BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukan diri pada Burgelijk Wetboek (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaga notariat semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notariat dalam praktek hukum sehari-hari tidak bias dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, setiap masyarakat membutuhkan seorang figur yang keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, yang tandatangannya serta capnya memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan
penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau peachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.1 Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Alat bukti tulisan dapat berbentuk tulisan di bawah tangan dan dalam bentuk akta otentik, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses 1
Tan Thong Kie, Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 449.
penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
macam-macam alat bukti yaitu: 2 1. Bukti tulisan 2. Bukti dengan saksi-saksi 3. Persangkaan-persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayoman masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan serasi, seimbang, selaras, dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.3 Kepastian, ketertiban, dan pelindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai obyek hukum dalam
masyarakat.
Seiring
dengan
pentingnya
Notaris
dalam
kehidupan
masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satusatunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.
2
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 36. 3 R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 1.
Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan karena kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat khususnya sangat mempunyai harapan kepada Notaris agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik kualitas ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang diperbuat Notaris. Notaris juga harus mampu memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi yang menyesatkan dari awal berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris supaya jangan terjadi hal yang menyesatkan, Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat satu pihak bukan merupakan deskripsi yang menyesatkan. Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.4 Notaris dikatakan pejabat umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang di buat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Pasal ini tidak menjelaskan siapa yang di maksud pejabat umum itu, oleh karena itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris di atur lebih lanjut, yang dimaksud dengan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain, Pejabat umum lainnya yang juga dapat membuat akta otentik adalah Hakim, Pegawai catatan sipil dan sebagainya.5 Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak, selain itu dapat menentukan
4
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1996, hlm 31. 5 R.Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 26.
dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Oleh karena itu Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga harus ada organisasi yang mengontrol dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Sebagai seorang pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut Notaris harus senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris. Keberadaan Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris yang memungkinnya Notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai Kode Etik yang berlaku bagi masingmasing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan
karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik yaitu memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi.
Unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain adalah: 1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuanketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya senantiasa mentaati Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi atau perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi atau jabatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. 3. Loyal terhadap organisasi atau perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.
Sifat yang harus dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain: a. Berpegang teguh pada moral umum yang harus dimiliki oleh seorang manusia, yaitu memiliki sifat jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. b. Mencapai tujuan dengan cara dan itikad baik. c. Mempunyai sifat, watak atau karakter dan akhlak serta kepribadian yang baik, dengan landasan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. d. Tidak pernah berkhianat terhadap amanat yang diembannya. Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya bertanggung jawab terhadap pembuatan akta. Seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu intergritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri karena hasil pekerjaannya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris
harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang terjadi pada Notaris banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut sedangkan kesalahan yang terjadi akibat bujukan nilai honorarium yang tinggi sudah jarang terjadi lagi mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika. Oleh karenanya agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri atas 13 bab dan 92 Pasal. Undang-Undang ini memuat antara lain : - Rincian tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris; - Bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, ataupun Kutipan Akta Notaris; - Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik; - Ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Undang-Undang
Jabatan
Notaris
yang
mengatur
pengawasan
dan
pemeriksaan Notaris ada dalam 7 Pasal, yaitu Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Kita mengetahui bahwa dalam undangundang itu menitik beratkan pada pengawasan dan pembinaan pada Notaris. Sebagai konsekuensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan.
Kehadiran Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tugas pengawasan terhadap Notaris adalah agar segala hak, kewenangan, serta kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya berdasar pada jalur hukum dan juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Notaris berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu: 1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang 2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang 3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang Penegakan hukum dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum dapat terselenggara secara efisien dalam penggunaan sumber daya (tenaga, dana dan waktu), dan efektif dalam upaya mencapai tujuan, diperlukan kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan Kode Etik Notaris kepada Dewan Kehormatan Daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pada hakekatnya merupakan suatu tugas berat yang harus diemban oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang untuk mengawasi prilaku Notaris di Kota Tangerang dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris yang mempunyai tempat kedudukan sesuai dengan wilayah kerja Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Daerah itu sendiri. Dengan adanya suatu pembentukan lembaga pengawasan yang baru dalam bidang kenotariatan maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang pengawasan dan pembinaan Notaris di Kota Tangerang didalam
melaksanakan
tugas
dan
jabatannya
sehari-hari
dan
melakukan
perbandingan terhadap eksistensi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang. Oleh karenanya penulis ingin membahas dalam penelitian hukum dan mengambil judul “Eksistensi Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris (Studi Di Kota Tangerang)”.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok
permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah eksistensi Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris Kota Tangerang?
2. Problematika apa yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang terhadap Notaris di Kota Tangerang dan bagaimana cara penyelesaiannya?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan judul penelitian dan perumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui eksistensi Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang dengan
Majelis
Pengawas
Daerah
Kota
Tangerang
dalam
melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris Kota Tangerang. 2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang terhadap Notaris di Kota Tangerang dan cara penyelesaiannya.
D.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat praktis
yaitu sebagai berikut: 1. Manfaat secara Teroritis Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran serta saran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang kenotariatan yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan memangku jabatan sebagai seorang Notaris agar di dalam menjalankan tugas dan jabatannya lebih
bertanggung jawab dan jujur serta memegang teguh pada peraturan yang berlaku. 2. Manfaat secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: a. Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah yang dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sehingga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. b. Notaris Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi Notaris untuk mengkoreksi diri atas berbagai kekurangan yang dilakukan selama ini sehingga dalam pembuatan akta notaris pada masa-masa mendatang lebih berhati-hati, cermat, dan teliti serta jujur dan bertanggung jawab.
E.
Kerangka Pemikiran Lembaga notariat bukanlah lembaga baru dalam kalangan masyarakat,
dimana sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan Latijnse notariat dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.6
6
G.H.S Lumban Tobing, Op. Cit, hlm 3.
Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Berdasarkan pengertian di atas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Sedangkan menurut Komar Andasasmita, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni: 1. Notariat functionnel, hal mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan, dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara wettelijke dan niet wettelijke, werkzaamheden yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan undang-undang atau hukum dan yang tidak atau bukan dalam notariat.
2. Notariat profesionel, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus
tentang
tentang
kebenarannya,
kekuatan
bukti,
demikian
kekuatan
eksekutorialnya.7 Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni: a. Warga Negara Indonesia b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun d. Sehat jasmani dan rohani e. Berijazah Sarjana Hukum dan jenjang Strata dua Kenotariatan f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata dua Kenotariatan g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.8 Tugas utama Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa
7
Komar Andasasmita, Notaris 1, (Bandung: Sumur, 1981), hlm 12. Habib Adjie, Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan Sistem” (Surabaya : Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), hlm 27. 8
Notaris. Maka dapat dikatakan Notaris mempunyai tugas berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tugas Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diuraikan secara lengkap, selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat secara dibawah tangan. Notaris juga memberi nasehat hukum atau penjelasan mengenai undang-undang kepada klien. Tugas Notaris berkembang bersamaan dengan perkembangan waktu sebagaimana sekarang ini. Tegasnya tugas dan pekerjaan Notaris menurut undangundang, sangat berbeda sekali dengan tugas dan pekerjaan Notaris yang diharapkan oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit memberikan definisi lengkap tentang tugas dan pekerjaan Notaris. Notaris Indonesia dikelompokan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Notaris diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.9 Tujuan dipergunakannya etika dalam pergaulan antar masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi, dan saling menguntungkan. Notaris sebagai salah satu elemen manusia harus memperhatikan
9
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994), hlm 4.
etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, dan ketertiban umum. Profesi Notaris belandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdi kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris diatur oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Di tunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan
undang-undang
dan
masyarakat,
untuk
itulah
seorang
Notaris
bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran
jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan menggangu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir. Pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu menurut Pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, Lembaran Negara 1965 Nomor 70 (Undang-Undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung), Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan Notaris di dalam daerah hukumnya, sedang menurut Pasal 54 dari undang-undang tersebut, pengawasan tertinggi atas Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung (dahulu berdasarkan Pasal 3 dari ordonantie buitegerechtelijcke verrichtingen -LN.1946 No.135-Pengadilan
Tinggi
melakukan
pengawasan
terhadap
para
Notaris,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 140 dari Reglement Op de Rechtelijke Organisatie, Pasal 96 dari Reglement Buitengewesten dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris).10 Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa
Departemen
Kehakiman
mempunyai
otoritas
terhadap
organisasi,
administrasi dan finansial pengadilan, termasuk didalamnya pengawasan terhadap Notaris.
10
G.H.S Lumban Tobing, Op. Cit, hlm 300.
Pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi kemudian organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan berada dibawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung dan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada dibawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris diawasi oleh Pengadilan Negeri dibawah naungan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, pengawasan yang dilakukan meliputi tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan budel minuta akta, jumlah akta, pengiriman dubbel repertorium, dan menindak lanjuti kebenaran laporan masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tugas dan jabatan Notaris adalah bersifat perventif maupun represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.
Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia
yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas
Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenang penagawasan tersebut. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Kegiatan tersebut bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif, dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Notaris. Fungsi pembinaan dan pengawasan terkait dengan kedudukan Notaris sebagai jabatan atau profesi jabatan yang mulia, yang oleh karena itu diharapkan seorang Notaris harus mampu menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut. Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu diingatkan untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan baik yang berupa Kode Etik Notaris maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi
masyarakat
akan
tetapi
sebaliknya,
hal
ini
juga
dapat
menjadikan
penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa inggris disebut “controlling”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.11 Menurut Sujamto, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau
11
Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 12.
tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih forcefull dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.12 Menurut
Hardi
Nawawi,
pengawasan
adalah
proses
pemantauan,
pemeriksaan, dan evaluasi, yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh Pimpinan unit/ organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, menyatakan pengawasan terdiri dari: a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan pada hakekatnya melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana
fungsi
manajemen,
disamping
keharusan
melaksanakan
fungsi
perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen negara sangat luas, maka perlu dibedakan macammacam pengawasan tersebut, yakni:13 1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan 12 13
Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm 53.
Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm 24.
aparat
pengawasan
fungsional
lainnya
di
lembaga
pemerintahan
Non
Depatemen atau Instansi Pemerintah lainnya; 2. Pengawasan politik yang dilaksanakan oleh DPR; 3. Pengawasan yang dilakukan BPK sebagai pengawas eksternal eksekutif; 4. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, ormas-ormas, dan anggota masyarakat pada umumnya; 5. Pengawasan melekat yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, apabila dikaitkan dengan penyimpangan maka manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Selain itu, fungsi utama pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai suatu keyakinan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah telah sesuai dengan yang seharusnya atau sebaliknya. Mengenai pengertian pengendalian, adalah lebih bersifat memaksa dibandingkan dengan pengertian
pengawasan karena merupakan segala usaha
atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya. Dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara pemerintahan oleh daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.14 Selain itu, fungsi pengawasan sebagai bahan baku untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika tidak sesuai dengan yang semestinya, yaitu standar atau ukuran yang berlaku bagi pekerjaan atau profesi yang bersangkutan disebut menyimpang
atau
menyelewengkan
atau
terjadi
penyimpangan
atau
penyelewengan. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 35 ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam undangundang ini dapat dilhat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya. Tujuan pokok dari pengawasan ini adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya pelindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 14
Viktor M. Simorangkir dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 233.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Norma Umum Pengawasan adalah: a.
Pengawasan tidak mencari-cari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan, dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya.
b.
Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
c.
Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan cepat serta tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan/atau penyimpangan.
d.
Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi, atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan obyek pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, hal-hal yang diawasi
oleh Pengawas adalah Protokol dari Notaris, yang terdiri dari: a.
Budel Akta
b.
Repertorium
c.
Klapper
d.
Pendirian
CV,
PT, Firma e. f.
Hibah/Waisat Legalisasi dan waarmerking, sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Selain hal tersebut diatas, pengawas juga melakukan pengawasan terhadap
sarana kantor seperti: jumlah pegawai
Notaris, computer, mesin tik, dan
sebagainya. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris, pada hakekatnya adalah merupakan tugas berat yang harus diemban oleh Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi perilaku Notaris. Pengawasan terhadap Notaris, adalah perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pajabat umum. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris. Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, yang di dalamnya ada unsur Notarisnya, dimaksudkan oleh anggota Majelis Pengawas Daerah yang memahami dunia kenotariatan. Adanya anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris baik secara teoritis maupun secara praktis. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pengawasan merupakan kegiatan yang bersifat preventif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
F.
Metode Penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu
masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.15 Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.16 Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 1. 16
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. 17 Faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan Notaris, sedangkan faktor empirisnya adalah kenyataan yang ada mengenai pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau
peristiwa
mengungkapkan
sebagaimana fakta.
adanya,
Sedangkan
sehingga
istilah
bersifat
analitis
sekedar
mengandung
untuk makna
mengelompokan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.18
3.
Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian Subjek dalam penelitian ini adalah peneliti, dan pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu:
17
Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 52. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm 31. 18
a) 3 (tiga) orang Notaris di Kota Tangerang, yaitu: 1. Evawani, SH. 2. Yulita Roestam, SH. 3. Muhammad Taufiq, SH. b) 1 (satu) orang Ketua Pengurus Daerah INI Kota Tangerang, yaitu: Periasman Effendi, SH. c) 1 (satu) orang Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, yaitu: Nanny Sri Wardani, SH. d) 1 (satu) orang Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang, yaitu: Nanny Sri Wardani, SH.
b. Objek Penelitian Objek penelitian adalah variable penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian19. Objek dari penelitian ini adalah problematika yang timbul dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang.
4.
Sumber dan Jenis Data Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum
terarah
pada
penelitian
data
sekunder dan
data
primer.20 Penelitian ini
menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut: 19
Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 29. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm 6. 20
a. Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Notaris di Kota Tangerang, Ketua Pengurus Daerah INI Kota Tangerang, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang. b. Sumber Data Sekunder 1). Bahan Hukum Primer, meliputi: a. Peraturan perundang-undangan, yaitu: a.1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. a.2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu: b.1.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota,
Pemberhentian
Anggota,
Susunan
Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas Notaris. b.2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu:
c.1.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. c.2. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. 2). Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan pokok hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi: buku-buku mengenai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jabatan Notaris, serta buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Artikel, dan Majalah Renvoi yang berhubungan dengan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris.
5. Teknik Pengumpulan Data Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan. a. Studi Lapangan Dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui wawancara/interview, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.21Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pejabat yang terkait yaitu: a) 3 (tiga) orang Notaris di Kota Tangerang, yaitu: 1. Evawani, SH. 21
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm 57.
2. Yulita Roestam, SH. 3. Muhammad Taufiq, SH. b) 1 (satu) orang Ketua Pengurus Daerah INI Kota Tangerang, yaitu: Periasman Effendi, SH. c) 1 (satu) orang Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, yaitu: Nanny Sri Wardani, SH. d) 1 (satu) orang Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang, yaitu: Nanny Sri Wardani, SH.
b. Studi Kepustakaan Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan objek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.
6. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berprilaku.22 Terdapat banyak alasan mengapa metode ini dipilih, salah satunya karena penelitian bersifat deskriptif. Metode kualitatif, dapat digunakan
22
Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2007), hlm 21.
untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit diketahui.
