BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perlindungan hak kekayaan intelektual saat ini semakin berkembang seiring sejalan dengan berkembangnya
ilmu
pengetahuan dan teknologi
serta
penerapannya di bidang industri dan perdagangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya pada industri dan perdagangan telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).1 Dewasa ini perlindungan hak kekayaan intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah internasional. Terlebih sejak telah ditandatanganinya Agreement of Establishing the World Trade Organization (WTO), perlindungan hak kekayaan intelektual semakin ketat secara global dan jika timbul sengketa dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam sistem WTO yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB).2
1
Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 8. 2 Wikipedia, “World Trade Organization”,
, diakses tanggal 30 September 2014 jam 09:39
Indonesia adalah salah satu negara WTO yang meratifikasi Agreement of Establishing The World Trade Organization (perjanjian WTO) melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah munculnya kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO, termasuk mengenai konsep HKI, sebagaimana yang tertuang dalam TRIPs.3 Pada awalnya pembentukan aturan main perdagangan global ditandai dengan terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang mengatur perdagangan barang dalam lalu lintas perdagangan internasional. Namun pada perkembangannya GATT dirasa belum cukup mengakomodir kebutuhan para pelaku perdagangan internasional.
Kebutuhan para pelaku perdagangan
internasional dapat terpenuhi setelah masyarakat internasional membentuk World Trade International (WTO), WTO merupakan hasil Uruguay Round yang diadakan sejak tahun 1986-1994. Salah satu hasil Uruguay Round di bidang ekonomi adalah pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).4 Dalam rangka mewujudkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang efisien, efektif, dan menguntungkan sesama anggota WTO, Indonesia memerlukan kerjasama dengan negara-negara lain anggota WTO baik bersifat regional maupun internasional. Sebagai contoh di negara-negara ASEAN telah dibentuk suatu forum yang membahas masalah perlindungan HKI, demikian juga dengan 3
Abdul Bari Azed, Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 4. 4 Ibid, hlm. 1-2.
2
kawasan Asia Pasifik sudah membentuk forum yang terdiri dari para ahli di bidang HKI untuk meningkatkan perlindungan HKI agar sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).5 Perjanjian Trips ini perjanjian HKI terkait dengan perdagangan yang memberikan hak istimewa bagi individu atau perusahaan atas karya ciptanya baik dalam bentuk paten, merek, dan hak cipta, juga untuk sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis. Pengaturan masalah HKI dalam TRIPs merupakan suatu jawaban atas meningkatnya perdagangan barang dan jasa serta perkembangan teknologi. Pembentukan TRIPs bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan internasional, sekaligus untuk mempromosikan perlindungan HKI yang efektif dan layak guna menjamin tindakan serta prosedur untuk menegakkan HKI. Selain itu dengan adanya TRIPs, diharapkan agar ketegangan yang timbul dari sengketa seputar masalah HKI dan penyelesaian sengketa HKI sehubungan dengan
perdagangan
internasional
dapat
diselesaikan
melalui
prosedur
multilateral.6 Pengaruh TRIPs bagi Indonesia adalah dengan meratifikasinya TRIPs, Indonesia menjadi aktif dalam kegiatan pembentukan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan di bidang HKI. Negaranegara berkembang anggota WTO harus menyesuaikan sistem hukum nasional
5 6
http://en.wikipedia.org/wiki/World Trade Organization, Op. Cit. Ibid.
3
mereka dengan standar TRIPs dalam hal defenisi, administrasi, dan penegakan HKI. Wujud pelaksanaan komitmen sebagai anggota WTO serta bukti IPR awarness, khusus di bidang HKI setelah meratifikasi Perjanjian WTO, adalah hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) perjanjian internasional HKI, yakni: a.
TRIP‟S (Trade Related Aspecs of Intelectual Property Rights) (UU No. 7 Tahun 1994)
b.
Paris Convention for Protection of Industrial Property (KEPPRES No. 15 TAHUN 1997)
c.
PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
d.
