11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Peranan
Menurut Komaruddin (1994:768), pengertian peranan adalah sebagai berikut: 1. Bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh seseorang manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat Yang dimaksud peranan dalam penelitian ini menyangkut fungsi yang dilaksanakan, yaitu fungsi dari suatu variabel dihubungkan dengan variabel yang lain dalam hubungan sebab akibat yakni bahwa audit internal yang memadai berperan dalam menunjang efektifitas kredit investasi. 2.2
Audit internal
2.2.1 Pengertian Audit Internal Menurut The Institute of Internal Auditors mengenai pengertian audit internal adalah sebagai berikut: ”Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes” (IIA, 2009:2). Definisi tersebut tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal, tetapi juga mengakomodasikan kesempatan dan tanggung jawab. Definisi tersebut juga menjelaskan bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang
12
objektif dan sistematis oleh auditor internal tentang operasi pengendalian dalam suatu organisasi untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan dan operasi telah dilaporkan secara akurat dan dapat diandalkan, risiko telah diidentifikasi dan diminimalisi, peraturan, kebijakan, dan prosedur internal telah ditaati, serta meyakinkan bahwa sasaran perusahaan telah dicapai secara efektif. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam bukunya Standar Professi Audit Internal (2004:9) memberikan pengertian audit internal adalah: Kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pula bahwa audit internal merupakan : 1. Fungsi atau kegiatan penilaian yang independen 2. Fungsi audit internal membantu manajemen dan bertanggung jawab terhadap masyarakat 3. Kegiatan audit internal meliputi seluruh aktivitas perusahaan dan pelayanannya berhubungan dengan seluruh organisasi 4. Fungsi audit internal mendapatkan pendelegasian wewenang dari manajemen. Jika garis wewenang dan tanggung jawab jelas, bagian audit internal dapat berfungsi dengan baik dan dapat melakukan pekerjaannya untuk memeriksa dan
13
menilai secara independen pada semua pihak dalam perusahaan serta dapat memberikan jasanya terhadap pemimpin perusahaan 2.2.2
Jenis-Jenis Audit Internal Menurut Arens (2010:13-14) ada tiga jenis audit, yaitu : 1. An Operational evaluate the efficiency and effectiveness of any part of an organization’s operating procedures and methods. At the completion of an operational audit, management normally expects recommendations for improving operations. 2. A Compliance audit is to conducted determine wether the auditee is
following specific procedures, rules or regulation set by some authority. 3. A financial audit is conducted to determine whether the overall financial statement (the information being verified) are stated in accordance with specified criteria.
1. An Operational Audit (Audit Operasional)
Operasional Audit adalah pemeriksaan keefektifan dan keefisienan bagian-bagian dari operasional organisasi, baik secara prosedur maupun metode-metode yang digunakan, dengan tujuan untuk mengevaluasi aktivitas dan efisiensi operasi. 2. A Compliance Audit (Audit Kepatuhan)
Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditee telah mengikuti prosedur-prosedur, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 3. A Financial Statement Audit (Audit Laporan Keuangan)
14
Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang telah diverifikasi) telah sesuai dengan criteria yang telah ditentukan.
Seiring dengan berkembangnya profesi audit internal, maka jasa yang diberikan pun semakin meluas, berikut ini merupakan jasa audit internal yang dikemukakan oleh Pickett (2003:21) : 1. Financial Audit 2. Operational Audit 3.
Management Audit
4. Corporate Audit 5. Social Audit 2.2.3 Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal Tabel 2.1 Perbedaan antara Auditor Internal dan Auditor Eksternal No
Auditor Internal
Auditor Eksternal
1.
Merupakan karyawan perusahaan atau bisa merupakan entitas independen.
Merupakan orang yang independen di luar perusahaan.
2.
Melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan.
Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan
3.
Fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.
Fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan.
4.
Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuk atau
Sesekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum,
15
perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah.
namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan memengaruhi laporan keuangan secara material.
5.
Independen atas aktivitas yang diaudit, tetapi siap untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen.
Independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik kenyataan maupun secara mental.
6.
Menelaah aktivitas secara terus-menerus.
Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik (biasanya sekali setahun).
Sumber : Sawyer, dkk (2003:8)
2.2.4 Fungsi Audit Internal “Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi juga memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak lain yang memiliki wewenang dan tanggungjawab yang setara” (Mulyadi dan Kanaka, 1998;202). Fungsi audit internal yang terperinci dan relatif lengkap menunjukkan bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Divisi audit internal merupakan bagian integral dari organisasi dan berfungsi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior dan atau dewan. Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab divisi audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran organisasi. Anggaran organisasi harus menerangkan tentang tujuan divisi audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa divisi audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggungjawab dalam kegiatan yang mereka periksa. 2.2.5 Ruang Lingkup Audit Internal
16
Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors adalah: “The Internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach” (IIA, 2009:27). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal adalah sebagai berikut: 1. Governance
Audit internal harus dapat menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut: a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi. b. Memastikan manajemen melaksanakan kinerja yang efektif dan
akuntabilitas organisasi. c. Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke unit-unit
yang tepat di dalam organisasi. d. Mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi
kepada dewan pengawas, auditor eksternal dan internal, dan manajemen 2. Risk Management Audit internal harus mengevaluasi efektifitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko. 3. Control
17
Audit internal harus membantu organisasi dalam mencapai pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dan dengan memberikan perbaikan terus-menerus.
