Anggaran Pendapatan dan Belanja

DARI REDAKSI

A

nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 benar-benar mengalami cobaan berat. Mungkin baru pertama kali terjadi harga minyak dunia yang menjadi patokan utama anggaran negara melejit tak terkendali dari patokan pertama APBN 2008 sebesar 60 US dolar/barel, berubah menjadi 95 US dolar dalam APBN-P 2008 dan pada pertengahan tahun ini telah melewati angka 130 US/barel. Meski masih ada faktor lain seperti resesi ekonomi AS dan krisis keuangan global, namun beban APBN tetap kian berat dan diprediksi akan jebol kalau tidak ada perubahan kebijakan yang siginifikan. Benar adanya ternyata apa yang dikhawatirkan sebagian besar masyarakat- harga BBM dinaikkan pada tanggal 23 Mei rata-rata 28,7%. Parlementaria edisi 65 kali ini mengulas soal beban APBN terhadap lonjakan harga minyak dunia tersebut. Betapa rentannya APBN kita terhadap gejolak harga minyak dunia, rentan terhadap ketidakpastian dan kredibilitas. Akibatnya bisa dipastikan beban negara makin besar dengan tekanan berbagai subsidi sehingga cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terhambat. Sejumlah solusi ditawarkan termasuk merevisi APBN-P 2008. Di bidang pengawasan, diturunkan laporan mengenai masalah jaminan kesehatan masyarakat ( Jamkesmas) dan masalah subsidi BBM yang selama

ini ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu. Mungkin sudah saatnya diambil langkah yang lebih adil, subsidi bukan kepada barang (komoditas), tetapi kepada orang (individu) yang benar-benar memerlukan. Sedangkan di bidang anggaran diturunkan laporan mengenai desentralisasi PLN dan tarif listrik. Sementara legislasi dilaporkan tentang pembahasan RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) dan RUU Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan RUU Wilayah Negara. RUU terakhir yang merupakan inisiatif DPR ini sangat ditunggu kehadirannya untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran di daerah perbatasan. Sejumlah temuan hasil kunjungan kerja komisi-komisi juga menjadi menu Parlementaria kali ini. Seperti adanya raskin rusak dan tak layak k o n s u m s i , penyelewengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga penolakan terhadap perluasan bandara Iswahyudi sebagai bandara komersial. Dalam rubrik sorotan diturunkan laporan mengenai beban berat anggaran negara akibat kerusakan infrastruktur khususnya jalur Pantura dan Trans Nasional. Sedangkan liputan khusus mencoba mengurai soal seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Beberapa waktu lalu sempat terjadi kericuhan dimana 41 perguruan tinggi negeri (PTN) menarik diri dari perhimpunan SPMB. Kemelut ini harus segera diakhiri sehingga hak anak bangsa untuk mengakses pendidikan tinggi tidak terhambat.

Redaksi

PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI) PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan & Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem ANGGOTA REDAKSI Handrini Ardiyanti, S.Sos Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos Zulfiar Rahman, S.Sos., Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono, S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/ TATA USAHA BAGIAN PEMBERITAAN & PENERBITAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348, 571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: [email protected] www.dpr.go.id/berita PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

1

daftar isi mei - juni 2008

5

12

Dari Redaksi 4 Aspirasi Laporan Utama

29

17 Siswono Yudho Husodo : Kedaulatan Pangan Harus Menjadi Keputusan Politik

1

Sumbang Saran

6

Politik Pangan Jangan Tunggu Rakyat Kelaparan

20 Kebijakan Pangan & Kesejahteraan Petani

9

Bomer Pasaribu: Perlu Reformasi Agrikultur Untuk Capai Kedaulatan Pangan

Pengawasan 24 Anggota DPR pun Bisa Diadukan

12 Hifnie Syarkawie : Kebijakan Pertanian Harus Diarahkan Pada Perbaikan Nasib Petani

26 Tugas DPR Adalah Mengawasi Kerja Pemerintah

14 Mardjono: Politik Pangan Kita Tidak Jelas Arahnya

Anggaran 28 Hemat Anggaran dan Perjuangkan Anggaran Pendidikan Minimal 20% 29 Salah Prediksi Harga Minyak Dunia, Departemen Jadi Korban

Legislasi 32 RUU UMKM : Keberpihakan Setengah Hati Pemerintah 32 Ketua Panja UMKM Anwar Sanusi : Pemerintah Minim Political Action dalam Pemberdayaan UKM

41 2

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

36 Urgensi RUU Ombudsman dalam Menjamin Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas

tahun XXXIX no. 65 41 DPR bahas RUU Susduk MPR, DPR, DPD & DPRD; Peluang Bangun Relasi Sinergis DPRDPD 45 Pembahasan RUU Pemilu Alot, DPR Setujui Lewat Voting 51 UU Perbankan Syariah Tidak Paksa Semua Warga Negara

Sorotan 65 Pemekaran Wilayah, Keniscayaan atau Kepentingan Semata? 66 Andi Yuliani Paris (F-PAN) : Perlu Grand Strategy Sikapi Pemekaran Daerah

Profil 67 Wakil Ketua BURT Diah Devawati Ande (FPBR): Politisi yang Tetap Cintai Profesi Dokternya

Pernik 73 DPR Siap Terima dan Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat 74 Menyoal Keberadaan BURT 76 Nizar Dahlan: BURT Sangat Bantu Pimpinan Urus Kerumahtanggaan DPR

Selebritis

67

78 Dirikan Partai untuk Cetak “Orang-orang Baik” 80

Pojok Parle

53 UU Perbankan Syariah Jawaban Kebutuhan Jasa Perbankan

Kunjungan Lapangan 55 DPR Desak Perjelas Status Taman Nasional Kutai 58 Kontroversi Tugas & Wewenang DPD dan DPRD Mencuat 61 Ganjar Pranowo: Penambahan Tugas & Wewenang DPD Langgar Konstitusi 62 Implementasi Anggaran Pasca Gempa Perlu Pengawalan

78 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

3

A S P I R A S I PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA PENEGAK HUKUM Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Gedung DPR RI Dengan Hormat, Kami menyampaikan sumbangan pikiran tantang adanya putusan Pengadilan negeri yang membenaskan terdakwa dalam kejahatan illegal logging, kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba disebabkan karena penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dalam proses persidangan tersebut. Atas Putusan bebas Pengadilan Negeri menim,bulkan pendapat pro dan kontra di masyarakat yang memberikan ketidakpercayaan pada reformasi khususnya dalam upaya penegakan hukum. Reformasi di bidang hukum seharusnya penegakan hukum dapar berjalan dengan adil di mana para tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan korupsi, illegal logging dan narkoba dapat dihukumseberat-beratnya, namun dalam kenyataannya putusan pengadilan negeri seringkali memberikan putusan bebas kepada mereka dengan alasan penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannnya sedangkan pihak penuntut umum sebaliknya menuding Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak prodessional. Disamping itu timbul kecurigaan terhadap hakim dalam memberikan putusan hokum tersebut sehingga masyarakat menganggap lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsinya dibidang hokum dan memberikan keadilan sebagaimana mestinya. Menurut kami, apabila masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada kinerja dari lembaga peradilan dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri (anarkis). Agar peradilan di Indonesia tidak dilecehkan oleh masyarakat maka Pmerintah perlu membentuk Lembaga Pemeriksa Penegak Hukum (LPPH) yang independent di tingkat pusat dan provinsi. Adapaun pokok-pokok pemikiran atas pembentukan Lembaga Pemeriksa Penegak Hukum yang independent dapat diuraikan sebagai berikut : a. Unsur LPPH ditingkat pusat adalah MA, Kejaksaan Agung, Polri, Perguruan Tinggi dan LSM. Di tingkat provinsi yaitu Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda, Perguruan Tinggi dan LSM. b. Target yang diperiksa LPPH adalah apabila putusan bebas Pengadilan Negeri terhadap terdakwa kasus illegal logging, narkoba dan korupsi maka penyidik dan penuntut umum yang membawa perkara tersebut ke pengadilan harus diperiksa mengenai pelanggaran azas profesionalisme yurudis dan moralitas. c. Penuntut umum hartus meneliti BAP dengan sempurna dan jangan menerima BAP dengan materi yang belum sempurna atau masih banyak kekurangan. d. LPPH dapat juga melakukan pemeriksaan

4


terhadap pelanggaran azas profesionalisme moralitas yang menyangkut harta kekayaan penyidik dan penuntut umum sebelum dan sesudah penyidikan hokum tersebut. e. Jika berdasarkan pemeriksaan LPPH, pihak penyidik dan penuntut umum melakukan pelanggaran azas profesionalisme yuridis dan profesionalisme moralitas, maka LPPH menyampaikan laporan kepada Presiden agar memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri melakukan tindakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap oknum penyidik dan oknum penuntut umum. f. LPPH wajib memaparkan di media massa hasil pemeriksaan tersebut agar masyarakat dapat memahami kesalahan yang menyebabkan terdakwa dalam perkara tindak pidana illegal logging, narkoba dan korupsi dihukum bebas. g. LPPH akan memberikan informasi kepada Ketua MA sebagai bahan masukan dan informasi kepada Ketua MA mengenai perilaku hakim di daerah jika nsure bebasnya para terdakwa disebabkan karena campur tangan atau perbuatan Majelis Hakim. Kami mohon agar DPR RI berkenan membentuk Tim Independen Pemeriksa Para Penegak Hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dalam pelanggaran azas profesionalisme juridis dan moralitas dalam melakukan pengusutan tindak pidana illegal logging, narkoba dan korupsi tersebut. Hormat Kami H.M.K. Aldian Pinem, SH, MH Jl. Panglima Nyak Makam No. 30, 20153 Medan, Sumatera Utara

Tanggapan DPR-RI Hal yang disampaikan pelapor merupakan wujud aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai tugas dan wewenang DPR RI berdasarkan Peraturan Tata tertib DPR RI Pasal 6 Ayat 1 huruf I Komisi III DPR RI adalah alat kelengkapan dewan yang membidango antara lain masalah hokum. Dengan demikian dalam rangka penegakan hokum pembentukan LPPH tersebut dapat diteruskan kepada Komisi III yang membidanginya sebagi bahan masukan bagi DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah. Dengan demikian permasalahan tersebut diteruskan kepada Komsi III DPR RI untuk ditindaklanjuti.

PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH YANG DIAMBIL SECARA SEWENANG-WENANG OLEH DEPNAKERTRANS Kepada Yth. Bapak Ketua DPR RI Gedung DPR RI

Dengan Hormat, Pelapor sebagai kuasa dari H. Siradjuddin Sarudji menyampaikan bahwa pelapor mempunyai perkiebunan karet yang terletak di Desa Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 235 Ha. Tanah perkebunan tersebut dikenal dengan perkebunan Djilatan dan diperoleh dengan cara jual-beli didepan pejabat pada tanggal 9 Mei 1964 (PT Batuah d/h NV Sam Hoo sebagai penjual dan H. Siradjuddin Sarudji sebagai pembeli). Tanah perkebunan karet Djilatan tersebut asalnya merupakan hak Erfacht Verponding No. 162 atas nama NV Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo dan sesuai UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria di Konversi menjadi Hak Guna Usaha No. 2 Tahun 1964 dan akan berakhir haknya pada tanggal 24 September 1980. Bahwa pada tahun 1974 tanah perkebunan karet milik H. Siradjuddin Sarudji tersebut diambil alih/dikuasai dengan sewenang-wenang oleh Pemerintah RI/Departemen Transmigrasi dan dijadikan lokasi Transmigrasi Tanjau Pecah I Desa Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh tanaman karet dibabat habis, demikian juga bangunan pabrik dan karyawan dimusnahkan. Pengambiln alihan tanah tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa suatu musyawarah untuk mufakat, oleh karena itu H. Siradjuddin Sarudji terus berupaya agar tanah yang menjadi haknya yang dipergunakan untuk lokasi transmigrasi Tajau Pecah I (235 Ha) dapat menjadi haknya kembali atau mendapat ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyerobotan/perampasan tanah pelapor demikian juga perjuangan pelapor untuk menuntut haknya sudah berjalan + 33 tahun, akan tetapi kesan saling melempar tanggung jawab dan mengulur waktu dengan alas an sedang dilakukan penelitian antar Instansi/ Lembaga Tingkat Pusat, padahal bukti-bukti maupun keterangan serta dukungan masyarakat maupun Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten menguatan tuntutan pelapor, bahwa pelapor secara sah sah dan sesuai ketentuan hokum yang berlaku mempunyai hak atas tanah denangan luas 235 Ha, yang kemudian dimanfaatkan untuk lokasi transmigrasi Tanjau Pecah I secara sepihak/ sewenang-wenang oleh Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.dukungan uang menguatkan tersebut antara lain : a. Surat Keterangan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Selatan No.01/P.T./ 1976, tanggal 9 Januari 1976, menerangkan bahwa hak tanah tersebut masih terdaftar atas nama NV. Perkebunan dan Pengangkutan "Sam Hoo", sengan sertifikat HGU No.2 tanggal 15 April 1964, tanah tersebut bekas Hak Erfecht Verponding. No.162 dan akan berakhir HGU nya pada tanggal 24 September 1980. b. Nota Dinas Kepala Direktorat Pembangunan tanggal 27 Februari 1976

A S P I R A S I

c.

d.

e.

f.

g.

h.

