BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bank Umum Syariah 2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank syariah dapat dimiliki bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011:52). Hal tersebut didasari oleh adanya beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, seperti yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional No 1

2

3 4

5

Bank Syariah Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra

Bank Konvensional Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga Perjanjian menggunakan hukum positif Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan

Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur

12 Universitas Sumatera Utara

Lanjutan Tabel 2.1 No 6

Bank Syariah Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 7 Penyelesaian sengketa diupayakan deselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama Sumber : Ismail (2011:38)

Bank Konvensional Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

2.1.2 Fungsi Bank Umum Syariah Seperti halnya pada bank konvensional, fungsi yang dijalankan Bank Umum Syariah juga terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana dari dan bagi masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat : dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah islam. Bank Umum Syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi idle fund. Bank Umum Syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan lainnya. Bank Umum Syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transakasi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan fee dan komisi (Ismail, 2011:53-54). Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan mengenai fungsi bank umum syariah dalam memperoleh keuntungan.


BANK SYARIAH Penghimpunan dana

Penyaluran dana

Biaya:

Pendapatan:

- bonus

- margin keuntungan

- bagi hasil

- bagi hasil

Pelayanan jasa

Pendapatan fee

- sewa

Selisih antara pendapatan dan biaya Sumber : Ismail (2011:45) Gambar 2.1 Fungsi Bank Umum Syariah 2.2 Pengungkapan (Disclosure) 2.2.1 Defenisi Pengungkapan

adalah

membuat

sesuatu

menjadi

diketahui

atau

mengungkapkan sesuatu. Tingkat pengungkapan sangat dipengaruhi oleh sumber pembiayaan, sistem hukum, keadaan ekonomi dan politik, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya (Haniffa dalam Rizkiningsih 2012). Arfan

dan

Bambang

(2008),

menyatakan

bahwa

pengungkapan

(disclosure) adalah pembeberan hal-hal informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya. Dalam code of good corporate governance yang diterbitkan oleh komite nasional corporate governance dinyatakan bahwa perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan


informasi tidak hanya yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap penting bagi pemegang saham, kreditur dan stakeholder lain untuk pembuatan keputusan. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan yang bersangkutan (Septi, 2012). Secara umum konsep pengungkapan (Evans, 2003 dalam Septi, 2012) antara lain: 1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure) adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. 2. Pengungkapan Wajar (Fair Disclosure) adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama. 3. Pengungkapan Penuh (Full Disclosure) adalah yang menuntut atas penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Dalam pengungkapan,

Ahmed Riahi-Belkaoui

menyebutkan istilah

Pengungkapan penuh (full disclosure) yang mengharuskan laporan keuangan dirancang dan disusun untuk menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan selama periode berjalan dan supaya mengandung informasi yang mencukupi guna membuatnya berguna dan tidak menyesatkan bagi investor kebanyakan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk para pengguna laporan keuangan (Septi, 2010).


2.2.2

Subjek Pengungkapan Beberapa masalah yang sebaiknya menjadi subjek dari pengungkapan:

1. Rincian dari kebijakan dan metode akuntansi, terutama ketika penilaian dibutuhkan dalam penerapan metode akuntansi, ketika metode tersebut bersifat khusus bagi entitas pelaporan tersebut, atau ketika metode akuntansi alternatif dapat diguankan. 2. Informasi tambahan untuk membantu dalam analisis investasi untuk mengindikasikan hak dari berbagai pihak yang memiliki klaim atas entitas pelaporan 3. Perubahan dari tahun sebelumnya dalam kebijakan akuntansi atau metode penerapannya dan dampak dari perubahan semacam itu 4. Aktiva, kewajiban, biaya, dan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pengendalian atau dengan direktur atau pejabat yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas pelaporan tersebut 5. Aktiva, kewajiban, dan komitmen kontijen 6. Transaksi keuangan atau nonoperasi lainnya yang terjadi setelah tanggal neraca yang memiliki dampak material terhadap posisi keuangan entitas tersebut sebagaimana diindikasikan dalam laporan akhir tahun (Ahmed, 2006:287). Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya.


Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank sebagai mudharib (Sofyan, et al., 2004:76). Pada PSAK (Pernyataan Satandar Akuntansi Perbankan Syariah, 2002) No.59 pada paragraf 183, dijelaskan mengenai pengungkapan sebagai berikut: laporan keuangan bank syariah mengungkapakn informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan b. Peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik c. Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company) d. Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat. 2.3 Teori Keagenan (Agency Theory) Agency theory adalah suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai principal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contracts”. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa manajemen perusahanan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner) (Irfan, 2014:19).

Pihak agen menguasai informasi yang sangat maksimal (full information) dan disisi lain pihak prinsipal memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary 17 Universitas Sumatera Utara

power) atau maksimalitas kekuasaan. Sehingga kedua pihak ini sama-sama memiliki kepentingan pribadi dalam setiap keputusan yang diambil. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham yang diterjemahkan sebagai kemaksimalan harga saham. Namun dalam kenyataannya tidak jarang manajer perusahaan memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh para pemegang saham, maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham. Namun dalam praktek sering terjadi konflik antara kedua pihak tersebut yang dinamakan agency problem (Martono dan Agus, 2001:10). Disatu sisi, pengelola organisasi yang terdiri dari eksekutif, manajer dan karyawan mengharapkan kesejahteraan yang semakin baik, kenyamanan kerja, keamanan kerja, gaya hidup yang lebih baik, dan keuntungan lainnya yang semakin besar dengan semakin miningkatnya kemampuan finansial organisasi. Namun disisi lainnya, pemilik organisasi yang terdiri dari pemegang saham mengharapkan keuntungan maksimal yang diperoleh dari operasi usaha organisasi diberikan pada mereka (Sadalia, 2010:14). Eisenhardt (1989) dalam Anindita (2010) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan (3) manusia selalu menghindari resiko. Ketika pengendalian perusahaan terpisah dari para pemilik, manajemen memiliki kecenderungan tidak selalu bertindak mewakili kepentingan pemilik melainkan


akan bertindak sebagai pemuas melalui pemaksimalan profit yang bersifat jangka pendek dibandingkan bertindak kearah maksimalisasi kekayaan para pemegang saham atau nilai perusahaan yang mengarah pada kelangsungan hidup perusahaan. Agency theory ini memiliki hubungan dengan proses pembentukan sistem tata kelola perusahaan yang akan menjembatani pemisahan kepentingan antara pemilik dana pengelola di dalam suatu perusahaan khususnya dalam tugas, wewenang, dan fungsi-fungsi lainnya sehingga fungsi masing-masing manjadi jelas (Rizkiningsih 2012). Agency theory memperbesar pembagian risiko, masalah agensi terjadi ketika anggota-anggota organisasi memiliki perbedaan tujuan dan adanya pembagian kerja. Agensi teori mengarah pada hubungan agensi, pemilik (pricipal) yang memberi mandat pada pekerja (agent). Hal

ini menjelaskan

mengenai hubungan agensi dengan menggunakan metamorfosa dari sebuah kontrak. Agensi teori bertujuan untuk menyelesaikan masalah (1) masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara prinsipal dan agen serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi pekerjaan agen, (2) masalah pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko. Masalah karena perbedaan tindakan karena adanya perbedaan preferensi risiko. Unit analisis yang dipergunakan adalah kontrak yang terkait dengan hubungan antara prinsipal dan agen, sehingga fokus dari teori agensi adalah menentukan kontrak yang paling efisien mengenai hubungan prinsipalagen yang terkait dengan (1) manusia (mementingkan diri sendiri, terikat dengan


rasionalitas, dan menolak risiko), (2) organisasi (konflik tujuan antara anggota organisasi), dan (3) informasi (informasi sebagai komoditas). Tabel 2.2 Sebuah Overview Mengenai Teori Agensi Ide kunci

Hubungan prinsipal dan agen dapat merefleksikan organisasi yang efisien dari biaya organisasi dan biaya mengatasi risiko Unit analisis Kontrak antara prinsipal dan agen Asumsi manusia Mementingkan diri sendiri, terikat rasionalitas, menolak risiko Asumsi organisasi Konflik antara partisipan, efisiensi sebagai kreasi dari efektivitas, asimetri informasi antara prinsipal dan agen Asumsi informasi Informasi sebagai komoditas yang diadakan Masalah kontrak Moral hazard & adverse selection dan pembagian risiko Permasalahan Hubungan dari perbedaan prinsipal dengan agen dan preferensi risiko (regulasi kompensasi, kepemimpinan, manajemen impresi, whistle blowing, integrasi vertikal, dan transfer pricing) Sumber : Ikhsan dan Herkulanus (2008:76)

Tabel 2.3 Contoh Agency Theory Pada Kasus dalam Sebuah Perusahaan No 1 2 3

4

5

6

Pak Rasyid (Direktur Keuangan) Gaji tetap Rp 40.000.000 Pendidikan S2 (Magister Sains) Pak Rasyid sering sebagai pimpinan memberi perintah dan tugas secara maksimal kepada pak Alif, karena ia bertugas untuk mengurus urusan lain lagi Bagi pak Rasyid jika pak Alif tidak mau mengerjakannya ia akan dilaporkan pada direktur utama, dengan alasan dianggap tidak memiliki kemampuan profesionalitas dalam bekerja Akibat dari laporan tersebut pak Alif akan mendapat teguran dari pimpinan karena laporan pak Rasyid dan ia bahkan bisa saja di pindah posisi atau di kursi panjangkan dalam artian tanpa ada jabatan sama sekali Pak Rasyid merasa lebih berkualitas dari pak Alif seperti lebih disiplin, lebih maksimal dalam bekerja, lebih loyal dan sebagainya

Pak Alif (Manajer Divisi Keuangan) Gaji tetap Rp 23.000.000 Pendidikan S2 (Magister Manajemen) Pak Alif merasa selama ini ia memiliki kompetensi dan experience sama seperti pak Rasyid, bahkan merasa mampu lebih baik Pak Alif mencurigai jika pak Rasyid selama ini memiliki kebiasaan suka berkolusi dengan beberapa manajer dan supervisor lainnya, dengan tujuan-tujaun tertentu yang bersifat mengambil keuntungan pribadi Pak Alif selalu merasa bekerja lebih banyak dari pak Rasyid dan pak Rasyid selalu dianggap bekerja menunggu hasil dari pak Alif Pak Alif merasa kualitas kerjanya lebih profesional, namun ia tidak menerima fasilitas dan berbagai bonus lainnya yang sama seperti pak Rasyid Pak Alif merasa gelarnya sama dengan pak Rasyid yaitu sama-sama Magister atau Strata dua.

Sumber : Fahmi (2014:20)


2.4

Teori Stakeholders Ghozali dan Chariri (2007) dalam Nisrina dan Puji (2014) menyatakan

bahwa, menurut teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholders kepada perusahaan tersebut. Stakeholders adalah setiap orang yang memiliki kepentingan keuangan atas perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dalam perusahaan, dan kemungkinan kepentingan para stakeholders ini tidak sejalan (Brealey, et al., 2007:16). Setiap pemangku kepentingan memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan suatu tindakan kerena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam organisasi. Pihak-pihak pemangku kepentingan perusahaan atau organisasi yang dimaksud adalah investor, pemegang saham, pegawai, pelanggan, pemasok, pemerintah dan komunitas (Daft, 2010:183). Taliziduhu (2005:95), mengumpamakan stakeholders dalam sebuah perjudian, dimana stakeholding ibarat fungsi pihak ketiga yang disebut bandar. Semua yang berkepentingan dengan hadirnya (kehadiran) sebuah organisasi, dan berdampak positif terhadap organisasi yang bersangkutan, dan sebagai konsekuensinya turut menanggung konsekuensi, beban risiko, baik langsung maupun tidak adalah stakeholders organisasi yang bersangkutan. Tikus-tikus juga berkepentingan, tetapi mereka tidak disebut stakeholder karena boro-boro


mendukung, malah menggerogoti. Stakeholders memberi sumbangan berbentuk dukungan, partisipasi, membayar dalam berbagai bentuk, kontrol sosial, dan sebagainya. Stakeholder mempunyai motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung karena mereka berharap akan memperoleh imbalan yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang diberikannya. Imbalan yang diharapkan stakeholders misalnya : uang, kekuasaan, dan status dalam organisasi. Sedangkan kontribusi yang diberikannya berupa modal, keterampilan (skill), pengetahuan dan keahlian (Achmad Sobirin, 2007:21), seperti yang terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini. Tabel 2.4 Pihak-Pihak yang Berkepentingan (Stakeholders) dalam Organisasi Stakeholders INSIDE pemilik modal

Kontribusi yang Diberikan

Insentif yang Diharapakan

uang dan modal

devidend dan apresiasi harga saham

manajer

keterampilan dan ekspertis

gaji, bonus, status dan kekuasaan

karyawan

keterampilan dan ekspertis

upah, bonus, promosi dan pekerjaan yang mapan.

