BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Pada Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA), pelayanan kefarmasian di apotek meliputi aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, administrasi, pelayanan dan evaluasi mutu pelayanan. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA) ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek apoteker dan untuk pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek (Depkes RI, 2004). Konseling merupakan bagian dari aspek pelayanan kefarmasian di apotek. Peran penting konseling pasien adalah memperbaiki kualitas hidup pasien dan menyediakan pelayanan yang bermutu untuk pasien (Rantucci, 2009). Banyak penelitian yang membuktikan keefektifan penyediaan informasi dan pemberian konseling oleh apoteker. Pemberian konseling dan informasi kepada pasien sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah kegagalan terapi obat pasien (Monita, 2009). Penelitian di Memphis, Tenesse, menemukan tingkat kepatuhan 84,7 % pada pasien yang menerima banyak informasi tentang antibiotik dibandingkan pasien yang lebih sedikit mendapat informasi hanya menunjukkan tingkat kepatuhan 63 % (Kessler, 1992). Penelitian lain menunjukkan bahwa 5,5 % (n=162) pasien masuk rumah sakit akibat ketidakpatuhan terhadap terapi obat
1
2
(Sullivan dkk., 1990). Penelitian yang dilakukan terhadap komunitas apoteker di Nepal menunjukkan 56,67 % (n=34) percaya bahwa konseling sangat diperlukan karena tugas sebagai apoteker dan 48,33 % (n=29) menyatakan bahwa konseling dapat meningkatkan keputuhan pasien terhadap pengobatan (Poudel dkk., 2009). Apoteker harus mengetahui secara rinci obat yang sering dipakai dalam pengobatan dan mampu menginformasikannya kepada konsumen, karena tidak semua konsumen tahu dan sadar yang harus dilakukan tentang obat-obatan (Depkes RI, 2006). Untuk memberikan informasi tentang obat, apoteker harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, pengetahuan untuk mencari literatur dan jalan untuk mengakses literatur tersebut (Tietze, 2004). Aspek pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya informasi obat yang benar dan jelas (Handayani dkk., 2006). Dalam melaksanakan konseling, dibutuhkan fasilitas berupa buku atau literatur khusus yang membahas obat dan penyakit yang masuk dalam kriteria konseling (Purwanti dkk., 2004). Suatu informasi mengenai obat yang lengkap, jelas, tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan berupa buku literatur, jurnal penelitian dan panduan pengobatan sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dan dapat menginformasikannya kepada masyarakat yang hendak melakukan swamedikasi. Pentingnya peran apoteker saat ini yang harus menjalankan praktik sesuai standar dan tidak sekedar berorientasi pada drug oriented tetapi juga patient oriented,
sehingga
apoteker
dituntut
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
ketrampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien dalam memberikan konseling sehingga tujuan dari pengobatan pasien tarcapai (Depkes
3
RI, 2004). Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi persepsi apoteker saat ini tentang konseling yang seharusnya diterapkan sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA), menurut apoteker pelaksanaan konseling pasien harus dilaksanakan atau tidak. Pada penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek pada tahun 2003 di Jakarta 98,5 % (n=67) apotek tidak memenuhi standar pelayanan KIE (Purwanti dkk., 2004). Penelitian lain yang dilakukan di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar menunjukkan informasi yang didapatkan oleh sebagian besar konsumen baru sebatas harga obat, cara dan aturan pakai obat. Hal ini berarti pelayanan apotek masih berorientasi pada produk, belum berorientasi pada pasien. Padahal menurut standar pelayanan farmasi komunitas, informasi yang seharusnya didapatkan pasien antara lain khasiat obat, lama penggunaan obat, cara penyimpanan obat, efek samping yang mungkin timbul, tindakan bila ada efek samping, tindakan bila terjadi salah dosis, pantangan obat untuk penyakit tertentu dan pantangan makanan saat minum obat yang seharusnya diberikan oleh apotek dan merupakan hak pasien. Jadi informasi yang didapatkan pasien tidak hanya harga obat, cara dan aturan pakai obat. Informasi yang lengkap dan jelas akan mengurangi resiko terjadinya medication error (Handayani dkk., 2009). Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 777.954 orang yang menempati luas wilayah 425,10 km2 (Anonim, 2010). Berdasarkan pencatatan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten Kudus, jumlah apotek sampai bulan Maret 2011 sebanyak 68