kepada Kepala Direktorat Pemerintahan menerangkan atas tanah HGU seluas 235 Ha yang telah digunakan oleh Departemen Transmigrasi adalah bukan milik Pemerintah tetapi milik/terdaftar atas nama NV. Sam Hoo yang telah dijual kepada nama H. Siradjuddin Sarudji dan tanah tersebut baru akan berakhir hak guna usahanya pada tahun 2980. Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan No.540/358/BPN-43, tanggal 13 Juni 2006, yang menerangkan sertifikat HGU No.2/ 1964 masihy tercatat atas nama NV. Perkebunan dan Pengangkutan "Sam Hoo" yang HGUnya berakhir pada tanggal 24 september 1980 sebagaimana surat keterangan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantasn Selatan No.01/P.T./1976, tanggal 9 Januari 1976. Surat Keterangan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Laut No.549/60/KPT-43, tanggal 12 Februari 2007 yang isinya mengatkan Surat Keterangan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan No.01/P.T./ 1976, tanggal 9 januari 1976 tersebut diatas pada point a, dan surat keterangan Badan Pertanahan nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan No.540/358/BPN-43m tanggal 13 Juni 2006 tersebut diatas pada point c. Surat Keterangan Dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan, No.520/2073/ BINPRODA, tanggal 4 Juni 1986, agar masalah ini dapat diselesaikan oleh Departemen Transmigrasi di Jakarta. Surat keterangan Gubernur Kalimantan Selatan, tertanggal 1 Juli 1987 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Transmigrasi, yang menerangkan bahwa atas tanah milik H. Siradjuddin Sarudji yang terletak di Desa Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau dikenal dengan nama perkebunan karet "Djilatan", belum pernah menerima Ganti Rugi. Pimpinan DPR RI melalui suratnya No.01.06/ KD/2469/DPR-RI/78 tanggal 3 November 1978 perihal : "Tuntutan ganti rugi atas tanah milik H. Siradjuddin Sarudji yang terletak di Desa Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan", yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Yang isinya antara lain : "bahwa pengambilan sebagian ataupun seluruhnya tanah rakyat untuk suatu proyek hendaknya dilakukan dengan mengadakan musyawarah dengan p[ihak yang bersangkutan dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemilik tanah yang terkena proyek dengan sepantasnya dan seadil-adilnya". pimpinan DPRD Prov. Kalimantan Selatan No.XI-2-f-707/76 tanggal 1 November 1976 perihal "masalah tanah perkebunan "JILATAN"

Yang isinya antara lain : "Komisi A pada tanggal 12 Oktober 1976 menyerahkan persoalan tersebut kepada Gubernur Kdh TK. I Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut kami memohon kepada DPR RI untuk dapat membantu agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Badan Pertanahan Nasional / Gubernur Kalimantan Selatan dengan segera memberikan ganti rugi yang layak kepada H. Siradjuddin Sarudji. Hormat Kami, Roberto dan Budi Suranto Bangun Jl. H.Amsir Blok J No.9, Komp. Pemda DKI Sunter Jaya I - Jakarta

Tanggapan DPR-RI Pelapor menyampaikan bahwa hak pelapor yaitu tanah yang dengan luas 235 Ha dirampas oleh Pemerintah untuk lokasi transmigrasi, terhadap permasalahan tersebut ada beberapa catatan yang perlu ada kesamaan persamaan antara pelapor dengan Pemerintah, yaitu : 1.1. Hak Guna Usaha No.2/1964. Jualbeli dilakukan dihadapan Kepala Kecamatan Djorong bertindak sebagai PPAT, hal tersebut sesuai dengan PP No.10 Tahun 1961 (Pasal 19), akan tetapi setelah akta jual beli dibuat semestinya ditindaklanjuti dengan yang diamanatkan didalam Pasal 22 Ayat (3 dan 4) PP No.10 tahun 1961 yaitu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) untuk dibuat catatan pada buku tanahnya dan pada sertifikatnya bahwa telah terjadi perubahan pemegang hak HGU yang tadinya atas nama NV. Sam Hoomenjadi atas nama H. Siradjuddin Sarudji. Pada kenyataannya sampai dengan timbul permasalahan tanah dengan luas 235 Ha (Hak Guna Usaha No2/1964) tersebut masih tercatat atas nama NV Perkebunan dan Pengangkutan "Sam Hoo" (Keterangan Kepala Direktorat Agraria No.01/PT/1976 tanggal 9 Januari 1976). 1.2. Perihal status Hak Guna Usaha Didalam Akta Jual Beli No.2/1964 status H. Siradjuddin Sarudji bertindak untuk sendiri dengan alamat Jl. Kaca Piring No. 10 Banjarmasin. Sesuai UU No.56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa seorang atau orang orang yang dalam penghidupnya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian yang bjumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum. Sedangkan batas maksimum yang yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (2)untuk daerah dengan klasifikasi tidak pandat penduduk untuk tanah kering seluas 20 Ha. Dengan demikian tanah yang dikuasai pelapor sesuai dengan ketentuan tersebut melebihi dari batas maksumum yang diperbolehkan, disamping itu pelapor

2.

3.

termasuk didalam klasifikasi pemeilik tanah yang bertempat tinggal di luar Kecamatan letak tanah. PP No.224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Pasal 2 Ayat (1) Pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termaksud dalam UU No.56 PRP tahun 1960diberi kesempatan untuk mengajukan usul kepada menteri Agraria mengenai bagian atau bagian mana dari tanahnya yang ingin ia inginkan tetap menjadi miliknya. Pasal 2 Ayat (2) Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik dan yang langsung dikuasai oleh pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan menurut Ketentuan Pasal 8. sesuai dengan surat keterangan No. 01/P.T./ 1976 tanggal 9 Januari 1976 dari Kepala Direktoriat Agraria bahwa tanah di Desa Liang sawa Kecamatan Jorong terdaftar dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 2dan akan berakhir haknya pada 24 September 1980. bahwa lokasi tersebut setelah menjadi lokasi transmigrasi, sesuai dengan PP No.2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Ayat (1)menyatakan terhadap lokasi transmigrasi secara keseluruhan akan diberikan hak atas tanah (Hak Pengolahan) kepada Dewpartemen transmigrasi dan kepada para transmigran diberikan hak milik. Pada kenyataannya diatas tanah yang sama masih melekat Hak Guna Usaha No.2 yang baru berakhir pada 24 september 1980, kalau hal tersebut sampai terjadi berarti terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Pelapor sudah memperjuangkan yang menjadi haknya +33 tahun akan tetapi belum mendapatkan tanda tanda penyelesaian bahkan mendapat kesan saling melempar tanggung jawab antara Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi, badan Pertanahan Nasional, Gubernur Kalimantan selatan dan Bupati Tanah Laut. Disamping itu ada kesan juga mengulu ulur waktu dengan alas an dengan dilakukan penelitian, padahal permasalahannya sudah terjadi lama sekali. Ganti rugi untuk kepentingan Pemerintah, menyangkut penyediaan anggaran untuk hal tersebut Komisi IX DPR RI kiranya dapat membantu sekaligus menjadi mediator untuk mengurai kenapa permasalahan tersebut begitu lama dan apa yang menjadi penyebabnya sehingga ganti rugi sampai sekarang belum diberikan. Sekiranya menemui jalan buntu disarankan kepada pelapor untuk menempuh jalur hukum.

Sumber : Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI


5

LAPORAN UTAMA Resesi ekonomi Amerika Serikat semakin menguat, Indonesia pun terlihat kewalahan menghadapi gejolak krisis keuangan global. Kebijakan tidak populis untuk ketiga kalinya dengan menaikkan harga bahan bakar minyak pun diambil kepemimpinan SBY-JK. Akibat kurang tanggapnya pemerintah menghadapi gejolak krisis keuangan global telah menyeret pertumbuhan yang lebih rendah.

K

risis sistem keuangan yang sedang melanda negara ekonomi maju sedikit banyak telah menurunkan kepercayaan para pemodal di pasar keuangan global terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Para pemodal cenderung bersikap ekstra hati-hati sehingga memicu terjadinya penciutan aliran kredit dalam sistem keuangan global. Kondisi itu mengakibatkan tertahannya aliran modal yang akan masuk ke Indonesia dan semakin besarnya potensi arus pembalikan modal. Krisis finansial yang dipacu kredit macet sektor property – subprime mortgage bukan lagi sekedar ekspektasi belaka. Harga minyak mentah yang kini menembus US $ 130 lebih per barel menjadi momok yang menghantui perekonomian tidak terkecuali Indonesia. Meroketnya harga minyak mentah dunia hanyalah merupakan lipatan waktu. Membumbungnya emas hitam ini berhasil mengerek sejumlah komoditas tidak hanya energi dan sumber daya alam tetapi juga pangan seperti kedelai, minyak

6


APBN 2008,

Rentan goreng dan beras sekalipun. Kenaikan harga minyak dunia di atas US $ 100 per barel dan gejolak krisis keuangan juga mengakibatkan masalah baru terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Beban subsidi, terutama bahan bakar minyak melonjak dan defisit anggaran pun ikut membengkak. Oleh sebab itu, besaran subsidi perlu diatur agar APBN tetap kredibel. Pasar ekspor produk-produk nasional juga terancam berkurang karena negara-negara tujuan ekspor terkena dampak pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Kalangan analis memprediksi tidak mudah bagi negara adi daya

itu keluar dari jeratan resesi ekonomi. Dampak resesi ekonomi kali ini dikhawatirkan jauh lebih dahsyat mengingat diikuti lonjakan harga barang secara umum (inflasi). Semua ancang-ancang pertumbuhan ekonomi Indonesia pun direvisi dari 6,8 persen menjadi 6,3 atau 6,4 persen. Begitupula halnya target ekspor ikut diubah. Bagaimanapun, Amerika Serikat masih merupakan negara kedua yang masih menjadi tumpuan komoditas ekspor nasional Laju inflasi di dalam negeri melonjak tajam. Inflasi JanuariMaret 2008 mencapai 3,41 persen dan inflasi tahunan (year on year) sebesar 8,17 persen. Menghadapi lonjakan ini pemerintah telah memilih strategi meningkatkan produksi dan stabilisasi pangan.

LAPORAN UTAMA

Ketidakpastian Sementara untuk menghadapi persoalan energi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri beserta diversifikasi dan penghematan energi. Wakil Ketua Panitia Anggaran Suharso Monoarfa dari Fraksi PPP mengatakan bahwa setelah terjadi permasalahan atas kredit perumahan di Amerika maka investor mulai mencari tempat yang aman untuk melakukan investasi. Pilihan investasi yang dipilih adalah sektor komoditas. “Jadi mereka (investor) beralih dari yang tadinya investasi di derivatif yang macammacam bentuknya termasuk yang sub prime ke sektor komoditas,” ujarnya. Lebih jauh Suharso Monoarfa menjelaskan setelah ada permasalahan tersebut, investor mengalihkan dana yang dimiliki ke sektor minyak. Investor menilai sektor minyak merupakan pilihan yang paling cair dan aman. “Begitu mereka (investor) masuk di minyak, maka terjadilah demand yang naik namun supply tetap terbatas,” ujarnya. Menurut Suharso Monoarfa untuk menahan laju atau bahkan mengurangi inflasi, pemerintah mengambil langkah program kebijakan stabilisasi harga. Program ini pada awal penyusunan APBN tidak ada sehingga menimbulkan subsidi. Kenaikan harga minyak di pasaran dunia sangat begitu dahsyat. Kenaikan itu mampu mempengaruhi laju pertumbuhan

ekonomi di seluruh negara. Indonesia bahkan mengambil langkah tanggap darurat dengan memotong anggaran yang ada di setiap departemen dan lembaga sebesar sepuluh persen. Suharso Monoarfa menilai dengan adanya perubahan seperti kenaikan harga minyak maka laju pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami revisi. Suharso menjelaskan untuk menjaga stabilitas harga maka harus ada instrumen fiskal yang digunakan. Instrumen fiskal ini mempunyai implikasi terhadap APBN. Kenaikan harga minyak dunia ternyata tidak diikuti dengan naiknya lifting. Menurut Suharso

Monoarfa, penerimaan dari sisi migas parameternya adalah lifting minyak. Saat ini lifting tengah mengalami penurunan dari 1.034.000 menjadi 927.000. hal ini sangat mempengaruhi APBN terutama dari sisi subsidi. Suharso Monoarfa dalam perbincangan dengan Parlementaria menilai pemerintah sekarang takut untuk menaikan BBM. Menurutnya pemerintah secara bertahap harus bisa melepaskan diri dari tekanan subsidi. “Yang penting adalah merealokasi subsidi yang dikurangi ke belanja publik yang pas dan tepat. Itu yang penting,” tegasnya. (mp, da, bs)


7

LAPORAN UTAMA

APBN-P 2008 Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz mengungkapkan, melihat beberapa perubahan asumsi dasar dalam APBN-P 2008, maka perubahan kedua harus di lakukan. Harga minyak dunia dalam APBN-P 2008 yang dipatok 95 US dolar mungkin bisa diperhitungkan 130 atau 140 US dolar, sebab beberapa hari terakhir telah menembus angka 127 US dolar.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz

I

a memperkirakan, APBN-P kedua dilakukan bulan Juli, kalau itu tak dilakukan maka akan dilakukan tahun berikutnya yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Puat (LKPP). “ Dugaan saya APBN-P kedua akan dilakukan pada bulan Juli, bersamasama membahas RAPBN 2009,” tutur Harry. Pengalaman sama pernah terjadi

8


tahun 2005 dengan mengubah APBN sampai dua kali, kasusnya sama yaitu kenaikan BBM. “ Artinya kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali, kita seperti keledai jatuh di tempat yang sama. Ini harus menjadi pelajaran untuk pemerintah sekarang maupun yang berikut,” tandasnya. Pendapat yang sama dikatakan pengamat ekonomi yang juga mantan Menko Perekonomian Rizal

Ramli.Setelah direvisi, angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008 dinilai tetap tidak realistis dan kredibel. Asumsi-asumsinya tidak memperhitungkan dengan cermat, seperti dampak gejolak ekonomi global dan kenaikan harga energi dan pangan terhadap ekonomi nasional. “APBN-P diprediksi akan jebol dan harus direvisi kembali,” ungkap Rizal Ramli. Akibat kredibilitas prediksi dan antisipasi pemerintah yang buruk, lanjut Rizal, akan memicu crisis of confidence pelaku ekonomi, seperti krisis tahun 1997-1998 lalu. “APBN-P tidak realistis dan kredibel, sehingga sangat mungkin untuk direvisi untuk ketiga kalinya persis APBN 1997/1998 lalu.” Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari 6,8 menjadi 6,4 persen, dinilai terlalu optimistis. Padahal, sambungnya, tahun lalu dengan lingkungan eksternal yang kondusif, tidak ada krisis energi, krisis pangan dan keuangan, pertumbuhan ekonomi

LAPORAN UTAMA

Bisa Direvisi Lagi Indonesia hanya 6,3 persen. Di samping itu, target inflasi tahunan sebesar 6,5 persen, tidak akan tercapai. Hal itu dikarenakan kenaikan harga pangan masih akan terus terjadi. Apalagi, inflasi pangan angkanya mencapai dua kali inflasi umum. Selain itu, hingga saat ini, Rizal menilai, tidak ada langkah terobosan untuk menjamin pasokan dan harga pangan. “Kinerja ekonomi bergantung konsumsi swasta dan pemerintah

APBN-P 2008, kewenangan itu sudah diberikan. Adapun kemudian sejumlah anggota Dewan melakukan interupsi di Sidang Paripurna menolak kenaikan harga BBM, itu sikap politik yang bisa saja menunjukkan membela rakyat. “Tinggal buktikan, mana yang membela rakyat, pemerintahkah atau partai yang menolak. Misalnya apakah kalau BBM tidak dinaikkan, betulkah angka kemiskinan dan pengangguran

disubsidi pemerintah. Atau kalau pakai APBN 37 juta KL sebagai batas maksimum itu berarti 4 juta KL yang tidak boleh disbusidi, kalau pemerintah mensubsidi juga sampai 41 juta KL artinya pemerintah melanggar UU. Dia mengingatkan, dengan opsi pengetatan konsumsi itu ada dua kemungkinan terjadi yakni orang pindah dari Petramak ke premium, atau karena gapnya begitu besar akan menimbun, bahkan melakukan

“Tinggal buktikan, mana yang membela rakyat, pemerintahkah atau partai yang menolak. Misalnya apakah kalau BBM tidak dinaikkan, betulkah angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun, inflasi besar. (APBN). Padahal, selama tiga tahun berturut-turut manajemen fiskal lemah, sehingga APBN 2005-2007 tidak dapat menjadi stimulus karena realisasinya rendah dan menumpuk di akhir tahun,” kata mantan menteri perekonomian itu. Rizal menjelaskan, target penerimaan pajak Rp 600 triliun tidak akan tercapai, sebab tahun 2007 saja target Rp 509 triliun direvisi menjadi Rp 495 triliun pada APBN-P, ternyata realisasinya kurang dari Rp 400 triliun. Dengan demikian, defisit APBN akan meningkat tajam pada tahun 2008, termasuk karena persoalan beban pembayaran utang Rp 158 triliun, yang tidak pernah disentuh. Defisit akan dibiayai oleh kenaikan Surat Utang Negara (SUN) dan utang luar Negara.