Lingkup pekerjaan dari audit internal, haruslah meliputi pengujian dan penilaian terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas dari pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Audit internal harus mengimplementasikan hal-hal berikut: a. Mereview keandalan (realiabilitas dan intergritas) informasi keuangan
dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan hal tersebut. b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan
kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut. c. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, menverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya. e. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya
akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
18
apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam melaksanakan tugasnya, audit internal mempunyai batasan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. “Other than for special assignment, the elements of internal auditing may be grouped under (1) compliance, (2) verification, (3) evaluation” (Cashin, 1988:8). 1. Kepatuhan (Complience)
Merupakan salah satu unsur audit internal yang bertujuan untuk menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedurn yang telah ditetapkan perusahaan. 2. Verifikasi (Verification)
Verifikasi merupakan aktivitas pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan apakah hal-hal tersebut telah mencerminkan keadaan yang sebenernya. Umumnya verifikasi dilakukan atas: a. Catatan dan laporan akuntansi, dan b. Aktiva, hutang, serta modal dan hasil operasi perusahaan. 3. Evaluasi (Evaluation)
Kegiatan ini merupakan tanggung jawab internal auditor yang paling penting dan paling sulit diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua fungsi, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat
19
manajemen dan penilaian terhadap pengendalian internal yang berjalan dalam perusahaan.
2.2.6 Tujuan , Wewenang, dan Tanggung Jawab Audit internal Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep mengenai audit internal identik dengan auditing yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Perbedaannya bahwa pelaksanaannya adalah pegawai perusahaan itu sendiri. Akan tetapi dalam perusahaan-perusahaan besar jangkauan internal auditor itu lebih luas daripada hanya sekedar verifikasi terhadap buku besar dan catatan-catatan yang berkaitan lainnya. Jauh lebih luas dari hanya sekedar menilai kualitas pencapaian berbagai orang di organisasi, dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Mereka tidak hanya atau harus membatasi diri pada pencarian rutin untuk menemukan kesalahan. Menurut The Institute of Internal Auditors mengenai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab audit internal adalah sebagai berikut: “The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally defined in an internal audit charter, consistent with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards. The chief audit executive must periodically review the internal audit charter and present it to senior management and the board for approval” (IIA, 2009:15). Pimpinan dan dewan pengawas organisasi harus mengetahui dan memahami dengan jelas tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan
20
tanggung jawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otoritas tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit internal.
Tujuan audit internal adalah sebagai berikut: “Membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar
penting
mengenai
kegiatan
mereka”
(Mulyadi,
2002:211). Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatankegiatan berikut : 1. Menelaah dan menilai kebaikan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana-rencana, dan prosedurprosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan. 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
21
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen. 6.
Menyarankan
perbaikan-perbaikan
operasional
dalam
rangka
meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian intern dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi audit internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit internal tersebut. Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2004;322) yaitu : “Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan obyektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya” Wewenang yang dapat ditetapkan bagi auditor internal antara lain: 1. Menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktifitas dalam perusahaan. 2. Menguji keandalan pengendalian manajemen. 3. Tanpa batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, pelaporan serta harta milik perusahaan. 2.2.7 Independensi dan Kompetensi Auditor Internal
22
A. Independensi “The Internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective in performing their work” (IIA, 2009:16). Berdasarkan uraian tersebut, auditor internal diharuskan independen dan objektif pada saat mereka melaksanakan tugasnya. Pengertian Independensi menurut The Institute of Internal Auditors adalah sebagai berikut: “Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity or the chief audit executive to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner” (IIA, 2009:16). Independen adalah bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal atau eksekutif audit yang utama untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal secara objektif. Untuk mencapai tingkat kemandirian yang diperlukan dan secara efektif melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal, eksekutif kepala audit harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada manajemen senior. Ini dapat dicapai melalui hubungan dualreporting. Tugiman (1997:15) mengemukakan bahwa kegiatan pemeriksaan intern akan memadai jika ditunjang, minimal oleh keberadaan auditornya yang independen baik dari segi status organisasi dan objektifitasnya. Dari kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Status unit organisasi audit internal haruslah mendapatkan dukungan
dari pimpinan puncak yang memberikan kewenangan yang luas bagi
23
auditor internal untuk melaksanakan tugas pemeriksaan internal yang menjadi tanggung jawabnya. b. Objektivitas seorang audit internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang mampu memberikan penilaian yang bebas dari pengaruh pihak lain dan kejujuran
dalam
melaksanakan
pekerjaannya.
Agar
dapat
mempertahankan sikap tersebut hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawwab operasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syarat audit internal yang memadai adalah harus memiliki auditor internal yang independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya sehingga tujuan audit dan tujuan perusahaan dapat tercapai. B. Kompetensi “Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services”(IIA, 2009:6). Seorang auditor internal harus memiliki dan menerapkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan pada saat mereka melaksanakan tugasnya. The Insitute of Internal Auditors (2009:7) menyatakan audit internal: a.