Trademark Law Treaty (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
e.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (KEPPRES No. 18 TAHUN 1997)
f.
WIPO Copyrigths Treaty (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997).7
Adapun manfaat HKI bagi pembangunan Indonesia adalah sebagai berikut: a. HKI meningkatkan posisi perdagangan dan investasi. b. HKI mengembangkan teknologi. c. HKI mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional. d. HKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.
7
Pusat Bantuan Hukum, “Hak Kekayaan Intelektual” , diakses tanggal 12 November 2014 jam 13.05
4
Langkah pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota WTO dan ketentuan TRIPs kemudian diikuti dengan upaya membentuk dan menyempurnakan peraturan nasional di bidang HKI. Oleh karenanya sistem HKI Nasional kita, sejak 1 Januari 2000, harus memberlakukan sistem HKI global yang dipersyaratkan dalam TRIP‟s. Seiring dengan hal tersebut maka, pemerintah berusaha untuk mengembangkan HKI dengan menetapkan lima langkah strategis, yaitu: a. Legislasi dan Konvensi Internasional, yaitu dengan merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI, juga
mempersiapkan
penyertaan
Indonesia
dalam
konvensi-konvensi
internasional. b. Administrasi, yaitu dengan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual. c. Kerjasama, yaitu dengan meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri. d. Sosialisasi, yaitu dengan memasyarakatkan atau sosialisasi HKI. e. Penegakan Hukum, yaitu dengan membantu penegakan hukum di bidang HKI.8 Berkaitan dengan langkah di bidang legislasi dan konvensi internasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang di bidang HKI, yaitu: 8
Abdul Bari Azed, “Pokok-Pokok Pembangunan Nasional di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Makalah, disampaikan pada Seminar National Law Enforcement and Dispute Resolution in IPR Field-Comparing Indonesia, Japan and Countries in Asia (Surabaya 28 Janurari 2004), hlm.7.
5
a. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. b. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. c. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. e. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. f. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konsekuensi atas diratifikasinya perjanjian TRIPs oleh pemerintah, maka keenam undang-undang HKI tersebut di atas harus disesuaikan dengan TRIPs. Dalam kaitan ini, selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang penyempurnaan administrasi HKI. Pemerintah membuka pendaftaran HKI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah di seluruh Indonesia yang ingin mendaftarkan HKI. Pendaftaran hak kekayaan intelektual yang harus ke Direktorat Jendral HKI seringkali menjadi kendala bagi para pendaftar yang berdomisili jauh dari ibukota Jakarta, khususnya yang bagi pendaftar yang berada di daerah timur. Namun kini keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sudah dapat memberikan pelayanan pendaftaran permohonan HKI sejak tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Untuk Menerima Permohonan Hak Atas
6
Kekayaan Intelektual, dan kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran melalui Kantor Wilayah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pemilik kekayaan intelektual, terutama apabila si pemohon berdomisili di wilayah timur, tidak perlu lagi harus mendaftarkan ke ibukota, sehingga dapat menghemat jumlah biaya yang harus dikeluarkan, tetapi walaupun demikian pengambil keputusan terhadap pemberian hak masih terpusat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai institusi resmi bahkan bisa disebut juga sebagai lembaga pemerintahan, seharusnya Kantor Wilayah selain menerima permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, juga dapat memberikan keputusan, apakah HKI yang dimohonkan dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak, dimana keputusan cukup diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Hal ini yang menjadi kendala sampai saat ini, karena pendaftaran HKI melalui kantor wilayah hanya bersifat opsional, sehingga sampai saat ini pelaksanaan terhadap penerimaan pendaftaran HKI pada kantor wilayah belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menulis Tesis dengan judul “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual”.