4
apotek (Hasiana, 2011). Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk:jumlah apotek adalah 12.155:1, asumsinya satu apoteker melayani 12.155 orang, sehingga waktu untuk melakukan konseling sangat berkurang. Persepsi dipengaruhi oleh faktor diri orang yang mempersepsi dan faktor situasi (Walgito, 2008), apoteker dalam memberikan persepsi terhadap konseling akan dipengaruhi karakteristik individual seperti sikap, bakat dan minat. Jika apoteker melayani semua konsumen, sedangkan waktu untuk melaksanakan konseling sangat berkurang merupakan faktor situasi yang akan mempengaruhi persepsi apoteker terhadap konseling serta faktor sikap, bakat dan minat apoteker akan mempengaruhi persepsi apoteker dengan waktu konseling yang sangat berkurang. Selanjutnya dengan mempertimbangan jumlah apotek yang terdapat di Kabupaten Kudus terus bertambah, hal ini harus diimbangi dengan pelayanan apoteker dalam pemberian konseling kepada pasien sehingga tujuan dari pengobatan pasien dapat tercapai. Maka evaluasi terhadap persepsi apoteker dapat digunakan untuk melakukan intervensi terhadap komunitas apoteker dalam menerapkan standar pelayanannya terutama dibidang konseling pasien, serta sebagai masukan dalam rangka evaluasi, monitoring dan bahan masukan untuk materi pelatihan dan pembinaan komunitas apoteker di Kabupaten Kudus.
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana persepsi apoteker di apotek-apotek Kabupeten Kudus terhadap konseling pasien?
5
2. Bagaimana pelaksanaan konseling pasien di apotek-apotek Kabupaten Kudus?
C. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Persepsi apoteker di apotek-apotek Kabupaten Kudus terhadap konseling pasien. 2. Pelaksanaan konseling pasien di apotek-apotek Kabupaten Kudus.
D. TINJAUAN PUSTAKA 1. Apotek dan Apoteker Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek adalah tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan kefarmasian, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut definisi tersebut dapat diketahui bahwa apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian (Depkes RI, 2004). Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Menurut definisi tersebut
6
seorang apoteker merupakan lulusan perguruan tinggi farmasi yang memenuhi ciri profesi yaitu memiliki pengetahuan yang berbatas jelas dan pendidikan khusus berbasis keahlian pada jenjang perguruan tinggi (Depkes RI, 2004). Menurut
PerMenKes
No.922/MENKES/PER/X/1993
apotek
dapat
diselenggarakan oleh apoteker yang bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA)
dan
sekaligus
sebagai
Pemilik
Sarana
Apotek
(PSA).
Dapat
diselenggarakan juga apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana, apoteker bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) sedang pihak lain seorang apoteker atau tidak yang bertindak sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA). Dalam hal ini apoteker menggunakan sarana pihak lain sehingga penggunaan sarana didasarkan atas perjanjian kerjasama antara apoteker dan pemilik sarana (Depkes RI, 1993). Peran apoteker adalah melakukan pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) yang merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Depkes RI, 2004). Menurut PP 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) (Depkes RI, 2009).
7
Pelayanan farmasi yang baik akan mendukung keberhasilan suatu terapi, sehingga berhasilnya suatu terapi tidak hanya ditentukan oleh diagnosis dan pemilihan obat yang tepat, tetapi juga kepatuhan (compliance) pasien untuk mengikuti terapi yang telah ditentukan. Kepatuhan pasien telah ditentukan oleh beberapa hal antara lain persepsi tentang kesehatan, pengalaman mengobati sendiri, pengalaman dari terapi sebelumnya, lingkungan, adanya efek samping obat, keadaan ekonomi, interaksi dengan tenaga kesehatan dan informasi penggunaan obat dari apoteker (Depkes RI, 2006).