Akan terlibat dalam pelayanan, jika mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan, keterampilan, dan pengalaman.
b. Akan melakukan jasa audit internal sesuai dengan the International
Standars for the Professional Practice of Internal Auditing.
24
Harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya, efektifitasnya dan
c.
kualitas layanannya. Brink dan Witt (1982:21) mengemukakan kemampuan profesional seorang auditor internal yang harus dimiliki meliputi: 1. Staffing 2. Knowledge, Skills, and Disciplines 3. Supervison 4.
Compliance with Standards of Conduct
5. Human Relation and Communication 6. Continuing Education 7. Due Profesional Care Pernyataan di atas diuraikan sebagai berikut: 1. Staffing, mengacu pada persyaratan bahwa bagian audit internal harus
memberikan jaminan mengenai keahlian dan latar belakang pendidikan auditor internal yang berperan dalam audit internal yang dilaksanakan dalam organisasi. 2. Knowledge, Skill, and Discipline mensyaratkan bahwa bagian audit
internal harus mempunyai pengetahuan, keahlian, dan disiplin yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab auditnya. 3. Supervision, mensyaratkan bahwa bagian audit internal harus dapat
memberikan keyakinan bahwa audit internal dilaksanakan sebagaimana mestinya.
25
4. Compliance with Standard of Conduct, mensyaratkan bahwa bagian
audit internal harus memenuhi standar-standar pelaksanaan professional dalam melakukan pemeriksaan. 5. Human Relation and Communication, mensyaratkan bahwa auditor
internal harus terlatih dalam berhubungan dengan pihak lain dan dalam melakukan komunikasi secara efektif. 6. Continuing Education, mensyaratkan bahwa auditor internal harus
memelihara
kompetensi
pekerjaan
melalui
pendidikan
yang
berkelanjutan. 2.2.8 Program Audit Internal Menurut The Institute of Internal Auditors, pengertian program audit adalah sebagai berikut: “Work programs must include the procedures for identifying, analyzing, evaluating, and documenting information during the engagement. the work program must be approved prior
to its implementation, and any
adjustments approved promptly” (IIA, 2009:33). Berdasarkan uraian di atas program kerja audit internal harus mencakup prosedur
untuk
mengidentifikasi,
menganalisis,
mengevaluasi,
dan
mendokumentasikan informasi selama pernugasan. Program kerja harus disetujui sebelum pelaksanaannya, dan setiap penyesuaian harus segera disetujui. Dalam program audit internal, untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat audit dimulai, audit intenal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program audit ini
26
dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan. Mulyadi (1998:82)
mengemukakan bahwa audit diperlukan untuk
pengawasan dan pengarahan atas aktivitas audit yang dilakukan oleh audit internal dengan maksud untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas audit. Sedangkan menurut Tugiman (1997:58) dalam program audit haruslah : 1. Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama audit. 2. Menetapkan tujuan audit. 3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. 4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transakasi yang akan diteliti. 5. Menetapkan sifat, luas pengujian yang diperlukan. 6. Merupakan persiapan bagi awal pelakssanaan pekerjaan. 2.2.9 Tahap-Tahap Audit Internal Tugiman (1997:53) mengatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Pemeriksaan Perencanaan audit internal harus didokumentasikan yang meliputi halhal berikut ini: a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaannya.
27
b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang diaudit. c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk memperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. f. Penulisan program audit. g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan. h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. 3. Pemberitahuan Hasil Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya setelah audit selesai dilaksanakan. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu dapat pula dicantumkan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 4. Tindak Lanjut (Follow Up)
28
Auditor internal harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 2.2.10 Laporan Hasil Audit Internal Laporan hasil audit internal dibuat setelah audit dilakukan. Laporan merupakan hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan yang telah diauditnya. Tugiman (1997:68) menyatakan bahwa auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: 1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan, sedangkan laporan sementara dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dan diserahkan secara formal atau informal. 2. Sebelum laporan itu diterbitkan, auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen, sebelum mengeluarkan laporan akhir. 3. Laporan harus objektif, ringkas, jelas, konstruktif dan tepat waktu. 4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu laporan harus berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
29
5. Laporan dapat mencakup rekomendasi yang membangun dan menyatakan hasil serta tindakan koreksi yang memuaskan. 6. Laporan harus mencakup pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dan dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 7. Laporan harus disetujui oleh kepala bagian auditor internal sebelum diterbitkan serta harus menyatakan kepada siapa laporan tersebut ditujukan. 2.2.11 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal Oleh Manajemen Setelah laporan hasil audit internal diberikan kepada auditee, proses audit belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak lanjut atas laporan hasil audit internal oleh manajemen. “The chief audit executive must communicate the results of the quality assurance and improvement program to senior management and the board” (IIA, 2009:23). Tiga bentuk umum tindak lanjut pihak manajemen terdiri dari: 1. Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan auditee untuk memutuskan jika, kapan, dan bagaimana rekomendasi auditor internal dilaksanakan. 2. Auditee melakukan tindakan atas keputusan tersebut. 3. Auditor internal bersama auditee melakukan pengecekan kembali untuk melihat apakah tindakan perbaikan telah di ambil dan hasil yang
30
diinginkan tercapai, atau manajemen dan komite audit telah menerima tanggung jawab apabilia tidak melakukan tindakan perbaikan tersebut.