Kenaikan harga BBM Lebih lanjut Harry Azhar Aziz mengatakan, soal kenaikan harga BBM kini bolanya sudah di tangan pemerintah. Pada saat pengesahan

tidak turun, inflasi besar. Tapi kalau dinaikkan kompensasinya bisa untuk menurunkan angka kemiskinan atau menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat,” ujar Harry. Jadi sambungnya, soal kenaikan BBM ini sekarang bolanya di pemerintah. “Ini artinya kita memberi peluang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam situasi yang sudah mendesak,” katanya lagi. Meski demikian pemerintah tidak mengambil langkah kenaikan harga BBM melalui empat opsi. Pertama menaikkan liftingnya diatas 927 ribu barel yang nilainya mencapai 20-30 triliun. Berdasarkan informasi rata-rata April sudah mencapai 950 ribu barel berati itu masih oke. Opsi yang kedua, lanjut Harry dengan mengetatkan konsumsi BBM dibawah 35,5 tapi ini tak besar karena dananya 4,1 T. Kalau harga terus naik sementara konsumsi sampai 41 juta KL harusnya 35,5 menjadi 41 juta ada sekitar 5,5 juta KL tidak boleh

penyelundupan. “ Ini harus ada law enforcement tertentu, begitu ada yang menimbun harus ada tindakan hukum dianggap subversif eknonomi,” ia menegaskan. Sedangkan opsi ketiga menaikkan defisit APBN dari 2,1 menjadi 2,5 persen, yang nilainya sekitar 20 T. Selanjutnya yang keempat adalah yang lebih rumit, yaitu melakukan reschedulling hutang. Rescheduling hutang dengan tidak menaikkan harga BBM maka diperlukan dana sekitar 25 T. “ Apakah kita harus mampu meyakinkan negara-negara kreditur untuk tahun ini tidak membayar hutang. Ini bukan hal gampang untuk meyakinkan mereka,” tegasnya dengan menambahkan perlu ditunggu apakah salah satu opsi atau tetap menaikkan harga BBM. (mp)


9

LAPORAN UTAMA

APBN 2008, Penuh Dalam pembahasan APBN Perubahan 2008, banyak hal yang berubah dari rumusan awal APBN 2008. Ini memang suatu keniscayaan sebab gejolak harga minyak dunia melambung tak terkendali, jauh diatas prediksi APBN 2008. Atas kondisi tersebut, akhirnya pemerintah mempercepat pembahasan APBN-P 2008, yang biasanya pada pertengahan tahun, kali ini dipercepat pada bulan Pebruari dan pada awal April 2008 perubahannya telah selesai dilakukan. Beberapa hal yang mengalami perubahan diantaranya,defisit anggaran ambrol, subsidi membengkak, dengan asumsi harga minyak pada kisaran US$ 95 perbarel, subsidi membengkak menjadi Rp 233, 7 triliun dari asumsi sebelumnya Rp 97,8 triliun.

Revisi APBN 2008 Asumsi Dasar

APBN 2008

APBN-P 2008

Pertumbuhan ekonomi Inflasi Suku Bunga SBI 3 bl Nilai tukar Rp/US$ Harga minyak US$/barel Lifting Minyak (ribu barel/hari) Produk Domestik Bruto

6,8% 6,0% 7,5% 9.100 60 1.034 4.306.607,5

6,4% 6,5% 7,5% 9.100 95 927 4.484.371,8

Uraian

APBN 2008 (Rp. Triliun)

APBN-P 2008 (Rp. Triliun)

Pendapatan negara dan hibah - Penerimaan pajak - Penerimaan negara bukan pajak

780,7 591,3 187,2

892,9 609,2 281

Belanja negara - belanja kementerian/lembaga - belanja non kementerian/lembaga - subsidi Defisit Rasio defisit Penerbitan SUN Volume BBM (juta kl)

854,6 311,9 261,4 97,8 73,2 1,7% 91,5 35,8

987,4 286,7 407,4 233,7 94,5 2,1% 116 35,5

S

alah satu masalah yang paling alot dibahas adalah perbuahan asumsi harga minyak dunia, yang kini berada diatas 100 dolar AS/ barel. Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat pada angka 95 dolar AS/barel. Akibatnya, subsidi BBMdan gas alam cair dalam APBN-P 2008 semula pada angka Rp 45,8 T menjadi

10


Rp 126,82 T. Jumlah subsidi kemungkinan masih akan membengkak lagi mengingat saat naskah ini ditulis harga minyak dunia telah melebihi 120 US dolar/barel. Pos subsidi BBM dan listrik telah menambah anggaran sebesar Rp 110,5 T dari APBN 2008 atau hampir 20% dari belanja negara. APBN-P 2008 juga mencadangkan angaran untuk

LAPORAN UTAMA

Tekanan dan Ketidakpastian perkembangan dunia. Asumsi yang paling sulit diprediksi adalah harga minyak mentah dunia, ketika Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 pada Januari 2007 harga minyak dunia masih 60 dolar AS/barel. Akhirnya mengusulkan asumsi harga minyak pada APBN 2008 sebesar 63 dolar AS, tapi ditentang kalangan DPR. Akhirnya asumsi yang disepakati 60 dolar AS, padahal saat APBN disahkan sudah mencapai 80-100 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan keterangan pemerintah kepada dolar AS/barel. Ini mengakibatkan Ketua DPR HR. Agung Laksono dalam rapat paripurna DPR RI. foto: Hindra APBN ketinggalan isu. Kejadian ini luar biasa, APBN harus dilihat dari pos cadangan final sebesar Rp 18,3T dari sebelumnya sisi yang selalu cenderung mengalami keterlambatan Rp 11,3 T guna mengantisipasi resiko fiskal dan Rp 7 T karena situasi dunia berubah dalam hitungan harian, untuk belanja dan lain-lain. Resiko fiskal digunakan bila sementara penyelesaian seluruh postur APBN terjadi kegagalan pencapaian target lifting sebesar memerlukan waktu 6-8 bulan. 927.000 barel perhari. Selain itu bila volume konsumsi Namun Wakil Ketua Panggar DPR Harry Azhar melebihi 35 juta kl menjadi 37 juta kiloliter. Dengan Aziz (FPG) mengatakan, Pembahasan APBN bisa adanya dana cadangan ini maka BBM dan listrik tak dipercepat asalkan kemampuan pemerintah perlu naik. memprediksi asumsi ekonomi lebih baik dan akurat. Yang juga mendapatkan subsidi adalah raskin dari Usulan pemerintah harus mendekati realitas di Rp 7,2 T menjadi Rp 8,6 T yang akan dibagikan kepada lapangan, sehingga DPR bisa selesaikan lebih cepat 19,1 juta rumah tangga miskin. pembahasan APBN-P 2008. Juga direkomendasikan subsidi minyak goreng (migor) Pembahasan APBN selalu dengan penyusunan dalam bentuk subsidi PPN sebesar Rp 3 T dan operasi RKP, di dalamnya disusun asumsi-asumsi ekonomi pasar murah Rp 500 M. Subsidi kedelai akan makro serta rencana kerja seluruh departemen dan mendapatkan jatah Rp 500 M. lembaga non departemen. RKP ditetapkan pada awal tahun anggaran atau setahun setelah diberlakukan. Selalu ketinggalan Pada bulan Agustus pemerintah membicarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, penerimaan, anggaran belanja dan pembiayaan di proses pembahasan yang relatif lama dari 6-8 bulan APBN. Seluruh substansi APBN harus selesai disusun membuat asumsi-asumsi makro perekonomian makro yang sebelum bulan Nopember. dijadikan landasan penghitungan anggaran acapkali tidak Itu dimaksudkan agar Pemda dapat sesuai lagi dengan kondisi riil saat APBN diberlakukan. menggunakannya sebagai basis perhitungan APBD Ketika APBN disahkan kondisi sudah banyak berubah, terkait dana bagi hasil yang merupakan salah satu sehingga anggaran belanja negara kita selalu ketinggalan sumber penerimaan daerah. (mp)


11

LAPORAN UTAMA

RENTAN, KREDIBILITAS APBN 2008 Kredibilitas Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 sangat rentan. Hal itu terkait dengan gejolak di beberapa sektor yang secara langsung mempengaruhi asumsi di APBN. Harga bahan bakar minyak (BBM) di pasaran internasional yang terus meningkat, nilai tukar dollar, lifting minyak, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dunia merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam penyusunan APBN.

H

arga minyak dunia ekonomi. Implikasinya terhadap “Tujuan dan tugas pemerintah itu merupakan satu APBN 2008,” kata Hamzah. adalah bagaimana menjaga APBN faktor utama yang Lebih jauh Anggota Komisi VI harus sehat,” tegasnya. sangat menentukan DPR ini menjelaskan, setelah Kredibilitas APBN yang terus dalam menyusun asumsi yang dimiliki pemerintah dihantam krisis ekonomi global anggaran negara. Kenaikan yang sudah tidak lagi relevan maka perlu membuat pemerintah mengajukan melambung tinggi telah memukul ada langkah politik untuk segera Rancangan Anggaran Pendapatan sektor riil. mengatasinya. DPR dan dan Belanja Negara (RAPBN) yang Anggota Panitia Anggaran DPR pemerintah kemudian mengambil waktunya lebih cepat. Hal ini guna RI Hamzah Sangadji (Fmengantisipasi perubahan PG) dalam perbincangan yang terjadi begitu cepat, dengan Parlementaria seperti kenaikan harga menilai asumsi-asumsi di minyak. APBN 2008 sudah tidak “Pemerintah relevan. “Seluruh asumsi mengajukan itu untuk APBN 2008 baik itu menjaga keseimbangan menyangkut harga minyak, fiskal dan moneter sekaligus lifting, dollar, inflasi bahkan kesehatan daripada APBN pertumbuhan ekonomi kita karena implikasinya sudah tidak lagi relevan,” adalah resiko terjadinya katanya. inflasi,” katanya. Hamzah menjelaskan Hamzah menegaskan atas dasar itu maka respon DPR atas keinginan pemerintah mengusulkan pemerintah tersebut APBN perubahan. Ia merupakan bagian dari menilai asumsi indikatorkonstitusi.”Karena APBN indikator makro seperti harga adalah kesepakatan atau minyak, lifting, dollar dan konsensus politik inflasi serta pertumbuhan pembahasan antara ekonomi sudah tidak lagi pemerintah dengan DPR,” relevan sehingga pemerintah katanya. Hamzah Sangadji (F-PG), Anggota Panitia Anggaran DPR RI. foto: Doc. berinisiatif untuk segera Ia berharap dalam melakukan perubahan. menghadapi resesi ekonomi Revisi APBN yang diusulkan langkah optimalisasi terhadap yang tengah melanda dunia, pemerintah setelah hanya dalam asumsi-asumsi di APBN. pemerintah tidak panik. Hamzah jangka satu bulan disahkan “Konsekuensi pemotongan yang meminta supaya pemerintah dan menurutnya merupakan satu hal diajukan pemerintah sebesar lima DPR bersikap serius dalam yang diluar perkiraan. Tidak ada belas persen. Hasil konsensus kami, mengahadapi hal itu. yang menduga harga bahan bakar antara pemerintah dan DPR “Menangani masalah bangsa ini minyak dapat naik begitu tinggi dan sampai dengan sepuluh persen,” melalui politik anggaran,” katanya. berlangsung cepat, laju inflasi, katanya. lifting tidak sesuai dengan harapan. Langkah tersebut menurut Menjaga Keseimbangan “Semua itu tidak dapat kita Hamzah adalah semata untuk Hamzah yang juga anggota prediksi karena adanya perubahan menjaga kredibilitas APBN. Panitia Anggaran DPR

