengan

jalan

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini mencakup: a. Norma Keselamatan Kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan, dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. b. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja,

32


dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan keselamatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja. c. Norma Kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia moral. d. Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi (Zainal, 2010: 96). 3. Pengertian Hukum Perburuhan Terdapat

beberapa

pendapat

mengenai

pengertian

Hukum

Perburuhan. Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai batasan pengertian Hukum Perburuhan secara berbeda-beda. Perbedaan pengertian Hukum Perburuhan di sini terletak pada perbedaan fokus cara

33


melihat dari satu sisi saja, tanpa memerhatikan sisi lainnya yang tidak kalah penting untuk dijelaskan. Beberapa pengertian Hukum Perburuhan dari para ahli, antara lain (Aloysius Uwiyono, 2014: 2): 1. A.N. Molenaar Hukum Perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku, yang megatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha, buruh dengan penguasa, dan penguasa dengan penguasa. 2. M.G. Levenbach Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan dilakukan di bawah suatu pimpinan, dan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. 3. S. Mok Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan, yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan kehidupan yang berlangsung berhubungan dengan pekerjaan itu. 4. NEH Van Esveld Hukum Perburuhan adalah bagian dari hukum positif yang meliputi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab sendiri.

34


5. Imam Soepomo Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain, dengan menerima upah. 4. Sumber Hukum Perburuhan Sumber hukum mengandung makna tempat diketemukan, asal mula atau menggali hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Tempat hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang dapat digunakan sebagai dasar putusannya. Dengan demikian sumber hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah

tempat

menemukan

atau

menggali

hukum

perburuhan/ketenagakerjaan (Dede Agus, 2013: 9). Sumber Hukum Perburuhan memiliki posisi penting karena merupakan acuan para pihak jika mereka menghadapi suatu perselisihan. Oleh karena itu, sumber Hukum Perburuhan bernilai yang sangat strategis dalam hubungan kerja. Apabila dilihat dari jenisnya, ada dua macam/jenis sumber hukum dalam hukum Perburuhan yaitu Kaidah Otonom dan Kaidah Heteronom (Aloysius Uwiyono dkk, 2014: 21-24). 1. Kaidah Otonom dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja berdasarkan pada kehendak bebas yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Pembatasan

oleh

peraturan

perundang-

35


undangan berupa standar minimum atau standar maksimum. Sepanjang mengatur hak buruh/pekerja maka standar minimum, dan jika mengatur kewajiban buruh/pekerja maka standar maksimum. 2. Kaidah Heteronom dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak ketiga di luar para pihak yang terkait dalam hubungan kerja. Pihak ketiga yang paling dominan membuat ketentuan-kententuan yang dimaksud adalah Pemerintah/Negara. Oleh karena itu, bentuk dari kaidah tersebut adalah semua peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan.

D. Tinjuan Umum tentang Kemitraan 1. Pengertian Kemitraan Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata phartnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 129).

36


Tujuan kemitraan tersebut adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lain (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 130). Kemitraan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 sebelum lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Undang-undang No. 9 Tahun 1995). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997).

37


2. Pola Kemitraan Kemitraan merupakan terjemahan dari partnership atau bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Dalam Undangundang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, konsep kemitraan dirumuskan dalam Pasal 26 sebagai berikut: a. Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha, b. Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana hubungan dimaksud ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha, c. Kemitraan

dilaksanakan

dengan

disertai

pembinaan

dan

pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, d. Dalam melaksanakan hubungan ke dua belah pihak mempunyai kedudukan hukum setara. Rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sangat ideal dan merupakan bagian dari rumusan Pasal 33 UUD 1945, atau konsep kegotongroyongan dalam bidang usaha secara nasional. Selanjutnya konsep kemitraan dengan sistem keterkaitan langsung diurai lebih lanjut dalam Pasal 27 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 berikut