2. Konseling Konseling adalah suatu kegiatan bertemu dan berdiskusi antara orang yang membutuhkan (klien) dan orang yang memberikan (konselor) dukungan dan dorongan sedemikian rupa sehingga klien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam pemecahan masalah (Depkes RI, 2006). Menurut KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004
konseling adalah
suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas
hidup
pasien
atau
yang
bersangkutan
terhindar
dari
bahaya
penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya (Depkes RI, 2004).
8
Konseling pasien merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian, karena apoteker sekarang tidak hanya berorientasi pada obat (drug oriented), tetapi juga harus berorientasi pada pasien (patient oriented) sehingga terwujud konsep pharmaceutical care. Tujuan dari konseling adalah meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi, meminimalkan resiko efek samping, meningkatkan cost effectiveness dan menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi (Depkes RI, 2006). Prinsip dasar konseling adalah menjalin hubungan atau korelasi antara apoteker dengan pasien sehingga terjadi perubahan perilaku pasien secara sukarela dalam rangka meningkatkan keberhasilan terapi. Pendekatan apoteker dalam memberikan konseling kapada pasien berubah dari medical model menjadi helping model, yaitu:
Tabel 1. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Apoteker (Depkes RI, 2006) Medical model Helping model Pasien pasif Pasien terlibat aktif Kepercayaan didasarkan karena Kepercayaan didasarkan dari profesi sebagai apoteker hubungan yang terjalin antara apoteker dengan pasien Menggali semua masalah dan Mengidentifikasi masalah dan memilih cara pemecahan masalah penetapan solusi oleh apoteker bersama Pasien mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memecahkan Pasien bergantung pada apoteker masalahnya Hubungan seperti ayah dan anak, Hubungan setara sehingga pasien bergantung pada apoteker
Konseling dapat diberikan langsung kepada pasien atau melalui perantara yaitu keluarga pasien, pendamping pasien, perawat pasien atau yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien. Pemberian konseling melalui perantara dilakukan
9
jika pasien tidak dapat mengenali obat dan terapi seperti pasien pediatrik dan pasien geriatrik (Depkes RI, 2006). Konseling dapat dilakukan kepada semua pasien, akan tetapi karena keterbatasan waktu pelaksanaan konseling dilakukan pada pasien dengan keadaan khusus sebagai berikut : b. Pasien dengan penyakit kronik seperti : diabetes, TB, dan asma. c. Pasien dengan sejarah ketidakpatuhan dalam pengobatan. d. Pasien yang menerima obat dengan indeks terapi sempit yang memerlukan pemantauan. e. Pasien dengan multirejimen obat. f. Pasien lansia. g. Pasien pediatrik melalui orang tua atau pengasuhnya. h. Pasien yang mengalami masalah berkaitan dengan obat atau Drug Related Problems (DRP) (Monita, 2009). Infrastruktur konseling meliputi: a.
Sumber daya manusia Konseling dilakukan oleh tenaga profesi apoteker yang mempunyai
kompetensi dalam pemberian konseling obat. Apoteker yang melakukan kegiatan konseling harus memahami aspek farmakoterapi maupun teknik berkomunikasi dengan pasien agar komunikasi yang terjadi lebih efektif dan intensif (Depkes RI, 2006). b.
Sarana penunjang
10
Sarana penunjang terdiri dari ruang atau tempat konseling dan alat bantu koseling (Depkes RI, 2006). Konseling hendaknya dilakukan di ruangan tersendiri yang dapat terhindar dari macam interupsi (Rantucci, 2009). Kegiatan konseling memerlukan beberapa tahapan yang meliputi: a.
Pembukaan, hubungan yang baik antara apoteker dan pasien akan menimbulkan pembicaraan yang menyenangkan. Apoteker memulai dengan memperkenalkan diri dan mengetahui identitas pasien. Apoteker juga harus menjelaskan kepada pasien tentang tujuan dan lama konseling.
b.
