BAB II TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7), Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Halim (2004:34)

mengatakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak ekstern entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Jadi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, dan dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Sejalan dengan penjelasan dari (Mardiasmo, 2002) bahwa fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas

publik

terdiri

dari

dua

macam,

yaitu

:

1)

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

14 Universitas Sumatera Utara

(akuntabilitas

horisontal).

Tuntutan

dilaksankannya

akuntabilitas

publik

mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horisontal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai penyusun laporan keuangan mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah, sehingga pengguna informasi keuangan dapat menilai akuntabilitas laporan tersebut dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

2.1.1.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP, menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.


a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila: 1. Memiliki manfaat umpan balik Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang


termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas

dari pengertian

yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1. Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan 2. Dapat Diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas


menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang


dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. c. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. d. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan


operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. e. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan aoran Keuangan g. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 20 Universitas Sumatera Utara

2.1.1.3 Tujuan Pelaporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Berdasarakan SAP Nomor 24 Tahun 2005, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.


d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.1.4 Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : akuntabilitas, manajemen,


transparansi, dan keseimbangan antargenerasi (unternational equity) (SAP No. 24 Tahun 2005). a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran


yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatakan bahwa : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.


SAP Pemerintahan

dinyatakan

dalam

bentuk

(PSAP),

dilengkapi

Pernyataan

dengan

Standar

Akuntansi

Pengantar Standar Akuntansi

Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 laporan keuangan masih berbasis kas menuju akrual, sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan bebasis akrual. Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. SAP merupakan dasar pencatatan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan

yang

tidak

dibuat

berdasarkan

SAP

hasilnya

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.


2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Menurut Fathoni (2006:8) sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya


manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan dengan baik. Faktor kunci untuk mencapai keunggulan dalam bersaing adalah kompetensi, hal ini berlaku di sektor publik sebagaimana juga pada sektor swasta, perkembangan kompetensi dianggap sebagai faktor utama di dalam produktivitas dan kemampuan bersaing. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Andono, Alimbudiono, dan Woelandari (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihanpelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia di pemerintah


daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan


publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Indriasari, Nahartyo,2008). Saat ini telah di kenal istilah E-Goverment (E-Gov), pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. Melalui penerapan E-Gov pemerintah dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat, unit bisnis, pegawai, stakeholder, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain: 1. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak online, Mencari pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana. 2. Government-to-Business (G2B) Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang


memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Hak paten merk dagang, dan lain-lain. 3. Government-to-Government (G2G) Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh: Konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Teknologi informasi menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

2.2 Review Penelitian Terdahulu Peneliti menggunakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal berbeda yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini, antara lain: Adhi (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan


Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Ihsanti (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan daerah, sedangkan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kesuma (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian secara bersama-sama maupun secara parsial berparuh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Pratiwi (2015) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). Hasil penelitian ini menunjukkan Pemanfaatan

Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Teknologi

Informasi

dan

Pengendalian

Intern

Akuntansi


berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara simultan maupun parsial. Ramadan (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direkorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri. Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Inten, Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri. Surastiani (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempunyai pegaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan

teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Syarifudin (2014) melakukan penelitian tentang Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan.


Wati (2014) melakukan penelitian tentang Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Ikhtisar review penelitian terdahulu yang di atas tercantum pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu No. 1.

2.

3.

Peneliti Adhi (2013)

Ihsanti (2014)

Kesuma (2014)

Variabel Independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Tual) Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota) Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Dependen : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)

Hasil Penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan daerah, sedangkan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian secara bersama-sama maupun secara parsial berparuh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan


4.

5.

6.

Pratiwi (2015)

Ramadhan (2015)

Surastiani (2015)

Independen : Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Dependen : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan) Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direkorat Jenderal Cipta Karya Provindi Kepri Independen : Kualitas SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.

Syarifudin (2014)

Independen : Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

8.

Wati (2014)

Intervening : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Independen : Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara simultan maupun parsial.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Inten, Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan

Kompetensi sumber daya manusia. Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah


2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi SDM (X2)

(Y)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berikut

ini

uraian

konsep

variabel-variabel

independen

yang

mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini pada gambar 2.1: a. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengikuti prinsip prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD yang lebih berkualitas. Penelitian Wati dkk (2014) menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. b. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SDM yang berkompetensi dan memiliki kecakapan serta pengetahuan dalam pengolahan informasi akan menghasilan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan berkualitas. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan untuk mempertanggungjawabkan sistem dan kualitas laporan, maka laporan tidak dapat bernilai dalam fungsinya untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014) menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam


Winidyaningrum, 2010). Sistem akan berjalan baik apabila ada pemanfaatan teknologi informasi yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Pratiwi (2015) menyimpulkan bahwa penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 2.4 Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. H4 : Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Recommend Documents