12


LAPORAN UTAMA menjelaskan perubahan APBN tahun 2008 untuk menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga pembangunan dapat terus berkelanjutan. Dalam perbincangan dengan Parlementaria, ia menegaskan bahwa optimalisasi ini menjamin kesehatan APBN sekaligus menjamin kelangsungan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas kurs dollar terhadap rupiah, harga konsumsi dasar, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Lebih jauh, Hamzah menilai perlu ada upaya konkrit yang dilakukan pemerintah melalui politik anggaran APBN bila melihat perkembangan perekonomian dunia saat ini. Namun menurutnya, penyusunan APBN 2008 dilakukan pada tahun 2007, sehingga perubahan perekonomian dunia pada waktu itu belum terjadi. “Berbagai perubahan ekonomi dunia, salah satunya resesi ekonomi di Amerika baru muncul setelah penyusunan meskipun telah ada informasi yang didapat dari pandangan pakar, ekonom maupun dari internet yang menganalisa akan terjadi sebuah resesi ekonomi,” jelasnya. Persoalan harga minyak dunia yang terus melambung tinggi dan mempengaruhi perekonomian dunia menjadi momok setiap negara dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanjanya tidak terkecuali Indonesia. “Prinsip dasar kita kan hanya soal harga minyak dunia saja,” tegas Hamzah. Ia menjelaskan orientasi APBN 2008 terletak pada sektor infrastruktur. Menurutnya dengan adanya infrastruktur yang baik di seluruh wilayah Indonesia maka akan berpengaruh positif pada sektor riil. “Dengan adanya infrastruktur yang baik sektor riil dan pertumbuhan akan muncul

dengan asumsi indikator APBN 2008 tidak mengalami perubahan karena tidak ada perubahan harga minyak,” ujarnya. Hamzah Sangadji menjelaskan bahwa setelah APBN 2008 disahkan DPR bersama pemerintah, gejolak resesi ekonomi dunia mulai mengancam. Akibat resesi tersebut maka seluruh asumsi makro yang ada di APBN harus diubah. “Menurut Menteri Keuangan atas nama pemerintah sudah tidak mungkin dan tidak relevan lagi pemasukan dan pengeluaran,” katanya seraya menambahkan hal itu berarti belanja dengan penerimaan sudah tidak signifikan. Atas dasar kondisi tersebut maka pemerintah harus segera mengajukan perubahan. Perubahan asumsi yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan di APBN. “Konsekuensi dari perubahanperubahan asumsi itu lahir pada pemotongan atau istilahnya optimalisasi anggaran pada belanja negara,” ujarnya. Optimalisasi anggaran belanja negara tersebut tidak termasuk pada porsi belanja daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Hamzah menilai bila hal itu juga mengalami optimalisasi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah. “Oleh karena itu konsensus kita, DAK dan DAU tidak berubah namun dana penyesuaian khusus infrastruktur dikurangi sepuluh persen,” katanya. Menurut Hamzah, pemotongan sebesar sepuluh persen di kementrian dan lembaga yang disepakati DPR dengan pemerintah didasarkan pada perhitungan yang cermat. Perhitungan pemotongan anggaran di kementrian dan lembaga didasarkan atas serapan pada APBN tahun sebelumnya. “Kita evaluasi APBN sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dan 2007, realisasi anggaran kementrian dan lembaga itu paling

tidak hanya sembilan puluh sampai sembilan puluh lima persen,” katanya. Pemotongan anggaran sepuluh persen di instansi dan lembaga sebesar sepuluh persen pada dasarnya sama saja dengan realisasi penyerapan APBN setiap tahunnya. “Karena tidak seratus persen realisasi anggaran, biasanya hanya sembilan puluh sampai sembilan puluh lima persen,” jelas Hamzah.

Subsidi Sektor Produktif Beban subsidi di APBN tiap tahunnya masih tergolong besar. Subsidi yang diberikan pemerintah lebih banyak pada sektor yang kurang produktif. Salah satunya adalah subsidi BBM. Beban subsidi di APBN terhadap sektor yang tidak produktif sebaiknya dapat dikurangi. Anggota Panitia Anggaran Hamzah Sangadji berharap sektorsektor produktif yang masih disubsidi pemerintah dapat segera mandiri. Ia mencontohkan produksi kedelai yang masih disubsidi di APBN. “Kita boleh toleransi tapi ada sebuah harapan bahwa setelah disubsidi kemudian nanti sektor seperti gandum dan kedelai dapat swasembada sehingga tidak lagi di subsidi,” katanya. Ia menegaskan jangan sampai subsidi yang diberikan hanya untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya sementara. Ia berharap bila kemudian hari ada persoalan yang menimpa tidak ada lagi subsidi yang diberikan. “Subsidi itu diberikan hanya untuk mengatasi sementara waktu. Tapi kita gunakan instrumen subsidi menjadi sebuah instrumen yang menjudge sehingga pada APBN berikut komoditi yang disubsidi dapat independen,” katanya. (bs/da)


13

LAPORAN UTAMA

Kenaikan Harga Minyak dan Resesi di Amerika Hantam Kredibilitas APBN Di Indonesia, jatuhnya pasar saham Indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi bukti. Banyak investor harus gigit jari karena melakukan cut loss (jual rugi) karena khawatir akan menanggung nilai rugi yang lebih besar. Faktor interest margin dari jiwa spekulan juga menjadi faktor memburuknya situasi karena gagal bayar.

R

esesi di Amerika dan kenaikan harga minyak dunia ikut andil dalam perubahan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional. Ancang-ancang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula 6,8 persen berubah menjadi 6,4 persen. Bagaimanapun, Amerika tetap menjadi tujuan utama ekspor produk Indonesia. Resesi yang menimpa negara tersebut membuat pasar komoditas Indonesia terpengaruh. Daya beli masyarakat Amerika yang menurun menjadi salah satu pemicu turunnya pasar komoditas nasional. Resesi di Amerika yang kemudian di ikuti melonjaknya harga minyak dunia telah memberi masalah besar bagi pemerintah. Lonjakan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas hal tersebut sangat dirasakan. Pemerintah pun mengambil langkah “tanggap darurat” berupa pemotongan anggaran sebesar sepuluh persen di setiap instansi pemerintah. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa dalam perbincangan dengan Parlementaria menilai salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan APBN bergitu cepat dikarenakan faktor eksternal. Kenaikan harga minyak dan perubahan ekonomi dunia yang melemah terutama diakibatkan problem kredit perumahan di Amerika menjadi faktor signifikan dalam penyusunan APBN. “Itu bukan sesuatu yang luar biasa tapi justru kita harus dapat mengantisipasinya dengan baik dan

14


cerdas,” katanya. Menurutnya akibat dari kenaikan harga minyak dunia dan permasalahan kredit macet perumahan di Amerika tidak hanya menimpa Indonesia. Hampir seluruh negara mengalami krisis meskipun dengan tingkat yang berbeda. “Asia dan Eropa mengalami pukulan-pukulan karena pasar non komoditas bergerak begitu cepatnya untuk mencari tempat-tempat yang aman buat investasinya,” katanya. Setelah terjadi permasalahan atas kredit perumahan di Amerika maka investor mulai mencari tempat yang aman untuk melakukan investasi. Pilihan investasi yang dipilih adalah sektor komoditas. “Jadi mereka (investor) beralih dari yang tadinya investasi di derivatif yang macam-macam bentuknya termasuk yang sub prime ke sektor komoditas,” ujarnya. Lebih jauh Suharso Monoarfa menjelaskan setelah ada permasalahan tersebut, investor mengalihkan dana yang dimiliki ke sektor minyak. Investor menilai sektor minyak merupakan pilihan yang paling cair dan aman. “Begitu mereka (investor) masuk di minyak, maka terjadilah demand yang naik namun supply tetap terbatas,” ujarnya. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR ini menilai kenaikan harga minyak dunia bukan hanya disebabkan karena faktor supply dan demand atau faktor biasa namun juga dipengaruhi masuknya investor yang berbondong-bondong bergerak di bisnis minyak. Hal ini menurutnya pada akhirnya

mempengaruhi kenaikan harga minyak. “Kenaikan harga minyak yang luar biasa ini juga dirasakan Indonesia yang mengalami pemukulan. Bukan disisi penerimaannya tapi disisi belanjanya terkait dengan subsidi,” ujarnya. Begitu besarnya pengaruh kenaikan harga minyak dunia sehingga memukul anggaran negara. Subsidi yang telah diperkirakan jumlah besarannya akibat kenaikan harga tersebut maka mengalami revisi. “Harga minyak naik akibatnya tentu subsidinya meningkat luar biasa. Peningkatan yang luar biasa itu tidak di cover dari sektor yang sama. Bersama itu terjadi juga kenaikan harga komoditas, tentu mengakibatkan inflasi yang diimpor,” katanya. Menurut Suharso Monoarfa untuk menahan laju atau bahkan mengurangi inflasi, pemerintah mengambil langkah program kebijakan stabilisasi harga. Program ini pada awal penyusunan APBN tidak ada sehingga menimbulkan subsidi. “Ini kan (program) harus dibiayai. Tadinya kan tidak ada. Akibatnya timbul lagi subsidi baru dalam rangka program stabilisasi harga,” ujarnya. Ia menjelaskan setelah ekonomi Indonesia dipukul dengan subsidi minyak, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk mempertahankan situasi ekonomi melalui instrumen fiskal. Langkah yang diambil pemerintah melalui instrumen fiskal tentu membuat beban subsidi di APBN meningkat. Kenaikan harga minyak dunia yang sangat mempengaruhi APBN dinilai Suharso akan sangat dirasakan pada sektor subsidi terhadap BBM. “Kenaikan harga minyak sangat signifikan mengganggu APBN kita,” tegasnya. Ia menjelaskan harga bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia mengacu kepada Mean of Plate Singapore sesuai

LAPORAN UTAMA dengan Peraturan Presiden. Menurutnya hal itu dijadikan banch mark agar Pertamina menghasilkan BBM besubsidi pada harga yang dapat diperkirakan. “Karena MOPS terpengaruh dengan harga internasional maka dengan sendirinya belanja subsidi kita meroket,” katanya.

Langkah Tanggap Darurat

defisit tidak meningkat. Menurutnya itu bukan satu-satunya cara untuk supaya defisit tidak meningkat. “Sekarang defisit kita sudah meningkat dari 1,7 menjadi 2,1. Berarti kenaikan yang cukup signifikan, naiknya 25 %,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat Suharso Monoarfa menilai dengan adanya perubahan seperti kenaikan harga minyak maka laju pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami revisi.

Kenaikan harga minyak di pasaran dunia sangat begitu dahsyat. Kenaikan itu mampu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di seluruh negara. Indonesia bahkan mengambil langkah tanggap darurat dengan memotong anggaran yang ada di setiap departemen dan lembaga sebesar sepuluh persen. Kebijakan pemerintah untuk meminimalisir beban yang ada di APBN akibat lonjakan harga minyak dan resesi di Amerika melalui pemotongan anggaran di setiap instansi dan lembaga sebesar lima belas persen dinilai Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa sebagai salah satu langkah tanggap darurat. Langkah tersebut menurutnya akan membuat APBN tetap kredibel. “Kredibel itu artinya pasar percaya bahwa Indonesia bisa membayar hutangnya, sebab kita kan Suharso Monoarfa, Wakil Ketua ada defisit. Defisit dibiayai oleh Panitia Anggaran DPR. foto: Agung S. hutang dan utangnya artinya SUN (Surat Utang Negara),” katanya. Target pertumbuhan ekonomi yang Melalui langkah itu, pasar akan semula diperkirakan mencapai 6,8 % menilai kemampuan fiskal Indonesia. dengan adanya kenaikan harga BBM sikap tanggap darurat yang diambil maka perkiraan laju pertumbuhan pemerintah merupakan langkah positif ekonomi akan menurun hanya mencapai dalam memberi kepercayaan kepada 6,4 %. pasar. “Laju pertumbuhan ada sedikit “Kalu kita tidak bersikap, saya tidak koreksi. Dengan situasi seperti ini saya dapat membayangkan kita akan lebih kira wajar kalau ada koreksi,” katanya. terpukul sekali. Setelah di sektor minyak Pertumbuhan ekonomi nasional kemudian di sektor komoditas yang menurun karena instrumen-instrumen harganya juga naik sehingga mengancam untuk investasi dalam rangka mendorong inflasi. Dan yang terakhir kita akan pertumbuhan melemah. “Konstruksi kita menanggung beban utang yang semakin juga melemah. Supaya konstruksi kita berat,” jelas Suharso. tidak melemah maka kebijakan otoritas Ia menilai langkah pemerintah yang fiskal itu membuat stabilitas harga,” melakukan penghematan anggaran di katanya. setiap lembaga dan kementrian Suharso menjelaskan untuk menjaga merupakan salah satu upaya supaya stabilitas harga maka harus ada

instrumenfiskal yang digunakan. Instrumen fiskal ini mempunyai implikasi terhadap APBN. “Karena instrumen-instrumen fiskal itu mengalami gangguan maka dengan sendirinya laju pertumbuhan akan turun,” katanya. Lebih jauh ia menjelaskan instrumen belanja yang ada di APBN bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan. penurunan belanja yang cukup signifikan juga akan mempengaruhi laju pertumbuhan. “APBN masih menjadi prime over,” tegasnya.