Diskusi untuk mengumpulkan informasi dan identifikasi masalah tentang masalah yang potensial terjadi saat pengobatan.
c.
Diskusi untuk mencegah dan memecahkan masalah, sebaiknya pasien dilibatkan untuk mempelajari keadaan yang dapat menimbulkan masalah potensial dalam pengobatan, sehingga masalah dapat diminimalisasi.
d.
Memastikan pasien telah memahami informasi yang diperoleh. Bertujuan juga untuk mengoreksi kesalahan penerimaan informasi.
e.
Menutup diskusi, sebelum ditutup sebaiknya apoteker bertanya kepada pasien hal-hal
yang
masih
ingin
ditanyakan,
mengulang
pertanyaan
dan
mempertegasnya. f.
Follow up diskusi bertujuan untuk memantau keberhasilan terapi, sehingga diperlukan dokumentasi kegiatan konseling agar perkembangan pasien dapat dipantau (Depkes RI, 2006). Aspek konseling yang harus disampaikan kepada pasien menurut Omnibus
Budget Reconciliatiaon Act of 1990 (OBRA ’90), hal yang harus didiskusikan
11
dalam melaksanakan konseling antara lain: nama dan deskripsi obat, cara pemakaian, dosis, bentuk sediaan dan durasi pemakaian obat. Selain itu OBRA ’90 juga mengamanatkan kepada apoteker untuk mendiskusikan tindakan khusus dan pencegahan untuk penyiapan, administrasi dan penggunaan obat oleh pasien, mendiskusikan efek samping atau efek samping yang parah atau interaksi dan kontraindikasi yang mungkin terjadi termasuk pantangan dan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi, teknik pemantauan terapi obat mandiri, penyimpanan, informasi pengobatan kembali dan tindakan jika terjadi salah dosis (OBRA, 1990). Berdasarkan Pedoman Konseling Pelayanan dan Kefarmasian di Sarana Kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI tahun 2006, aspek yang harus disampaikan dalam melaksanakan konseling antara lain: a. Deskripsi dan kekuatan obat, apoteker harus memberikan informasi kepada pasien mengenai bentuk sediaan dan cara pemakaian, nama dan zat aktif obat, kekuatan obat. b. Jadwal dan cara penggunaan, penekanan dilakukan untuk obat denga instruksi khusus seperti waktu minum sebelum atau sesudah makan, pantangan obat dengan makanan. c. Mekanisme kerja obat, banyaknya obat yang multi indikasi mengharuskan apoteker dapat memilih mekanisme mana yang harus dijelaskan sesuai dengan indikasi obat dan penyakit/gejala yang sedang diobati.
12
d. Dampak gaya hidup, apoteker harus menanamkan kepercayaan pada pasien mengenai perubahan gaya hidup untuk meningkatkan kepatuhan pasien. e. Penyimpanan, cara penyimpanan obat harus diberitahukan kepada pasien terutama obat-obat yang harus disimpan pada temperatur kamar, adanya cahaya dan lainnya. f. Efek potensial yang tidak diinginkan, apoteker sebaiknya menjelaskan mekanisme atau alasan terjadinya efek samping sederhana. Penjelasan dilakukan terutama untuk obat yang menyebabkan perubahan warna urin, kekeringan mukosa mulut dan lainnya. Pasien juga diberitahukan tentang tanda dan gejala keracunan (Depkes RI, 2006). Tantangan dalam pengadaan layanan konseling untuk pasien: a. Tantangan sistem: kurangnya waktu dan staf pendukung, kurangnya biaya insentif, kurang atau tidak adanya ukuran kualitas dan proses, kurang atau tidak ada budaya perbaikan kualitas dan pertanggungjawaban atas hasil yang didapat pasien, kurang atau tidak ada perubahan kebijakan. b. Lingkungan apotek: tidak ada privasi dalam melukan konseling, apoteker tidak dapat ditemui, kurangnya suasana yang kondusif untuk konseling. c. Tantangan pasien: persepsi pasien yang buruk terhadap apoteker, pasien tidak mengerti pentingnya konseling dan tersedianya konseling, kesulitan memahami, kurang atau tidak ada waktu dan pilihan pasien. d. Tantangan apoteker: kurangnya pengetahuan tentang obat, kurang percaya diri, kurang atau tidak memiliki keterampilan konseling dan keterampilan antarpersonal, kesibukan dan manajemen waktu yang buruk, keterampilan
13
bisnis, kurang atau tidak ada sumber daya, persepsi mengenai pentingnya pasien mendapat informasi. e. Tantangan perubahan: reorientasi praktik secara global, perubahan internal dan eksternal yang diperlukan, perubahan struktur, perubahan prosedur, orientasi peran, perubahan budaya berorganisasi (Rantucci, 2009).