7
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual? b. Bagaimana penerapan aturan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM? 2. Ruang Lingkup Penelitian ini difokuskan pada penerapan/aplikasi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual serta mengenai penunjukkan kantor wilayah dalam proses pendaftaran HKI, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. PR. 07. 10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pelaksanaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. b. Untuk menganalisis bagaimana penerapan aturan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis Diharapkan tesis ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum di bidang HKI, khususnya mengenai peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pendaftaran HKI, serta penerapan aturan proses pendaftaran HKI dan pelaksanaannya di daerah. b. Kegunaan Praktis Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan HKI di daerah. D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teori Setiap penelitian dalam rangka menyusun tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah: 1. Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka pemikiran itu.
9
2. Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interelasi yang serasi mengenai gejala tertentu. 3. Pernyataan-pernyataan tersebut mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya. 4. Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu. 5. Teori harus dapat diuji kebenaran secara empiris.9 Teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis yaitu: a. Teori Birokrasi 1. Birokrasi Hukum Birokrasi dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Bureaucracy, berasal dari kata bureau yang berarti meja dan cratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian Bureaucracy dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Sedangkan dalam arti luas birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrument adminsitrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Akhirnya disimpulkan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efesien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi.10 Gagasan Birokrasi Max Weber mengemukakan ciri-ciri utama struktur birokrasi dalam tipe idealnya adalah:
9
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Kelima (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm.37. 10 Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 169-170.
10
a. Prinsip Pembagian Kerja. Kegiatan-kegiatan regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas ini dimungkinkan pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab penuh dan efektif. b. Struktur Hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasannya. c. Aturan dan Prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu system peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat pada jumlah orang yang terlibat di dalamnya. d. Prinsip Netral. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formil non pribadi (formalistic impersonality), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pandangan yang bersifat pribadi. Dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan, berarti suatu pra kondisi untuk bersikap tidak memihak dan juga untuk efesiensi.
11
e. Penempatan Didasarkan Atas Karier. Penempatan kerja seorang pegawai didasarkan pada kualfikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam suatu organisasi birokrasi penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karier. Ada system promosi, entah atas dasar senioritas atau prestasi atau kedua-duanya. Kebijaksanaan kepegawaian demikian dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas kepada organisasi dan tumbuhnya “semangat korps” (esprit de corps) di antara para anggotanya. f. Birokrasi Murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari segi teknis akan dapat memenuhi efesiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efesien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya.11
Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah/para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpin.12 Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti, yaitu: a. Sebagai tipe organisasi yang khas. b. Sebagai suatu sistem hukum (struktur). c. Sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.13
11
Ibid, hlm. 171-172. Safri Nugraha, Hukum Administrasi Negara, cet Kesatu edisi revisi (Depok: CLGSFHUI, 2007), hlm. 181. 13 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, cet Kesatu (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 63. 12
12
Dalam negara administratif, pemerintah dan seluruh jajarannya dikenal sebagai abdi masyarakat dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. Keseluruhan jajaran pemerintahan negara merupakan suatu satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah civil service. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang
bertanggung
jawab
untuk
menyelenggarakan
berbagai
kegiatan
pembangunan nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan pemerintah dan jajarannya bersifat dominan. Diataranya berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi
pemerintah
berperan
selaku
penanggung
jawab
utama
atas
terselenggaranya fungsi tertentu, dan perlu bekerja secara terkoordinasi dengan instansi lain. Fungsi pengaturan terselenggara dengan efektif karena pada suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagi peraturan perundagundangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan. Pada dasarnya seringkali aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pendekatan legaslitik.14 Pendekatan tersebut antra lain bahwa dalam
menghadapi
permasalahan,
pemecahan
yang
dilakukan
dengan
mengeluarkan ketentuan normatif dan formal, misalnya peraturan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
14
Ibid, hlm. 65.
13
2. Birokrasi Dalam Masyarakat Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi
logis
dari
tugas
utama
negara
(pemerintahan)
untuk
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara mernbangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Bagi masyarakat modern keberaturan merupakan sebuah kemestian. Keberaturan itu dapat dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Institusi formal itu adalah birokrasi. Secara etimologi Birokrasi berasal dari istilah „buralist‟ yang dikembangkan oleh Reiheer von Stein pada 1821, kemudian menjadi „bureaucracy‟ yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersoal dan leglistik. Birokrasi menurut Evers dalam Zauhar (1996) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: 1. Birokrasi dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi publik. Makna ini adalah sejalan dengan ide Weber tentang birokrasi, dan oleh Evers dinamakan Birokrasi Weber (BW).