2.3
Pengertian Efektifitas “Effevtiveness refers to the accomplishment of obyectives, whereas efficiency refers to the resource used to achive those obyective. An example of effectiveness is the production of parts without defects. Efficiency concerns whether those parts are produced at minimum cost” (Arens dan Loebbecke, 2000:789). Komaruddin (1994:269) menyatakan bahwa efektifitas adalah suatu
keandalan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa efektifitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi dapat dimaksudkan sebagai kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dalam hal ini efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar. 2.4
Pengendalian Intern
2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern “Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi” (Mulyadi, 1998:171). Konsep yang terkandung dalam definisi ini adalah:
31
1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan untuk tujuan itu sendiri. 2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulirformulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personel lainnya. 3. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan penuh. Yaitu bagi manajemen dan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat. 4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi. 2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern Menurut COSO, Internal control merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen dan pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) dalam pencapaian tujuan sebagai berikut : 1. Operasional Berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber-sumber daya. Usaha penjagaan asset merupakan bagian dari tujuan ini. 2. Ketaatan
32
Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, aturan dan perundangundangan yang berlaku.
3. Pelaporan Keuangan. Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Pengendalian
intern
dirancang
dengan
memperhatikan
kepentingan
manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi usahanya dan juga harus memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. Dalam rangka merancang suatu pengedalian intern yang baik, perlu melihat tujuan pengendalian. Kategori dalam tujuan pengendalian intern menurut Commite of Sponsoring Organization (COSO) adalah: 1. Reability of financial reporting 2. Compliance with applicable laws and regulations 3. Effectiveness and efficiency of operations. Pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Keandalan Laporan Keuangan Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
33
Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang-undang berhubungan dengan akuntansi, hukum dan peraturan yang tidak berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan. 3. Efektifitas dan efisiensi operasi Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah penggunaan aktiva dan catatan fisik perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang usaha, dokumen-dokumen kontrak dan sebagainya. Menurut Z. Dunil (2004:40), Bank Indonesia dalam SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum” menetapkan empat tujuan pengendalian intern sebagai berikut: 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (tujuan kepatuhan). 2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). 3. Efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha bank (tujuan operasional).
34
4. Meningkatkan efektifitas budaya risiko (risk culturre) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko).
2.4.3 Komponen Pengendalian Intern Pengendalian intern (internal control) menurut COSO (Commite of Sponsoring Organization) terdiri atas 5 komponen, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian Inti dari setiap perusahaan adalah faktor manusia-yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi; filosofi dan gaya manajemen; cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan
dan
tanggungjawabnya;
pengorganisasian
dan
pengembangan sumber daya manusia; dan perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 2. Penilaian Risiko Perusahaan harus menyadari dan menghadapi risiko. Perusahaan harus menetapkan tujuannya dipadukan dengan kegiatan keuangan serta kegiatan
lainnya
agar
dapat
beroperasi
secara
terkoordinasi.
Perusahaan juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko terkait. 3. Aktivitas Pengendalian
35
Kebijakan
pengendalian
dan
prosedur
harus
ditetapkan
dan
dilaksanakan. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi risiko, yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan, dilaksanakan secara efektif. Aktifitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset perusahaan. 4. Informasi dan Komunikasi Merupakan sistem informasi dan komunikasi yang memberikan informasi yang diperlukan kepada para pegawai, dalam melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, financial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku. 5. Monitoring Seluruh proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian sistem yang ada dapat secara dinamis berubah sesuai keadaan yang dihadapi. Monitoring merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem internal control termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur perusahaan, sehingga dapat
36
dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit. 2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Intern Mulyadi (2000:173) menyatakan bahwa struktur pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Karena itu, telah disebutkan bahwa struktur pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap struktur pengendalian intern: 1. Kesalahan dalam pertimbangan 2. Gangguan 3. Kolusi 4. Pengabaian oleh manajemen 5. Biaya lawan manfaat 2.4.5 Aplikasi Pengendalian Intern dalam Perbankan Mulyono (1999:25) menyatakan bahwa bentuk aplikasi pengendalian intern dalam perbankan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Division of Duties (Pemisahan Tugas)
Yaitu saat pemisahan tugas antara fungsi-fungsi administratif, operasional dan penyimpanan khususnya dalam kegiatan perkreditan. 2. Dual Control (Pengendalian Ganda)
37
Yaitu suatu bentuk prosedur kerja yang menciptakan adanya suatu pengecekan ulang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menentukan : a. Apakah petugas pelaksana telah bertindak sesuai dengan batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya. b. Apakah transaksi yang telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan dengan benar. c. Apakah transaksi tersebut telah disesuaikan dengan prosedur yang benar. 3. Joint Custodody (Penjagaan Bersama)