Alihkam Subsidi Kenaikan harga minyak dunia ternyata tidak diikuti dengan naiknya lifting. Menurut Suharso Monoarfa, penerimaan dari sisi migas parameternya adalah lifting minyak. Saat ini lifting tengah mengalami penurunan dari 1.034.000 menjadi 927.000. hal ini sangat mempengaruhi APBN terutama dari sisi subsidi. “ Signifikan sekali,” tegasnya. Selain lifting, harga minyak terkait dengan subsidi mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan tersebut maka subsidi pajak BBM bersubsidi juga mengalami peningkatan. Begitupun dengan volume BBM bersubsidi. “Sementara pemerintah tidak mau menaikan harga BBM,” katanya seraya menambahkan hal itu terus membebani negara. Suharso Monoarfa dalam perbincangan dengan Parlementaria menilai pemerintah sekarang takut untuk menaikan BBM. Menurutnya pemerintah secara bertahap melepaskan diri dari tekanan subsidi. “Yang penting adalah merealokasi subsidi yang dikurangi ke belanja publik yang pas dan tepat. Itu yang penting,” tegasnya. Ia menjelaskan pemerintah sebaiknya menarik sebagian subsidi BBM kemudian dialihkan ke sektor lain. Pengalihan sebagian subsidi BBM dapat diberikan ke belanja publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ataupun belanja infrastuktur. (bs/da)


15

SUMBANG SARAN

Berbagai Implikasi Gejolak Minyak Dunia yang Berkelanjutan Pendahuluan Perubahan ekonomi global dan kondisi di dalam negeri memberikan suatu ancaman dinamis terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun yang paling penting tentunya bagaimana, DPR dan pemerintah mengelola APBN secara bersama-sama . Namun demikian dengan tetap memperhatikan kondisi di dalam negeri yang semakin terpuruk. Hal ini merupakan konsekwensi dari semakin terbukanya perekonomian Negara kita yang sangat rentan terhadap kondisi ekonomi Internasional. Saat ini, situasi semakin nampak jelas semuanya sudah berubah karena harga minyak mentah dunia telah melejit sampai US$135 per barel. Konsekwensi selanjutnya mau tidak mau merevisi secara keseluruhan asumsi-asumsi APBN 2008 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah beberapa waktu sebelumnya . Hasil kesepakatan revisi asumsi makro yang sudah disepakati antara Panitia Anggaran DPR dan pemerintah dalam APBN Perubahan 2008 ternyata masih menunjukan keoptimisan. Adapun Panitia Kerja Asumsi Makro Panitia Anggaran DPR dan pemerintah telah sepekat menetapkan asumsi makro APBN P 2008. Asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, inflasi 6,5 persen, SBI 3 bulan 7,5 - 8 persen dan nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.100. Melihat asumsi pertumbuhan ekonomi berada pada level 6 persen. Artinya asumsi sederhananya dimana setiap satu persen penurunan pertumbuhan ekonomi di AS akan berpengaruh sekitar 0,4 persen penurunan di Indonesia. Sedangkan Inflasi sebesar 6,5 persen, nampakanya sulit untuk dicapai mengingat harga

16


Oleh Mandala Harefa *) Penulis adalah Peneliti Pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Set-Jend DPR RI

bahan makanan diprediksi akan sulit turun akibat melonjaknya permintaan dunia serta implikasi minyak dunia. Dalam realisasinya asumsi ekonomi makro hingga kuartal I tahun ini dalam APBN-P 2008 sudah meleset dari target yang ditetapkan. Namun masih ada waktu sekitar 8delapan bulan bagi pemerintah untuk merealisasikan seluruh asumsi tersebut. Hal ini semakin sulit lagi mengingat keputusan pemerintah telah memutuskankenaikan harga BBM, karena nampaknya pemerintah tidak punya pilihan lagi selain melakukan berbagai kebijakan untuk mengkompensasi dampak negatif akibat kenaikan harga tersebut. Indonesia yang sekarang berstatus net importer minyak bumi dimana semakin menurunnya produksi minyak Indonesia, di sisi lain konsumsi semakin meningkat . Sebab berbagai persoalan bisa jadi muncul setelah kenaikan harga per liter premium dari Rp4.500 menjadi Rp6000, solar dari Rp4.300 menjadi Rp5.500, dan minyak tanah dari Rp2.300 menjadi Rp2.500. Kenaikan harga BBM, dengan rata-rata 28,7% per 25 Mei 2008 itu, menimbulkan dampak berkelanjutan yang tidak ringan bagi kelompok masyarakat termiskin. (Lihat Tabel)

BEBERAPA PERTIMBANGAN Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia memang berdampak pada penerimaan negara , tapi hal tersebut akan menjadi seimbang atau bahkan

lebih besar dampak negatifnya ke APBN. Dalam jangka panjang, kenaikan harga minyak bukan hanya berdampak pada membengkaknya subsidi BBM dan listrik, memperkirakan dampaknya lanjutannya, kenaikan harga minyak akan menambah inflasi dan semua biaya proyek. Artinya, kalaupun ada windfall profit tambahan penerimaan itu akan habis untuk menutupi defisit APBN. Implikasinya kenaikkan ini juga akan semakin meningkatkan subsidi BBM menjadi beban APBN selanjutnya. Dengan harga minyak mentah yang rata-rata sekitar US$ 135 per barel dipastikan membebani APBN-P tahun 2008 dan tentunya APBN selanjutnya, karena subsidi BBM dan listrik yang ditetapkan sekarang dihitung berdasarkan asumsi masih dibawah harga minyak mentah dunia. Bisa saja pemerintah menurunkan harga BBM dipasaran, namun berdampak beban subsidi dalam APBN akan meningkat. Tetapi bila pemerintah mengurangi subsidi ini artinya masyrakat harus membayar lebih mahal atau pemerintah menaikan harga BBM. Jadi dengan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang makin lemah terhadap US$ makin menyulitkan terutama dalam menetapkan harga BBM di dalam negri. Dengan adanya berbagai persolan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga produk kebutuhan publik, namun juga barang tradeble. Pada awalnya tujuannya efisiensi ekonomi, yakni untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan harga serendah-rendahnya dan memelihara cadangan minyak untuk kepentingan ekspor. Namun sehrusnya negara mendorong pasar domestik untuk mensubtitusikan konsumsinya agar hemat dengan alternatif bahan bakar

SUMBANG SARAN lain yang persediaannya lebih banyak konsumsi untuk mengkonversi ekonomi. Eksternalitas dan energi seperti gas dan batubara. Karena perlu pengeluaran untuk barang lain, sangat erat kaitannya dengan masalah diketahui oleh seluruh lapisan pertimbangan sosial yang mencerminkan lingkungan, yang mana tujuan koservasi masyarakat, bawa negara Indonesi telah gain kepada konsumer relatif pada jenis alam dipertimbangkan agar masyarakat mengalami net-importir , artinya impor standar komoditi tertentu dan elatisitas terutama golongan bawah mensubtitusi minyak lebih besar dari ekpornya. pendapatan . sumer nergi dari kayu bakar kepada Kedua adalah dengan bertujuan Jadi mekanisme pasar dapat berjalan BBM yaitu minyak tanah. Sedangkan mobilisasai dana, yakni dengan sempurna, maka tidak ada distorsi dan pertimbangan ekonominya, penerimaan memaksimalkan pendapatan ekspor dan masalah distribusi pendapatan bukan pemerintah sangat tergantung pada pendapatan anggaran pemerintah dari menjadi isue penting dan ketentuan harga minyak. ekspor sumber energi yang tradeble harga berdasarkan marginal costrule ini Dalam upaya mencapai tujuan seperti migas serta batubara dan dapat berlaku umum. jika ada distorsi keadilan atau distribusi pendapatan, memungkinkan produsen dari sumberyang mengilustrasi penting bagi alokasi tujuan efisiensi tampakanya harus sumber energi untuk menutupi biayasumber daya adalah harga relatif bukan disesuaikan. Banyak komponen harga biaya ekonominya dan memperoleh harga absolut. BBM yang dikonsumsi oleh lapisan sumber-sumber dana untuk membiayai Distorsi dalam pasar lain terbawah terutama minyak tanah. pembangunan. menyebabkan hargapun bisa Sebenarnya program pemakaian gas oleh Ketiga bahwa tujuan sosial/ menyimpang harga pasar, dimana teori pemerintah cukup bagus, namun pemerataan hendaknya melalui second best menunjukan distorsi pada pelaksanaan masik tersendat, terutama perluasan akses bagi kebutuhan pokok harga barang lain akan mempunyai distribuis gas harus ada kepastian yang terkait dengan energi ketersediaan. seperti penerangan, Sedangkan solar kebutuhan rumah tangga dan dikonsusmsi secara tidak Tabel : Perubahan Harga BBM 25 Mei 2008 tarnportasi. Selain itu yang langsung melalui biaya Komoditas Harga Lama Harga Baru harus dipertikan pada saat transportasi. Subsisdi silang (Rp/Lt) (Rp/Lt) sekrang ini adalah hasil harus dilakukan dalam konpensai dari penerimaan mencapai tujuan di atas. Bensin Premium 4.500 6.000 yang meningkat dari kenaikan Namun, praktek subsidi silang Solar 4.300 5.500 harga BBM. Pemerintah ini menimbulkan efek Minyak Tanah 2.000 2.500 wajib membiayai pelayanan sampingan terhadap efisiensi. kesehatan dasar masyarakat Misalkan harga solar atau hingga kepelosok, memperbesar biaya implikasi pada ouput dan harga komoditi minyak tanah yang rendah akan pendidikan hingg tingkat sekolah haraga produk marginal yang sebenarnya menciptakan kreativitas dari pedagang lanjutan termasuk perbaikan fasilitas menjadi kuarang relevan dan untuk mencapur minyak/solar, dan hal gedung, belajar, fasiltas honor yang memerlukan penyesuaian. ini perbedaaan harga setiap komponen memadai bagi dokter, perawat dan guru. Namun disisi lain mekanisme harus memperoleh perhatian. Tujuan Selain itu pemerintah juga harus kenaikan harga dengan tujuan pemerataan tentunya tergantung dari memperbaiki infrastruktur transportasi mengurangi subsidi yang dananya untuk pola konsumsi BBM. Karena salah satu umum terutama untuk pengangkutan masyarkat tidak mampu, perlu komponen BBM yang disubsidi justru darat dan laut. dipertanyakan karena pemerintah belum lebih dinikmati oleh kelompok yang Tujuan-tujuan di atas merupakan melaporkan hasil yang dicapai dalam mampu, dan tujuan ini tidak tercapai. faktor yang perlu diperhatikan dalam kenaikan BBM lalu. Karena dalam Dalam penetapan harga ini menentukan dalam mentukan harga mencapai tujuan efisiensi harus dibutuhkan prioritas tujuan, yaitu dalam energi, sehingga kemungkinan benturan ditetapkan sehingga mendorong menetapkan harga unsur efisiensi antara tujuan dapat di atasi. Tujuanmasyarakat mengkonsusmsi seefisen dibandingkan tujuan lainnya, dimana tujuan tersebut tidak mungkin dicapai mungkin. Sehingga harga BBM harus harga tersebut harus tetap dalam karena konflik antar tujuan pasti akan ditetapkan economic opportunity cost. batasan yang didefeniskan dengan terjadi. Karena sumber energi Karena BBM merupakan barang pertimbangan efisiensi. Tahapan merupakan komoditi yang tradabel yaitu yang tergolong yang dapat pertama dalam menentukan harga BBM sumber energi yang diperdagangkan diperdagangkan lintas batas negara, adalah menetapkan harga yang seperti BBM. Penentuan harga energi dimana yang terjadi di pasar mencerminkan harga efisiensi. Untuk dapat mengacu pada keketntuan umum international merupakan harga atau jenis yang dapat diperdagangkan untuk mencapai harga yang optimum biaya ekonomi yang telah mencerminkan (tradable) harga yang digunakan adalah yang mana semua ini tergantung biaya rente ekonomi dan kelangkaan ekonomi. harga yang berlaku di pasar International, marginal dari hrag pasar, faktor konversi Dan dari semua BBM, hanya jenis sementara sumber energi yang non pada shdow prices, faktor konversi premium saja yang berada di atas biaya tradable harus mencerminkan biaya


17

SUMBANG SARAN marginal jangka panjang (long run marginal cost). Selanjutnya adalah terkait alokasi rente ekonomi di antara unit-unit ekonomi seperti pemerintah, produsen sumber daya primer, produsen energi sekunder, perusahaan distributor dan konsumen akhir. Pengadopsian harga efisiensi mempeberikan implikasi alokasi dari rente ekonomi kepada konsumen konsisten dengan tujuan efisiensi. Dalam meminimalisasi biaya efisiensi dan memaksimumkan pendapatan dari rente ekonomi, perlu diatur struktur deviasi dan memaksimumkan rente ekonomi yang menggambarkan suatu relativitas terhadap biaya dan tidak melebihi netback value yang besar akan menyebabkan deviasi yang besar di atas harga efisiensi sebelum mereka mengurangi atau menghentikan konsumsi dari sumber energi tertentu dengan mesubtitusikan kepada jenis energi lainnya atau mengurangi konsumsi energinya sekaligus. Sebaliknya konsumen dengan netback value yang rendah tidak diberikan toleransi untuk menikmati deviasi terhadap harga efisiensi sebelum mereka mensubtitusikan jenis sumber energi lain. Dengan demikian maka harga energi akan mempunyai dua batasan yaitu harga dasar yakni biaya efisiensi dan harga palfon yang ditentukan oleh netback value. Apalagi negara kepulauan Indonesia dan negara tetangga Singapura dan Malaysia, ada disparitas harga pada setiap daerah, namun untuk penyederhanaan, biaya taransportasi rata-rata digunakan sebagai approksimasi marjin transportasi.

IMPLIKASI DAN ANTISIPASI JANGKA PANJANG Dampak kenaikan harga minyak sangat tergantung pada desain kebijakan pemerintah. Perlu dipahami, kenaikan harga minyak mentah dunia juga memicu kenaikan harga komoditas lain seperti gas dan batubara, sehingga akan menguntungkan Indonesia bila dikelola dengan perencanaan yang baik. Tingginya harga minyak mentah dunia menuntut kepiawaian pemerintah dalam