14
2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar. Konsep inilah yang sering disebut Parkinson Law. 3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat. Oleh Evers (dalam Zauhar) disebut Orwelisasi. Dengan demikian maka Istilah Birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral (bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu): 1. Secara Positif: Birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya alat yang efisien dan efektif ini maka tujuan suatu organisasi (privat maupun publik) lebih mudah tercapai. 2. Secara Negatif: Birokrasi sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static), tatacara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (constrain of dissent). Birokrasi seperti ini menurut Marx bersifat parasitik dan eksploitatif. Dengan demikian maka Birokrasi dapat juga dimaknai sebagai suatu sistem kerja yang berlaku dalam suatu organisasi (baik publik maupun swasta) yang mengatur secara ke dalam maupun keluar. Mengatur ke dalam berarti berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dalam organisasi juga antara manusia dengan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan mengatur keluar berarti berhubungan dengan interaksi antara
15
organisasi dengan pihak lain baik dengan lembaga lain maupun dengan individuindividu. 15 Pengaturan hukum bukan merupakan karakteristik dari kehidupan sosial. Hal ini hanya dibatasi untuk situasi di mana pembagian antara negara dan masyarakat telah diterapkan dan beberapa standar perilaku yang telah diasumsikan dalam bentuk keputusan yang tegas, larangan, atau perizinan, ditujukan kepada lebih atau kurang umum kategori orang dan perilaku masyarakat. Dengan adanya birokrasi hukum, perbedaan antara kebiasaan dan kewajiban, atau antara pembuatan hukum dan penerapan aturan/hukum, menjadi bermakna untuk pertama kalinya. 16 Alasan disebutnya tipe birokrasi hukum ini adalah yang termasuk secara khusus ke tingkat provinsi yang dipusatkan dari penguasa dan para staf khusus. Ini adalah sebuah hukum yang diterapkan oleh pemerintah dengan sengaja daripada yang diproduksi secara spontan oleh masyarakat. Akan tetapi konsep birokrasi ini digunakan dalam definisi ini hanya dalam arti luas untuk menggambarkan setiap negara yang membuat atau mengurus badan hukum. Peraturan birokrasi yang selalu disertai dengan jenis lain dari hukum itu dapat membatasi ruang lingkup secara drastis.17 Dalam penelitian ini Hukum Birokrasi adalah peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berupa Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri.
15
Academia.Edu, “Bab I Konsep Birokrasi”, , diakses tanggal 2 Februari 2015 jam 14:41 16 Roberto Mangabeira Unger, “Law in Modern Society”, (New York: The Free Press, 1976), hlm. 51. 17
Ibid.
16
b. Teori Hirarki atau Jenjang Hukum Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed.18 Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.19
18
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 41. 19 Ibid, hlm. 42.
17
Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain: a. Kelompok I: Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); b. Kelompok II: Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara); c. Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-Undang ”Formal”); d. Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Aturan otonom).20
Menurut Hans Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undangundang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.21
20 21
Ibid, hlm.44-45. Ibid, hlm.46.
18
Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.22 Berdasarkan
teori
Hans
Nawiasky
tersebut,
A.
Hamid
S.
Attamimi
membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: a. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945); b. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan; c. Formell Gesetz: Undang-Undang; d. Verordnung & Autonome Satzung: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.23
22
Ibid, hlm.48. Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.171. 23
19
c. Teori Kewenangan Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.24 Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum; kewenangan (wewenang); keadilan; kejujuran; kebijakbestarian; dan kebajikan.25 Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.26 Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.27 Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 24
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hlm. 1. 25 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38. 26 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35. 27 Rusadi Kantaprawira, Op. Cit, hlm. 39.