Dalam kegiatan sehari-hari bank banyak mengelola berbagai barang dimana beberapa di antaranya harus disimpan oleh bank. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan, dibuat untuk suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang. Apabila memungkinkan para pemegang saham memiliki perbedaan kunci dalam perusahaannya dan apabila tempat penyimpanan akan dibuat maka setiap pemegang saham harus hadir. 4. Mandatory Vacation (Pemberian Hak Cuti)
Yaitu bentuk mekanisme pengendalian dengan cara pemberian hak dan kewajiban karyawan untuk melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu. Pemberian cuti dimaksudkan untuk memiliki kesegaran mental dan jasmani, serta dalam rangka memberi kesempatan pada penggantinya untuk menilai kesalahan dan mengadakan tindakan
38
koreksi bila terdapat kesalahan yang tidak disadari yang telah dilakukan oleh pegawai yang melaksanakan cuti tersebut. 5. Number Control (Pengendalian dengan Penomoran)
Yaitu bentuk mekanisme pengendalian melalui penomoran atas formulir dan kertas kerja yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan kerja serta pemberian kode nomor yang sistematis atas setiap transaksi yang dilakukan. 6. Outside Activities of Bank Personnel (Pembatasan Kegiatan Pegawai
Bank) Misalnya : tiap personel bagian pekreditan idealnya tidak memiliki kegiatan usaha yang bersifat positive motive, khususnya yang berhubungan dengan debiturnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi diluar usaha bank tersebut. 7. Rotation of Duty Assigment (Rotasi Kerja)
Yaitu suatu bentuk mekanisme pengendalian melalui rotasi pegawai secara sistematis dengan tujuan : 1. Menghilangkan kejenuhan 2. Menghilangkan sikap apatis 3. Menimbulkan motivasi 4. Memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi. 8. Independence Balancing (Pengendalian Melalui Persamaan) Yaitu suatu bentuk pengendalian melalui persamaan akuntansi. Apabila proses akuntansi dilakukan dengan benar, maka secara
39
otomatis akan menghasilkan keseimbangan antara saldo debit atau kredit. 2.4.6 Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam Perbankan Tawaf (1999:49) berpendapat bahwa sebagai indikasi dari keberhasilam pelaksanaan pengendalian bisa dilihat antara lain: 1. Menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah. 2. Menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran. 3. Berkurangnya kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4.Berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus. 5.Meningkatnya
keterampilan
pegawai
bank
dalam
pelaksanaan
pekerjaan. 6. Meningkatnya efisiensi pelayanan bank. 7.Meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, prestasi dan produktivitas kerjanya. 8. Dan akhirnya, meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan. 2.4.7 Pengendalian Intern Kredit Pada
umumnya
pengendalian
intern
kredit
meliputi
unsur-unsur
pengendalian intern berupa penelaahan dan penekanan pada tujuan pengendalian yang ingin dicapai perusahaan. Menurut Midjan (1994;355) memuat prinsipprinsip berikut: 1. Perlu adanya pemisahan fungsi antara :
40
a. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit. b. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau administrasi kredit. c. Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit. 2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana dengan kredit. 3. Perlu perlu penyusun ikhtisar mutasi keuangan bulanan. 4. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administratif. 5. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin keamanan atas kelayakan, baik bersifat prefentif maupun represif. 6. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat. 7. Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pemberian kredit berikut rekening-rekrning giro, kredit, dan lain-lain secara baik (filling system). 2.4.8 Tujuan Pengendalian Intern Kredit Mulyono (1999:463) menyatakan bahwa tujuan pengendalian intern kredit adalah sebagai berikut: 1. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank dibidang
perkreditan
menghindarkan
dapat
dilakukan
dengan
penyelewengan-penyelewengan
ekstern bank maupun intern bank.
baik
baik
untuk
dari
pihak
41
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di bidang perkreditan 3. Untuk meningkatkan efisiensi didalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada. Masing-masing tujuan pengendalian intern kredit diatas mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Seperti adanya administrasi kredit yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan memajukan efesiensi pengelolaaan di bidang perkreditan. Jadi dengan demikian, pelaksanaan pengendalian intern kredit tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan tidak semata-mata mencari
atau
menemukan
adanya
penyimpangan-penyimpangan
atau
penyelewengan. Ada beberapa indikator pengendalian intern pemberian kredit yang efektif yang merupakan tujuan dari pengendalian intern pemberian kredit, yaitu meliputi adanya: 1. Pemberian kredit sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan prosedur-prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. 2. Adanya keamanan kredit. 3. Adanya keuntungan bank dalam bentuk bunga. 4. Penggunaan kredit sesuai dengan rencana yang telah diajukan.
42
5. Pemberian kredit yang selektif berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. 6. Tingkat kolektibilitas kredit yang tinggi. 7. Pengembalian kredit sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. 2.5
Kredit Pengertian kredit menurut Kent (dalam Thomas Suyatno, 1995:13) bahwa
kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. 2.5.1 Unsur-Unsur Kredit Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang atau jasa) benar-benar dapat diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. 2. Kesepakatan Unsur kepercayaan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur yang disebut dengan akad kredit. Akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat. 3. Jangka waktu
43
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. 4. Risiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang waktu pembayaran kredit, maka tingkat risikonya semakin besar pula.
5. Balas jasa Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional, balas jasa tersebut dinamakan ”bunga”. Disamping bunga, bank juga membebankan biaya administrasi kepada nasabah yang juga merupakan keuntungan bagi bank. 2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Kasmir (2002:105) menyatakan bahwa tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Sementara fungsi kredit itu sendiri, menurut Kasmir (2002:107) adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan daya beli uang. 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
44
4. Untuk meningkatkan peredaran barang. 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. 2.5.3 Jenis-Jenis Kredit Beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga semakin beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh nasabah. Kuncoro dan Suharjono (2002:76) berpendapat bahwa jenis-jenis kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan ciri dan tujuan penggunaannya: a. Kredit modal kerja b. Kredit investasi c. Kredit konsumtif 2. Berdasarkan cara pelunasannya: a. Kredit dengan angsuran tetap b. Kredit dengan plafond menurun setiap periode tertentu c. Kredit dengan plafond tetap 3. Berdasarkan jangka waktu: a. Kredit jangka pendek b. Kredit jangka menengah c. Kredit jangka panjang
45
4. Berdasarkan besarnya fasilitas kredit : a. Kredit kecil (kredit usaha kecil) b. Kredit menengah c. Kredit besar 5. Berdasarkan bentuk kredit: a. Kredit berbentuk persekot b. Kredit berbentuk rekening koran.
2.5.4 Kredit Investasi ”Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau keperluan rehabilitasi” (Kasmir, 2002:109). Ciri-ciri investasi adalah : 1.Diperlukan untuk penanaman modal. 2.Mempunyai perencanaan yang terarah. 3.Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang. Sehubungan dengan ciri-ciri diatas, maka pada umumnya jumlah uang dalam kredit investasi relatif besar dan jangka waktunya relatif lama. Hal ini akan menyangkut resiko pada pihak bank. Untuk menghindari atau memperkecil resiko atas pemberian kredit maka bank harus menetapkan suatu prosedur tertentu dalam memberikan kredit.
46
Kredit investasi diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Jadi, sebagian besar kredit investasi dipergunakan untuk mendanai pengadaan tanah, gedung, infrasruktur, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris kantor, dan modal kerja awal. Hal tersebut berbeda dengan kredit korporasi jangka pendek, yang sebagian besar penggunaannya untuk mendanai peningkatan kebutuhan perusahaan akan persediaan dan piutang dagang. Karena sasaran utamanya adalah membantu pendanaan proyek, maka kredit investasi sering kali juga disebut fasilitas pendanaan proyek atau project financing facility. Kredit
investasi
merupakan
sebagian
dari
seluruh
sumber
dana
pembangunan dan pengoperasian proyek. Adapun sumber utama dana pembiayaan yang lain datang dari para investor, dalam bentuk penyertaan dana modal sendiri (equity financing) dan pinjaman pemegang saham. Dalam sebagian besar kasus, kredit investasi merupakan bagian terbesar dari seluruh dana pembangunan proyek. Kredit investasi diberikan dalam jangka menengah atau panjang, berkisar antara lima sampai sepuluh tahun. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan tujuan penggunaan kredit, yaitu untuk pengadaan harta tetap perusahaan, yang oleh investornya tidak akan diuangkan kembali dalam jangka pendek. Hampir dalam semua kasus, bank memberikan masa tengggang pembayaran kembali kredit. Jangka waktu masa tenggang tersebut biasanya disesuaikann dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
47
konstruksi proyek dan mengadakan produksi percobaan. Selama masa konstruksi proyek, seringkali bank juga memberikan masa tenggang pembayaran bunga kredit. Pembayaran kembali kredit investasi dilakukan dengan cara mengangsur, dimulai sejak masa tenggang pembayaran angsur berakhir. Jadwal pembayaran angsuran dapat berbeda-beda, dimulai dari bulanan, kwartalan, enam bulanan, sampai dengan tahunan. Jumlah kredit investasi yang dibutuhkan oleh investor berbeda-beda, sesuai dengan sektor usaha yang akan dimasuki proyek. Jumlah kredit investasi yang diperlukan untuk membangun proyek industri petrokimia misalnya, biayanya cukup besar. Di lain hal, jumlah kredit investasi yang diperlukan untuk membangun berbagai macam proyek di sektor industri kerajinan rakyat, biasanya tidak begitu besar. Bisa dimengerti bahwa semakin besar jumlah kredit investasi yang diberikan bank, akan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Apalagi mengingat jangka waktu kredit investasinya adalah menengah dan panjang. Namun, bila sebelumnya telah dianalisa secara professional, dan kemudian setelah proyek beroperasi dimonitor dengan baik, kredit investasi dapat menjadi salah satu sumber penghasilan yang menguntungkan bagi bank. Penghasilan (berupa bunga) yang dipetik bank dari usaha mereka membiayai proyek yang sehat tersebut, dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama pula.
48
Sebelum memutuskan untuk meluluskan permintaan kredit investasi, bank akan meneliti tiga hal yaitu faktor intern bank, kredibilitas investor, dan prospek masa depan proyek yang akan dibangun. Kredibilitas investor dan tim manajemen mereka menjadi penting sekali peranannya dalam kasus kredit investasi. Hal tersebut disebabkan karena bank yang selain bertindak sebagai kreditur, juga sebagai mitra usaha. Bank bekerja sama dalam jangka waktu lama dengan investor dan tim manajemennya, minimal selama jangka waktu kredit. Agar dapat bekerja sama dengan baik, sudah barang tentu bank akan menuntut kredibilitas tinggi dari para investor.