38


penjelasan yang cukup rinci. Pola kemitraan tersebut dilaksanakan sebagai berikut (Pandji, 2002: 231): a. Inti plasma, yaitu hubungan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma; perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi, b. Subkontrak, yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang dalam hubungan kemitraan usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya, c. Dagang umum, yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah atau usaha besar, d. Waralaba, yaitu hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen, e. Keagenan, yaitu hubungan kemitraan, yang didalmnya usaha kecil diberi hak leluasa untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah dan usaha besar,

39


f. Pola bentuk-bentuk lain di luar nomor 1 sampai dengan 5 di atas adalah pola kemitraan pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang. Selain pola atau model kemitraan diatas, ada beberapa model kemitraan lain yang diilhami oleh fenomena biologis yang ada dalam khasanah kehidupan organisme ke dalam diskusi kemitraan ini dan tentu saja ini merupakan suatu pendapat yang bersifat sporadik yang masih perlu dilakukan pendalaman maupun penyempurnaan lebih lanjut, yaitu (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 130-131): a. Pseudo Partnership atau kemitraan semu, yaitu sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk apa tujuan semua itu dilakukan serta disepakati. Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman orde baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. b. Mutualism Partnership atau kemitraan mutualistik, yaitu merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat

40


mencapai tujuan secara lebih optimal. Manfaat saling silang antara pihak-pihak

yang

bekerjasama

dapat

diperoleh,

sehingga

memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus menunjang satu dengan yang lain. c. Conjugasi Partnership atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, yaitu kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. 3. Tujuan Kemitraan Tujuan

kemitraan

adalah

untuk

meningkatkan

kemitraan,

kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri (Sumardjo, 2004). Menurut (Martodireso dan Widada, 2001 : 30) kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan

41


usaha 10 dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu: a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar, c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar, e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, f. Mendorong

terbentuknya

struktur

pasar

yang

menjamin

tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

42


4. Unsur-unsur Kemitraan Julius Bobo (2003: 182-185) menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Self-Propelling Growth Scheme) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu : 1. Kerjasama Usaha Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, terjadi jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

43


2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil Hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan. 3. Pembinaan dan Pengembangan Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan di dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya

Manusia

(SDM),

pembinaan

manajemen

produksi,

pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan di dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

44


4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan a. Prinsip Saling Memerlukan Menurut John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah (1999: 51) kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang bedampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian

sebenarnya

ada

saling

memerlukan

atau

ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra. b. Prinsip Saling Memperkuat Sebelum

kedua

belah

pihak

memulai

untuk

bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti

45


peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemapuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulankeunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikiaan terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra. Pemberian kemitraan

dapat

motivasi

ekonomi

didasarkan

pada

tersebut, saling

prinsip

memperkuat.

Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana pengusaha besar atau menengah mampu untuk membimbing dan membina pengusaha

kecil

mitranya

agar

mampu

(berdaya)

mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang

46


berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangan kekurangan yang ada. c. Prinsip Saling Menguntungkan Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “win-win solution partnership” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali tehadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

47


E. Penyelesaian tentang Sengketa Buruh Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa mengharapkan agar kontrak yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan di antara para pihak (Agus Yudha Hernoko, 2010: 304). Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: (1) melalui litigasi, dan (2) non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan (Salim, 2003: 141). M. Yahya Harahap dalam buku Agus Yudhi Hernoko (2010: 309), mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dinilai kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena: a. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu; b. Biaya mahal; c. Peradilan tidak responsif tehadap kepentingan umum; d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil

48


penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Menurut Salim (2003: 140-160) bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur NonLitigasi, sebagai berikut: a. Negosiasi Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik. b. Mediasi Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. c. Konsiliasi Berbeda dengan negosiasi, konsialiasi dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary merupakan langkah awal

49


perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan. Bahkan jika kita melihat pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, dengan berasumsi bahwa yang dimaksud konsiliasi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah identik dengan perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi (peradilan), melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun diluar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi (Gunawan Widjaja, 2001: 94).

50


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents