BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Objek 2.1.1. Definisi Pusat Pembinan dan Pemberdayaan Wanita Secara etimologi Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita berasal dari 4 kata, yaitu pusat, pembinaan, pemberdayaan, dan wanita. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan (berbagaibagai urusan, hal, dan sebagainya. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pemberdayaan adalah proses membuat sesuatu atau seseorang memiliki kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa, namun yang dimaksud disini wanita adalah perempuan yang bisa, hendak, dan mesti ditata. Jadi pengertian Pemberdayaan Wanita adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, moral, spiritual, pendidikan, dan psikologi, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
10
Sub Bidang
Pengarusuta maan Gender (PUG)
Tabel 2.1 Pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Derah Pemerintahan Provinsi Daerah Kabupaaten/Kota 1. Kebijakan 1. Penetapan 1. Penetapan 1. Penetapan Pelaksanaan kebijakan nasional kebijakan nasional kebijakan daerah PUG pelaksanaan PUG. pelaksanaan PUG. pelaksanaan PUG di 2. Koordinasi, 2. Koordinasi, kabupaten/ kota. fasilitasi, fasilitasi, 2. Koordinasi, dan mediasi pelaksanaan dan mediasi fasilitasi dan mediasi kebijakan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan PUG skala PUG skala nasional PUG skala nasional kabupaten/kota.
2. Kelembagaan PUG
1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala nasional. 2. Pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala nasional. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG secara nasional dan provinsi.
1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi.
1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/
2.
kota.
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
2.
Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.
11
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Pelaksanaan PUG
1. Pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG (penetapan panduan umum analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG) skala nasional. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik skala nasional. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala nasional
1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.
1.
1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
1.Penetapan kebijakan nasional peningkatan kualitas hidup
1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala nasional.
yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota.
12
2. Pengintegrasia n Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
1. Fasilitasi pengintegrasian isu gender dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala nasional.
1. Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala nasional.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
4. Kebijakan Perlindungan Perempuan
1. Penetapan kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
1. Penyelengaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana
skala kabupaten/kota.
13
3. Perlindungan Anak
5. Pengintegrasia n Kebijakan Perlindungan Perempuan
1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala nasional.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1.
1.
1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
Penetapan kebijakan nasional dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 2.
Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
14
4. Pemberdaya an Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
5. Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 2. Pengembanga n dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala nasional.
1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala nasional. 2. Penetapan strategi rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak.
1.
Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi.
1.
1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait
1. Pengembangan dan penetapan kebijakan nasional sistem informasi gender dan anak.
1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.
1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
15
2. Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Pengembangan dan penyusunan panduan umum, mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi dan dokumentasi sistem informasi gender dan anak.
1.
Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak.
2. Advokasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem infomasi gender dan anak. 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
1. Promosi dan advokasi data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala nasional.
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
1. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.
1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota.
16
2.
Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan, dan anak skala nasional. 3. Pengembangan metode analisis gender dan penyusunan model informasi data skala nasional. 4. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala nasional. 5. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi ender skala nasional. gender skala nasional.
2.
Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.
2.
Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 3. Penyusunan m odel informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota.
Sumber: PP No. 38 th 2007
2.1.2. Bentuk Women’s Crisis (Kekerasan terhadap Perempuan) Women Crisis adalah permasalahan kompleks yang dihadapi perempuan. Kekerasan menjadi permasalahan yang sering terjadi terhadap perempuan dan memerlukan solusi segera. Kekerasan terhadap perempuan telah dibahas dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (PPB, 1993). Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan: Kekerasan terhadap perempuan adalah “setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis,
17
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara wewenangwewenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Menurut E Kristi Poerwandari, bentuk atau dimensi kekerasan dibagi menjadi lima yaitu: 1.
Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan dalam bentuk memukul, menampar,
mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong, alat, atau senjata, dan membunuh 2.
Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan dalam bentuk berteriak-teriak,
menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan yang lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat dan sebagainya). 3.
Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan dalam bentuk melakukan tindakan
yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).
18
4.
Kekerasan Spiritual, yaitu kekerasan dalam bentuk merendahkan
keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakini, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. Bentuk Kekerasan Perempuan berdasarkan Lingkupnya 1.
Kekerasan dalam Area Domestik/Hubungan Intim-Personal Kekerasan ini dapat berupa berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan
korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain. Misalnya kekerasan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan tergadap orangtua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga. 2.
Kekerasan dalam Area Publik Kekerasan ini dapat berupa berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar
hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Kekerasan ini dapat mencakup kekerasan yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja yang termasuk kerja-kerja domestik, misalnya kekerasan terhadap baby sitter, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit), kekerasan di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat-tempat umum lain), kekerasan di lembagalembaga pendidikan, kekerasan dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis yang meluas distribusinya (misanya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan sebagainya).
19
3.
Kekerasan yang dilakukan oleh atau dalam Lingkup Negara Kekerasan ini mencakup kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis
yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan atau dibiarkan terjadi oleh negara di mana pun terjadinya. Termasuk di dalamnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, pemerkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa. 2.1.3. Penyebab Women’s Crisis (Kekerasan terhadap Perempuan) Berdasarkan aspek psikologi, penyebab terjadinya kekerasan perempuan ada 3 penjelasan (faktor), dua diantaranya merupakan penjelasan konvensional, yang mengacu pada sisi internal korban. Penjelasan ketiga adalah terkait dengan psikologi feministik yang melihat keterkaitan antara struktur sosial dan pembagian kekuasaan dalma masyarakat dengan (dan dampaknya terhadap) aspek internal individu. 1.
Faktor kondisi internal, karakteristik peribadi atau psikopatologi pelaku
kekerasan. Misalnya, kekerasan dilakukan yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah yang kemudian menyebabnkan ia melakukan kekerasan pada orang-orang di sekitarnya. 2.
Faktor karakteristik pribadi korban kekerasan.
Faktor ini menjelaskan bahwa kejadian kekerasan diprovokasi oleh korban, misalnya tingkah lakunya yang mengundang, atau korban memiliki kepribadian yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan (misalnya penuntut, histerik, masokistik dan sebagainya).
20
3.
Faktor Feministik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk struktur sosialisasi
dalam masyarakat yang mengutamakan kepentingan dan perspektif laki-laki. Masyarakat cenderung menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Masyarakat berpandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki. Pada umumnya perempuan disosialisasi untuk bersikap lemah-lembut, lebih mengutamakan pelayanan dan perawatan bagi orang lain, tidak menampilkan sikap kasar, tetapi lebih bersikap sabar, mengalah dan meminggirkan
kepentingan-kepentingannya
sendiri.
Ketidak
terlibatan
perempuan dalam aktivitas fisik keras dan perasaan marah yang terbuka, menyebabkan perempuan yang mengalami kekerasan sulit berinteraksi konstruktif. Selain itu perempuan korban kekerasan mengalami hambatanhambatan dan tidak mendapatkan dukungan sosial untuk dapat keluar dari permasalahnnya. Pandangan yang lebih mengarah kepada karakteristik korban kekerasan, menyebabkan masyarakat menutup mata dari kenyataan yang sebenarnya, serta bersikap blaming the victim menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Pandangan ini menunjukkan bahwa struktur sosial sering membiarkan dan justru mengembangkan kekerasan terhadap perempuan. Apabila perempuan selalu bersikap masif, tidak berdaya, terus bersedia tinggal dalam
21
hubungan penuh kekerasan, dan bahkan masyarakat tidak melihat konteks sosial lebih luas, maka justru akan melanggengkan mitos yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan ulasan tersebut, faktor perempuan menjadi korban kekerasan lakilaki mencakup interaksi kompleks dari aspek biologis, sosio-kultural, ekonomis, psikologis dan politis, yaitu: a.
Laki-laki secara fisik lebih kuatdan agresiv dari pada perempuan.
b.
Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap
perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. c.
Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari
orang pada siapa ia bergantung. 2.1.4. Dampak Women’s Crisis (Kekerasan terhadap Perempuan) 2.1.4.1. Dampak Psikologis Menurut data WHO, korban pelecehan (dengan pelaku pasangan sendiri) mengalami depresi dan kegelisahan dua kali lebih besar. Dampak Psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (Kristi: 2000). Korban cenderung merendahkan diri, melihat diri negatif, menyalahkan diri dan merasa menjadi penanggung jawab tindakan kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat mengalami depresi, bertumpuknya tekanan, kekecewaan, ketakutan, dan kemarahan yang semuanya tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Bagi korban serangan seksual, reaksi yang umum ditampilkan antara lain:
22
1.
Fase akut (segera setelah serangan terjadi) Pada fase ini individu mengalami shock dan rasa takut yang sangat tinggi,
kebingunan dan disorganisasi (tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi). Hal ini menyebabkan korban tidak dapat menjelaskan secara rinci apa yang telah terjadi (siapa dan bagaimana pelakunya serta apa saja yang dilakukan pelaku, dan sebagainya). 2.
Fase kedua (adaptasi awal) Korban mengalami berbagai emosi negatif seperti pemberontakan, rasa
marah, ketakutan, terhina, malu dan jijik. Emosi tersebut akan ditanggapi dengan represi (upaya untuk melupakan hal-hal dan keinginan yang tidak disetujui oleh hati nurani) dan pengingkaran (upaya untuk mencoba menutup pengalaman menyakitkan, menolak mengingat lagi) atau meminimalisasi (menganggap yang terjadi bukan sesuatu yang serius). Oleh sebab itu ada dua macam cara korban menanggapi kekerasan yang dialaminya. Sebagian korban menanggapinya dengan ekspresi emosi yang sangat kuat sedangkan sebagian yang lain justru tenang dan dingin seolah-olah tidak terjadi apaapa. 3.
Fase reorganisasi jangka panjang Fase ini dapat terjadi selama kurun waktu yang sangat panjang, ditandai
dengan upaya korban untuk keluar dari trauma dan berusaha untuk menerima apa yang terjadi sebagai suatu fakta. Dalam fase ini korban masih sering mengalami depresi, mengalami mimpi-mimpi buruk atau kilas balik kejadian. Korban mengalami kesulitan untuk mengembalikan rasa percaya diri.
23
Dampak psikologis korban kekerasan domestik 1.
Meminimalkan kejadian kekerasan yang dialami Seperti dampak psikologis korban serangan seksual, sebagian korban
kekerasan domestik berusaha untuk menutupi kekerasan yang menimpanya dengan alasan: a.
Korban takut jika membicarakan kekerasan yang dialaminya akan membawanya pada situasi yang lebih buruk.
b.
Kurangnya informasi akurat mengenai apa yang yang terjadi serta siapa yang sesungguhnya bermasalah dan menjadi korban.
c.
Kesulitan koraban untuk beradaptasi terhadap kekerasan yang dialaminya sampai ia siap untuk menghadapi realita dan mampu mengambil tindakantindakan pengamanan.
d.
Perasaan malu dan bingung.
e.
Keyakinan bahwa ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
2.
Terisolasi Perempuan korban kekerasan mengalami kesulitan akan jaringan dan
dukungan personal. Korban cenderung merasa takut orang-orang yang disayanginya akan menjadi sasaran dan berada dalam bahaya sehingga ia cenderung menyembunyikan masalahnya. Selain itu korban juga merasa malu dan bingung sehingga membuatnya menjaga jarak dengan orang lain. Apabila pelaku kekerasan adalah suaminya, pelaku akan mengagalkan usahanya untuk berhubungan dengan orang lain. Seperti mengendalikan aktivitasnya, dan membatasi kontaknya dengan orang lain.
24
3.
Perasaan tidak Berdaya Menurut Lenore Walker (1979), perempuan korban kekerasan sering
berada dalam situasi learned helplessness. Maksudnya adalah mereka belajar bahwa upaya-upaya mereka untuk mengendalikan, menghindari atau melarikan diri dari situasi ternyata tidak berhasil. Akibatnya, muncullah perasaan tidak berdaya (powerlessness) dan keyakinan bahwa korban tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah keadaan. Berdasarkan sebuah eksperiman psikologis, perempuan korban kekerasan mengalami kurangnya pengendalian yang mengakibatkan perasaan kronis tidak berdaya, tidak tertolong, dan kesedihan mendalam. 4.
Menyalahkan Diri (internalizes blame) Perempuan korban kekerasan juga masih mempercayai mitos-mitos tentang
kekerasan dalam rumah tangga. Korban tidak menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya tidak berkait kesalahan dari perilaku dan kepribadian korban, melainkan kekerasan tersebut sesungguhnya menjadi tanggung jawab pelaku. 5.
Ambivalensi Adakalanya korban merasa pasangan atau pelaku kekerasan adalah laki-laki
yang baik dan mencintainya. Ambivalensi inilah yang membuat korban menjadi kebingunan. Ia ingin kekerasan berakhir tapi tidak perkawinannya. Korban berfikir ia mencintai pelaku dan sangat takut membayangkan hidup sendiri. Perpisahan dengan pasangan mungkin menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan korban, misalnya ia harus bekerja karena sudah tidak ada lagi yang menafkahinya.
25
6.
Harga Diri Rendah Akhir dari kekerasan yang berulang adalah rusaknya harga diri. Hilangnya
perasaan berharga dan kepercayaan akan kemampuan diri dialami korban. Yang sangat merendahkan adalah perempuan korban kekerasan merasakan pukulan yang paling parah, penghianatan yang paling besar, justru dari seseorang yang telah dipilih menjadi pasangan yang seharusnya menyayangi, menghormati, dan menyenangkannya. 7.
Harapan
Perempuan korban kekerasan berharap suaminya akan berubah dan menjadi pasangan seperti yang diimpikannya. Penting bagi konselor untuk menghormati mimpimimpinya akan kehidupan rumah tangga yang bahagia. 2.1.4.2. Dampak Klinis Secara klinis kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang kompleks. Dalam jangka pendek, kekerasan pada umumnya berupa cidera fisik (luka-luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, keguguran kandungan, dan sebagainya), gejala sisa di bidang kesehatan dan psikologis (anxietas, depresi, battered woman trauma syndrome, rape trauma syndrome, alcohol and drug abuse, dan resiko bunuh diri). Dalam kasus kekerasan dalam rumahtangga, kekerasan juga berdampak terhadap pendidikan dan pertumbuhan anak, “cycle of violence” gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual. Dalam jangka panjang kekerasan akan berakibat pada kehidupan berikutnya. Banyak penelitian yang membuktiakn bahwa anak korban kekerasan kelurga, ketika dewasa dalam hidup dalam keluarga yang baru, kekerasan tersebut akan
26
terulang lagi. Berdasarkan studi longitudinal yang dilakukan Fischer selama 30 tahun, anak korban kekerasan dalam keluarga, ketika dewasa memliki kemungkinan melakukan kejahatan seperti peneyerangan, percobaan perkosaan, perkosaan, percobaaan pembunuhan, penculikan dan pembunuhan, tetapi tidak prediktif untuk kejahatan terhadap barang atau properti. Identifikasi Klinis korban kekerasan terhadap perempuan a.
Mengenali perlukaan/cidera korban
Pengenalan perlukaan/cidera yang pertama adalah perlukaan pada kulit dan jaringan bawah kulit. Dalam pemeriksaan medis, sekilas tampak bahwa luka-luka tersebut sulit debedakan dengan kekerasan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Namun pada umumnya bentuk perlukaan yang dialami korban berupa memar (bekas telapak tangan, memar membentuk gambaran jari dan ibu jari, memar berbentuk garis, lengkung, atau bekas benda tumpul), bekas gigitan manusia, dan luka bakar. Selain perlukaan pada kulit, cidera juga terjadi di daerah wajah meliputi mata, telinga, hidung, dan mulut. Perlukaan dan cidera pada kepala dan susunan syaraf pusat meliputi rongga kepala, memar, jaringan otak,dll. Gejala yang timbul berupa kehilangan kesadaran, kehilangan ingatan, pusing, sakit kepala, mualmuntah hingga kelumpuhan. Cidera juga terjadi pada dada dan perut. Perlukaaan tersebut menyebabkan patahnya tulang rusuk, komplikasi pendaran dalam rongga dada dan masuknya udara ke dalam rongga dada (pneumothorax) atau ke jaringan bawah kulit (subcutancus emphysaema). Gejala yang tampak adalah kesulitan gerak, kelainan bentuk dada, dan kesulitan bernafas. Kekerasan pada perut
27
ditandai dengan bising usus, muntah-muntah, nyeri pada perut, shock, hingga gangguan hati dan pangkreas. Gejala yang tampak akibat perlukaan dan cedera pada tulang adalah dekormitas (patah tulang atau cerai sendi). Identifikasi cedera ini dilakukan dengan pemeriksaan radiologis/foto rontgen. Secara medis, penelantaran termasuk dalam masalah klinis. Penelantaran menyebabkan kurangnya perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan. a.
Pembuktian Medis Kasus Perkosaan Pembuktian terhadap korban dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya
kekerasan dan persetubuhan, sedangkan terhadap pelaku dilakukan upaya untuk mengenali tanda persetubuhan. Pemeriksaan air mana yang ditemukan pada tubuh korban dicocokkan dengan pemeriksaan, serologis, dan DNA pelaku. Pemeriksaan pada korban juga diolakukan dengan mengindefikasi robeknya selaput dara dengan waktu terjadinya perkosaan. Selain itu pembuktian air mani dilakukan dengan membuktikan salah satu komponen, yaitu komponen sel spermatozoa dan komponen cairan mani. Pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan serologis atas cairan mani tersebut utuk menemukan antigen ABO. Selain itu juga dapat dilakukan pemeriksaan DNA sel sperma untuk mendapatkan bukti pelakunya satu orang ataukah lebih. 2.1.5. Penanganan Kasus Women’s Crisis (Kekerasan terhadap Perempuan) 2.1.5.1. Penanganan dan Respon terhadap Kekerasan terhadap Perempuan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus bersifat holistik dan terintegrasi. Penanganan ini memerlukan pembenahan dan penanganan sisi
28
medis, sisi internal penghayatan individu (psikologis), aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah politis dan advokasi. Berikut adalah hal-hal yang perlu perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan: 1.
Kekerasan
seksual
dan/atau
perkosaan
merupakan
tindakan
pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menaklukkan dan merendahkan daripada dorongan seksual sebagai pemicu utama. Kekerasan seksual tidak selalu berupa perkosaan, sebab tidak upaya perkosaan tidak selalu berlangsung sempurna namun dampak psikologisnya sering kali sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, sebab perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya meruapakan satu dari berbagai bentuk kekerasan seksual. 2.
Berdasarkan pengalaman medis, cukup banyak kasus penganiayaan
seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Hal ini dapat berdampak kepada psikologis korban dalam jangka waktu panjang. Kasus Incest (kekerasan seksual) belum mendapat perhatian seperti kasus kekerasan rumah tangga pada umumnya. Penanganan terhadap korban penganiayaan seksual masa kanak perlu diperhatikan, sebab anak-anak memerlukan penanganan yang khusus. 3.
Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap
perempuan akan banyak membantu counciusness raising dan pemberdayaan (membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa
29
malu dan tabu). Kesungguhan produk dan proses hukum dapat mengurangi kesewenangan pelaku dengan cara menjerat pelaku dengan hukum setimpal. Kepemihakan masyarakat terhadap korban juga dapat memberikan dukungan sosial kepada korban. 4.
Dari sisi psikologis-psikiatri perlu pengembangan indikator yang dapat
membantu pembuktian, bahwa korban mengalami penganiayaan fisik atau seksual. Dari segi penanganan psikologis diperlukan kemampuan atau cara khusus dalam penanganan sesuai dengan usia korban. 5.
Diperlukan penanganan khusus mengenai permasalahn pornografi yang
sebagian mengarah kepada eeksploitasi dan kekerasan seksual. 6.
Perlu adanya jalinan antar lembaga atau kemitraan dalam mengatasi
permasalahan tersebut. 7.
Studi dan penelitian sangat diperlukan dalam pemberdayaan perempuan.
Penelitian ini meliputi mempelajari isu dan pencarian solusi. 2.1.5.2. Penanganan dan Respon secara Klinis Pemeriksaan korban kekerasan di Indonesia pada umumnya sudah sesuai standar, begitu pula dalam bidang pembuatan visum et repertum. Namun kalangan dokter masih mengalami kendala. Salah satu kendalanya yaitu belum berkembangnya ilmu kedokteran forensik klinis di Indonesia. Pada Pusat Krisis Terpadu melibatkan berbagai ahli, seperti dokter, perawat, pekerja sosial, psikolog, dan polisi wanita. Dokter yang terlibat berasal dari berbagai spesialis, sperti forensik klinik, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, kesehatan anakj, psikiatri, saraf,dan sebagainya.
30
Sarana penataletakan para korban adalah rehabilitasi fisik, psikologis, sosial, dan yuridis. Rehabilitasi fisik berarti mengembalikan seluruh fungsi fisiknya, termasuk fungsi seksual dan reproduktifnya. Rehabilitasi Psikologis berarti mengembalikan keadaan emosi dan perilakunya sedekat mungkin dengan psiklogis semula. Rehabilitasi sosial berarti mengembalikan status sosial korban, menghilangkan kembali pengaruh viktimisasi dan stigma yang mungkin terjadi. Ada pula yang memasukkan kompensasi finansial ke dalam salah satu unsur rehabilitasi sosial. Sedangkan rehabilitasi yuridis dimaksudkan sebagai penyempurnaan seluruh proses hukum bagi (para) pelakunya. 2.1.5.3. Penanganan Hukum Indonesia telah meratifiasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984. Sebagai negara peserta PBB, Indonesia memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan PBB. Indonesia wajib melaksanakan ketentuan serta langkah tindak yang ditetapkan dalam Deklarasi yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Namun pada kenyataan, prosedur dan langkah tindak masih berjalan kurang maksimal dan menghadapi berbagai kendala, antara lain: a.
Masyarakat Sikap kurang konstruktif masyarakat dalam menanggapi malah kekerasan
terhadap perempuan masih didasarkan oleh persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri. Sikap non-introvention ini menunjukkan bahwa pengendalian sosial secara informal masih kurang kondusif,
31
masyarakat masih kurang memberika dukungan kepada korban untuk melaporkan kepada aparat. b.
Hukum dan Perlindungan Minimnya perlindungan hukum yang dirancang khusus untuk perempuan
menyebabkan: •
Tidak adanya perlindugan hukum bagi perempuan yang menjadi korban
•
Tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak kekerasan terhadap perempuan
•
Tidak adanya penghargaan pada korban
•
Tidak adanya kompensasi untuk korban
•
Tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan
c.
Pranata Peradilan Pidana Sejumlah kasus yang dilaporkan sering kurang mendapat respon positif dari
personil peradilan pidana, hal ini dikarenakan: •
Anggapan bahwa masalah kekerasan wanita terutama domestic violance yang merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri.
•
Kurangnya kepekaan personil peradilan pidana terhadap kasus kekerasan yang dialami perempuan karena kurangnya pelatihan.
•
Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani kasus tersebut, sehingga penanganan masih sangat bergantung pada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum.
32
•
Polisi sering mengalami kesulitan untuk mendaptkan bukti awal kecuali kesaksian korban sehingga upaya tindak lanjut sulit untuk dilakukan.
d.
Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Tindak kekerasan yang tidak dilaporkan atau tidak diproses membuat
pelaku masih bebas berkeliaran dan berpotensi mengulang kejahatannya lagi. Bahkan akan menimbulkan persepsi bagi orang lain bahwa kasus demikian tidak ditangani dengan serius sehingga kejahatan tersebut akan ditiru oleh potential offenderfs lainnya. e.
Lembaga Legislatif Perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan secara
normatif merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum. Namun peran serta lembaga pembentuk hukum itu sendiri masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Meskipun telah banyak perempuan yang terlibat dalan lembaga tinggi negara, namun belum tampak hasil yang signifikan. f.
Lembaga Pers Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan
informasi serta membentuk opini publik. Namun pada kenyataannya media massa lebih tertarik pada masalah-masalah yang mereka anggap laku jual. Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang masuk dalam liputan media massa adalah peristiwa yang sungguhsungguh mengerikaan saja. Tidak jarang cara pemberitaan ini sendiri justru merupakan viktimisasi lanjutan terhadap korban. Penanganan Hukum Upaya dalam penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan misalnya:
33
a.
Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan
dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peratuan perundang-undangan. b.
Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan
khusus terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. c.
Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk memberikan
perlindungan dan bantuan kepada kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dan dokter. 2.1.6. Mekanisme Penanganan Kasus Penanganan suatu kasus trafiking bermula dari informasi yang di dapat oleh lembaga. Informasi tersebut dapat diperoleh dari korban sendiri, keluarga korban, masyarakat, media cetak maupun elektronik, Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian, LSM dan sebagainya.
Kasus tindak kekerasan perdagangan
perempuan dan anak dibagi menjadi 3 kategori yaitu: a.
Kasus yang ditangani Dalam kasus ini korban dan keluarga bersedia melaporkan pelaku
kekerasan kepada pihak Kepolisian. Dengan demikian, kemungkinan besar petugas kesehatan atau medis merupakan pihak pertama yang dimintai pertolongan oleh korban. Catatan medis yang didapat dapat menjadi awal tahap penanganan kasus yang ditemui.
34
b.
Kasus yang tidak tertangani Penyebab korban tidak ingin kasusnya ditangani atau menghentikan proses
penyidikan diantaranya adalah pelaku telah melarikan diri, korban melewati batas negara, serta kurangnya alat bukti dan saksi. c.
Kasus yang tidak mau ditangani Kasus ini terjadi apabila korban atau keluarga korban memiliki
ketergantungan secara ekonomi terhadap pelaku. Selain itu rasa malu dari korban atau keluarga untuk mengungkapkan kasus, telah terjadinya perdamaian korban atau keluarga korban dengan pelaku/keluarga pelaku, serta adanya ancaman dari pihak pelaku atau keluarga pelaku juga menjadi faktor dari kasus ini. Tahap Upaya Penyelamatan Setelah informasi tentang adanya tindakan kekerasan-trafiking, maka dilakukan upaya sebagai berikut: a.
Investigasi, yaitu tindakan pengumpulan fakta-fakta dan mencari informasi keberadaan korban ataupun pelaku.
b.
Penjemputan atau penyelamatan korban , penjemputan ini dilakukan apabila korban belum kembali dan alamatnya sudah diketahui. Apabila korban telah kembali maka upaya ini tidak perlu dilakukan.
c.
Pemeriksaan kondisi kesehatan korban , dalam tahap ini dilakukan upaya medis untuk menyelamatkan korban, serta membuat rekaman medik (medical record) korban kekerasan-trafiking.
d.
Konseling, tahap ini berupa pemberian bimbingan psikologis kepada korban. Termasuk didalamnya memberikan pilihan kepada korban apakah kasusnya
35
akan diproses secara hukum atau tidak. Pada dasarnya semua pilihan deserahkan kembali kepada korban untuk mengambil keputusan. Namun konseler berusaha meyakinkan korban untuk tidak kembali ke tempat semula dan yakin dlam menjalani kehidupan selanjutnya. e.
Pelaporan/Pengaduan, pada tahap ini kasus dilaporkan kepada pihak yang berkompeten. Dengan demikian korban akan mendapat pendampingan hukum dan bantuan litigasi terhadap korban perlu dilakukan tidak hanya pada saat pelaporan atau pengaduan dan pengambilan Berita Acara Penyidikan (BAP) di kepolisian tetapi sampai pada proses penuntutan di Kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan.
f.
Proses Perlindungan, yaitu upaya melindungi dan memberi rasa aman bagi korban dari intimidasi ataupun ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku. Setelah korban mendapat penanganan medis, psikologis, maupun
pendampingan hukum, maka diperlukan upaya lanjutan untuk membantu korban menata hidupnya kembali, misalnya dengan memberi bantuan pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Dalam tahap ini korban dapat kembali kepada keluarganya atau sementara tinggal di DIC dan SHELTER. Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 1.
Menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya kasus.
2.
Melakukan penjemputan korban antara lain:
a.
Korban yang berada di dalam negeri (Dalam Wilayah Indonesia) Untuk korban yang berada di Luar Negeri langkah-langkah yang harus
dilakukan adalah:
36
a)
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan LSM di
wilayah dugaan keberadaan korban. b)
Kepolisian melakukan investigasi tentang keberadaan korban.
c)
Melakukan penjemputan dengan melibatkan stakeholders,antara lain;
Kepolisian, aparatur pemerintah, LSM dan keluarga korban. d)
Melindungi korban dan ditempatkan di Drop In Center (penyelamatan
pertama). b.
Korban yang berada di Luar Negeri (Luar Wilayah Indonesia). Untuk korban yang berada di Luar Negeri, langkah-langkah yang harus
dilakukan adalah : a)
Gugus tugas (Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas) melakukan koordinasi
dengan KBRI, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Interpol di negara tujuan. b)
Melakukan penjemputan korban di penampungan KBRI setelah korban
mendapatkan layanan konseling dan pemeriksaan medis di KBRI. c)
Melindungi korban dan ditempatkan di Drop In Center (penyelamatan
pertama). 3. Melakukan Investigasi untuk mengumpulkan data dan fakta dalam mencari kebenaran informasi dan keberadaan si korban. Pelaksana dalam kegiatan ini adalah kepolisian bersama dengan LSM pendamping. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: a.
Mencari keberadaan keluarga korban dan memperoleh informasi, atau data
pelengkap dari kepala lingkungan setempat.
37
b.
Meneliti kebenaran dokumen-dokumen korban, seperti Akte kelahiran,
KTP, pasport, ijazah, dan sebagainya. 4. Melakukan konseling di Drop In Center, dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah untuk menyelamatkan korban dan membuat rekaman medis (medical record). Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: a.
Melakukan wawancara dengan korban, untuk memperoleh gambaran
perasaan emosi korban saat ini. b.
Memberi penguatan kepada korban tentang kasus yang sedang dialaminya.
c.
Keberadaan korban di Drop In Center paling lama 3 hari setelah itu korban
akan dirujuk ke shelter. 5. Membuat Pelaporan / Pengaduan di Kepolisian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: a.
Pembuatan Laporan Pengaduan dan Berita Acara Pemeriksaan oleh
Penyidik di Kepolisian. b.
Pengumpulan bahan bukti dan saksi sebagai pendukung laporan pengaduan.
c.
Melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan.
6.
Memberikan Perlindungan bagi Korban. Langkah-langkah yang perlu
dilakukan adalah: a.
Melindungi dan memberi rasa aman bagi korban dari intimidasi ataupun
ancaman yang datang dari pihak ke tiga. b.
Selama oleh
c.
proses peradilan
korban
harus didampingi
seorang pengacara/pendamping.
Korban harus mendapatkan perlindungan dari kesaksian yang diberikan.
38
d.
Dalam melakukan proses peradilan harus ramah dan tidak membuat korban
merasa tertekan. e.
Aparat penegak hukum harus menjamin bahwa korban tidak dikenakan
prosedur pidana atau sanksi atas pelanggaran yang berkaitan dengan keadaan korban sebagai orang yang diperdagangkan (Trafiking).
Gambar 2.1 Mekanisme Penanganan Kasus Sumber: Adam Mirza, 2009
2.1.7. Sistem Administrasi 2.1.7.1. Administrasi kantor Adaministrasi kantor adalah kegiatan yang menyangkut tata usaha dan kegiatan teknis untuk mendukung terlaksananya administrasi pelayanan kepada korban trafiking antara lain: a.
Penyusunan rencana program.
b.
Pengurusan keuangan.
c.
Pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris.
39
d.
Pemeliharaan alat-alat dan sarana untuk kegiatan.
e.
Pembuatan laporan, dokumentasi, dan penyampaian kepada instansi yang terkait.
f.
Pengaturan kerja para pelaksana seperti absensi dan jadwal kegiatan, jadwal kegiatan pelaksanaan sehari-hari.
g.
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk program perlindungan terhadap korban Trafiking.
2.1.7.2. Administrasi Pelayanan Administrasi Pelayanan adalah kegiatan yang menyangkut prasyarat, prosedur, teknis dan materi-materi yang terkait dengan pelayanan kepada korban Trafiking: a.
Penyediaan form tentang data identitas korban.
b.
Pengisian dan pendokumentasian data korban dan hasil monitoring yang dilakukan.
c.
Menyusun program kerja yang terkait dengan pelayanan terhadap korban.
d.
Menyusun jadwal kegiatan yang terkait dengan konseling, psikologis, medis, pendampingan hukum, pendidikan ketrampilan, pendidikan alternatif dan reintegrasi.
e.
Membuat berita acara serah terima korban.
f.
Merujuk korban selama di Drop In Center lembaga rujukan.
g.
Dan lain-lain yang terkait dengan bidang pelayanan adminsitasi kepada korban.
40
2.1.8. Tim Pelaksana Sumberdaya manusia dalam penanganan kasus tersebut bersal dari berbagai bidang, antara lain: a.
Bidang psikologi adalah psikolog yang telah memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh Himpunan Profesi Psikologi (HIMPSI) atau sarjana psikologi yang telah mengikuti pelatihan khusus konseling untuk Trafiking dan disupervisi oleh Psikolog yang telah memiliki izin praktek.
b.
Bidang tenaga medis adalah seorang dokter, bidan dan perawat.
c.
Bidang pendamping hukum adalah sarjana hukum yang memiliki kartu pengacara dan memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan hukum.
d.
Bidang pendidikan dilakukan kerjasama dengan dinas atau instansi yang terkait.
e.
Bidang reintegrasi adalah orang yang memiliki pengalaman dalam proses reintegrasi terhadap korban dan memiliki kemampuan komunikasi terhadap semua pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban Trafiking.
Struktur Organisasi 1. Koordinator/ Pimpinan / PLT SHELTER a.
Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan di Shelter.
b.
Menetapkan perencanaan tahunan.
c.
Mengkordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan di Shelter.
d.
Memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bidang-bidang.
41
e.
Mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga, organisasi, dan kelompok profesional.
f.
Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Tim Pengarah Gugus Tugas P3A.
2. Keuangan a.
Membuat perencanaan anggaran tahunan.
b.
Membuat alokasi dana untuk semua kebutuhan bidang yang ada di Shelter.
c.
Membuat laporan keuangan kepada koordinator/pimpinan/PLT Shelter.
3. Sekretariat a.
Melakukan tugas-tugas administrasi kantor.
b.
Melakukan kompilasi data dan pengarsipan dokumen korban.
c.
Membuat laporan kepada Koordinator/Pimpinan/PLT Shelter.
4. Bidang Pelayanan a.
Melakukan pendekatan awal pada korban sekaligus mendapatkan informasi identitas korban.
b.
Konseling korban untuk mengetahui kondisi perasaan dan emosi korban saat itu sekaligus memperoleh masukan dan keinginan korban.
c.
Memberikan pelayanan medis bagi korban meliputi visum et repertum dan lainlain.
d.
Memberikan bimbingan rohani kepada korban.
e.
Memberikan pendidikan dan keterampilan sesuai kebutuhan korban yang dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial,
42
Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian. f.
Mendampingi proses pemulangan korban ke daerah asal.
g.
Memberikan bantuan modal usaha bagi korban.
h.
Membuat laporan kepada koordinator/pimpinan/PLT Shelter.
i.
Melakukan konseling lanjutan terhadap korban yang dilakukan oleh Psikolog.
j.
Melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan meliputi tes kehamilan, pemeriksaan IMS termasuk HIV/AIDS.
k.
Melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun.
5. Bidang Pengasuhan a.
Memberikan pendampingan dan asuhan bagi korban.
b.
Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan rekreasi yang bersifat edukatif.
c.
Memberikan pengamanan kepada korban selama di Shelter.
d.
Membuat laporan kepada koordinator/pimpinan/PLT Shelter.
e.
Memberikan pengawasan kepada korban dan memenuhi kebutuhan domestik korban, yang meliputi makan, peralatan mandi, dan perlengkapan sehari-hari.
f.
Menyediakan sarana ibadah, rekreasi dan olah raga bagi korban.
g.
Menyediakan layanan perpustakaan mini.
h.
Korban berada di Shelter paling lama tiga bulan, sampai berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan.
6. Bidang Hukum a.
Melakukan pendampingan kepada korban mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga ke tingkat pengadilan.
43
b.
Membuat laporan kepada koordinator/pimpinan/PLT Shelter.
2.2. Tinjauan Arsitektural 2.2.1. Layanan, Fasilitas, dan Standar Ruang Secara fisik, wanita dan anak sebagai client dari Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita memiliki spesifikasi dimensi tubuh yang khusus. Dari perbedaan dimensi inilah maka akan muncul standar ukuran yang khusus pula.
Gambar 2.2 Aksesibilitas dan visibilitas wanita Sumber: Matric Handbook, 2008
Gambar 2.3 Wanita disable pemakai kursi roda Sumber: Matric Handbook, 2008
44
Fasilitas Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas untuk staf dan fasilitas untuk client. Standar ruang fasilitas staf disesuaikan dengan standar ruang kantor.
Gambar 2.4 Ruang Kantor Sumber: Matric Handbook, 2008
Gambar 2.5 Ruang Rapat Sumber: Matric Handbook, 2008
Penanganan Women’s Crisis dimulai dari penerimaan pengaduan atau laporan dari client. Setelah pelaporan dan pendataan selesai, client akan diidentifikasi kondisi kesehatan dan mentalnya. Pada tahap ini akan dilakukan
45
pemeriksaan kesehatan dan konseling psikologis. Untuk penanganan yang lebih maksimal dan cepat dibutuhkan beberapa ruang pemeriksaan dan konseling.
Gambar 2.6 Fasilitas pemeriksaan kesehatan Sumber: Matric Handbook, 2008
Gambar 2.7 Ruang pemeriksaan kesehatan Sumber: Matric Handbook, 2008
46
Gambar 2.8 Ruang konseling psikologis Sumber: Matric Handbook, 2008
Pusat pembinaan dan pemberdayaan wanita juga menyediakan layanan pembinaan, pelatihan, dan keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi client. Pelatihan yang berupa kursus yang sesuai dengan perempuan misalnya kursus menjahit, memasak, komputer dan membuat kerajinan. Sedangkan pembinaan lebih kepada sosialisasi. Layanan ini membutuhkan fasilitas berupa ruang kelas, ruang pratek, dan ruang auditiorium.
47
Gambar 2.9 Ruang Kelas Sumber: Matric Handbook 2008
Gambar 2.10 Kursus komputer Sumber: Matric Handbook, 2008
48
Client yang membutuhkan perlindungan maka disediakan fasilitas shelter. Shelter tersebut berupa asrama lengkap dengan fasilitas penunjangnya seperti ruang ibadah, ruang makan dan sebagainya.
Gambar 2.11 Tempat tidur tunggal Sumber: Matric Handbook, 2008
Gambar 2.12 Kamar-kamar shelter Sumber: Matric Handbook, 2008
49
2.2.2. Bukaan Paradoks Open and Close berhubungan dengan bukaan pada bangunan. Bukaan merupakan hal yang penting untuk menerangi ruangan daåam dengan memanfaatkan cahaya siang hari yang cukup dan memasukkan udara ke dalam ruangan. Di daerah tropika basah, lubang pada dinding pada Sisi sebelah atas dan bawah angin sebisa mengkin berukuran besar. Cara-cara untuk memasukkan udara dan cahaya matahari ruangan adalah sebagai berikut: a.
Jendela Jendeia sebisa mungkin ditempatkan di atas vegetasi atau bangunan yang
beraada didekatnya, karena dapat menghambat gerakan udara. Jendeia yang lebih tinggi harus memiliki peralatan untuk mengatur penyaiuran udara ke bawah. Kini terutama di daerah tropika basah, banyak dipakai lamella kaca yang datam bentuk sederhana dapat djoperasikan, Keuntungan besar yang dimilikinya adaiah mencegah angin keras. Air dan debu juga dapat masuk ke dalam ceiah-celah lamella. Di daerah tropis kaca ganda dan efek penghambat panasnya hanya berguna untuk bangunan berpenyejuk udara.Melalui jendela tinggi cahaya matahari masuk lebih jauh ke dalam ruangan sehingga efek kesilauan lebih besar. Persyaratan Luas Jendela •
Setiap tempat kerja membutuhkan sebuah jendela penghubung keluar.
•
Bidang jendela yang tembus cahaya harus meliputi minimal 1/20 bidang dasar ruang kerja.
50
•
Luas keseluruhan semua jendela harus minimal 1/10 luas keseluruhan semua dinding 1/10 (M+N+O+P)
•
Setiap tempat kerja membutuhkan sebuah jendela penghubung.Ruangan kerja pada ketinggian diatas 3,5 m , bidang jendela yang dapat tembus cahaya harus meliputi minima' 30% dari bidang dinding luar : 0,3 A x B
•
Untuk ruangan yang berukuran sesuai dengan kamar duduk berlaku sebagai berikut : tinggi minimal bidang kaca 1,3 m
Gambar 2.13 Macam-macam Jendela Sumber: Neufert, 2002
b.
Pemantulan Cahaya Dengan ketinggian ruang (5-7 m), intensitas cahaya siang (lihat kurva
bagian cahaya siang) berkurang. Pemantulan cahaya misal penerangan dengan cahaya siang untuk ketinggian yang besar, Pemantulan cahaya didasarkan pada prinsip sudut masuk sudut pantui. Tujuan pemantulan yaitu: •
Membagi cahaya secara merata
•
Penerangan yang lebih baik dalam ruangan
51
•
Penyilauan dengan menghindari sinar matahari berguna untuk sinar matahari di musim dingin„ Penyilauan pemadatan puncak cahaya, berguna secara tak langsung
•
Pemantulan difusi penyinaran yang khusus
•
Tidak ada pelindung sinar matahari tambahan, (mis: pohon-pohon), hanya pelindung silau dalam saja.
Gambar 2.14 Macam-macam Pemantulan cahaya Sumber: Neufert, 2002
52
c.
Bukaan Cahaya Atas Bukaan cahaya atas tidak hanya berdifusi melainkan ditempatkan juga dari
penyinaran matahari secara langsung. Perbandingan cahaya yang berbeda ini harus baik pada langit buatan maupun sinar matahari buatan yang dislmulasikan. Kriteria baik disini dinilai untuk cahaya siang pada model khususnya melalui mata. Parameter rancanganrahaya atas bandingkan •
tidak ada orientasi ke selatan dari bukaan cahaya dari atas
•
kriteria yang baik untuk cahaya siang
•
tidak ada kontras kepadatan penerangan yang terlalu tinggi
Dm
-
diperhatikan prosesnya. •
Penerangan semua sudut ruang dan bidang yang tertutup
•
Menghindari penyilauan, lebih baik keteduhan yang jelas
•
Bidang ruang yang tenutup secara teknis cahaya diubah satu sama lain Kemungkinan pandangan
- macam Bukaan Atas Gambar 2.15 Macam
Sumber: Neufert, 2002
53
d.
Roster Roster adalah bukaan pada lubang dinding yang berfungsi untuk
memasukkan udara ke dalam ruangan dan hanya sebagian kecil saja cahaya yang dapat masuk menyinari ruang. e.
Jalusi Jalusi adalah lubang pada dinding dan biasanya berbentuk sebagai jendela
maupun pintu. Jalusi dapat berfungsi untuk penghawaan dan penyinaran. 2.3. Tinjauan Tema Pada abad ke 20 pemikiran tentag arsitetur mengalami kekhawatiran. Ide dan imajiasi lebih mengarah kepada hal-hal yang materialistis, sehingga tujua sosial tidak tercapai. Terjadi peisahan yang penuh antara realita sosial dan khayal. Ada kesenjangan antara keterbatasan ekonomi dan ilusi. Perpecahan sejarah ini kini dilewati oleh upaya untuk merumuskan kembali konsep arsitektur. Dalam prosesnya, perpecahan yang baru muncul. Masalah mendasar terletak pada sifat dari arsitektur dan elemen esensialnya yaitu ruang. Konteks historis paradoks ini menganggap arsitektur sebagai disiplin immaterialis atau konseptual, yaitu sebagai suatu pemikiran linguistik atau morfologi fariasi (piramida). Pemikiran ini mengarah pada penelitian empirik yang berkonsentrasi pada indera, pengalaman ruang, serta hubungan antara ruang dan praksis (labirin). Paradoks menganggap arsitektur sebagai suatu yang bertentangan dari dua istilah yang berbeda. Ini berarti paradoks menggeser sifat yang sebenarnya (perdebadan) melalui politik. Secara etimologi, untuk mendefiisikan ruang perlu membuat ruang yang berbeda untuk menyatakan sifat yang tepat dari ruang.
54
Berdasarkan sifat spasial, ruang terdiri dari: atas, bawah, kanan, kiri, simetri, ketidak simetrisan. Untuk memicu persepsi baru tentang ruang maka kembali pada filosofi dasar. Ketika beradaa di dalam ruang tertutup dengan sama tinggi dan lebar, kita tidak bisa menginstruksikan tentang kubus hanya dengan melihat itu. Muncul interpretasi tambahan sebab yang dilihat bukan benarbenar kubus tapi melihat sudut, sisi, atau langit-langit. Kita tidak pernah mendefinisikan semua permukaan pada saat yang sama. Berdasarkan konsep ruang tersebut, paradoks menjelasakan bahwa arsitektur terbuat dari dua istilah saling bergantung tapi saling terpisah. Secara etimologi, paradoks berarti polaritas, bertentangan, kontradisksi, inkonsistensi, dan konflik. Paradoks merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan
(berlawanan)
dengan
pendapat
umum/kebenaran,
tetapi
kenyataannya mengandung kebenaran. Paradoks mengandung opini/argumen yang bersilangan dengan apa yang dianggap secara umum oleh orang-orang. Paradoks juga mengandung dua gagasan dimana yang satunya mengherankan namun keduanya memberikan kebenaran yang tidak bisa dibantah.
55
Gambar 2.16 Etimologi Paradoks Arsitektur Sumber: Analisis, 2014
Paradoks merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Paradoks mencakup dua gagasan yang salah satunya mengherankan namun keduanya memberikan kebenaran yang tidak dapat dibantah. Arsitektur paradoks sering kali berkatian dengan arsitektur metafisik. Metafisik adalah sesuatu yang tidak terlihat, non fisik atau yang tidak diketahui. Unsur metafisik pada arsitektur paradoks menunjukkan adanya realistik dan fantasi, sebab paradoks sendiri adalah split antara realita dan khayalan. Tujuan dari paradoks arsitektur adalah untuk menciptakan kenyamanan metafisik. Arsitektur paradoks seringkali berupa sindiran-sindiran yang bertujuan untuk mendekatkan pengguna kepada ilahi.
56
Gambar 2.17 Filosofi Paradoks Arsitektur Sumber: Analisis, 2014
Arsitektur paradoks merupan solusi dari permasalahan yang kontradiktif, kontroversi, dan dilematais. Hal ini disebabkan dasar pemikiran dari arsitektur paradoks adalah pemikiran postmodern. Terdapat beberapa tokoh yang menggunakan tema arsitektur paradoks objek rancangannya. Antoni Antoniades dalam bukunya poetics of Architecture menjelaskan tentang prinsip-prinsip arsitektur paradoks. Arsitektur Paradoks adalah media penyampaian metafisik melalu sindiran. Selain itu, prinsip arsitektur paradoks adalah abtrak dan tidak mudah dimengerti. Arsditektur paradoknya menentang kebenaran yang ada. Kaitannya dengan arsitektur matafisik adalah arsitektur paradoks menciptakan kenyamanan nin fisik. Bernard Tchumi dalam bukunya The Paradox Architecture
57
juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip arsitektur paradoks. Prinsip-prinsip tersebut yaitu split antara realita dan khayal, linguistik, empirik, pertentangan sifat dua hal, metafisik menjadi fisik, serta berbicara paradoks dengan istilah non paradoks. Aldo Rossi adalah seorang arsitek yang menggunakan tema arsitektur metafisik. Ia mempelajari kerangka metafisik pengguna untuk memasuki pikiran dan hati mereka. Dalam aplikasikanya pesan dan kenyamanan metafisik tersebut diwujudkan melalu sebuah paradoks, misalnya pada objek rancangannya Funeral Chapel. Paradoks yang digunakan adalah paradoks antara kehidupan dan kematian. Bentuk tampak depan dari desain ini tidak memperlihatkan kesan sebagai sebuah kapel. Fungsi bangunan baru terlihat jelas apabila kita memasuki ruang dalam yang merupakan fungsi utama dari bangunan ini. Interiornya merupakan ruang terbuka yang dimaksudkan untuk dapat merasakan keterbukaan dan penyatuan bangunan dengan lingkungan dari dalam bangunan. Penggunaan atap yang bersifat terbuka terbuat dari bahan yang tembus pandang sehingga dari dalam bangunan kita dapat merasakan dan dapat melihat alam seperti langit, matahari pada waktu siang dan bintang dan bulan pada waktu malam hari. Disini Aldo Rossi berusaha untuk mendekatkan diri dengan kehidupan luar yang mempunyai nilai hakiki yang luas setelah mati. Pemikiran metafisika mengenai kematian pada bangunan ini dapat terlihat dari tidak adanya perbedaan yang sangat berarti antara tampak depan bangunan (facade) dengan tampak bahagian dalam dari bangunan (interior). Kedua hal tersebut mendapat penyelesaian yang
58
sama baiknya sehingga sulit membedakan mana yang merupakan tampak eksterior dan mana yang merupakan tampak interior pada bangunan ini. Pemikiran intuisi metafisika yang dialami oleh Aldo Rossi mengenai kematian dan kehidupan pada bangunan kapel ini yang dipergunakan sebagai ide rancangan dalam mengolah kreativitas merupakan hal yang sangat menarik perhatian karena pengertian masyarakat luas selalu memandang kematian sebagai akhir dari sebuah kehidupan. Akan tetapi pemahaman kematian menurut Aldo Rossi merupakan hal yang sebaliknya yang menganggap kematian merupakan awal dari kehidupan yang lebih panjang di alam lain (kematian merupakan titik awal dari kehidupan).
Gambar 2.18 Teoeritis Paradoks Arsitektur Sumber: Analisis, 2014
59
Aplikasi Arsitektur Paradoks tidak lepas dari fungsi objek, oleh sebab itu dalam aplikasinya berpedoman pada teori fungsi. Menurut Geoffrey Broadbent teori fungsi ada lima, yaitu environmental filter, container of activities, symbolic function, behavior modifier dan aesthetic function. Ini bertujuan agar aplikasi tema tidak keluar dari fungsi objek. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Gambar 2.19 Segitiga tema Sumber: Analisis, 2014
2.4. Kajian Integrasi Keislaman Paradoks menyatakan dua hal yang berlawanan namun mengandung kebenaran yang tinggi. Perempuan sebagai pengguna dari Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan wanita mempunya 2 sifat yang berlawanan, yaitu terbuka (open) dan tertutup (close). Terbuka yang dimaksud disini bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk membuka wawasannya. Seperti bahasan sebelumnya bahwa wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya yang selanjutnya
60
menjadi generasi bangsa. Wanita mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki dalam hal membuka wawasan. Tertutup lebih mengarah kepada fitrah wanita yang mempunya aurat atau batasan dalam bertingkah laku. Batasan inilah yang menuntut wanita dalam pemenuhan haknya sehingga emansipasi gender yang disemarakkan selama ini tidak menyimpang dari nilai keislaman. Women Crisis salah satunya disebabkan oleh budaya patriarki. Bagi masyarakat tradisional, budaya patriarki dipandang hal yang alamiah dan sesuai kodrat. Dari pandangan tersebut, membentuk pandangan yang lumrah atas permasalahan yang menimpa dan merugikan wanita. Ini menyebabkan women krisis tidak hanya terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini bahkan melunturkan UUD 1945 yang mengatakan bahwa hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Pandangan masyarakat tentang pendidikan juga masih menjunjung budaya patriarki. Misalnya dalam suatu keluarga, pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan oleh orang tuanya. Padahal menununtut ilmu bukan hanya hak manusia, tetapi juga kewajiban. Ayat pertama Al-qur’an yang diturunkan Allah swt adalah perintah untuk menuntut ilmu. Pendidikan wanita menjadi penting sebab kesejahteraan tiap keluarga nantinya akan membantu terwujudnya kesejahteraan suatu negara. Wanita sering disebut-sebut sebagai madrasah pertama. Pendidikan generasi bangsa dimulai dari seorang wanita. Membina seorang wanita berarti membina generasi bangsa. Wanita memiliki peran besar dalam pembinaan anak. Wanita selaku orang tua merupakan cermin bagi anak-anaknya. Seorang anak akan menjadi buruk jika
61
meniru perilaku orang tuanya meskipun hakikatnya anak dilahirkan dalam keadaan suci.
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS An-Nisa: ayat 9)
Seoarang wanita harus cerdas, karena dari seorang wanitalah lahir orangorang hebat, generasi rabbani yang akan memimpin negeri dan menegakkan panjipanji islam. Jika melihat budaya yang berkembang dalam masyarakat pendidikan wanita masih dianggap tidak penting. Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Masing-masing adalah ciptaan Allah yang dibebani dengan tanggungjawab melaksanakan ibadah kepada-Nya, menunaikan titah-titah-Nya dan menjauhi laranganlarangan-Nya. Dalam aktualisasi diri, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Seperti dijelaskan dalam surat An Nahl ayat 97, yaitu:
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Selain itu di dalam Surat An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan tentang wilayah publik wanita.
62
Lafadz qowwamun di atas menurut Amina Wadud mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan, walaupun demikian wanita juga tidak ada larangan untuk berada di lingkungan publik termasuk bekerja, karena pria hanya pemimpin atas semua wanita dalam perkara Tuhan memberikan kelebihan pria dibanding wanita. Menurut Amina Wadud qawwamuuna ‘ala (pemimpin-pemimpin bagi) wanita-wanita hanya jika disertai dua keadaan yang diuraikan berikutnya. Keadaan pertama adalah mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihannya, sedang persyaratan kedua adalah jika mereka mendukung kaum wanita dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka pria bukanlah pemimpin bagi wanita. Eksistensi wanita tersebut bukan berarti wanita dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang akan membahayakan tuntutan penting tanggung jawab yang hanya dia sendiri yang bisa mengembannya. Perempuan termasuk salah satu dari tiga hal yang diwasiatkan Rasulullah saw. Sesaat sebelum beliau wafat, beliau berwasiat, “Jagalah shalat. Perhatikan budak yang kalian miliki, janganlah mereka diberi beban yang di luar kesanggupannya. Bertawakwalah kalian dalam menghadapi perempuan, mereka adalah tawanan yang berada dalam kekuasaan kalian kalian telah menahannya dengan amanat Allah dan telah menghalalkan kelaminnya dengan kalimat Allah”.
63
Perancangan Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita diharapkan dapat menjawab permasalahan wanita ini. Perancangan ini menggunakan tema Arsitektur Paradoks, tepatnya paradoks Open and Close. Paradoks menyatakan dua hal yang berlawanan namun mengandung kebenaran yang tinggi. Perempuan sebagai pengguna dari Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan wanita mempunya dua sifat yang berlawanan, yaitu terbuka (open) dan tertutup (close). Terbuka yang dimaksud disini bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk membuka wawasannya. Islam mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan muslim untuk menuntut ilmu. Islam mengajarkan para wanita untuk cerdas dan berwawasan luas, karena dari ibu yang cerdas akan melahirkan anakanak yang berkualitas. Wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya yang selanjutnya menjadi generasi bangsa. Wanita mempunyai posisi yang sama dengan lakilaki dalam hal membuka wawasan. Prinsip keterbukaan bukan hanya ingin menyampaikan citra wanita yang berwawasarn luas melalui keterbukaan, dengan tema ini pengguna (wanita) akan lebih berinteraksi dengan alam sebagai bukti Kebesaran Penciptanya. Sifat tertutup mengarah kepada nilai keislaman yang diwujudkan dalam bangunan yang dapat melindungi aurat wanita. Islam menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang tinggi. Di kawasan Cairo, Mesir, pada bangunan-bangunan tempat tinggal yang terbuat dari kayu, dinding-dindingnya dibuat ornamen kerawang yang memungkinkan cahaya dan udara masuk ke dalam ruangan. Pada bagian atas, khusus tempat perempuan dibuatkan kotak khusus yang memungkinkan kaum wanita melihat ke luar melalui lubang kayu
64
berukir tanpa terlihat dari luar. Terasa sekali bahwa dalam arsitektur Islam, pengkhususan ruang bagi kaum perempuan jika dicermati bukanlah untuk membatasi gerak mereka karena kaum perempuan tetap memiliki akses untuk melihat lingkungan luar, tetapi lebih pada sikap melindungi. Pemberdayaan wanita selama ini mulai menyimpang dari ajaran islam. Pemberdayaan
wanita
digunakan
sebagai
senjata
untuk
memperoleh
kemerdekaan seutuhnya. Hal ini lebih menjurus pada eksplorasi wanita disegala bidang tanpa berpegang pada agama. Oleh sebab itu, Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan ini bukan hanya ingin memberdayakan dan memperjuangkan hakhak wanita, tetapi juga memberikan pembinaan. Pembinaan ini yang akan menjadi penuntun wanita dalam memperoleh hak dan menjadikan kewajibannya. Tema Paradoks dipilih karena menyatakan dua hal yang berlawanan namun mengandung kebenaran yang tinggi. Perempuan sebagai pengguna dari Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan wanita mempunya dua sifat yang berlawanan, yaitu terbuka (open) dan tertutup (close). Terbuka yang dimaksud disini bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk membuka wawasannya. Seperti bahasan sebelumnya bahwa wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya yang selanjutnya menjadi generasi bangsa. Wanita mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki dalam hal membuka wawasan. Tertutup lebih mengarah kepada fitrah wanita yang mempunya aurat atau batasan dalam bertingkah laku. Batasan inilah yang menuntut wanita dalam pemenuhan haknya sehingga emansipasi gender yang disemarakkan selama ini tidak menyimpang dari nilai keislaman.
65
Islam sangat memuliakan wanita. Buktinya, dari 114 surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., Allah SWT menyelipkan satu surat yang diberi nama An-Nisaa’ yang artinya surat perempuan. Satu surat yang ayat-ayatnya banyak memberikan perlindungan dan memuliakan wanita. Bila kita mau jujur, kewajiban menutup aurat sejatinya suatu bentuk penghargaan Islam kepada wanita. Sebab tak ada satu pun perintah yang Allah SWT berikan kepada manusia, melainkan perintah itu bermanfaat bagi manusia sendiri. Allah berfirman, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab: 59) Sungguh ayat ini bukti betapa Allah sangat memuliakan wanita, sehingga seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Islam mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan muslim untuk menuntut ilmu. Jadi siapa bilang muslimah tidak perlu sekolah tinggi? Justru Islam mengajarkan para wanita untuk cerdas dan berwawasan luas, karena dari ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Keterbukaan wanita dalam berwawasan luas inilah yang menjadi dasar pengambilan tema paradoks open and close. Bukaan hanya ingin menyampaikan citra wanita yang berwawasarn luas melalui keterbukaan, dengan tema ini pengguna (wanita) akan lebih berinteraksi dengan alam sebagai bukti Kebesaran
66
Penciptanya. Dengan tema tersebut pengguna dapat bertafakur mengagumi kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 164, yaitu:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al Baqarah: 164) Sifat tertutup mengarah kepada nilai keislaman yang diwujudkan dalam bangunan yang dapat melindungi aurat wanita. ISLAM menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang tinggi. bentuk penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk material dapat diterapkan dalam bangunan dengan menerapkan nilai keislaman. Di tanah Arab tempat kelahiran Islam, masyarakatnya membedakan antara ruang bagi perempuan dan ruang pria. Di kawasan Indonesia pun beberapa daerah menetapkan perbedaan area bagi perempuan dan pria, misalnya dengan membatasi dengan tiang atau dengan ketinggian lantai. Di kawasan Cairo, Mesir, pada bangunan-bangunan tempat tinggal yang terbuat dari kayu, dinding-dindingnya dibuat ornamen kerawang yang memungkinkan cahaya dan udara masuk ke dalam ruangan. Pada bagian atas, khusus tempat perempuan dibuatkan kotak khusus yang memungkinkan kaum
67
wanita melihat ke luar melalui lubang kayu berukir tanpa terlihat dari luar. Terasa sekali bahwa dalam arsitektur Islam, pengkhususan ruang bagi kaum perempuan jika dicermati bukanlah untuk membatasi gerak mereka karena kaum perempuan tetap memiliki akses untuk melihat lingkungan luar, tetapi lebih pada sikap melindungi. 2.5. Studi Banding 2.5.1. Studi Banding Objek 2.5.1.1. Women’s Crisis Center Jombang Womens’s Crisis Center Jombang adalah sebuah lembaga yang melayani pemberdayaan perempuan. Womens’s Crisis Center Jombang merupakan cabang dari Womens’s Crisis Center Yogyakarta. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Jombang. Pada saat awal berdiri lembaga ini memiliki 20 staff relawan sedangkan saat ini hanya tersisa 9 orang. a.
Layanan Sebagai pusat krisis untuk perempuan dan
menyediakan beberapa
layanan. Namun fokus utama pelayanannya adalah pendampingan. Korban didampingi namun korbanlah yang nantinya memberikan keputusan kasusnya hendak diproses secara hukum atau melalu jalan damai. Di antara layanan yang disediakan WCC Jombang adalah sebagai berikut: •
Konseling atau konsultasi psikologis. Layanan ini dapat dilakukan
melalui beberapa cara di antara tatap muka, melalui telepon, surat (baik elektronik maupun surat biasa), dan kunjungan rumah untuk perempuan korban kekerasan.
68
•
Pendampingan
hukum
yang
meliputi
konsultasi
hukum
dan
pendampingan hukum dalam proses-proses peradilan apabila klien memutuskan untuk membawa masalahnya ke pengadilan. •
Penyediaan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan apabila
terancam keselamatannya atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas. •
Outreach atau yang lebih dikenal dengan layanan pro-aktif. Yakni sebuah
cara yang dapat digunakan oleh konselor untuk melakukan konseling untuk perempuan korban kekerasan. •
Penguatan kapasitas untuk mitra eksternal. Layanan dilakukan dengan
beberapa cara di antaranya dengan menyelenggarakan program training baik reguler maupun nonreguler, menyelenggarakan program magang serta menyelenggarakan kursus-kursus pendek. •
Layanan Konsultansi untuk beberapa program seperti assessment,
penelitian, evaluasi atau penguatan kapasitas. b.
Program Secara
garis
besar
WCC
Jombang mempunyai
Program
yaitu
Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Berbasisi Gender. Kegiatan pendukung pendampingan korban seperti kampanye, advokasi kebijakan, penyadaran masyarakat dan pengorganisasian masyarakat merupakan program kerja rutin yang focus kegiatan dan kelompok sasarannya disesuaikan sesuai prioritas lembaga dan terumus dalam issue strategis lembaga. Tujuan dari program-program ini antara lain :
69
1.
memberdayakan perempuan korban kekerasan untuk dapat mengambil keputusan sendiri melalui konseling dan litigasi.
2.
menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap fakta kekerasan terhadap perempuan
3.
mempengaruhi kebijakan public baik proses maupun hasilnya (produk hukum) agar responsive gender dan berpihak pada perempuan korban kekerasan.
4.
meningkatkan akses layanan terhadap perempuan korban kekerasan.
5.
meningkatkan kapasitas staf dan relawan WCC Jombang.
c.
Implementasi program
1.
Divisi Pelayanan Program yang dilaksanakan Divisi pendampingan adalah program-
program yang berkaitan langsung dengan perempuan korban kekerasan diantaranya adalah konseling, investigasi kasus, outreach pendampingan korban, monitoring, homevisit, shelter, dan healing trauma kasus kekerasan terhadap korban anak. 2.
Divisi Advokasi Program kerja Divisi ini ditujukan pada pendampingan dan pengawalan
kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan serta mempengaruhi pendapat umum agar mendukung perempuan korban kekerasan. Secara garis besar, terdapat tiga program yang dijalankan: a.
Advokasi Kebijakan
70
Kegiatan untuk mengawali kebijakan pemerintah dilakukan dengan dasar bahwa pemerintah (Negara) bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan mewujudkan keadilan bagi mereka, berdasarkan target sasaran, advokasi kebijakan dipilah menjadi dua: 1.
Eksekutif Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah wajib memberikan perlindungan
dan menyediakan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. 2.
b.
Legislative Advokasi Media Selain
melakukan
advokasi
melalui
kebijakan,
mempengaruhi,
mensosialisasikan, membuka informasi dan wacana tentang perempuan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Terkait dengan program tersebut, advokasi media yang dilakukan oleh WCC Jombang adalah melalui : 1.
Radio
2.
Bulletin
3.
Pers Realese
c.
Advokasi Public Untuk menggaungkan isu penghapusan kekerasan dan kesetaraan
perempuan, WCC Jombang melakukan kegiatan yang betujuna untuk mengingatkan dan mengajak semua elemen untuk berpartisipasi dalam peringatan yang terkait dengan perempuan. 1.
peringatan hari perempuan internasional tanggal 8 maret
71
2.
peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan tanggal 25 november. Selain kegiatan tersebut, divisi advokasi juga melakukan penelitian dan
analisa isu serta kebijakan dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan metode yang sesuai untuk diterapkan, menggerakkan (penggiat) masyarakat dan mengumpulkan data yang terkait dengan kekerasan tergadap perempuan dan kondisi perempuan pada umumnya dalam bentuk data base. Diantara kegiatannya adalah : 1.
Pengorganisasian Masyarakat Program ini dilakukan oleh wcc Jombang dalam merespon adanya kasus-
kasus
kekersan
terhadap
perempuan
yang
ada
diwilayah
Jombang.
Pengorganisasian masyarakat ini bertujuan membangun perspektif masyarakat untuk peduli pada perempuan korban kekerasan. Untuk kedepannya masyarakat dampingan ini akan bertindak sebagai komunitas kepanjangan tangan dari wcc Jombang yang bisa melakukan penanganan perempuan korban kekerasan setidaknya konseling awal yang dibutuhkan oleh korban kemudian merujukkan kepihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasusnya atau yang disebut dengan “community base crisis center”. Terdapat 2 desa dampingan yang tersebar di wilayah kabupaten Jombang, yaitu a.
desa plabuhan kecamatan plandaan, perkumpulan perempuan kreatif (P2K)
b.
desa keras kecamatan diwek, kelompok solidaritas perempuan keras (KSPK)
2.
Pendidikan Masyarakat Pendidikan masyarakat ini terealisasi dalam beberapa bentuk kegiatan:
•
Penawaran Ceramah
72
Kabupaten Jombang terutama ke desa atau kecamatan yang kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sebaran ceramah ke banyak segmen masyrakat. Penawaran ceramah ini dilakukan diwilayah rata-rata tingkat kekerasan terhadap perempuannya tinggi, juga kesegmen remaja dengan masuk ke sekolah menengah pertama dan atas. Penawaran ceramah ini dilakukan ratarata 2 kali dalam setiap bulannya •
Ceramah Ceramah ini dilakukan dalam merespon penawaran-penawaran ceramah
oleh wcc Jombang keberbagai segmen masyarakat, ceramah juga dilakukan atas permintaan atau undangan dari masyarakat. 3.
Penelitian
4.
Data Base Womens’s Crisis Center Jombang hanya berupa kontrakan rumah kecil di
pusat kota Jombang. Stafnya pun hanya tersisa 9 orang. Ruang-ruang pelayananpun masih minim karena pelayanan tidak hanya berfokus di WCC itu sendiri. Untuk kasus yang berhubungan dengan kesehatan perempuan maka pelayanan diarahkan ke rumah sakit, khususnya RSUD Jombang yang letaknya tidak jauh dari lokasi. Untuk kasus yang berhubungan dengan hukum diarahkan ke kepolisian di daerah Jombang. Sedangkan untuk pelatihan keterampilan dan sosialisasi dilaksanakan di desa-desa, sekolah atau di daerah target. Pelatihan keterampilan diantaranya berupa pelatihan memasak dan kerajinan tangan.
73
Gambar 2.1 9 Tampak depan WCC Jombang Sumber: Dokumentasi Pribadi
Lembaga ini memiliki 3 devisi, yaitu devisi internal, advokasi dan pelayanan. Devisi internal terdiri atas direktur, admin, dan keuangan. Devisi advokasi bergerak dibdang kebijakan pemerintah sedangkan devisi pelayanan bergerak dibidang pendampingan. Womens’s Crisis Center Jombang juga melakukan kajian pengembangan atau penelitan, misalnya penelitian tentang dampak dari kekerasan dan kesehatan reproduksi.
Gambar 2.20 Resepsionis dan Ruang Tunggu Sumber: Dokumentasi Pribadi
74
Pada saat memasuki WCC Jombang ini maka akan menuju meja resepsionis di samping pintu masuk. Setelah itu dapat menunggu di ruang tunggu. Di belakang ruang tunggu ada ruang informasi. Ruang ini digunakan untuk publikasi WCC tersebut dan halhal yang berhubungan dengan media massa.
Gambar 2.21 Bagian Publikasi Sumber: Dokumentasi Pribadi
Lebih kedalam lagi terdapat ruang diskusi dan ruang baca. Keduanya tidak memiliki batas sehingga ruang diskusi ini juga digunakan untuk ruang baca. Selain itu untuk penanganan korban anak-anak proses konseling dilakukan di area ini. Anak-anak yang memiliki kesulitan untuk menceritakan masalah yang menimpanya dipancing dengan permainan psikoilogis oleh psikolog di area ini.
Gambar 2.22 Ruang diskusi dan Ruang Sumber: Dokumentasi Pribadi
75
Gambar 2.23 Ruang Administrasi dan Keuangan Sumber: Dokumentasi Pribadi
Staff Administrasi dan Keuangan ditempatkan dalam satu ruangan. Ruangan ini hanya berisi 3 meja kerja dan 1 lemari. Ruang ini juga berhubungan langsung dengan ruang diskusi dan ruang baca, serta berdampingan dengan ruang pendampingan.
Gambar 2.24 Ruang Pendampingan Sumber: Dokumentasi Pribadi
Ruang Pendampingan berukuran 9m2 dan di dalamnya berupa sofa dan meja untuk pendampingan psikologis. Ruang yang tertutup dan sempit ini membuat kesan intim dari ruang dangat terasa. Proses konseling yang membutuhkan privasi sangat tingggi membuat korban lebih nyaman berkonsultasi di ruang yang sempit.
76
Disamping itu rung yang tidak terlalu luas juga meningkatkan kepercayan diri korban dan kepercayaannya pada konselor.
Gambar 2.25 Shelter Sumber: Dokumentasi Pribadi
Korban yang tidak memiki keluarga, tidak ada keluarga yang bersedia menampungnya, atau kekerasan berasal dari keluarganya sendiri ditampung sementara di dalam shelter. Namun lembaga ini hanya mmiliki 1 kamar sebagai shelter yang hanya memberikan pelayanan 1 minggu saja, setelah itu korban dikemblikan kepada keluarga. Shelter sengaja diletakkan di ujung belakang bangunan ini untuk keamanan korban, sebab bisa saja pelaku akan mencari korban. Berdampingan dengan shelter terdapat gudang, kamar mandi, dan dapur. Dari segi arsitektural Women’s Crisis Center ini masih kurang dari standar. Ruangruang yang tidak mencukupi tidak sesuai dengan jumlah korban yang ditangani yaitu sekitar 75 kasus setiap tahunnya.
77
Tabel 2.2. Kesimpulan Kelebihan
Kekurangan
Memberikan banyak pelayanan mulai dari
Beberapa ruang yang kurang memadai
konseling, pendampingan hukum,
seperti rumah aman atau shalter
penyediaan rumah aman, otreach, penguatan kapasistas, layanan konsultasi penelitian Berada di daerah strategis dengan kasus
Hanya memiliki satu ruang konseling
women’s crisis yang cukup banyak
Ruang pengelola yang menjadi satu Tidak memperhatikan desain arsitektural
Sumber: Analisis, 2014
2.5.1.2. Women’s Opportunity Center Kayonza Women’s Opportunity Center Kayonza adalah sebuah pusat pemberdayaan wanita yang berada di Rwanda. Rwanda adalah negara di Afrika dengan jumlah penduduk terpadat. Women’s Opportunity Center Kayonza dibangun di atas tanah seluas dua hektar atas wewenang yang diberikan oleh sebuah kampus. Women’s Opportunity Center Kayonza didesain oleh seorang arsitek bernama Sharon Davis Design pada tahun 2011 dan meraih juara di Woeld Architecture Festival 2011.
Gambar 2.26 Women’s Opportunity Center Kayonza Sumber: www.archdaily.com
78
Women’s Opportunity Center Kayonza didesain berdasarkan kerja sama arsitek dengan clientnya, Pusat pemberdayaan wanita ini memberikan pelayanan skala Internasional sebagai organisasi yang membantu menyelamatkan perempuan dan membangun kembali kehidupannya. Women’s Opportunity Center berupa sebuah desa kecil di Rwanda yang merubah kelompok perkotaan yang tidak berkelanjutan dan pertanian untuk menyambung hidup menjadi sebuah objek arsitektur yang menciptakan kesempatan ekonomi, membangun kembali infrastruktur sosial, dan mengembalikan warisan budaya afrika. a.
Bentukan Massa Desain Women’s Opportunity Center mengacu pada tradisi Rwanda
hilang dengan lapisan spasial dan sosial yang mendalam. Bentuk melingkar yang memancar ke luar, dari ruang kelas intim di tengah situs untuk ruang komunitas, pasar petani, dan alam di luar. Struktur melingkar pusat itu dimodelkan setelah Raja bersejarah Istana di selatan Rwanda. Konsep radial seperti ini memiliki bentuk ekstrovet dan mengembang keluar lingkungannya. Bentuk ini dapat meluas dan bergabung dengan fungsi ruang luar lainnya. Desain mengacu pada kelezatan metode konstruksi Rwanda vernakular ini dengan bulat, dinding bata berlubang yang memungkinkan untuk pendinginan pasif dan shading surya, sambil mempertahankan rasa privasi.
79
Gambar 2.27 Konstruksi Rwanda Vernakular Sumber: Elizabeth Felicella
b.
Tatanan Massa Women’s Opportunity Center Kayonza terdiri dari beberapa ruang atau massa, diantaranya clauster class, pertanian, marketplace, dapur, ruang mitra, ruang berkumpul. Ruang-ruang inilah yang membentuk tatanan massa radial tersebut.
Gambar 2.28 Layout Plan Sumber: www.detail-online.com
80
Gambar 2.29 Clauster Class Sumber: John Cary, 2013
Paviliun mengajar untuk mendorong keintiman antara kelompok 20 wanita. Dengan atap yang mengangkat dan lapang, struktur melingkar mengingat ruang pertemuan tradisional Rwanda.
Gambar 2.30 Peternakan Sumber: John Cary, 2013
Pusat komersial terpadu inisiatif pertanian mengajarkan perempuan untuk membuat endapatan dari tanah memanfaatkan teknik organik diarahkan menghasilkan pendapatan produksi.
Gambar 2.31
Marketplace
Sumber: John Cary, 2013
81
Pasar mudah dicapai oleh pengendara dan angkutan umum. itu wanita menjual makanan, tekstil, keranjang, dan produk lainnya diproduksi di situs, serta air minum dipanen oleh atap pusat itu.
Gambar 2.32 Dapur Sumber: John Cary, 2013
Sebuah dapur pusat kota dan kantin menciptakan pertemuan komunal ruang. Para wanita menyiapkan makanan dari makanan tumbuh dan dibesarkan di pusat.
Gambar 2.33 Ruang Keterampilan Sumber: John Cary, 2013
Ruang ini dirancang untuk kolaborator pusat, seperti Gahaya Links, sebuah perusahaan kerajinan lokal yang mengajarkan wanita tradisional teknik tenun.
82
Gambar 2.34 Ruang Komunal Sumber: John Cary, 2013
Ruang ini adalah jantung sosial kampus, di mana tradisional Tari Rwanda dan musik dilakukan, serta kelulusan upacara merayakan perempuan pengalaman di pusat. Desain membangun dukungan untuk infrastruktur sosial Rwanda melalui fasilitas penginapan tamu yang memungkinkan para donatur dan organisasi mitra untuk terlibat langsung dengan
Opportunity Center. Pondok-pondok ini
berfungsi sebagai saluran untuk inisiatif yang membangun satu-ke-satu hubungan antara perempuan di Kayonza dan sponsor di seluruh dunia, memperluas jejak sosial pusat melalui jaringan global.
Gambar 2.35 Dinding Berlubang Batu Bata Sumber: enclosuretakerefuge.com
83
c.
Struktur dan Material Bangunan ini dan dinding melingkar dibuat dari kerajinan batu bata tanah
liat, sebanyak 450.000 batu bata diperlukan untuk konstruksi, menggunakan bahan yang ditemukan di situs (material lokal) dan baru lebih tahan lama karena menggunakan metode press yang diadaptasi dari teknik bangunan lokal. Selama pembangunan WOC, perempuan setempat bekerja bersama pembangun untuk tangan-tekan campuran dalam cetakan baja, yang mempertahankan kekosongan melalui pusat setiap bata untuk baja tulangan. Rebar ini membahas beban seismik dan menghilangkan kolom beton bertulang dan balok biasanya diperlukan dalam konstruksi dinding bata pengisi. Davis dan timnya juga mengembangkan proporsi 01:02:03 untuk cetakan, di mana panjang batu bata akan menjadi tiga kali lebih lama dari puncaknya dan dua kali lebih lama dibandingkan lebarnya, untuk digunakan dengan mortar bersama 10-milimeter. Rasio ini memungkinkan pekerja untuk alternatif kursus tandu obligasi berjalan dengan kursus sundulan.
Gambar 2.36 Suasana Malam Hari Sumber: enclosuretakerefuge.com
Dalam kegiatan header, pekerja bisa menghapus batu bata individu untuk menciptakan tekstur visual serta peluang untuk ventilasi alami dan siang hari. Pada
84
malam hari, ruang kelas bersinar seperti lentera filigreed. Di Women’s Opportunity Center ini perempuan belajar berharga, keterampilan yang menghasilkan pendapatan.
Gambar 2.37 Perkebunan Sumber: Elizabeth Felicella
d.
Aktifitas Proyek ini juga mencakup sebuah peternakan demonstrasi yang membantu wanita memproduksi dan memasarkan barang-barang mereka sendiri. Komersial ini Integrated Farming Initiative mengajarkan perempuan untuk menghasilkan pendapatan dari tanah melalui teknik organik diarahkan untuk produksi komersial. Mereka dengan kompak merawat kandang hewan dan kelas, didinginkan oleh atap hijau dan mempertahankan bumi dinding, wanita belajar untuk beternak babi, sapi, kambing, dan kelinci, bersama dengan metode penyimpanan dan pengolahan makanan yang dapat digunakan untuk menjalankan koperasi makanan mereka sendiri. Site mudah dicapai oleh kendaraan bermotor dan angkutan umum, pasar menampilkan potensi ekonomi pusat. Di sini, perempuan menjual makanan, tekstil, keranjang, dan produk lainnya diproduksi
85
di situs, serta air minum diambil dari atap pusat itu. Ruang pasar bisa disewa untuk menghasilkan pendapatan tambahan, membangun jaringan komunitas swasembada Kayonza. Women’s Opportunity Center bermitra dengan perusahaan lokal untuk menciptakan pemurnian air, biogas, dan sistem berkelanjutan lainnya yang dapat diproduksi dan dipelihara oleh penduduk sendiri. Misalnya, di tempat jamban biasanya ditemukan di Rwanda - yang mencemari akuifer air tanah dan vektor untuk penyakit - kami telah merancang sederhana, toilet kompos higienis yang mengurangi penggunaan air saat menangkap limbah padat dan cair yang kaya nitrogen. Sistem kami mudah dikelola secara alami menghasilkan pupuk yang dapat menyehatkan pertanian atau dijual sebagai bagian dari strategi menghasilkan pendapatan situs. e.
Interior Untuk menjaga skala dan kualitas ruang-ruang pusat yang intim dan beragam, organisasi tempat tinggal Rwanda tradisional dan desa menjadi inspirasi untuk mengatur pola tatanan massa. Serangkaian paviliun mengelilingi aktifitas manusia yang berkerumun di sekitar pusat situs. Sifat melingkar dari banyak ruang interior juga menggunakan pendekatan tentang mengajar dalam putaran.
86
Gambar 2.38 Ruang Kelas Sumber: Elizabeth Felicella
Penginapan mencakup domitory bagi siswa dan pengunjung. Semua toilet di lokasi menggunakan komposting toilet, yang akan menghasilkan pupuk untuk digunakan di tengah-tengah pertanian dan untuk dijual di pasar. Semua limpasan langsung dari bangunan ditampung dalam sumur yang berkapasitas 40.000 liter. Air yang ditampung diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan air di area tersebut.
Gambar 2.39 Rainchains Sumber: www.enclosuretakerefuge.com
Sharon Davis dan timnya ingin menciptakan desain yang sangat meyakinkan bagi wanita yang mungkin malu memasuki jenis tempat umum.
87
WOC mengharapkan 200-300 perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan setiap hari. f.
Fasad Bangunan Pola ikatan dan kurva dari dinding bata bangunan menghilangkan
kebutuhan untuk kolom beton dan balok. Bangunan lokakarya tidak memiliki pintu atau langit-langit , dan pola terbuka memungkinkan dalam menyebarkan cahaya alami dan udara. Di dalam ruangan bengkel, siswa duduk di bangku dua tingkat. Ubin lantai dibuat oleh lulusan Women for Women International di Republik Demokratik Kongo. Lansekap baru ditanam terdiri dari bentuk bulat sederhana rumput rumput dan tanaman penutup tanah.
Gambar 2.40 Kolom Sumber: enclosuretakerefuge.com g.
Ruang Luar Di bawah ini adalah foto-foto kebun yang sedang sebagian digunakan
untuk
88
parkirs.
Gambar 2.41 Farm House
Sumber: www.enclosuretakerefuge.com
Pusat berharap untuk menjadi mandiri secara finansial dari WfWI dalam lima tahun. Ini akan menyewa pelatihan dan ruang acara untuk organisasi mitra dan pasar, ritel, dan ruang penyimpanan untuk usaha kecil lokal. Hal ini juga akan menawarkan penginapan dan restoran layanan bagi pengunjung dan wisatawan. Tim desain mempelajari situs untuk menggabungkan praktek-praktek desain yang berkelanjutan seperti pendingin pasif. Seiring dengan sumber bahan lokal, desainer terintegrasi teknologi keberlanjutan cocok untuk daerah seperti pembangkit listrik tenaga surya, pasir dan UV pemurnian air, penggunaan bahan bakar biogas untuk memasak, dan toilet kompos. Atap berbentuk daun lebar, dengan lembah-lembah mereka terpusat dan atap atas menghadap, memberikan peak jam shading dan mempromosikan ventilasi alami. Demikian pula dengan daun pribumi, yang merupakan kolektor air alami, atap dapat menangkap air hujan dan pintu air ke dalam sumur tunggal. Atap desain itu sendiri menjadi alat pengajaran; karena pengumpulan air hujan
89
belum praktek umum di Rwanda, teknologi telah menjadi tangan-sumber lain bagi siswa.
Gambar 2.42 Bentuk Atap
Sumber: www.enclosuretakerefuge.com Davis
menjadikan WOC sebagai alat untuk membantu mereka
mengurangi frustrasi dengan penundaan ego dan kompromi umum untuk arsitektur menghasilkan arsitektur yang bijak. Menurut Davis kebanyakan arsitektur, secara historis, adalah tentang mengubah atau mempengaruhi persepsi. Ia berfikir WOC dapat menyampaikan penghargaan terhadap tanah, bahan, dan perempuan. Ia menghasilkan sebuah desain yang “hormat dan bermartabat” sebagai dua cara yang dapat digunakan untuk arsitek dalam meningkatkan kekuatan persepsi yang selanjutnya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Women’s Opportunity Center memberdayakan 300 perempuan per tahun untuk mengatasi konflik, untuk menciptakan etika kolaborasi dunia. Dalam kehidupan dan cerita dari para perempuan ini, alasan lokal terinspirasi untuk arsitektur resonan global optimisme.
90
2.5.2. Studi Banding Tema 2.5.2.1. Alesia Museum Alesia Museum adalah sebuah bangunan melingkar misterius duduk sendirian di hamparan padang rumput terbuka di pinggiran sebuah kota kecil di Burgundy, Prancis. Bangunan ini dirancang oleh Arsitek Bernard Tschumi dan memenangkan kompetisi yang disponsori oleh pemerintah Perancis sepuluh tahun yang lalu. Melalui dialog di antara bahan yang berbeda namun saling melengkapi dan bentuk, membangkitkan dikotomi antara kemenangan dan kekalahan.
Gambar 2.4 3 Alesia Museum
Sumber:www.archinet.com
Beberapa 2.000 tahun yang lalu di Alise-Sainte-Reine (kemudian disebut Alesia), Julius Caesar memimpin legiun kecil ke dalam pertempuran melawan Galia. Bangsa Romawi mengklaim kemenangan dengan menjebak musuh mereka di puncak bukit pusat dan sekitarnya basisnya dengan dalam dan luar cincin fortifikasi. Pertempuran itu menandai titik balik dalam mendukung Roma, tapi itu juga merupakan momen penting dalam sejarah Perancis. "Bukannya ditandai sebagai kekalahan, itu dirayakan sebagai awal dari Perancis," kata Tschumi. "Itu relatif dingin, serius. Ini tidak akan menjadi Disneyland. " Melingkar Interpretive 91
Center bercerita tentang pertempuran tiga-bulan dan budaya berikutnya yang muncul di bawah kendali Romawi. Bentuknya menawarkan pemandangan 360 derajat dari daerah, termasuk bukit di mana Galia terjebak dan benteng Romawi yang diciptakan yang berdiri di tempat yang tepat aslinya lakukan pada saat pertempuran. Dinding kaca berwarna bangunan diatur di belakang kisi luar balok larch kayu. Di dalam, kolom beton menari sembarangan melalui lobi, memimpin mata pengunjung dan sekitar struktur empat-tingkat. Tschumi mengatakan bahwa apa yang paling membuatnya terkejut adalah dialog antara kayu dan beton. Beton selalu abu-abu dan besar dan memiliki udara permanen, sedangkan kayu jauh lebih lembut.
Gambar 2.44 Paradoks Material Sumber: www.archidaily.com
Alesia Museum menonjol dari bumi dramatis, tetapi pemerintah Prancis ingin mempertahankan lanskap kota, yang secara nasional dilindungi dan memiliki beberapa perkembangan komersial. Untuk mengimbangi gangguan visual, Tschumi atasnya bangunan dengan 400 pohon. Dan ketika dibangun, museum utama akan terselip di bumi sekitar satu kilometer jauhnya. Disinilah letak paradoks proyek Tschumi, Alesia Museum terlihat dan tak terlihat, menyerahkan dampak arsitektur untuk pentingnya sejarah lokasi
92
bangunan. Alesia adalah kota yang didirikan sekitar 2.000 tahun yang lalu di lokasi pertempuran historis antara Julius Caesar dan Galia. Caesar mengalahkan Galia, tetapi Perancis tetap mempertimbangkan pertempuran untuk menjadi momen pendiri dalam sejarah mereka. Memang, baik Alesia, dan Vercingetorix, pemimpin Galia, staples buku sejarah Perancis. France demikian mungkin satusatunya negara untuk memulai sejarahnya dengan merayakan kekalahan daripada kemenangan. Disinilah letak paradoks yang diterapkan tschumi pada rancangannya, yaitu paradoks antara kekalahan dan kemenangan. Konteks historis dari situs ini pertempuran dengan signifikansi besar rakyat Prancis. Hari ini sebuah desa desa kecil tetap banyak skala dan pesona aslinya. Proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah museum dan pusat penafsiran untuk mengatasi kedua lokasi sejarah: posisi tentara Romawi dan tentara Perancis sekitar satu mil jauhnya. Kedua situs spektakuler, meliputi baik bukit yang dibentengi oleh Galia dan lembah di bawah di mana Caesar dan pasukannya berkemah, mencoba untuk kelaparan keluar Vercingetorix. Proyek ini menandai sebuah situs arkeologi di tengah Perancis dan memperingati sejarah pertempuran antara Julius Cesar dan Galia di 52 SM Meskipun semua jejak pertempuran telah lenyap, kompleks museum baru recreates benteng dan pekerjaan tanah memberikan interpretasi untuk wilayah, yang terdiri dari beberapa situs yang tersebar di lembah yang berisi sebuah kota abad pertengahan kecil. Skema ini terdiri dari dua struktur yang terpisah namun berhubungan. Satu bangunan adalah sebuah museum yang terletak di posisi Galia selama pengepungan
93
di puncak bukit di atas kota. Bangunan kedua adalah sebuah pusat pengunjung yang terletak di posisi Roma di bidang di bawah kota. Museum ini dibangun dari batu, serupa dalam tampilan ke bangunan kota, tapi dengan teknologi kontemporer, dan dimakamkan sebagian ke bukit sehingga dari atas tampak sebagai perpanjangan dari lansekap. Pengunjung dapat pergi ke atap untuk melihat pemandangan sekitarnya dari posisi bahwa Galia melakukan dua ribu tahun yang lalu.
Pusat interpretatif
dibangun dari kayu. Atap bangunan adalah taman yang ditanami dengan pohonpohon dan rumput, menyamarkan keberadaan bangunan jika dilihat dari kota di atasnya. Pengunjung dapat melihat ke rekonstruksi benteng Romawi dari taman atap, atau berjalan-jalan menyusuri jalan untuk mengalami reconstitutions tangan pertama. Sebuah kesadaran yang tajam dari lanskap sekitarnya karena berkaitan dengan pertempuran bersejarah merupakan bagian integral dari pengalaman pengunjung.
Gambar 2.4 5 Paradoks terlihat dan tidak terlihat Sumber: www.objectuur.com
Desain tersebut meminimalkan gangguan terhadap situs bersejarah dan membentuk penghormatan kepada konflik kekerasan dan sejarah. Dengan demikian, atap pusat interpretatif telah ditanami semak dan rumput untuk meminimalkan dampak visual bila dilihat dari bukit tetangga (posisi historis dari Galia) dan material kayu dipakai berdasarkan referensi benteng Romawi. Bernard
94
Tschumi mengakui bahwa untuk menjadi terlihat dan tak terlihat adalah paradoks dari desain tersebut. Bangunan-bangunan berhubungan satu sama lain, meskipun mereka dipisahkan oleh hampir satu kilometer. Konteks dari bangunan ini adalah alam, lanskap hijau dari Burgundy dan bangunan abad pertengahan kota Alise-SainteReine. Oleh karena itu, untuk membuat dua bangunan dengan silinder bentuk sederhana dan tingkat abstraksi yang cukup sehingga mereka dapat dimasukkan secara independen dalam konteks mereka dan belum menyediakan 360 ° panorama yang dibutuhkan oleh masing-masing bangunan. Bangunan beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui bahan, sedangkan bentuk bangunan tidak ditekankan. Melalui struktur, Alesia Museum mengintegrasikan bangunan dengan lanskap dan tipologi putaran bangunan sederhana, bangunan berhasil mendorong rasa hormat dan kagum.