OUTSIDE pelanggan

pendapatan dari konsumen

Kualitas dan harga produk

pemasok

input yang berkualitas

Pendapatan dari pembelian input

pemerintah

peraturan pemerintah

Kompetisi yang fair

komunitas

infrastruktur sosial ekonomi

Pendapatan, pajak dan pekerjaan

serikat buruh

perjanjian kerja yang fair dan bebas

Imbalan yang pantas

masyarakat umum

loyalitas dan reputasi konsumen

Kebanggaan nasional

Sumber : Achmad Sobirin (2007:21)


Dalam ekonomi islam, teori stakeholder menyatakan stakeholder sebagai pengambil keputusan muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariahnya, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum islam (Aldehita, et al., 2012). Para stakeholders sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distributif melalui proses pemusyarakatan. (Najmudin, 2011:56), menyebutkan bahwa praktik musyarakah merupakan pilihan, tetapi justru suatu kewajiban memberikan seluas mungkin partisipasi stakeholders dalam urusan negara termasuk juga perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung Prinsip hak-hak kepemilikan dalam islam dengan jelas memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengakui, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak setiap individu, masyarakat, negara, dan perusahaan. Dewan syariah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai prinsip-prinsip syariah. Dewan direksi yang bertindak atas nama pemegang saham mempunyai tugas memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Para pemegang saham memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Para manejer mempunyai tugas mengelola perusahaan sebagai wujud pemberian kepercayan dari seluruh stakeholders, bukan hanya para pemegang saham. Selanjutnya, karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai deskripsi jabatan masing-masing. Stakeholders lainnya, seperti nasabah dan pelanggan, memiliki tugas memenuhi semua kewajiban kontrak mereka.


2.5 Corporate Social Responsibility Konsepsi mengenai CSR mulai diperkenalkan Bowen pada tahun 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tangggung jawab sosial pengusaha. Menurut Bowen, tanggung jawab sosial diartikan sebagai “it refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which or desirable in term of the objectives and values of our society” (Untung, 2014:2). Tanggung jawab sosial perusahaan adalah

tanggung

jawabnya

kepada

masyarakat

diluar

tanggung

jawab

ekonominya. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, kita sedang berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sering juga disebut dengan istilah corporate social investment, kedermawanan perusahaan atau corporate philanthropy, relasi kemasyarakatan perusahaan atau corporate community relations, dan pengembangan masyarakat atau community development (Alma dan Donni 2014:404). Robbins menjelaskan bahwa untuk memahami konsep tanggung jawab sosial kita harus memahami dua konsep yang serupa yaitu: kewajiban sosial dan responsivitas sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan responsivitas sosial adalah perusahaan terlibat dalam beberapa aktivitas sosial yang populer. Dari kedua konsep diatas Robbins mendefenisikan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social


responsibility) adalah intensi bisnis, melampaui kewajiban hukum dan ekonominya, untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat (Robbins, 2010:128). Menurut Daft (2012:182), tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Ghozali dan Chariri (2007) dalam Aldehita, et al., (2014) menyatakan bahwa dengan pengungkapan CSR, merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Pengertian Corporate Social Reporting (CSR) menurut The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara, di dalam situsnya adalah sebagai suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keprilakuan (behavioral ethnics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development) (dalam Septi 2012). Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba (profit center di masa yang akan datang). Dalam pandangan agama islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq maupun sedekah, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini.


Hasil dari pemahaman akidah, syariah, akhlaq, harta

Pemberian perusahaan amal Kedermawanan sosial

CSR

CSI (Corporate Social Investment

Relasi kemasyarakatan perusahaan Pengembangan masyarakat

pember dayaan Sumber : Alma dan Donni Juni Priansa (2014:406). Gambar 2.3 Hubungan Antara Nilai-Nilai Syariah dengan CSR 2.6 Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan. Semakin tingggi rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan laba perusahaan (Fahmi, 2014:81). Terdapat hubungan yamg positif antara profitabilitas dan pengungkapan yang lebih luas dapat dilihat dari semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk membuat pengungkapan laporan sosial yang lebih luas (Hannifa dan Cooke, 2005) dalam (Rizkiningsih, 2012). Aldehita, et al., (2014), menyatakan bahwa adanya interaksi yang kuat bahwa profitabilitas berkaitan erat pada keefektifan manajemen suatu perusahaan


dalam mengatur keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta calon investornya yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 2.7 Leverage Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai

dengan

utang.