20
dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.28 Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.29 Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi
28
Phillipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 20. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV ( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22. 29
21
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.30 Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, 30
Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4
22
pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan
yang
dikuatka
oleh
hukum
positif
guna
mengatur
dan
23
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.31 d. Teori Pendaftaran Deklaratif dan Konstitutif Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.32 Sistem pendaftaran dekalaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia.33
Menurut Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas mengandung konsepsi sistem dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau first to file principle, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas prior in filling, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau prior user (first to use system), apabila dapat membuktikan 31
F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219. 32 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40. 33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Pasal 2.
24
bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya
jika
seseorang
dapat
membuktikan
sebagai
pemakai
pertama
sesungguhnya. Penjelasan umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas prior user has a better right ataupemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.34 Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut. Pendaftaran dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan.35 Hal ini akan berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali merek yang didaftarkan tersebut, atau dengan kata lain bahwa pendaftar pertama kali atas suatu merek hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali. Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan.Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem 34
M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 335-336. 35 Sudargo Gautama, Op.Cit., hlm. 33.
25
konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum.Sistem pendaftar pertama disebut juga first to file principle.Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.Tidak semua merek dapat didaftarkan.Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Sedangkan sistem konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.36 Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan 36
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 326.
26
berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan subtantif. Pemeriksaan subtantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan. Apabila dari hasil pemeriksaan subtantif ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, hal tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip first to file atau dengan doktrin prior in tempore, melior injure, sangat potensial untuk mengkondisikan: a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi, b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
27
c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.37
2. Kerangka Konseptual Untuk melakukan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti menjelaskan dalam definisi sebagai berikut : a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO
(Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu: 1. Hak Cipta (Copy Right) 2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right), yang mencakup: Paten; Desain Industri (Industrial Designs); Merek; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit); Rahasia Dagang (Trade Secret).
37
Kholis Roisah, Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia, (Semarang: Tesis Hukum (UNDIP), 2001), hlm. 66.
28
b. Pendaftar HKI Adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan sebuah karya intelektual telah memenuhi syarat atau prosedur ketentuan yang berlaku yang akan mendaftarkan hasil karyanya di Direktorat Jendral HAKI guna mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit
Pelaksana
Teknis
(UPT),
termasuk
Kantor
Imigrasi,
Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). d. Sistem Pengaturan HKI Sistem HKI merupakan hak perdata (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya/kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem
29
dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. e. Konvensi Internasional Merupakan kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh banyak negara di dunia ini. Dengan demikian wujudnya dapat berupa perjanjian bilateral yang berlaku antara 2 (dua) negara, maupun perjanjian multilateral yang melibatkan berbagai negara secara kolegial. Berdasarkan teori ploitik hukum, maka dengan diratifikasinya konvensi, secara hukum negara yang bersangkutan memiliki kewajiban moral mengadopsi dan menerapkan ketentuan konvensi ke dalam sistem hukum negaranya. Bila kemudian para pihak melakukan hubungan perdagangan internasional, maka otomatis ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional tersebut akan berlaku jug dan mengikat terhadap perjanjian jual beli internasional yang dilakukan. f. Aturan Mengenai HKI Adalah segala bentuk peraturan atau undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai HKI, yang meliputi antara lain: 1. Dalam bidang Hak Cipta yang meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
30
Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan masyarakat Eropa; Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat; Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014. 2. Dalam bidang Paten, meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi paten bagi produksi obat di dalam negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under PCT. 3. Dalam bidang Merek Dagang dan Merek Jasa, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan berlakunya
31
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty. 4. Dalam bidang Rahasia Dagang, yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5. Dalam bidang Desain Industri, diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri. 6. Dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.38
38
Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.
32
E. Sistematika Penulisan Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi tesis ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi dengan perincian sebagai berikut:
PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan. TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi uraian tentang Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, dan Tinjauan Umum Mengenai Pendaftaran HKI.
METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari permasalahan yang berisi tentang peranan dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta bagaimanakah penerapan aturan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
33
PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pendaftaran HKI.
34