Gambar 2.46 Penyisipan Alesia Museum pada Alam Sumber: www.afasiaarq.blogspot.com
Memberikan kehadiran maksimum peristiwa sejarah dan menghormati penyisipan sensitif bangunan ke lingkungan alami merespon ambisi proyek sementara mencerminkan imperatif "kerendahan hati" yang dituntut oleh arkeolog. Untuk menjadi terlihat dan tak terlihat adalah paradoks dan tantangan proyek.
95
Tabel 2.3. Aplikasi Arsitektur Paradoks Paradoks Kalah-menang
Kayu-beton
Terlihat-tak terlihat
Nilai Merayakan kekalahan karena menjebak musuh di puncak bukit
Aplikasi telah Melingkar Interpretive Center bercerita tentang pertempuran tiga-bulan dan budaya berikutnya yang muncul di bawah kendali Romawi. Bentuknya menawarkan pemandangan 360 derajat dari daerah, termasuk bukit di mana Galia terjebak dan benteng Romawi yang diciptakan yang berdiri di tempat yang tepat aslinya lakukan pada saat pertempuran. Beton selalu abu-abu dan besar dan Dinding kaca berwarna memiliki udara permanen, sedangkan bangunan diatur di belakang kayu jauh lebih lembut. kisi luar balok larch kayu. Di dalam, kolom beton menari sembarangan melalui lobi, memimpin mata pengunjung dan sekitar struktur empattingkat. Tschumi mengatakan bahwa apa yang paling membuatnya terkejut adalah dialog antara kayu dan beton. Beton selalu abu-abu dan besar dan memiliki udara permanen, sedangkan kayu jauh lebih lembut. Memberikan kehadiran Alesia Museum menonjol dari maksimum peristiwa bumi dramatis, tetapi sejarah dan menghormati pemerintah Prancis ingin penyisipan sensitif mempertahankan lanskap kota, bangunan ke lingkungan yang secara nasional dilindungi alami merespon ambisi proyek dan memiliki sementara mencerminkan imperatif "kerendahan hati" yang dituntut oleh arkeolog. Untuk beberapa perkembangan menjadi terlihat dan tak terlihat adalah komersial. Untuk mengimbangi paradoks dan tantangan proyek. gangguan visual, Tschumi atasnya bangunan dengan 400 pohon. Dan ketika dibangun, museum utama akan terselip di bumi sekitar satu kilometer jauhnya. Sumber: Analisis, 2014
2.5.2.2. Gramedia Expo Surabaya, Open and Close Gramedia Expo Surabaya Terletak di Jl. Basuki Rahmat, Surabaya, Gramedia Expo secara resmi diluncurkan pada awal tahun 2008 sebagai salah
96
satu convention & exhibition hall yang diminati untuk berbagai kegiatan, termasuk konferensi, pameran dan konser musik. Gramedia Expo menyediakan area seluas ± 2.750m2 exhibition hall dan ± 1.200m2 convention hall yang dilengkapi fasilitas berstandar internasional.
Gambar 2.47 Gramedia Expo Surabaya Sumber: Dokumentasi Pribadi
Bangunan ini dirancang olah Ridwan Kamil dengan menggunakan konsep Folding dalam pencarian bentuknya. Bentuk yang diadopsi dari lipatanlipatan kertas ini memberikan kesan masif dan tertutup, namun terbuka di dalamnya. Jika dilihat dari tampak depan, bangunan ini terkesan masif dan tertutup. Dari isi depan tidak terlihat bahwa bangunan ini mempunya enterance dan fentilasi. Fasad masif berbahan metal ini memantulkan cahaya pada siang hari sehingga emenimbulkan kesilauan. Sifat tertutup dari fasad ini berfungsi sebagai shading sebab Gramedia Expo Surabaya sendiri mengahadap ke barat. Sinar matahari yang sangat panas pada sore hari dihalang oleh fasad masif ini.
97
Gambar 2.4 8 Paradoks terbuka dan tertutup Sumber: Dokumentasi Pribadi
Meski terkesan masif, namun sebenarnya bangunan ini tidak masif. Fasad depan yang terkesan tertutup ternyata hanya shading dan dibalik shading tersebut terbuka. Shading ini membuat teras Gramedia Expo Surabaya sangat teduh.
Gambar 2.4 9 Fasad Tertutup Sumber: Dokumentasi Pribadi
Di balik shading yang memiliki kesean tertutup tersebut bangunan ini menggunakan material kaca sebagai dinding sehingga memberikan kesan terbuka
Gambar 2. 50 Shading Device Sumber: Dokumentasi Pribadi
98
2.6. Gambaran Umum Lokasi 2.6.1. Women’s Crisis di Kota Malang Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Kota malang terbagi atas 5 kecamtan, yaitu kecamatan Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowokwaru. Kota malang merupakan kota dnegan penduduk yang cukup padat. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun-ketahun cukup segnifikan. Berdasarkan rekapitulasi bulan
September 2013 jumlah
penduduk kota malang mencapai 836.373 jiwa. Untuk jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan mencapi 418.273 jiwa. Tabel 2.4 Jumlah penduduk tahun 2013 No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Laki-laki
Perempuan
1.
Blimbing
185.187
92.745
92.442
2.
Klojen
107.212
52.605
54.607
3.
Kedung Kandang
191.851
96.343
95.508
4.
Sukun
191.229
95.988
95.241
5.
Lowokwaru
160.894
80.419
80.475
Jumlah
836.373
418.100
418.273
Sumber: dispendukcapil.malangkota.go.id
99
Di tahun 2012 sebanyak 532 jiwa tercatat mengalami kasus kekerasan di Malang. Di Kota Malang sendiri mencapai 350 kasus kekerasan yang terlapor, sedangkan di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 182 kasus. Drai jumlah tersebut 60% merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak, 30 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 10 Penganiayaan terhadap perempuan. 2.6.2. RTDRK Lokasi Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita berada di Kecamatan Kedung Kandang, kota Malang. Kecamatan Kedung Kandang terbagi atas dua BWP yaitu BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara. Pengaturan koefisien dasar bangunan pada komponen-komponen guna lahan ditetapkan sebagai berikut : h. 1)
BWP Malang Timur Pusat BWP Malang Timur berada pada kawasan perumahan Sawojajar dan sekitarnya dengan fungsi pelayanan primer adalah perkantoran, sarana olahraga, industri, dan perumahan. Fungsi sekundernya antara lain Perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau.
2)
Sempadan sungai besar dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan luas total sempadan sungai seluas 304,82 (tiga ratus empat koma delapan puluh dua) hektar yang ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung sungai sedangkan sungai kecil ditetapkan 10 (sepuluh) meter tersebar di seluruh Sub BWP.
100
3)
Rencana sub zona sempadan SUTT ditetapkan 20 meter dari titik tengah jaringan seluas 0,63 hektar meliputi Sub BWP II dan Sub BWP III.
4)
Rencana pengembangan sub zona RTH pekarangan perkantoran adalah penambahan luas RTH pada masing–masing bangunan perkantoran yaitu minimum 10 % dari luas perkantoran.
5)
GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
6)
Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana;
7)
Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan
8)
Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
o
BWP Malang Tenggara
1)
BWP Malang Tenggara memiliki fungsi pelayanan primer adalah perkantoran, perdagangan dan Jasa, sport centre (Gor Ken Arok), Gedung Convention Center, industri, dan perumahan. Sedangkan fungsi sekundernya antara lain perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum, serta ruang terbuka hijau.
101
2)
Sempadan sungai besar ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung sungai sedangkan sungai kecil ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai yang terdapat di SBWP I yang berupa blok ( I-A, I-B, I-C, I-D, I-F, I-G, I-H, II), SBWP II berupa blok ( II-A, IIB, II-D, II-F) dan SBWP III berupa blok ( III-A, III-B, III-F, III-G ).
3)
Penduduk disarankan tidak berada di luar rumah terutama pada malam hari, karena pada saat itu arus yang mengalir pada kawat penghantar SUTT lebih tinggi dari pada siang hari.
4)
Sub zona RTH pekarangan perkantoran yang ada di BWP Malang Tenggara yaitu Block Office, Kantor Kecamatan Kedungkandang, Kantor Kecamatan Sukun, Kantor Kelurahan, Kantor BPS, Kantor Polsek dan lain sebagainya. Rencana pengembangan sub zona RTH pekarangan perkantoran yang ada di BWP malang Tenggara adalah penambahan luas RTH pada masing – masing bangunan perkantoran, yaitu minimum 10 % dari luas perkantoran.
5)
Sub zona RTH Jalur Hijau Jalan berupa pulau jalan di Jalan Rajasa, persimpangan Jalan Satsui Tubun – Jalan S. Supriyadi, Jalan Gadang Bumiayu, dan pertigaan Jalan Tlogowaru – Jalan Mayjen Sungkono dengan luas ± 2 (lebih kurang dua) hektar dan median jalan berada di di Jalan Kolonel Sugiono. Dengan lebar hijau 1-1,5 meter dan seluas ± 0,2 (lebih kurang nol koma dua) hektar.
6)
Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
102
Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burungburung, serta tingkat evapotranspirasi rendah. 7)
GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
8)
Tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan parasarana.
9)
Jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
10)
Tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
2.6.3. Gambaran Umum Kecamatan Kedung Kandang Kelurahan Kedungkandang terletak di wilayah timur Kota Malang dan berada 3 km dari pusat Kota Malang . Kelurahan ini merupakan salah satu dari 12 Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang. Sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 324 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintah Kota Malang, Kelurahan Kedungkandang memiliki luas 4,23 Km2 terdiri atas 7 Rukun
103
Warga (RW) dan 49 Rukun Tetangga (RT) batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : - Sebelah utara
: Kelurahan Sawojajar
- Sebelah Selatan
: Kelurahan Buring
- Sebelah Timur
: Kelurahan Lesanpuro
- Sebelah Barat
: Kelurahan Polehan
Wilayah Kelurahan Kedungkandang terletak pada ketinggian 420 meter di atas permukaan laut, dengan topografi bentuk wilayah 65 % datar sampai berombak dan 35 % berombak hingga berbukit. Suhu udara rata rata 15 derajat s.d. 22 derajat Celcius dengan curah hujan 0,5 mm/tahun. 2.6.4. Kondisi Geografis Kecamatan Kedungkandang terletak dibagian Timur Wilayah Kota Malang pada koordinat: 112º36’14”
- 112º40’42”
Bujur Timur
077º36’38”
- 008º01’57”
Lintang Selatan
Kecamatan Kedungkandang terletak pada ketinggian 440 — 460 meter dpl. Pada wilayah Kecamatan Kedungkandang ini terbentang Pegunungan Buring yang terletak pada Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Buring, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan
Kedungkandang,
Kelurahan
Madyopuro
dan
Kelurahan
Cemorokandang. Di wilayah Kecamatan Kedungkandang, jenis tanahnya adalah tanah aluvial kelabu kehitaman dan asosiasi latosol coklat. Kedua jenis tanah ini merupakan hasil gunung api kwarter muda.
104
Keadaan hidrologi Kecamatan Kedungkandang sangat dipengaruhi oleh sungaisungai yang melintas di wilayahnva, antara lain Sungai Bango, Sungai Brantas, Sungai Amprong dan beberapa sungai kecil lainnya. Utk kedalaman air tanah di wilayah ini dapat mencapai 195 m. Iklim di Kecamatan Kedungkandang merupakan iklim tropis dengan suhu ratarata mencapai 24°08’ C kelembaban 7,26 %. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai 2.279 mm, dengan rata — rata terendah bulan Agustus dan tertinggi bulan Januari. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 73 % dengan jumlah hari hujan terbanyak (19 hari) pada bulan Agustus dan terendah (0 hari) pada bulan Januari. Wilayah Kecamatan Kedungkandang memiliki suhu yang relatif sama dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Malang, yaitu : •
Pada bulan Desember – Mei pada siang hari antara 20 °C – 25 °C
•
Pada bulan Juni – Agustus pada siang hari antara 20 °C – 28 ° C
•
Pada bulan September – Nopember pada siang hari antara 24 °C – 28 °C
105
2.6.5. Alternatif Tapak Alternatif 1 Alternatif tapak pertama berada di Jl. Danau Toba, Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Tapak berada di kawasan pertokoan, jasa, dan perkantoran. Tapak pertama ini memiliki luas 2,5 dengan lahan tidak berkontur.
Gambar 2.48 Lokasi Tapak Sumber: Google map dan survei , 2014
Gambar 2.51 Batas Tapak Sumber: Google map dan survei, 2014
106
Alternatif 2 Alternatif tapak pertama berada di Jl. Tlogowaru, Kel. Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Tapak berada di kawasan perkantoran, pendidikan, dan industri. Tapak pertama ini memiliki luas 4,2 hektar dengan lahan berkontur sedang .
Gambar 2.52 Lokasi Tapak Sumber: Google map dan survei
Gambar 2.53 Foto Tapak
Sumber: Dokumentasi 2014
107
Gambar 2.54 Batas Tapak Sumber: Dokumentasi 2014
108