2.5.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Penilaian kredit oleh bank dilakukan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Adapun bentuk penilaian pemberian kredit secara umum dilakukan dengan analisis 5 C sebagai berikut : 1. Caracter Merupakan sifat atau watak seseorang yang harus benar-benar dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur maka dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan sifat pribadinya seperti gaya hidup yang dianutnya. 2. Capacity
49
Menunjukkan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam mengelola bidang usahanya. 3. Capital Analisis capital dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan modal yang dapat dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan pengukuran likuiditas, solvabilitas
dan
rentabilitasnya.
Analisis
capital
juga
harus
menganalisis dari sumber mana saja modal diperoleh sekarang ini, berapa prosentase modal kerja yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa alokasi modal pinjaman. 4. Condition of Economic Penilaian kondisi ekonomi sangat penting guna penelitian prediksi pembayaran kredit di masa yang akan datang. 5. Collaterral Merupakan jaminan dari calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Jaminan ini hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti keabsahannya. 2.6
Peranan Audit Internal Bank Fungsi audit internal bank sangat penting, karena peranan yang diharapkan
dari fungsi tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen pada
50
bank dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat. Disamping itu kedudukan bank sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat sangat strategis dalam perekonomian, maka audit intern bank diperlukan untuk menjaga perkembangan bank kearah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah, sekaligus dapat memelihara kepercayaan masyarakat (SPFAIB Bank Indonesia tentang kebijakan umum audit intern Bank). Keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal bank antara lain bertujuan : a. Melengkapi perbankan dengan sarana untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah b. Mendorong bank untuk menyadari pentingnya fungsi audit intern dalam mengamankan usaha bank c.
Mendorong
bank
untuk
memelihara
kesehatannya
dengan
mengefektifkan sarana pengendalian intern sehingga dapat mencegah timbulnya risiko yang dapat mengancam usaha bank d. Sebagai langkah awal mendorong dilaksanakannya self-regulation banking, yaitu upaya bank untuk mengatur dirinya sendiri lebih rinci dengan acuan dari bank Indonesia. Fungsi dari auditor internal bank adalah membantu direktur utama dan dewan audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Disamping itu juga, auditor internal bank harus mampu
mengidentifikasi
segala
kemungkinan
untuk
memperbaiki
dan
51
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dana serta meningkatkan kegiatan yang ada dibank tersebut. 2.7
Efektifitas Kredit Investasi COSO (Commite of Sponsoring Organization) menyatakan bahwa: “Internal Control can be judged effective for each of the three business objectives if management have reasonable assurance that they understand the extent to which the organization’s objectives are being met; financial and management reports are being prepared reliably; and applicable laws and regulations are being complied with”. Pernyataan COSO di atas menyebutkan bahwa pengendalian intern akan
dianggap memadai untuk tiga misi organisasi tersebut di atas jika manajemen memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai, laporan manajemen dan laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihandalkan, serta peraturan perundang-undangan telah dipatuhi. Untuk menilai keefektifan pemberian kredit investasi, maka haruslah dilakukan penilaian (assesment) terhadap komponen-komponen pengendalian intern kredit investasi. Jadi pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang didesain oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian intern memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengelolaan risiko . Hal ini seperti yang diungkapkan dalam kerangka konseptual COSO dalam Spira dan Page (2003: 651) adalah “A company’s system of internal control has a key role in the management of risks that are significant to the fulfillment of its business objectives”.
52
Definisi COSO tersebut menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang ada pada perusahaan memiliki peranan kunci dalam pengelolaan risiko yang ada pada perusahaan dan berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian efektivitas suatu kegiatan organisasi. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang memadai dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Selain itu, pengurus Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian Bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank. 2.8
Hubungan Audit Internal dengan Efektifitas Kredit Investasi Efektifitas kredit investasi memerlukan laporan untuk menganalisis jumlah
kredit yang diberikan serta ketepatan jangka waktu pengembaliannya sehingga menguntungkan bagi pihak bank sebagai kreditur. Laporan tersebut juga harus
53
mengungkapkan perkembangan yang tidak diinginkan atau penyimpanganpenyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi audit internal meliputi penilaian dan pemeriksaan kelayakan dan efektifitas pengendalian intern yang telah ditetapkan, serta penilaian mengenai petugas yang melaksanakan pengendalian intern. Selanjutnya fungsi audit internal akan mengambil cara yang tepat untuk memungkinkan tindakan korektif dalam bentuk pemberian analisis-analisis, penilaian-penilaian dan rekomendasi dalam rangka meminimumkan usaha-usaha penyalahgunaan kredit. Hal tersebut diarahkan untuk menunjang efektifitas pemberian kredit investasi. Selanjutnya, manajemen akan mengandalkan hasil audit internal ini sebagai alat analisis yang obyektif atas pengendalian internal yang sedang dijalankan perusahaan. Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan pada pemberian kredit, maka auditor internal dan manajemen terus menerus mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pemberian kredit investasi pada Bank. Sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Agar tujuan audit internal tercapai maka kegiatan audit internal yang dijalankan pada dasarnya harus mencakup verifikasi, compliance, dan evaluasi. Tujuan audit bagi suatu perusahaan tidak hanya sekedar untuk mengamati dan mengecek kegiatan secara fisik saja, tetapi juga untuk melaksanakan suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan secara periodik terhadap catatan-catatan dan untuk menetapkan kebenaran catatan tersebut, mengevaluasi pengendalian intern dan mengecek adanya ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan. Audit internal merupakan bagian yang tidak dapat