3.
Persepsi Persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan
menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Kotler, 2000). Persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak (Walgito, 1993). a. Proses persepsi dan sifat persepsi Proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur dalam memahami obyek melalui penginderaan, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap obyek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap obyek yang ada (Mar’at, 1991).
14
Terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut: 1). Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. 2). Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris. 3). Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. 4). Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku (Walgito, 1993). b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Meskipun obyek yang dipersepsikan sama, tetapi karena aspek dalam masing-masing individu berbeda, kemungkinan hasil persepsi individu yang satu dengan individu yang lain tidak sama (Walgito, 2008). Persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, bakat, minat, sikap dan cara berpikir tiap-tiap orang sehingga persepsi seringkali dipandang bersifat subyektif (Sarwono, 1995). Ada Tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang: 1). Diri orang yang bersangkutan Apabila seseorang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang suatu obyek, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh
15
seperti sikap, bakat, minat, pengalaman masa lalu dan cara berpikir tiap-tiap orang yang menginterpretasi obyek (Sarwono, 1995). Keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi juga datang dari segi kejasmanian. Jika sistem fisiologisnya terganggu, hal tersebut akan berpengaruh pada hasil persepsi seseorang (Walgito, 2008). 2). Sasaran atau obyek yang dipersepsi Sasaran persepsi tersebut bisa berupa orang, benda ataupun peristiwa. Jika suatu obyek peristiwa akan dipersepsi maka obyek harus memiliki kekuatan untuk menimbulkan kesadaran, sehingga dapat dipersepsi oleh individu. Peristiwa yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Jika obyek berupa benda, ketepatan persepsi lebih terletak pada individu karena benda tidak ada usaha untuk mempengaruhi persepsi (Walgito, 2008). 3). Faktor situasi Persepsi dilihat secara kontekstual yang dalam situasi mana persepsi itu timbul, perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berpesan dalam penumbuhan persepsi seseorang. Obyek yang sama dengan situasi yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda (Walgito, 2008). c. Aspek-aspek persepsi Pada dasarnya sikap itu mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu: 1). Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap obyek.
16
2). Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. 3). Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap obyek. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap obyek (Gerungan, 1996). Dalam persepsi terkandung komponen kognitif dan juga komponen konatif, yaitu sikap merupakan langkah awal untuk merespons atau untuk berperilaku. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan perilaku, sikap merupakan predisposisi untuk berbuat atau berperilaku (Walgito, 1993). Hubungan dengan persepsi apoteker dalam penelitian ini adalah persepsi apoteker terhadap pelaksanaan konseling. Persepsi diartikan sebagai pandangan apoteker terhadap pelaksanaan konseling, dimana dalam melakukan persepsi dipengaruhi oleh sumber daya dalam melaksanakan konseling (manusia, waktu, keuangan),
manfaat
konseling,
kebutuhan
konseling
dan
kemampuan
melaksanakan konseling. Persepsi atau pandangan positif apoteker terhadap pelaksanaan konseling diharapkan akan mendukung kebijakan dan program konseling kepada pasien serta memberi masukan terhadap manajemen pelayanan farmasi di apotek, yaitu sebagai implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dalam praktek nyata.