Penggunaan

hutang

yang

terlalu

tinggi

akan

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kategori extreme leverage (hutang ekstrim) yaitu perusahaan-perusahaan yang terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. Pada dasarnya perusahaan dapat melakukan pendanaan bagi perusahaan yang bersangkutan dengan dua cara, yaitu melalui pemegang saham atau melalui peminjaman dana, dan kedua cara ini dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan pada perusahaan tersebut. Masalah leverage keuangan atau financial leverage akan timbul jika suatu perusahaan menggunakan hutang jangka panjang. Dengan menggunakan hutang jangka panjang maka akan menimbulkan beban bunga tetap untuk membiayai investasinya. Oleh sebab itu dengan beban bunga tetap ini perusahaan harus tetap


membayar bunga terlepas apakah perusahaan memperoleh laba atau tidak (Kamaludin dan Indriani, 2012:98). Widayuni dan Puji (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara leverage dengan tingkat pengungkapan CSR pada sebuah perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa leverage memberikan sinyal yang buruk bagi para pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Para stakeholders perusahaan akan lebih percaya dan memilih untuk bekerjasama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. 2.8 Ukuran Perusahaan (Firm size) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat di klasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, yaitu dengan total aset, jumlah tenaga kerja, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Yuliani, 2012). Secara garis besar, ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga ukuran, yang terdiri dari perusahaan yang berukuran besar (large firm), perusahaan menengah (medium large) dan perusahaan dengan ukuran kecil (small large). Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, menyebabkan dampak yang lebih besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar modal yang ditanamkan sehingga sumber daya dan dana yang besar dalam perusahaan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas akan informasi pelaporan perusahaannnya (Aldehita, et al., 2014). Roziani (2010) Menyatakan bahwa size atau ukuran perusahaan pada bank syariah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR.


Artinya, bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan CSR yang dilaporkan oleh perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran yang lebih kecil. Banyaknya pemegang saham menandakan jika perusahaan tersebut memerlukan lebih banyak pengungkapan yang dikarenakan adanya tuntutan dari para pemegang saham dan para analisis pasar modal (Gunawan, 2001 dalam Wudiawati, 2012). 2.9 Umur Perusahaan Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dalam menjalankan fungsinya. Widiastuti (2002) dalam Nofandrilla (2008) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Oleh sebab itu dapat diartikan, bahwa perusahaan yang memiliki umur yang lebih tua, memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi tentang perusahaan. Dengan demikian, umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Jika suatu perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut akan dapat menjaga kelangsungan usaha. Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan kualitas ungkapan sukarela. Semakin lama perusahaan itu berdiri maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Sehingga semakin

lama

perusahaan

dapat

bertahan,

maka

perusahaan

semakin


mengungkapkan informasi sosialnya sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima di masyarakat (Utami,2011). 2.10 Islamic Social Reporting ISR pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Adapun yang menjadi tujuan ISR menurut Gustani (2013), adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan

bisnis

dengan

menyajikan

informasi

yang

relevan

dengan

memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai ISR, Gustani menjelaskan mengenai bentuk akuntabilitas dan bentuk transparansi. Bentuk Akuntabilitas yang dimaksud adalah menyediakan produk yang halal dan baik, memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat, mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip islam, mencapai tujuan usaha bisnis, menjadi karyawan dan masyarakat memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis dan menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Sedangkan Bentuk Transparansi yang dimaksud adalah memberikan informasi yang relevan mengenai semua kegiatan halal yang


dilakukan, baik mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi, kebijakan karyawan, hubungan dengan masyarakat, penggunaan sumber data dan perlindungan lingkungan. Islamic Social Reporting (ISR) adalah ukuran yang digunakan oleh para peneliti untuk menilai seberapa besar pengungkapan tanggungjawab sosial menurut pandangan syariah (Astuti, 2014). ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial

perusahaan-perusahaan

yang

berbasis

syariah.

