1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bagi manusia tanah memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai tempat tinggal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman yang diikuti dengan semakin bertambahnya populasi manusia yang berakibat terhadap kepadatan penduduk dimana hal ini memiliki potensi besar berdampak pada ketertiban, keteraturan dan estetika lingkungan dimana masyarakat tersebut tinggal. Hal semacam ini memang tidak dapat dihindari, akan tetapi kita sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran sepatutnya memiliki dan menyiapkan langkah-langkah dalam hal bagaimana menjaga, mengatur, mengelola dan menata lingkungan/ ruang tempat tinggal kita tersebut. Tujuannya adalah supaya terwujud keadaan yang aman, nyaman, tertib, tertata dan tentu saja diharapkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Adanya pengelolaan dan/ penataan ruang setidaknya dapat menanggulangi dan mengurangi kondisi-kondisi yang dapat menghambat perkembangan di dalam masyarakat, seperti munculnya pemukiman kumuh (slum) di area padat penduduk, sarana prasarana dan utilitas yang semrawut, rendahnya wawasan dalam mengelola tata letak ruang yang dapat mengakibatkan lingkungan yang tak beraturan, sehingga dapat mengurangi nilai tanah dan menurunkan tingkat efisiensi pemanfaatan tanah itu sendiri.
2
Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat dimulai dengan melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan dimana masyarakat tersebut tinggal. Salah satu langkah ialah dengan ditetapkannya suatu kebijakan
di
bidang
pertanahan
khususnya
terkait
dengan
kebijakan
penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang yang tentunya disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah di wilayah tersebut. Salah satu kebijakan yang dimaksud ialah dengan diadakannya program Konsolidasi Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau sekarang disebut dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dimana peserta Konsolidasi Tanah merupakan pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara objek Konsolidasi Tanah 1 . Objek yang diatur dalam Konsolidasi Tanah secara konkret meliputi ; letak (site), bentuk (shape), luas (size), sehingga terjadi perubahan secara signifikan pada suatu kawasan.
1
Direktorat Konsolidasi Tanah, 2013, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah, Kedeputian Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI, Jakarta
3
Konsolidasi Tanah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Adanya Konsolidasi Tanah bertujuan demi pembangunan bangsa dan negara. Tujuan Konsolidasi Tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sekali lagi bahwa Konsolidasi Tanah merupakan bagian perencanaan dalam penanggulangan masalah tanah dimana penggunaan tanah harus dilakukan secara efektif dan efisien, baik dipergunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sehingga memikirkan adanya faktor keberlanjutan (suistanable). Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Konsolidasi Tanah ini adalah sebagai berikut 2 ; 1. Tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa memindahkan pemilik tanah; 2. Para pemilik tanah berbagi pembiayaan dan keuntungan secara adil karena kontribusi melalui peran serta berupa Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP); 3. Penggunaan tanah optimal karena bentuk persil tanah teratur dan menghadap ke jalan; 4. Tertib hukum dan penguasaan pemilikan hak atas tanah karena semua tanah sudah bersertipikat;
2
Modul Konsolidasi Tanah Badan Pertanahan Nasional Kanwil DIY
4
5. Sertipikasi merupakan tugas utama dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kebijakan
Konsolidasi Tanah seperti yang dijelaskan
di atas, telah
dilaksanakan di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul yang dimulai pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013, kemudian dilaksanakan kembali di tahun 2015, sehingga pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang sudah berlangsung adalah 4 (empat) kali dan 1 (satu) masih dalam tahap awal pelaksanaan yaitu di Dusun Bongos I dan Dusun Demakan serta Dusun Nanggolan Desa Gadingsari pada tahun 2015. Kegiatan Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari dilaksanakan mulai tahun 2009 di Dusun Wonorejo II sebanyak 300 bidang dengan jumlah peserta 267 orang, luas area konsolidasi tanah 136.795 m2. Kegiatan Konsolidasi Tanah untuk tahun 2010 dilaksanakan di Dusun Wonorejo I sebanyak 200 bidang dengan jumlah peserta 156 orang, luas area konsolidasi tanah 86.546 m2. Selanjutnya, kegiatan Konsolidasi Tanah tahun 2011 masih dilaksanakan di Dusun Wonorejo I sebanyak 233 bidang dengan jumlah peserta 200 orang, luas area konsolidasi tanah 97.460 m2 dan kegiatan konsolidasi tanah pada tahun 2013 dilaksanakan di Dusun Bongos II dan sebagian Dusun Bongos I dengan target sebanyak 200 bidang dan jumlah peserta 170 orang, luas area konsolidasi tanah 92.804 m2. Program Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari tersebut merupakan konsolidasi tanah non-pertanian (perkotaan). Konsolidasi tanah non-pertanian ini
5
ditujukan terhadap wilayah perkotaan (urban) dan pinggiran kota(urban fringe). Desa Gadingsari secara geografis termasuk dalam kawasan pinggiran kota. Pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul tersebut merupakan program tahunan pemerintah dalam hal ini adalah BPN, sehingga pelaksanaannya bukan tanpa alasan dan perkiraan, karena bagaimanapun pelaksanaan konsolidasi tanah harus didasari
pula dengan
pemilihan lokasi yang tepat, kondisi sosial masyarakatnya yang mendukung, tingkat partisipasi masyarakat, infrastruktur yang belum memadai namun memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang tinggi, ketersediaan lahan yang mana harus disesuaikan dengan fungsinya, dalam hal ini pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Gadingsari adalah non-pertanian sehingga pelaksanaanya lebih ditekankan dan difokuskan terhadap pemanfaatan lahan yang berfungsi secara sosial yaitu sebagai perkampungan desa (pemukiman). Penetapan lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah Non Pertanian di Desa Gadingsari ini dalam rangka mensukseskan dan memperlancar program Catur Tertib Pertanahan di Desa gadingsari tersebut, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini dapat mempercepat laju pertumbuhan pemukiman yang tertata dan teratur. Selain itu bahwa lokasi yang akan ditata melalui Konsolidasi Tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul diarahkan menjadi daerah wisata pantai dan dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai area evakuasi bila terjadi bencana alam tsunami dari Lautan Indonesia yang jaraknya kurang lebih 5 kilometer dari pantai dan/ lautan
6
Indonesia. Oleh karena itu perbaikan dan pengembangan sarana prasarana seperti jalan sangat dibutuhkan. Segala bentuk konsep dan perencanaan dalam pembangunan di segala bidang yang telah sedemikian rupa disusun secara komprehensif, dalam implementasinya sering tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Seperti halnya dalam konsolidasi tanah ini hasil-hasil yang diharapkan atas kegiatan konsolidasi tanah ini belum tentu sesuai dengan perencanaan. Kendala dalam seluruh raingkaian pelaksanaan sebuah perencanaan merupakan hal yang wajar, kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana menemukan solusinya dan memecahkan hambatan yang ada. Adanya pemecahan masalah dengan menemukan solusi-solusi akan berguna dan mempermudah serta memperlancar pada kegiatan yang serupa dikemudian hari. Selain itu, adanya suatu langkah evaluasi terhadap segala bentuk kegiatan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk menambahkan hal-hal yang dirasa kurang, memperbaiki kelemahan dan/ memperbaharui sistem yang ada dalam hal ini adalah aturan yang mendasarinya. Begitu pula hal yang sama yang dapat terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah non-pertanian di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ini. Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil judul “Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Non-Pertanian di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”