18


mengelola anggaran, terutama terkait dana hasil minyak dan gas (migas). Pemerintah harus berani memangkas dana cost recovery. Dengan demikian, kenaikan harga minyak seharusnya bisa menguntungkan Indonesia. Dapat dibayangkan lonjakan harga minyak dipastikan akan membengkakkan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Untuk skenario bila rata-rata harga minyak pada posisi US$ 72 per barel, subsidi BBM akan mencapai Rp 91 triliun. Dengan asumsi kurs Rp 9.300 per dolar AS, subsidi BBM bakal menyentuh kisaran Rp 172 triliun bila harga ratarata minyak mencapai US$ 100 per barel. Bila melihat perkembangan harga minyak dunia yang mulai bergolak sejak tahun lalu dalam perdagangan di pasar Asia, harga minyak jenis light sweet untuk pengiriman Desember 2007 turun ke posisi US$ 95,68 per barel dari rekor tertinggi US$ 98,62 per barel. Namun, pada waktu itu sebenarnya para dealer memprediksi harga minyak mentah bakal mencapai US$ 100 per barel dan bahkan diperkirakan akan menyentuh US$ 125 per barel mengingat ketatnya pasokan global dan kuatnya permintaan. Pada saat sekarang ini kondisi tersebut telah menjadi kenyataan. Seharusnya pemerintah sebagai pengelola seharusnya memiliki anatisipasi dan perencanaan jauh kedepan mengenai sumber daya minyak yang semakin berkuranga. Dari pendapat pengamat pernah diungkapkan ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri dan pengamat dari LIPI Hari Susanto, bahwa untuk mengambil keuntungan dari harga minyak, pemerintah harus membuat kebijakan yang terencana dalam mengurangi volume konsumsi atau meningkatkan jumlah produksi. Karena, penerimaan dan subsidi tergantung produksi miniyak dan konsumsinya. Pemerintah Indonesia seharusnya bisa memperhitungkan efisiensi dari impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Artinya, Indonesia sudah harus memiliki teknologi memproses minyak mentah menjadi minyak jadi. Tapi, Indonesia tidak punya teknologi itu karena sudah dikondisikan sejak

pemerintahan Orde Baru. Seharusnya sejak tahun 1970-an, Indonesia yang banyak memiliki sumber daya alam, khususnya minyak, tapi justru melakukan ekspor ke luar negeri. Bahkan, tragisnya, hasil ekspor tersebut diinvestasikan untuk hal yang tidak berkaitan dengan eksplorasi atau infrastruktur produksi minyak. Pada waktu itu yang sering disebut zaman “Bonanza” pemerintah Indonesia tidak tegas dalam menyerap teknologi proses perubahan minyak mentah ke minyak jadi. Pada waktu itu pemerintah lebih memilih memperpanjang kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing. Hal itu mencerminkan para pemimpin tidak memiliki kesamaan visi dalam penelolaan sumber daya minyak.. Bahakan perlu diingatkan , pemerintah harus mewaspadai keinginan kontraktor minyak untuk menaikkan cost recovery seiring kenaikan harga minyak mentah dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya cost recovery sudah naik dua kali. Padahal di sisi lain menurutu Bappenas , subsidi BBM hanya dinikmati oleh 7% masyarakat miskin, sedangkan 20% masyarakat kaya di Indonesia menikmati subsidi BBM hingga 40% dan sisanya oleh kelompok masyarakat kelas menengah, terutmam pemilik mobil pribadi. Jumlah orang sangat miskin di Indonesia mencapai empat juta rumah tangga, orang miskin delapan juta rumah tangga, dan orang yang dekat dengan garis kemiskinan sembilan juta rumah tangga. Kesalahan pelaksanaan prosedur subsidi BBM selama ini diberikan oleh Pemerintah kepada Pertamina dalam bentuk aliran uang (cash). Pola ini mengandung kelemahan bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok masyarakat yaang pantas memperoleh subsidi, tidak mendorong Pertamina untuk lebih efisien dalam menjalankan tugasnya menyediakan BBM di Tanah Air, selain tidak memperhatikan pola permintaan BBM yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat di Tanah Air. Bebgerapa studi LPEM-UI, PIE-DESDM dan USAID (2003) menunjukkan dengan jelas ejala tersebut.mengatakan bahwa

SUMBANG SARAN secara umum subsidi BBM yang dilakukan Pemerintah tidak mengena kelompok sasaran yang ingin dituju. Subsidi BBM lebih membantu kelompok kaya daripada tersampaikan kepada yang lebih berhak menerimanya, yakni kaum kurang mampu. Kita tidak dapat menghindar, bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia akan mempengaruhi APBN, apabila pemerintah tidak mampu memenuhi target produksi minyak. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang jauh di atas harga patokan APBN akan memicu penyelundupan minyak ke luar negeri. Karena dibandingkan dijual murah di dalam negeri, lebih baik dijual di luar negeri dengan keuntungan yang lebih besar. Implikasi lainnya, kenaikan harga minyak memaksa pemerintah untuk menambal tambahan defisit APBN-P 2008, karena semakin besarnya subsisidi. Konsekwensinya mau tidak mau pemerintah akan mengajukan utang baru. Banyak tokoh yang menghimbau pemerintah agar tidak lagi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Meskipun harga BBM di dalam negeri pascakenaikan 28,7 persen nanti masih jauh dari harga keekonomian. Namun hal ini akan sulit mengingat tekanan akibat terus melonjaknya harga minyak mentah mendekati US$ 150 per barel. Disisi lain pemerintah juga harus melihat beban ekonomi masyarakat yang sudah sangat berat, sehingga kenaikan pada tahun ini mungkin tidak cukup hanya satu kali.Kondisi ini tentunya p memukul rakyat miskin dan yang berpenghasilan tetap, serta perekonomian secara umum. Implikasi yang selanjutnya membayang dengan bila ada kenaikan BBM menjadi tidak rasional. Perlu dijelaskan dengan kenaikan harga 28,7 persen saja diperkirakan akan menciptakan pengangguran baru sebanyak 3 juta orang, memicu lonjakan inflasi 2,5 persen, dan menambah kemiskinan 1,5 juta-2 juta jiwa. Dikawatirkan diperkirakan, jika pemerintah tetap berencana kembali menaikkan harga BBM tahun ini, masalahnya menjadi semakin rumit, kebikana ini akan menjadi isu politik dan

berdampak pada stabilitas ekonomi terutama menjelang Pemilu 2009. Bila pemerintah siapaun yang terpilih nantinya pada Tahun 2009 dapat menyesuaikan harga BBM setelah Pemilu . Oleh karena itu, perlu ada formula yang tepat untuk mengukur kenaikan harga saat ini dengan berapa besaran subsidi yang harus ditanggung. Kenaikan harga dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan harga minyak dunia, pajak, pertumbuhan kendaraan, dan besaran subsidi. Khusus kebijakan subsidi BBM tentunya perlu formulasi pemeberian subsidi yang lebih tepat dan pantas, jadi bukan kepada harga barang. Mengingat dalam perhitungan, jika harga minyak mentah tahun ini rata-rata US$ 130 per barel, subsidi BBM akan membengkak menjadi Rp 252 triliun. Ditambah subsidi listrik, total subsidi energi akan mencapai Rp 335 triliun. Sementara itu, kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen, ditetapkan pemerintah dengan asumsi harga minyak mentah US$ 110 per barel. Dengan kenaikan sebesar itu, pemerintah menghemat sekitar Rp 35 triliun dari Rp 189,8 triliun subsidi BBM atau Rp 259 triliun subsidi energi. Dengan kata lain penghematan BBM dengan skema efektif perlu diberlakukan, karena untuk mencegah kenaikan harga BBM lebih lanjut, melalui peningkatan produksi minyak akan memakan waktu . Untuk jangaka pendek ini langkah yang mendesak dilakukan adalah memastikan Blok Cepu berproduksi tahun ini, serta mempercepat penyelesaian cost recovery. Namun dari tingkat konsumsi dalam rangka penghemat, Indonesia nampaknya akan mengalami kesulitan. Secara umum,cara kita mengkonsumsi BBM adalah lebih boros dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN maupun kawasan Asia lainnya. Harga BBM yang murah, label sebagai pengekspor minyak bumi, serta infrastruktur/peralatan yang dipakai untuk mengkonsumsi BBM yang kondisinya belum baik, sering dipandang sebagai faktor yang menyebabkan kurang efisiennya penggunaan konsumsi BBM Indonesia. Kurang efisiennya pemakaian BBM tersebut

masih terdapat pada seluruh sektor pemakai BBM dan seluruh jenis BBM. (lihat Tabel) Dengan adanya disparitas harga, antara harga impor minyak mentah dan BBM dengan harga jual BBM di dalam negeri (yang ditetapkan Pemerintah) telah cenderung makin lebar. Disparitas harga ini merupakan faktor yang menyebabkan munculnya subsidi BBM. Disparitas harga tampak paling jelas pada minyak tanah, yang dijual dengan harga termurah dibandingkan jenis BBM lainnya. Disparitas harga BBM yang terlalu besar, antara harga jual di dalam negeri dengan harga jual di negara-negara tetangga, memunculkan kerawanan dalam bentuk penyelundupan BBM (dan minyak mentah) dari dalam negeri ke luar. Disparitas harga yang besar antara berbagai jenis BBM, juga memunculkan sejumlah kasus pengoplosan BBM di berbagai tempat di beberap daerah. Dengan demikian, disparitas harga BBM tersebut perlu dikurangi. Pemakai terbesar BBM nasional adalah sektor transportasi. Bagi sektor transportasi sendiri, BBM adalah bahan bakar utama (nyaris 100 persen) yang sulit digantikan dengan bahan bakar lain. Tidak efisiennya pemakaian BBM di sektor transportasi sangat jelas diperlihatkan terutama pada transportasi darat di kota-kota besar, dimana mobilmobil tua yang boros BBM dan kemacetan (penghamburan BBM secara sia-sia) menjadi pemandangan sehari-hari. Dengan laju pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat, yang tak diimbangi dengan pertambahan infrastrukturnya, tidak efisiennya penggunaan BBM di sektor transportasi ini menjadi masalah yang makin berat yang dihadapi pemerintah kota

PENUTUP Krisis energi yang akhirnya menyeret APBN 2008 ke dalam ketidakpastian utamanya dipicu oleh kelangkaan energi itu sendiri terutama minyak bumi. Pada saat yang sama cadangan minyak bumi dunia mulai menurun, perekonomian dunia beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang cukup cepat, sebagai akibat melaju kencangnya


19

SUMBANG SARAN PERBANDINGAN HARGA BBM SEJUMLAH NEGARA (Per Maret 2008) (Harga BBM (US$/Liter) NEGARA

MEKANISME KEBIJAKAN HARGA

Premium

Solar

Minyak Tanah

KETERANGAN

MALAYSIA

DITENTUKAN

0,59

0,47

-

Juni 2008, subsidi dicabut, selanjutnya hanya subsidi premium

SINGAPURA THAILAND PHILIPINA VIETNAM TIONGKOK TIMOR LESTE INDIA

PASAR PASAR PASAR DITENTUKAN DITENTUKAN PASAR DITENTUKAN

1,49 0,87 1,16 0,87 0,75 0,87 1,13

1,09 0,77 1,09 0,86 0,74 0,86 0,79

0,87 1,12 0,86 0,38 0,87 0,23

KAMBOJA INDONESIA

PASAR DITENTUKAN

1,23 0,49

0,94 0,47

0,22

Juni 2008, naik 30%

Rencana akan menaikkan harga Dinaikan pada bulan Mei 2008 dinaikkan sebesar 28,7%

Sumber : Harian “Suara Pembaruan” 23 Mei 2008

perekonomian Tiongkok dan India. Kemungkinan menurunnya pertumbuhan pasokan minyak bumi dunia diperburuk lagi dengan makin favoritnya minyak bumi sebagai komoditas spekulasi. Semakin langka suatu barang atau komoditas, semakin menarik untuk dijadikan spekulasi oleh pelaku pasar. Tingkat spekulasi tersebut membuat pergerakan harga minyak dunia menjadi hal yang paling sukar untuk diprediksi. Pergerakan harga ini tidak sekadar mencerminkan terjadinya interaksi penawaran dan permintaan seperti yang kita pelajari dalam pengantar ilmu ekonomi, tetapi sudah bercampur dengan permasalahan politik, keamanan. (Bambang PS Brodjonegoro,2008) Dari segi efisiensi, mempertahan karga BBM dengan tingkat harga dunia sangtlah memberatkan beban anggaran negara, seperti penggunaan solar dewasa ini telah menyimpang dari tujuan semula yakni angkutan umum. Namun,

20


porsi kendaraan pribadi dalam mengkonsumsi besin dan solar makin besar. Tujuan mempertahankan subsidi dalam upaya pemerataan tidak mencapai sasaran, karena yang mengkonsusmsi kelas menengah atas rasionya lebih besar. Khusus untuk daerah perkotaan sudah saatnya moda tranportasi massal yang nyaman serta hemat energi dan pengenaan pajak kendraan bermotor yang progresif. Argumentasi yang menolak kenaikan harga BBM juga beralasan, tetapi belum memberikan alternatif kebijakan yang dapat dijalankan jika fungsi APBN mengalami deteriorasi, karena proporsi subsidi. Sebaliknya, pemakaian BBM, khususnya untuk bensin dalam kendaraan pribadi di perkotaan, khususnya di Jawa, tetap pantas untuk membayar harga ekonomi dari jenis BBM itu sendiri. Dengan perkataan lain, kenaikan harga BBM sehingga makin mendekati harga ekonominya tetap perlu dilakukan, dengan analisis

yang baik mengenai jenis BBM, besaran harga serta pentahapan penyesuaiannya. Di sisi lain, pemetaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat miskin dapat dilakukan secara terpisah (misalnya dilakukan oleh Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan) tanpa harus selalu dikaitkan dengan masalah subsidi BBM. Penguatan golongan bawah melalui subsidi seperti yang telah dijalankan sanagt penting, karena kelompok ini yang paling merasakan. Selanjutnya kebijakan perluasan kesempatan kerja selayaknya dijalankan bersamaan dengan subsidi langsung itu, karena dianggap lebih produktif Selanjutnya, pemerintah harus memiliki perencanaan dalam menghadapi dampak yang berkelanjutan terhadap masyarakat yang rentan. Untuk itu seharusnya siapapunun pemerintahnya, dalam masalah minyak diperlukan perencaan kebijakan dan program berjangka panjang dalam memecahkan permasalahan ini.

PENGAWASAN

DPR Kritisi Program Jamkesmas Program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin yang sebelumnya disebut Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) kini namanya diganti menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Goenawan Slamet, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP . foto : Olly

J

amkesmas merupakan dana bantuan sosial yang pembayarannya berasal dari kas negara melalui bank yang ditujukan ke rumah-rumah sakit, dan dilakukan dalam bentuk paket berdasarkan klaim. Program ini ditujukan untuk pelayanan kesehatan 19,1 juta rumah tangga miskin atau 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin seluruh Indonesia . Penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis tersebut mulai tahun ini juga dilakukan dengan mekanisme baru. Dalam mekanisme yang baru ini, PT Askes tidak lagi ditugasi melakukan pengelolaan keuangan program, tetapi hanya dibebani tugas mengelola kepesertaan, praverifikasi peserta dan pelayanan

program. Kegiatan verifikasi yang meliputi verifikasi pelayanan, keuangan dan administrasi akan dilakukan oleh tenaga verifikator independen yang direkrut oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan di daerah. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan 2.664 verifikator independen. Untuk satu kabupaten/ kota nantinya akan ditangani oleh tujuh tim verifikator. Satu tim verifikator terdiri tiga orang yakni verifikator medik, keuangan dan administrasi. Dalam hal kepesertaan, PT Askes ditugasi melegalkan peserta program, yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota, dengan membuat dan mendistribusikan kartu Jamkesmas.

