BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian
2.1.1
Pengertian Auditing Auditing menurut arens, dkk (2008: 4) yang diterjemahkan oleh Herman
Wibowo, merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Agoes (2012: 4) menjelaskan bahwa auditing adalah : “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,
beserta
catatan-catatan
pembukuan
dan
bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Menurut Mulyadi (2009: 9) mengemukakan bahwa : “Auditing adalah suatu proses sistematik yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan
dengan
suatu
urutan
langkah
yang
direncanakan,
terorganisasi, dan bertujuan”. Sawyer, dkk (2005: 6) mengatakan bahwa audit dibedakan menjadi dua yaitu audit eksternal dan audit internal. Keduanya memiliki tujuan dan prosedur
11
tersendiri dalam melaksanakan audit. Audit Internal akan terlihat lebih berfungsi pengawasannya kepada organisasi. 2.1.2
Audit Internal
2.1.2.1 Pengertian Audit internal Audit internal (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan (Agoes, 2012: 13) Menurut IIA (Intitute of Internal Auditor) (dalam reding, et al, 2009 : 1-2) bahwa audit internal adalah : “an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.
Definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk
mengevaluasi
dan
meningkatkan
efektivitas
manajemen
risiko,
pengendalian, dan proses tata kelola. Sedangkan Sawyer, dkk (2005: 10) mendefinisikan bahwa audit internal adalah :
12
“Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah : i.
Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
ii.
Risiko
yang
dihadapi
perusahaan
telah
diidentifikasi
dan
diminimalisasi; iii.
Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias diterima telah diikuti;
iv.
Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
v.
Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis;dan
vi.
Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif’. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian audit
internal, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah bagian dari perusahaan yang memberikan jaminan dan jasa konsultan dimana seorang auditor harus objektif dan independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, serta memberikan nilai tambah dan inovasi-inovasi, membantu para anggota perusahaan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan pengendalian intern yang telah diterapkan dan membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko atau manajemen risiko yang efektif.
13
2.1.2.2 Tujuan Audit Internal Menurut Tugiman (2006: 11) tujuan audit internal adalah sebagai berikut : “Tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut audit internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa”. Agoes (2012) mengemukakan bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut : i.
Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem
pengendalian
manajemen,
pengendalian
intern,
dan
pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal; ii.
Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedurprosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
iii.
Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan;
iv.
Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya;
14
v.
Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen;dan
vi.
Menyarankan
perbaikan-perbaikan
operasional
dalam
rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2.1.2.3 Ruang Lingkup Tugas Audit Internal Tugiman (2004: 99) menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal adalah menilai keefektifan sistem pengendalian intern yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelasanaan tanggung jawab yang diberikan. Lingkup tugas audit internal sebagaimana telah diatur oleh Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (KOPAI) Yang dikutip oleh Tugiman (2004: 4-5) yaitu sebagai berikut : i.
Pengelolaan risiko, audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
ii.
Pengendalian, audit internal harus membantu organisasi dalam memlihara pengendalian intern
yang efektif dengan cara
mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta menolong peningkatan pengendalian intern secara berkesinabungan.
15
iii.
Proses governance, audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut : 1. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi; 2. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas; 3. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi;dan 4. Secara
efektif
mengkoordinasikan
kegiatan,
dan
mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas,
auditor
internal
dan
audior
eksternal
seta
manajemen. Apabila laporan audit dari audit eksternal terhadap laporan keuangan suatu organisasi belum dinyatakan wajar tanpa pengecualian, Tugiman (2011: 13) berpendapat bahwa tugas audit internal adalah : i.
Tidak memikirkan dulu bidang risk management, governance processes atau akan memberikan nilai tambah (add value);
ii.
Membantu organisasinya dulu agar pengendalian internnya memadai, dengan sasaran laporan keuangan untuk mencapai opini audit eksternal wajar tanpa pengecualian;
iii.
Apabila pengendalian intern belum atau tidak memadai, hal ini berarti oganisasinya :
16
1. Belum/tidak efektif kegiatannya; dan atau 2. Keandalan integritas informasi belum/tidak dapat dipercaya; dan atau 3. Terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan belum/tidak patuh; dan atau 4. Harta organisasi belum/tidak dijaga dengan baik. iv.
Audit internal dalam organisasinya seperti butir (iii) diatas, tugasnya bertahap dalam urutan prioritas : 1. Membantu agar informasi handal dan dapat dipercaya, termasuk keamanan harta; 2. Membantu agar kegiatan organisasi efektif dan efisien; dan 3. Membantu agar kegiatan organisasi mematuhi hukum dan ketentuan peundang-undangan yang berlaku. Tugas audit internal dalam organisasi yang pengendalian internnya telah
memadai yaitu meliputi : i.
Mengevaluasi agar pengendalian intern terus meningkat;
ii.
Membantu pengelolaan risiko organisasi;
iii.
Menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai, dan meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan;dan
iv.
Melakukan evaluasi dan mendorong organisasi agar reputasinya meningkat (add value).
17
2.1.2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2011: 322.1) menyatakan bahwa tanggung jawab seorang auditor internal yaitu untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada menajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Sedangkan wewenang yang dapat ditetapkan bagi auditor internal antara lain : i.
Menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktivitas dalam perusahaan;
ii.
Menguji keandalan pengendalian manajemen;dan
iii.
Tanpa batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, pelaporan seta harta milik perusahaan. Sawyer, dkk (2005: 207) mengatakan bahwa auditor internal harus
bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit. Perencanaan harus didokumentasikan dan harus mencakup : i.
Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan;
ii.
Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit;
iii.
Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit;
iv.
Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan;
18
v.
Pelaksanaan, jika layak, survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan control atau pengendalian yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar dan saran dari klien;
vi.
Penulisan program audit;
vii.
Penetuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan;dan
viii.
Perolehan pengesahan rencana kerja audit.
2.1.2.5 Unsur-unsur Audit Internal Menurut Cashin (2006: 11-13) tiga unsur dalam audit internal, yaitu : i.
Ketaatan (compliance), merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku;
ii.
Memastikan/memverifikasi (verification), merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya;dan
iii.
Menilai/mengevaluasi (evaluation), merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai.
19
2.1.2.6 Program Audit Internal Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervise audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor internal mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan control atau pengendalian yang diterapkan. Dalam pekerjaan lapangan mereka mengumpulkan bahan bukti tentang efektivitas sistem pengendalian, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak risiko terhadap perusahaan (Sawyer, dkk, 2005: 205-206) Program kerja penugasan dalam International Profesional Practices Framework (IPPF) (2009: 33) yaitu : “Work programs must include the procedures for identifying, analyzing, evaluating and documenting information during the engagement. The work program must be approved prior to its implementation and adjustments approved promptly”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah program kerja harus menetapkan prosedur
untuk
mengidentifikasi,
menganalisis,
mengevaluasi,
dan
mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya program audit, antara lain : 1. Memberikan bimbingan prosudural untuk melaksanakan pemeriksaan.
20
2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan.
a. Keunggulan program audit internal Keunggulan program audit internal antara lain : -
Meratanya pembagian kerja diantara auditor.
-
Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.
-
Program audit memilih tujuan yang penting saja.
-
Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.
-
Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja.
-
Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan.
-
Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas.
b. Kelemahan program audit internal Kelemahan program audit internal antara lain : -
Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja.
-
Sering
menimbulkan
hambatan
untuk
berfikiran
kreatif
dan
membangun. -
Kegiatan audit menjadi monoton.
21
2.1.2.7 Tahap Audit Internal Tahap-tahap pelaksanaan audit menurut Tugiman (2006 :53) adalah : i.
Perencanaan audit Perencanaan audit internal harus didokumentasikan yang meliputi halhal berikut ini : 1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaannya. 2. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan yang diaudit. 3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. 4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 5. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa penulisan program audit. 6. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan. 7. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.
ii.
Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.
22
iii.
Penyampaian Hasil Pemeriksaan (Audit) Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukan setelah audit selesai dilaksanakan. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat,
konstruktif,
dan
tepat
waktu.
Laporan
haruslah
mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisi pernyataan tentang pendapat auditor. iv.
Tindak Lanjut Hasil Audit Auditor internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.
2.1.2.8 Laporan Hasil Audit Internal Laporan hasil audit internal dibuat setelah audit dilakukan. Laporan merupakan hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan yang telah diauditnya. Menurut AA. Arens, R.J. Elder, M.S. Beasley (2008: 6), tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang
23
ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil. Menurut Sukrisno Agoes (2004: 236), sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi auditor internal untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari Internal Audit Department (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu IAD harus menyampaikan laporan yang : -
Objective
-
Clear (jelas)
-
Concise (singkat tetapi padat)
-
Constructive (membangun)
-
Timely (cepat waktu)
2.1.2.9 Kualifikasi Auditor Internal Audit internal dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap kompeten dan independen.
Berdasarkan
IPPF
(International
Professional
Practices
Framework) pedoman wajib standar atribut audit internal yaitu standar 1100 independensi adalah :
24
“Kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal atau Kepala Eksekutif Audit untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dalam cara yang tidak biasa. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal secara efektif, Kepala Eksekutif Audit memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada manajemen senior dan dewan. Hal ini dapat dicapai melalui hubungan pelaporan ganda. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada masing-masing tingkat auditor, penugasa, fungsional, dan organisasi”.
Kumaat (2011: 9) mengatakan bahwa independensi audit internal adalah keberpihakan audit internal pada kebenaran factual, yang ditinjau dari : i.
Adanya bukti serta data material yang otentik, relevan, dan cukup;
ii.
Adanya praktek bisnis yang menjunjung tinggi etika/moral serta memperhatikan risiko terukur;
iii.
Adanya kapasitas tanggung jawab dan wewenang seseorang yang terukur dalam organisasi bisnis;
iv.
Adanya administasi dan pengendalian yang memadai serta konsisten.
Pedoman wajib praktik audit internal menjelaskan mengenai kode etik bahwa kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetisi tersebut,
25
dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan professional berkelanjutan. Audit Internal : i.
Hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan;
ii.
Harus
melakukan
audit
internal
sesuai
dengan
Standar
Internasional Praktik Profesional Audit Internal; iii.
Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka.
2.2
Sistem Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan
melakukan kegiatan bersama-sama oleh berbagai unsur. Menurut Sutarman (2009: 5), pengertian sistem adalah sebagai berikut : “Sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitive untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas”. Sementara itu, Romney dan Steinhart (2006: 2) menyatakan bahwa pengertian sistem adalah sebagai berikut : “Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen, cara tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.
26
2.3 Gaji Gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pegawai atas imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Gaji merupakan hal yang paling penting bagi karyawan, sebab menyangkut kepentingan secara langsung terhadap perusahaan yang akan mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Bagi perusahaan, gaji merupakan bagian yang vital dalam unsur biaya produksi yang mempunyai jumlah material sehingga perlu ditekankan agar tujuan efesiensi tercapai. Jika gaji diatur baik, maka pegawai akan mendapatkan kepuasan sehingga memacu motivasi kerja yang akan membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. Ada banyak pemahaman yang dikemukakan tentang gaji dan upah. Menurut Ruky (2006) pengertian gaji adalah sebagai berikut : “Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya”.
27
Adapun menurut Winarni. F dan Sugiarti (2008) : “Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas, pegawai tata usaha dan pegawai-pegawai kantor serta para manajer lainnya dan biasanya gaji dibayarkan bulanan”.
2.3.1
Sistem Penggajian Yang Efektif Dalam usaha mengembangkan suatu sistem penggajian, para penulis di
bidang manajemen sumber daya manusia perlu melakukan hal-hal berikut (Siagian, 2006: 257) : 1. Melakukan analisis pekerjaan. Artinya perlu disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. 2. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. Dalam melakukan penilaian pekerjaan diusaahakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan,
penentuan
“nilai”
untuk
setiap
pekerjaan,
susunan
perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan pemberian “point” untuk setiap pekerjaan. 3. Melakukan survai berbagai sistem penggajian yang berlaku guna memperoleh bahan yang dikaitkan dengan keadilan eksternal. Organisasi yang disurvai dapat berupa instansi pemerintahan yang secara fungsional berwenang mengurus ketenagakerjaan, kamar dagang dan industry, organisasi profesi, serikat pekerja, organisasi-organisasi pemakai tenaga
28
kerja lain dan perusahaan konsultan, terutama yang mengkhususkan diri dalam manajemen sumber daya manusia. 4. Menentukan “harga” setiap pekerjaan dihubungkan dengan “harga” pekerjaan sejenis ditempat lain. Dalam mengambil langkah ini dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja.
2.3.2
Unsur Pengendalian Intern Gaji Suatu sistem akuntansi yang baik belum tentu akan berhasil mencapai
tujuan perusahaan apabila manajemen tidak dapat mengendalikannya. Untuk itu dalam menjalankan sistem akuntansi gaji dan upah diperlukan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kunci terlaksananya sistem akuntansi gaji dan upah. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah : 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
29
Dalam sistem akuntansi gaji dan upah untuk pengendalian intern perlu memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Adapun fungsi yang harus dipisahkan adalah : 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. 2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun praktek sehat yang dilakukan dalam sistem akuntansi gaji dan upah adalah : 1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. 2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. 4. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. 5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur diatas dapat menciptakan dan mendorong praktek yang sehat jika perusahaan memiliki
30
karyawan yang kompeten dan jujur. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya akan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif.
2.3.3
Langkah-langkah Dalam Menentukan Gaji dan Upah Menurut (Rachmawati,2008) arti penting gaji sebagaimana disebutkan
diatas menghendaki penentuan gaji harus dilakukan dengan baik agar berfungsi sebagai alat untuk memotovasi karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hal ini adalah jumlah gaji yang diterima pegawai harus memiliki intenal equity dan external equity. Internal equity adalah jumlah yang diperoleh sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi. External equity adalah jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang sejenis di luar organisasi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya equity dalam menentukan gaji organisasi dapat melakukan langkah-langkah berikut : 1. Menganalisis jabatan/tugas. 2. Mengevaluasi jabatan. 3. Melakukan hasil survey gaji dan upah. 4. Menentukan tingkat gaji.
2.3.4
Tantangan Dalam Menentukan Gaji dan Upah Meskipun sudah dilakukan evaluasi jabatan dengan sangat hati-hati untuk
membuat ranking atau klasifikasi jabatan untuk menentukan gaji yang layak
31
sesuai dengan kelasnya, sering kali hal itu tidak dapat dilakukan sebab diluar hal tersebut (internal equity dan external equity) masih ada sejumlah faktor atau kekuatan yang mempengaruhi tingkat gaji yang kadang berada di luar kendali organisasi. Faktor-faktor ini sekaligus menjadi tantangan dalam merencanakan dan menentukan gaji. Adapun factor-faktor itu adalah (Rachmawati,2008): 1. Tingkat gaji yang lazim. 2. Serikat buruh. 3. Pemerintah. 4. Kebijakan dan stategi penggajian. 5. Factor internasional. 6. Nilai yang sebanding dan pembayaran yang lama. 7. Biaya dan produktivitas.
2.3.5
Survai Gaji dan Upah Telah ditekankan dimuka bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam
mengembangkan dan menerapkan suatu sistem penggajian adalah prinsip keadilan. Telah ditekankan pula bahwa yang dimaksud dengan prinsip keadilan ialah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja didasarkan pada perhitungan yang didasarkan pada paling sedikit tiga hal (Siagian, 2006: 262), yaitu: 1. Para pegawai yang melaksanakan tugas yang sejenis, dalam arti factorfaktor kritikalnya relative sama, memperoleh imbalan yang sama pula. Inilah yang dimaksud dengan “keadilan internal.”
32
2. Para pegawai dalam suatu organisasi menerima imbalan yang sama dengan para pegawai lain dalam organisasi lain yang terlibat dalam kegiatan sejenis dalam suatu wilayah kerja yang sama. Berarti terdapat “keadilan eksternal.” 3. Imbalan yang diterima oleh para pegawai berada pada jumlah dan tingkat yang wajar, dalam arti dapat menyakin taraf hidup yang layak bagi diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Karena itu suatu organisasi tidak dapat secara arbitrer menetapkan begitu saja tingkat upah dan gaji yang akan dibayarkan kepada berbagai golongan pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut.
2.3.6
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Penggajian Bukanlah merupakan suatu pernyataan klise apabila dikatakan bahwa
suatu sistem penggajian harus didasarkan pada serangkaian prinsip ilmiah dan metode yang serasioanal mungkin. Akan tetapi merupakan kebenaran pula bahwa dapat tidaknya suatu sistem diterapkan tergantung pada berbagai factor yang mempengaruhinya. Berarti dalam mencari dan menetapkan suatu sistem penggajian, faktor-faktor tersebut tidak bisa dan tiak harus diperhitungkan. Berbagai faktor tersebut diidentifikasikan dan dibahas sebagai berikut (Siagian, 2006 : 265) : 1. Tingkat gaji dan upah yang berlaku. 2. Tuntunan serikat pekerja. 3. Produktivitas.
33
4. Kebijaksanaan organisasi mengenai gaji dan upah. 5. Peraturan perundang-undangan.
2.4
Peranan
Audit
Internal
Dalam
Meningkatkan
Efektifitas
Pengendalian Internal Sistem Penggajian Sebelum penulis membahas berbagai hal mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas atas penggajian, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan peranan sesuai dengan topic yang dibahas. Pengertian peranan menurut Soejono Soekarto (2002: 243-244), yaitu sebagai berikut : “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”. Dalam “peranan-role”, Komarudin (2004) menjelaskan bahwa peranan memiliki beberapa definisi, diantaranya : 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karekteristik yang apa adanya. 5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.
34
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan memiliki arti fungsi dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang di dalam kelompok maupun organisasi. Sehingga, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar fungsi dan pola perilaku seseorang dalam kelompok maupun organisasi yang timbul dari audit internal dalam menunjang efektivitas penggajian. Pengendalian
intern
yang
ada
di
perusahaan,
bukan
hanya
mengevaluasi sistem gaji dan upah pada perusahaan, tetapi juga seluruh bagian atau fungsi yang ada. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh bagian internal audit terhadap sistem pengendalian intern gaji dan upah adalah sebagai berikut : a. Penilaian atas struktur pengendalian intern atas gaji dan upah. b. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku. c. Pemeriksaan terhadap pengamanan harta perusahaan. d. Mengadakan analisis terhadap laporan keuangan, termasuk didalamnya verifikasi kelengkapan dana kewajiban data postpost neraca dan laba gaji. Audit internal merupakan fungsi untuk membantu direksi dalam mengadakan penilaian dalam sistem pengendalian manajemen dan mengevaluasi kegiatan perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dari temuan ketidakwajaran yang ada. Pengawasan internal pada perusahaan harus memiliki keahlian mengenai prosedur serta teknik pemeriksaan dan juga memahami permasalahan yang dihadapi oleh objek yang diaudit. Oleh karena itu, perusahaan
35
harus memiliki tenaga auditor yang qualified, kompeten, serta memiliki latar belakang dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. Pemeriksaan gaji dan upah pada suatu perusahaan meliputi kepegawaian dan penempatan karyawan. Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan dapat diberikan rekomendasi guna meningkatkan pengendalian intern atas gaji dan upah yang memadai, juga dapat mengevaluasi sistem pengendalian intern gaji dan upah yang ada sehingga meminimalkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan. Gaji adalah hal yang paling penting bagi seluruh karyawan, dimana setiap karyawan berhak mendapatkan balasan yang setimpal dari pekerjaan mereka masing-masing. Seorang audit internal harus memeriksa sistem penggajian suatu perusahaan agar tidak adanya tindak kecurangan yang terjadi (fraud), maka dari itu peran audit internal sangat penting untuk meninjau lebih jauh sistem gaji dan upah suatu perusahaan.
2.5 Kerangka Pemikiran Pengendalian internal digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut diperlukan adanya tujuan pengendalian internal yang jelas. Tujuan pengendalian internal menurut Arens et al (2008) adalah sebagai berikut : 1. “Reliability of financial reporting 2. Efficiency and effectiveness of operations 3. Compliance with laws and regulations”
36
Prosedur-prosedur
pengendalian
intern
berbeda-beda
antara
perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dan bergantung pada beberapa faktor, seperti sifat operasi dan besarnya perusahaan. Namun demikian, prinsip-prinsip pengendalian intern yang pokok dapat diterapkan pada semua perusahaan. Terdapat tujuh buah prinsip pengendalian intern yang pokok meliputi: 1. Penetapan tanggung jawab secara jelas 2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai 3. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan 4. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva 5. Pemisahaan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan 6. Pemakaian peralatan mekanis (bila memungkinkan) 7. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen Pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan (employee fraud) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan, seperti lebih catat beban perjalanan dinas dengan sengaja, hingga penggelapan uang miliaran rupiah melalui skema penipuan yang rumit (Reeve, 2008). Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis;
37
informasi bisnis akurat; karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Manajemen bertanggung jawab merancang dan menerapkan lima elemen pengendalian internal
untuk mencapai tiga tujuan pengendalian
internal tersebut. Menurut Reeve (2008) elemen-elemen tersebut adalah: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko (risk assessment) 3. Prosedur pengendalian 4. Pengawasan 5. Informasi dan komunikasi Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik akan dapat mendorong ditetapkannya kebijakan manajemen. Selain itu juga mendorong terciptanya efisiensi operasi; melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan dan pencurian; serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya. Masalah kebijakan dan sistem penggajian karyawan dan pekerja perusahaan yang tepat menjadi topik penting pada setiap perusahaan. Setiap perusahaan melalui auditor internal harus membuat adanya suatu sistem penggajian agar tercapainya tujuan perusahaan dan memudahkan perusahaan untuk membayar gaji atau upah seluruh karyawan. Karyawan akan termotovasi untuk berinovasi, berkreasi, bekerja keras, dan belajar terus menerus tapi juga loyal terhadap perusahaan jika sistem penggelolaan penggajian pada perusahaan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar (Ruky, 2006)
38
Masih banyak perusahan terutama BUMN yang hanya meniru sistem dan cara penggelolaan penggajian yang digunakan untuk pegawai negri sipil. Kemudian mereka melakukan improvisasi disana-sini dan akhirnya menjadi suatu sistem kombinasi yang baru. Kebijakan dan “sistem” penggajian untuk perusahaan memang berbeda dalam banyak aspek dengan yang dipakai oleh lembaga pemerintahan sipil atau militer. Kebijakan dan sistem penggajian satu perusahaan juga dapat berbeda dari perusahaan lain, apalagi antara perusahaan dari sektor industri yang berbeda. Tujuan utama yang dapat dicapai oleh sebuah perusahaan melalui kebijakan dan sistem penggajian yang tepat adalah untuk menjamin bahwa perusahaan itu mampu menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang berkualitas tinggi. Dengan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem yang tepat dan baik reputasi perusahaan sebagai “majikan” akan terangkat dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan “terpikat” melamar kerja ke perusahaan itu. Karena itu, pimpinan perusahaan termasuk para manajer yang memimpin unit kerja harus memahami seluk-beluk perencanaan dan penggelolaan penggajian dan melibatkan diri sepenuhnya (Ruky, 2006).
39
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran “Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Internal Sistem Penggajian (Studi Kasus pada PT. INTI Bandung)”
Perusahaan
Manajemen
Audit Internal
Prinsip Pengendalian Internal
Sistem Penggajian
2.5.1
Elemen Pengendalian Internal
Tinjauan Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Penelitian Terdahulu
No.
Nama Peneliti dan
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Tahun Penelitian 1.
Iriyadi (2004)
Peranan Auditor Menunjang
Internal Perusahaan telah memiliki Dalam pelaksana yang
audit
dilakukan
internal oleh
40
Efektivitas Pengendalian
Sistem pengawas
intern
yang
Intern bertanggung jawab kepada
Penggajian pada PT. direktur utama yang salah Organ Jaya
satu
fungsinya
adalah
memeriksa
dan
mengevaluasi
efektivitas
sistem pengendalian sistem penggajian. 2.
Ivone Wibowo
Orelia Perancangan
Sistem Menunjukan bahwa sistem
Informasi Penggajian penggajian terkomputerisasi Terkomputerisasi Dalam
dapat
membantu
Rangka meningkatkan
Meningkatkan
penggajian
efisiensi karena
Efektivitas, Efisiensi, kehadiran Dan
data
langsung
Pengendalian tersimpan ke dalam basis
Internal Yayasan Lazaris
Pada data, perhitungan presensi dan perhitungan gaji akan dilakukan dengan cepat oleh program aplikasi, dan data hasil perhitungan presensi dapat langsung digunakan untuk dasar perhitungan gaji tanpa perlu diinput ulang. Sistem
penggajian
terkomputerisasi membantu pengendalian
dapat
meningkatkan internal
karena mendorong pegawai untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan.
41
2.6 Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut : H1 : Audit internal yang memadai/efektif akan berperan dalam meningkatkan efektifitas pengendalian internal sistem penggajian PT. INTI Bandung.
42