Indeks

ini

lahir

dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). Penelitian ini menggunakan indeks Islamic Social Reporting yang digunakan oleh Othman, et al., (2009) dengan beberapa penyesuaian. 2.11 Penelitian Terdahulu Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh beberapa faktor terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis mengenai hasil metode content analysis indeks ISR dan analisis mengenai pengaruh beberapa faktor terhadap


Indeks Islamic Social Reporting (ISR). Beberapa hasil pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.5 berikut ini. Tabel 2.5 Ringkasan Penelitian Terdahulu No

1

2

3

4

Nama Peneliti

Judul/Topik Penelitian

Variabel Penelitian

Aldehita, Agung dan Asroni /2014

Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

dependen: Islamic Social Reporting (ISR)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia


Determinants of Islamic Social Reporting In Syariah Banks: Case of Indonesia

dependen: Islamic Reporting

Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting PerusahaanPerusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011

Tri Puji Astuti/ 2014

Puji Lestari/2013

Septi Widiawati/ 2012

Teknik Analisis Data Analisis regresi berganda

Independen: 1.Ukuran perusahaan (size) 2. Profitabilitas 3.Kinerja lingkungan

Hasil penelitian

Ukuran perusahaan (size) tidak mempengaruhi ISR

Analisis regresi berganda

Profitabilitas tidak mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR)

Social


Company age and proportion of independent commissioner had no significant effect to ISR

dependen: Islamic Social reporting (ISR)


Seluruh variabel mempengaruhi Islamic Social Reporting (ISR)

Independen: 1.Ukuran perusahaan (size) 2. Profitabilitas 3. Leverage

Independen: 1. Company size 2. Profitability 3. Company age 4.Proportion of independent commissioner

Independen: 1.Ukuran perusahaan (size) 2. Profitabilitas 3. Tipe industri 4. Jenis bank


Lanjutan Tabel 2.5 No

5

6

7

Nama Peneliti

Judul/Topik Penelitian

Variabel Penelitian

Hafies Sofyani, Ihyaul, Daniel dan Sri /2012

Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)

Islamic Social Reporting Index sebagai literatur dalam content analysis

Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia

Islamic Social Reporting Index sebagai literatur dalam content analysis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR):Study Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan Negara-Negara Gulf Cooperation Countil


Nadia 2012

Rahma/

Priyesta Rizkiningsih/ 2012

Teknik Analisis Data Content analysis

Sampel : tiga bank syariah baik dari Indonesia maupun dari Malaysia.

Teknik analisis metode skoring

Sampel : Enam bank syariah di Indonesia

Independen: 1. Tekanan politik dan pemerintah 2. Populasi muslim di masing-masing negara 3.Islamic governance score 4.leverage 5.profitabilitas

Regresi OLS data panel

Hasil penelitian

Secara keseluruhan kinerja sosial perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Meskipun bank syariah dari kedua negara tersebut belum ada yang mencapai tingkat kinerja sangat bagus. Pengungkapan Indeks ISR pada enam bank syariah di Indonesia dapat dikatakan baik, yakni sebesar 64,83% secara keseluruhan. Islamic governance score dan profitabilitas tidak mempengaruhi ISR


2.12 Kerangka Konseptual Untuk dapat memahami secara jelas tentang alur dari penelitian ini, diperlukan suatu kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu, variabel independen penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Adapaun yang menjadi variabel dependennya adalah pengungkapan Islamic Social Reporting pada lapaoran tahunan Bank Umum Syariah. ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masingmasing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan nilai untuk menarik minat investor baru, sehingga upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta calon investornya yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Kebijakan

hutang

atau

leverage

dari

sebuah

perusahaan

akan

mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Leverage merujuk kepada pilihan


perusahaan pada komposisi utang dan ekuitas. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kategori extreme leverage (hutang ekstrim) yang dapat membahyakan perusahaan tersebut. leverage memberikan sinyal yang buruk bagi para pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Para stakeholders perusahaan akan lebih percaya dan memilih untuk bekerjasama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total aset. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar modal yang ditanamkan sehingga sumber daya dan dana yang besar dalam perusahaan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas akan informasi pelaporan perusahaannnya. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dalam menjalankan fungsinya. Semakin lama perusahaan itu berdiri maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Sehingga semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan semakin mengungkapkan informasi sosialnya sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima di masyarakat. Gambar 2.4 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan empat faktor perusahaan yang berpengaruh untuk mengungkapkan ISR. Keempat faktor tersebut antara lain profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan.


profitabilitas

Leverage Pengungkapan ISR Ukuran perusahaan Umur perusahaan Gambar 2.4 Kerangka Konseptual 2.13 Hipotesis Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahan (Firm size), dan Umur perusahaan (firm age) berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di

Recommend Documents