54
dipisahkan dari suatu pengendalian disuatu perusahaan. Audit internal membantu manajemen dalam menjalankan pengendalian di perusahaan, sehingga bila ada penyelewengan- penyelewengan dapat dideteksi lebih dini dan keefektifan dalam memberian kredit dapat tercapai. Audit internal mempunyai peranan penting di dalam mengefektifkan pemberian kredit investasi, karena melalui fungsi ini kesepadanan serta keefektifan selalu dikaji atau dinilai secara kontinyu dan tidak memihak (independent), sehingga pemberian atas kredit investasi dapat dijaga agar tetap memadai dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
2.9
Kerangka Pemikiran Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan usaha dari suatu
perusahaan, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usahanya yang semakin berkembang. Sarana atau alat yang dapat membantu menyediakan dana tersebut adalah pihak perbankan dalam bentuk pemberian kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola perkreditan. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya dengan baik akan berkembang, sedangkan usaha bank yang
55
selalu dihadapi oleh kredit bermasalah akan mengalami kemunduran cepat atau lambat. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok usaha perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembayaran hasil keuntungan. Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah mengandung risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Karena tidak seluruhnya nasabah yang memperoleh kredit yang disalurkan tersebut mampu mengembalikan kredit dengan baik dan tepat waktu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil risiko kredit yang terjadi, bank harus melakukan penilainan kredit melalui pengendalian internal pemberian kredit investasi sebelum kredit terebut disalurkan. Kriteria penilaian kredit yang dilakukan oleh bank yaitu dengan analisis 7C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, Constraint dan Coverage. “Disamping analisis 7C, di dalam pemberian kredit, bank akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank” (S. Munawir 2000:236). Dalam pemberian kredit ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan bank dalam pemberian kredit kepada nasabah. Bank dalam hal ini sebagai
56
pemberi kredit kepada debitur/nasabahnya akan menganalisis mengenai berbagai aspek dari pemohon kredit tersebut. Setelah melakukan analisa aspek-aspek tersebut, bank akan menyetujui atau menolak permohonan kredit. Jika bank menyetujuinya, maka calon debitur akan memperoleh offering letter atau surat persetujuan prinsip bersyarat dari bank yang bersangkutan. Perjanjian dan pemufakatan kredit, biasanya dituangkan dalam surat
perjanjian kredit yang
dilakukan antara pemberi dan penerima kredit. Kredit yang diberikan harus dapat terjamin dan dapat diterima tepat pada waktunya dengan tingkat risiko yang kecil, jika hal tersebut mampu dicapai maka efektivitas pemberian kredit dapat tercapai. “Efektifitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan” (Hodge, 1984 : 299). Demi tercapainya efektifitas dalam pemberian kredit diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang memadai yang diterapkan dalam aktivitas perkreditan sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan. Pengertian pengendalian intern yang dikemukakan oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) adalah pengendalian intern merupakan sebuah proses yang dihasilkan oleh Dewan Direktur, Manajemen, dan Personel Lainnya, yang didesain untuk memberikan jaminan yang masuk akal yang memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan dengan kategori sebagai berikut :
57
1. Efektif dan efisisiensinya operasi 2. Terpercayanya (Reliabillity) Laporan Keuangan 3. Tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku. Definisi diatas menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan usaha yang terdiri atas keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi serta kepatuhan pada hukum dan perundangan yang berlaku akan tercapai. Pengendalian intern walaupun dikatakan baik, namun tidak mungkin dapat menjamin bahwa kecurangan, penyelewengan, dan kekeliruan tidak akan terjadi, karena suatu pengendalian internal mempunyai keterbatasan, antara lain: 1. Kelemahan manusia dalam penerapan kebijakan dan prosedur 2. Terjadinya persengkokolan 3. Dilanggarnya kebijakan prosedur yang ada. Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektifitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Karena itu pengendalian intern perlu diperiksa, dikaji dan dinilai oleh bagian audit internal. Audit internal berfungsi untuk membantu manajemen dalam memberikan analisis, penilaian, saran dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksanya.
58
Bidang perkreditan di Indonesia sampai saat ini masih merupakan bidang kegiatan perbankan yang mempunyai proporsi asset atau pendapatan bunga yang besar dibandingkan dengan berbagai kegiatan lainnya, sudah sepantasnya apabila auditor bank memberikan perhatian khusus dalam hal perkreditan. Salah satu tujuan dari audit bidang perkreditan adalah mengurangi terjadinya debitur macet yang tentu saja akan merugikan pihak bank. Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat kesimpulan bahwa : “Audit internal yang dilaksanakan secara memadai akan berperan dalam menunjang kredit investasi yang efektif”
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
Kegiatan Bank Menyalurkan dana (kredit)
Menghimpun dana (simpanan)
Kredit investasi ( untuk keperluan perluasan usaha)
( suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi)
credit card, dll)
Kredit modal kerja (untuk meningkatkan produktivitas operasional perusahaan)
Risiko Kredit (risiko yang terjadi
Audit Internal
Jasa lainnya (inkaso,
akibat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya)
Pengendalian Intern yang Memadai (proses yang dihasilkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan masuk akal yang memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan)