PT Askes juga bertugas memantau kegiatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jamkesmas dan menampung pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2008, dijelaskan bahwa bagi pemerintah kabupaten/ kota yang belum menetapkan jumlah dan nama masyarakat miskin secara lengkap diberikan waktu sampai Juni 2008. Jika lewat dari tanggal tersebut maka pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Kartu Jamkesmas baru yang pencetakan blanko, entry data, penerbitan dan distribusi kartu sampai ke peserta menjadi tanggung jawab PT Askes. Dengan beban tugas tersebut, perusahaan asuransi tersebut menerima ongkos pengelolaan sebesar 2,5 persen dari total dana penyelenggaraan program Jamkesmas yang tahun 2008 ini sebesar Rp4,6 triliun. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan (Depkes) telah menganggarkan dana jaminan kesehatan masyarakat ( Jamkesmas) sebanyak Rp 540 miliar untuk belanja bulan Januari-Maret 2008 agar masyarakat miskin segera bisa dilayani. Perubahan pengelolaan keuangan program Jamkesmas semata-mata untuk memotong birokasi pada pencairan klaim pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk pencairan dana akan dilakukan tim verifikasi independen guna meminimalkan penyimpangan. Dengan cara demikian, maka penggunaan dana untuk rakyat miskin bisa transparan, terpantau, dan dilihat melalui internet sehingga jika ada kesulitan teknis di lapangan bisa segera diatasi. Dengan adanya perubahan (Askeskin menjadi Jamkesmas) maka penggunaan dana untuk rakyat miskin yang dulu tidak trasnparan kini menjadi PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

21

PENGAWASAN transparan. Namun perubahan itu pasti akan memunculkan efek.

DPR Tidak Setuju Jamkesmas Menanggapi perubahan program tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Goenawan Slamet mengatakan, pelaksanaan program Jamkesmas tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahn 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Goenawan yang juga seorang dokter spesialis menyayangkan sikap Menteri Kesehatan yang dengan semena-mena membuat perubahan yang drastis tanpa berkonsultasi dahulu dengan Komisi IX DPR. “Saya tidak tahu motifnya apa, seharusnya Menkes membicarakan dahulu dengan Komisi IX DPR,” tegas Goenawan yang ditemui di ruang kerjanya di DPR. Pada saat program Askeskin diakui memang ada hambatanhambatan, terutama dalam hal pembayaran klaim. Masalah tersebut menurut Goenawan bukan sematamata kesalahan PT. Askes, tetapi lebih kepada pihak pemerintah yang dinilai tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai program ini. “Seolaholah P T. Askes yang tidak bisa membayar kepada pihak rumah sakit,” jelasnya. Menurut Goenawan, Menkes menghambat proses pembayaran hutang kepada pihak rumah sakit karena adanya proses verifikasi ulang oleh Depkes. “Jika pemerintah ingin melakukan verifikasi ulang, harus secara keseluruhan, dan bukan hanya masalah hutang saja,” katanya. Goenawan juga menyayangkan diambil alihnya peran PT. Askes oleh Departemen Kesehatan yang selama ini dinilai sangat baik mengelola program Askeskin. Mengenai tenaga verifikator independent yang akan direkrut oleh pemerintah sebanyak 2664 orang, Goenawan mengatakan independensi tenaga verifikator tidak bisa dijamin oleh Departemen Kesehatan. Tenaga verifikator independent direkrut oleh tiap-tiap dinas kesehatan di seluruh

22


provinsi. Goenawan mengkhawatirkan proses perekrutan verifikator yang dilakukan di tiap-tiap provinsi. Menurut Goenawan proses tersebut bisa menimbulkan masalah baru berupa kolusi dan nepotisme, karena verifikator independent tersebut akan mendapatkan honor dari pemerintah “Mungkin saja orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai verifikator dibidang kesehatan bisa menjadi verifikator,” jelasnya. Menurutnya, pemerintah yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menyatakan Tahun 2009 angka kemiskinan tinggal 8 persen, tetapi pada kenyataannya

Jamkesmas yang menggantikan Askeskin. Komisi IX juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program Jamkesmas, terutama masalah sosialisasi program baru ini dan mekanisme verifikasi klaim pelayanan. Sebab banyak pihak penyedia layanan yang belum memahami tata cara pemakaian dana tersebut. Komisi IX juga menilai kebijakan Menteri Kesehatan tidak sesuai dengan buku yang disusunnya sendiri yaitu ‘Rencana Pembanguna Jangka Menengah Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009’ yang dibuat oleh seluruh kepala dinas di seluruh provinsi

“Pemerintah saja tidak bisa menjamin sesuatu hal, apalagi Depkes yang katanya bisa menjamin tenaga verifikator, itu omong kosong,” sekarang mencapai 21 persen. Pemerntah saja dinilai tidak bisa menjamin hal ini, apalagi Depkes yang menurut Menkes dapat menjamin independensi tenaga verifikator. “Pemerintah saja tidak bisa menjamin sesuatu hal, apalagi Depkes yang katanya bisa menjamin tenaga verifikator, itu omong kosong,” tegasnya. Pembiayaan tim verifikator diambil dari Askeskin yang sebesar 5 persen, dimana yang 2,5 persen untuk PT. Askes sebagai penanggungjawab pengelola kepesertaan, sedangkan yang 2,5 persen digunakan untuk membiayai verifikator. Goenawan menegaskan, Komisi IX DPR tidak setuju dengan adanya perubahan program Askeskin menjadi Jamkesmas dan telah beberapa kali mengundang Menteri Kesehatan RI untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan program Askeskin menjadi Jemkesmas. Dalam Rapat Kerja terakhir dengan Menkes, Komisi IX meminta Depkes meninjau ulang kebijakan mengenai

dan ditandatangani oleh Menkes. “Tapi dirubah seenaknya sendiri,” kata Goenawan. Oleh karena itu Komisi IX DPR membentuk Panja Askeskin karena mensinyalir ada hal-hal yang tidak transparan dari Menkes karena merubah program Askeskin menjadi Jamkesmas. Komisi IX DPR menurut Goenawan tidak setuju dengan perubahan program Askeskin menjadi Jamkesmas. Komisi IX menurut Goenawan akan terus memantau dan meminta penjelasan kepada Menkes mengenai program Jamkesmas ini. (ol)

PENGAWASAN

Subsidi BBM

Lebih Banyak Dinikmati Golongan Mampu Subsidi bahan bakar minyak diperkirakan akan mencapai Rp 190 triliun. Itu disebabkan harga minyak mentah dunia yang menjadi basis perhitungan subsidi terus naik, hingga mencapai 124 dollar AS per barrel.

A

nggaran subsidi BBM dalam APBNP 2008 ditetapkan Rp 126 triliun plus Rp 8,3 triliun dana bantalan pengaman sehingga anggaran subsidi BBM maksimal adalah Rp 135,3 triliun. Maka pemerintah harus menambah

anggaran subsidi BBM sebesar Rp 55 triliun. Target subsidi BBM sebesar Rp 126 triliun ditetapkan dengan asumsi volume BBM bersubsidi mencapai 35,5 juta kiloliter. Namun, DPR masih menoleransi pembengkakan volume konsumsi BBM hingga 39 juta kiloliter. Jika volume mencapai 39 juta kiloliter, seluruh bantalan Rp 8,3 triliun harus digunakan. Ironisnya, subsidi BBM tersebut selama ini lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas. Pemakaian minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga tidak lebih dari 30% subsidi, sedang 70% sisanya dipakai pemilik

Nizar Dahlan, anggota Komisi VII DPR. foto : Agung S.

kendaraan pribadi dan pabrikpabrik. Menurut anggota Komisi VII DPR Nizar Dahlan, sudah bukan rahasia lagi bahwa pabrik-pabrik membeli bahan-bakar di penyalur umum dengan ‘pelicin’ harga beberapa rupiah diatas harga peruntukan rumah tangga. Bahkan pabrik-pabrik juga menyuruh pekerjanya membeli bahan-bakar sehingga terkesan untuk konsumsi rumah tangga. Belum lagi penyelundupan BBM di perbatasan. Perbedaan harga yang sangat mencolok mengundang pihak tertentu menyelundupkan minyak mentah, premium dan minyak tanah ke luar negeri atau ke kapal-kapal asing yang sedang bersauh. Lebih lucu lagi, di negeri ini, keluarga-keluarga sangat bangga dan berlomba- memiliki mobil pribadi sebanyak mungkin. “ Sungguh ini sangat mengusik rasa keadilan, subsidi seharusnyalah tepat sasaran yakni terbatas pada BBM yang dikonsumsi masyarakat miskin seperti minyak tanah, bukan pada premium dan bensin untuk kendaraan pribadi atau bahan bakar mesin untuk pabrik-pabrik besar,” ungkapnya. Padahal lanjutnya, BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber-sumbernya tertentu dan terbatas. Sementara sumber energi alternative belum sebegitu progresif untuk memenuhi kebutuhan dunia akan bahan bakar.

Karut marut manajemen energi Lebih jauh Nizar Dahlan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, menegaskan bahwa menegemen energi di Indonesia mengalami banyak tantangan. Pemberitaan di media sering mengangkat mengenai masalah managemen energi di Indonesia, serta konversi minyak tanah ke gas yang karut marut. Menurut Nizar, Pemerintah telah menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi


23

PENGAWASAN VII tentang keinginan mengadakan konversi minyak tanah ke Elpiji, namun dalam implementasinya banyak sekali kendala yang terjadi di lapangan. Sehingga kita mempertanyakan apakah konversi ini akan berjalan dengan baik seperti yang dipaparkan dalam Raker itu. Nizar yang juga anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, mencontohkan masalah minyak tanah yang dikategorikan masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah. Mereka (masyarakat kelas bawah) mendapatkan minyak tanah hanya dengan seribu dua ribu perak. Sedangkan Elpiji yang harganya sekitar Rp12.000,- mereka agak kesulitan untuk membelinya. Apalagi elpiji juga sering tidak lancar pendistribusiannya. Dia mempertanyakan tentang tujuan dari konvensi ini akan mendatangkan manfaat kepada rakyat atau manfaat kepada mereka yang mengurusnya. “Jangan sampai hal ini ada kaitannya dengan bisnis,” tegasnya. Nizar mengatakan untuk pengadaan tabung gas tersebut, pengusaha dalam dan luar negeri (cina) berebut untuk mendapatkan lisensinya. “Itu merupakan bidang bisnis baru di kalangan mereka,” katanya. Selain itu, Badan Pelaksana Usaha Hulu Migas (BP Migas) yang diatur dengan UU tersendiri. Yang tidak dibawah Departemen ESDM, tetapi terkadang diposisikan dibawahnya. “Ini merupakan masalah tersendiri dari sisi birokrasi,” tegasnya. Dia menginginkan ada independensi BP Migas dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, dia mengharapkan lifting produksi minyak naik, namun kenyataannya semakin menurun. Dewan telah mengasumsikan untuk APBN 2008 produksi meningkat menjadi 1.038.000 barel perhari, ternyata realisasinya hanya 927 ribu. Oleh sebab itu, dia

24


menginginkan BP Migas mengubah kebijakan tentang peningkatan produksi minyak. Di sisi lain menurut Nizar masih ada kesulitan secara teknis, dimana sejak awal Komisi VII telah mengingatkan tentang lifting oil, dengan peningkatan melalui perusahaan Kontraktor Production Sharing (kontrator bagi hasil/KPS) yang bersifat real. “ Yang saya harapkan bukan hitungan di atas kertas, melainkan yang bersifat riil, harus sesuai dengan yang dilaporkan,” ia menjelaskan. Anggota Dewan ini juga mengkritik bahwa empati dan kebijakan BP Migas kurang keberpihakan terhadap rakyat. Dengan gagalnya target lifting berarti cost recovery nya meningkat. Cost recovery juga merupakan masalah yang mendasar, sehingga menjadi membengkak sekitar 387 Triliun. Nizar Dahlan memandang masalah recovery perlu pembenahan. Banyak hal-hal yang tidak harus dimasukan dalam cost recovery. Dia mencontohkan ada suatu perusahaan Kontraktor Production Sharing (kontrator bagi hasil/KPS) yang membeli mobil anti peluru dengan harga yang sekian milyar dimasukkan dalam cost recovery. Saya sering protes mengenai hal tersebut. Dia meminta diadakan suatu hitungan yang benar. Yang layak dimasukkan ke dalam cost recovery yang ada kaitannya dengan produksi. Komisi VII juga telah membentuk Panitia Kerja untuk melihat secara detail cost covery BP Migas. Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan dengan naiknya harga minyak dunia, tetapi justru membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu karena produksi minyak Indonesia terus menerus turun. Mengenai kinerja BP Migas dia menyayangkan dan juga terhadap kebijakan Pemerintah dinilai lamban mengantisipasi dalam

perbaikan cost recovery, leaveting oil. Belum lagi masalah-masalah mafia crude oil, banyak sekali yang harus dibenahi kebijakan yang krusial dalam pengadaan crude oil. “BP Migas harus dapat memberantas mafia crude oil,” desak Nizar. Dia juga mengharapkan masalah kebijakan minyak ini dapat memanfaatkan naiknya harga minyak dunia. Tekan ongkos produksi Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad H. Wibowo mengatakan, sebenarnya masih ada cara-cara lain untuk menekan biaya produksi BBM yang belum dilakukan pemerintah. “Ada cara-cara yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menekan ongkos produksi BBM sebelum menaikkan harganya. Pemerintah sebaiknya jangan bermental pedagang yang hanya tahu menaikkan harga untuk menaikkan keuntungan,” ujarnya. Cara tersebut di antaranya dengan menaikkan produksi minyak dalam negeri hingga menjadi 1,4 juta barrel yang dapat menggantikan minyak yang selama ini diimpor oleh pemerintah. Selain itu, menurut dia, pemerintah harus terlebih dahulu mengaudit Pertamina sehingga dapat diketahui persis letak inefisiensi produksi BBM sebelum menaikkan harga jualnya. Demikian juga dengan rekening penerimaan hasil penjualan minyak dan gas bumi (migas) yang menurut Drajad, sampai saat ini banyak yang tidak jelas keberadaannya. “Pemerintah belum boleh menaikkan harga BBM sebelum mengaudit Pertamina dan membenahi rekening penerimaan migas. Kalau rakyat tidak ada yang tahu persis berapa sebenarnya ongkos produksi BBM dan berapa hasil penerimaan migas kita, `masa` mereka harus menanggung kenaikan ongkos produksi BBM yang tidak jelas itu,” katanya. (as)

ANGGARAN

Regionalisasi PLN, Optimalisasi Listrik yang Berkeadilan Kebutuhan energi listrik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk seakan tidak mampu ditahan telah menghantui Indonesia. Ketidakmampuan PLN untuk mencari alternative sumber energi baru, melonjaknya harga minyak mentah dunia dan pola pendistribusian listrik yang masih tersentralisasi membuat Indonesia semakin berada di bawah bayang-bayang krisis listrik.

Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar. foto: sw

P

elayanan dan pendistribusian listrik hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah masalah serius, mulai dari pemadaman bergilir hingga lamanya pemasangan instalasi listrik bagi pelangan baru. Jangankan untuk memenuhi rasio elektrifikasi sesuai kebutuhan penduduk di luar pulau Jawa, untuk di Pulau Jawa saja masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Ditenggarai, kemampuan PT. PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan sangat terbatas dan struktur PT. PLN (Persero) yang

masih tersentralisasi menjadi salah satu penyebabnya. Karenanya pemerintah dan PT. PLN (Persero) berencana melakukan pembaharuan dan perombakan struktur PT. PLN dalam rangka mempercepat pertumbuhan listrik melalui pendelegasian wewenang yang kerap disebut sebagai pola desentralisasi. Pada 8 Januari 2008 pada saat rapat umum pemegang saham PLN memutuskan restrukturisasi besarbesaran di tubuh perusahaan tersebut. Rencananya, akhir tahun ini, PLN akan menjadi perusahaan holding. Sedangkan operasional

dilakukan anak perusahaan bentukan PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Bali. Dijelaskan Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Zubair, jika saat ini, struktur organisasi PT. PLN (Persero) terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan dibawahnya ada Direktur Perencanaan dan Teknologi (DIRREN), Direktur Konstruksi Strategis (DIRKOKS), Direktur Jawa-Madura-Bali (DIRJB), Direktur Luar Jawa-Madur-Bali (DIRLJB), Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (DIR SDM) dan Direktur Keuangan (DIRKEU) maka pada struktur yang baru PT. PLN akan berbentuk seperti holding company. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menilai rencana restrukrturisasi PT.PLN ini positif karena akan memacu upaya meningkatkan kompetensi antar wilayah. Ia berharap dengan struktur baru yang menuju ke arah desentralisasi ini mampu memotivasi PLN untuk membangun kompetensi. Ia menilai, hal ini merupakan kompetensi yang positif bagi tubuh PLN sendiri. “Agak keliru kalau ada mengatakan desentralisasi listrik itu dalam konteks untuk memecahbelah aset PLN. Tidak, bukan itu maksudnya. Makna dari pada struktur yang baru ini untuk


25

ANGGARAN memberikan dorongan kepada PLN listriknya sudah mencapai harga dalam rangka melakukan percepatan perekonomian, pastinya tidak perlu pertumbuhan serta lebih mendorong lagi diberlakukan subsidi. Tapi tumbuhnya rasa tanggung jawab sebaliknya daerah yang masih dalam rangka meningkatkan membutuhkan subsidi, masih kompetensi. Sehingga diharapkan memerlukan pertumbuhan listrik pola yang baru ini mampu yang besar, tentunya harus dipacu,” mendorong pertumbuhan sektor katanya. kelistrikan, “ papar Gusti. Dijelaskan Gusti, dengan Percepat Rasio Elektrifikasi diterapkannya sistem regionalisasi ini Daerah maka kinerja dari masing-masing Pada struktur PLN yang baru itu Direktur yang membawahi masingnantinya, ditingkat TOP-level, tidak masing wilayah akan terlihat, apakah dia mampu atau tidak dalam meningkatkan pelayanan dan pendistribusian listrik. Jika ternyata dianggap tidak mampu berartikan perlu diganti. Lebih lanjut Gusti menerangkan struktur PLN nantinya setelah Direktur Utama ada tiga Direktur Wilayah. Bagian barat menangani wilayah Sumatera, bagian tengah menangani wilayah JawaBali, sedangkan bagian timur menangani wilayah Indonesia bagian Timur. Untuk bagian timur, wilayahnya begitu luas, sehingga kemungkinan akan dibagi menjadi dua atau tetap satu kesatuan. M. Zubair, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai “Masing-masing Kebangkitan Bangsa (PKB). foto: ha direktur wilayah bertanggungjawab untuk tingkat pertumbuhan rasio ada Direktur Pembangkit karena elektrifikasi, termasuk didalamnya Direktur Pembangkit itu akan dalam hal pendistribusian listrik digantikan oleh tiga Direktur kepada masyarakat,” terangnya. Wilayah tersebut. Sehingga Gusti berharap dengan tanggungjawab pembangkit ada di pembagian struktur ini, nantinya direktur wilayah, yang masingtidak lagi semua daerah disubsidi masing mempunyai pembangkit karena pola regional ini akan diwilayahnya untuk didistribusikan. membuat munculnya kompetisi “Jelas arahnya lebih positif. Tidak untuk meningkatkan kompetensi akan mencabik-cabik aset PLN secara positif sehingga pada untuk dibagi-bagi menjadi wilayah gilirannya nanti akan mendorong barat, wilayah timur, tidak. Tetap pada kemandirian. merupakan satu kesatuan, karena “Sehingga nantinya akan Direktur utamanya tetap satu. kelihatan bagi daerah-daerah yang Direktur Keuangannya juga tetap surplus listrik. Bagi daerah yang

26


satu. Bahkan Direktur Perencanaan PLN juga satu,” katanya Menurut Gusti, spirit dari restrukturisasi PT.PLN ini adalah Gusti Iskandar Sukma Alamsyah di daerah yang sangat perlu didorong. Ia mencontohkan untuk wilayah Timur, seperti daerah Kalimantan, dimana rasio pertumbuhan rasio elektrifikasinya sangat rendah. “Padahal semua sumber energinya sangat besar, sumber energi primernya, Tapi pemenuhan kebutuhan listriknya sangat tertinggal jauh. Ini yang perlu kita dorong,” katanya. Ditegaskan Gusti, UUD’45 memberikan amanah bahwa negara harus memberikan keadilan bagi semua anak bangsa di negara ini. Karena itu, bagi daerah yang belum mempunyai listrik tentunya harus diberikan. “Terlebih listrik jaman sekarang merupakan salah satu kebutuhan hidup dasar manusia. Jangan hanya melihat dari sisi profit oriented saja, tugas dari Public Service Obligation (PSO) yang dilakukan Pemerintah juga harus dilaksanakan oleh PT. PLN. Misalnya di suatu daerah, kebutuhan energinya tidak besar, jangan lantas kurang diperhatikan.” katanya. Dengan adanya Direktur yang netral itu, diharapkan nantinya masing-masing bisa melewati jalur itu. Namun penanggungjawab utamanya tetap Direktur Utama. Yang namanya perencanaan Nasionalnya tetap di bawah Direktur perencanaan yang ada di Pusat. Begitu juga dengan masalah Keuangannya, tetap ada di bawah Direktur Keuangan yang ada di pusat. Menanggapi adanya demo oleh karyawan PT. PLN, dengan tegas Gusti menyayangkan sikap yang dinilainya terlalu reaktif. Namun Ia

ANGGARAN memaklumi sikap tersebut. “Mereka bersikap demikian karena mereka belum mengetahui secara persis permasalahannya, “ imbuh Gustti. Gusti berharap dengan berakhirnya masa jabatan Direktur yang sekarang, dan digantinya Direktur PT. PLN dengan yang barus maka proses restrukturisasi PT. PLN tersebut akan berjalan dengan lancar.

Efisien dan Transparan Namun anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Zubair mengingatkan upaya pembenahan di sektor ketenagalistrikan oleh pemerintah hendaknya tidak hanya berhenti pada restrukturisasi di tubuh PT. PLN. “Sebab masalah penyediaan energi listrik selalu dihadapkan pada persoalan bagaimana pemerintah mampu menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, berkualitas dan dengan harga yang wajar, efisien dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, “ tegasnya. Karenanya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur ini berpendapat, penyediaan energi listrik harus menganut asas manfaat, keadilan, berkelanjutan, menjamin kelestarian fungsi lingkungan, keamanan dan keselamatan serta menganut prinsip efisiensi. “Untuk itu dalam salah satu kegiatan pengawasan yang kita lakukan terhadap PLN, kita selalu memantau besaran losses tiap tahunnya, “ terang Zubair. Namun ironisnya, lanjut Zubair, di lain sisi Indonesia dihadapkan pada kenyataan dukungan anggaran untuk melakukan subsidi listrik yang kurang memadai. “APBN kita tidak mampu jika harus terus menerus menanggung subsidi listrik sebesar itu. Oleh sebab itu saat ini pemerintah dan DPR RI terus berupaya mencari formulasi yang tepat untuk meningkatkan pemerataan penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik yang berkeadilan, “ jelasnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu memberikan rekomendasi terhadap enam wilayah untuk segera diterapkan tarif listrik regional, setelah Tarakan dan Batam. Kebijakan ini dinilai akan mampu mengurangi beban subsidi listrik. Keenam wilayah tersebut adalah Jakarta, Bangka-Belitung, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. “Pemilihan daerah-daerah

RI pun sudah meminta pemerintah membuat mapping pemberlakukan regionalisasi tarif. Senada dengan M. Zubair, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI-P Sonny Keraf berpendapat regionalisasi tarif diharapkan mampu sedikit menyelesaikan permasalah subsidi listrik yang selalu pelik setiap tahunnnya. “Ini bentuk dari desentralisasi PLN,” tegasnya. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM J. Purwono dalam

Mahadi Sinambela Anggota Komisi VII (Fraksi Partai Golkar). foto: sw

tersebut sebagai wilayah yang menerapkan tarif regional dilakukan melalui kajian mendalam tentang kesiapan wilayah tersebut oleh Departemen ESDM. Terkait dengan penerapan tarif listrik secara regional tersebut, kami dari Komisi VII DPR

raker dengan Komisi VII menjelaskan, proses pemberlakuan tarif regional minimal butuh waktu dua tahun, karena PLN harus memiliki badan usaha sendiri yang mandiri di daerah, baik dalam membangun atau mengelola


27

ANGGARAN pembangkit. Sementara itu, Direktur Keuangan PLN Parno Isworo mengatakan, pihaknya memang berniat untuk mempercepat pemberlakukan tarif regional di beberapa wilayah. Parno mengatakan, pemberlakuan tarif regional di Batam dan Tarakan sangat profitable. Selain itu pemberlakuan tarif regional ini sejalan dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang didukung PP No 3 Tahun 2005 dan UU No 12 Tahun 2005 yang memungkinkan daerah tertentu menerapkan tarif sendiri. “Tarifnya lebih tinggi dari tarif nasional, tapi bisa menjadi berkurang dengan sumber-sumber energi primer yang dimilikinya,” tambahnya. Di Tarakan, PLN telah mendirikan anak persahaan PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan). Di wilayah ini tarif listrik mencapai Rp 750 per KwH, sementara tarif listrik nasional ratarata Rp 620 per KwH. Sementara di Batam, PLN mendirikan PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam. Tarif di Batam Rp 759 per KwH untuk kelompk bisnis tegangan menengah.

Model PTPN Senada dengan M. Zubair, anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar lainnya Mahadi Sinambela mengemukakan gagasan agar ke depan PLN dijadikan seperti PT. Perkebunan Nusantara atau PTPN yang berbentuk holding company. “Sebab PLN itu hampir sama kayak Presiden, karena dia sudah mencapai kampung-kampung, lampu-lampu semuanya pakai PLN. Karena itu saya pikir, hal yang kita pikirkan dalam fraksi Golkar, PLN yang akan datang itu mau dijadikan kayak Perkebunan atau PT.PN. Jadi ada PLN mungkin wilayah Jawa Bali, yang sudah mapan, satu GM atau satu organisasi tersendiri, PLN wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi satu. Jadi se-Indonesia

28


mungkin empat atau lima organisasi, “ terang Mahadi. Jika pola itu diterapkan, lanjut Mahadi, maka tidak ada lagi Direktur Utama PLN. Yang, Direktur Utama Jawa-Bali, lalu Direktur utama Sumatera, kemungkinan pusatnya di Palembang atau di Riau. “Dengan demikian, Nantinya akan diketemukan perusahaan daerah atau PLN regional tadi yang lebih efisien dari pada yang lain, yang lebih efisien. Karenakan dia jualnya disitu-situ juga. Artinya semakin banyak pelanggan, dimana penduduknya banyak pasti tarifnya akan lebih murah. Jadi tarifnya juga bisa regional. Di Jawa ini, pasti tarifnya lebih murah, kenapa? Karena konsumennya banyak. Kalau di luar jawa, konsumennya sedikit, maka dia haerus lebih mahal, “ terang Mahadi.

Pola Subsidi Menurut Mahadi dengan pola ini maka daerah yang harga listriknya lebih mahal yang di subsidi pemerintah. “Kalau di Jawa kan sudah relatif bisa mandiri. Jadi tidak semuanya disubsidi. Jadi nanti ketahuan, ternyata yang harus di subsidi itu di luar jawa. Sumatera juga mungkin tidak harus di subsidi, karena dia punya tambang. Kalimantan juga demikian, karena dia punya Batubara, paling yan g disubsidi inprastrukturnya. Pembangunan pembangkitnya, apakah nanti pembangunan pembangkitnya oleh PLN, Pemerintah atau oleh Swasta, “ jelas Mahadi. Menurut Mahadi, kalau ini bisa disepakati, bisa dipahami, maka akan diketahui tingkat losses, masa Irian jaya lossis banyak, kalau orangnya sedikit, yang nyuri juga sedikit. Secara logika, mungkin lossis karena tarikan kabelnya panjang. Itu saja. Beda dengan Jawa, mungkin yang curi listriknya itu beragam mulai dari perusahaan swasta sampai individu. “Dengan demikian, Sumatera akan berdiri sendiri, jawa juga berdiri

sendiri. Persoalannya mungkin orang PLN belum ikhlas. Padahal eksistensi yang mereka di khawatir tidak mendasar. Sebab ini untuk kepentingan nasional. Mana lebih penting membubarkan negara republik atau membubarkan PLN. Nanti kalau Jawa ini semakin maju dan luar jawa semakin nggak maju kan repot, bisa bubar, “ tegas Mahadi. Menurut Fraksi Partai Golkar melalui struktur yang digagas ini – dan dengan diregionalisasikannya PLN, maka daerah yang betul-betul terbelakang itulah yang masuk subsidi PLN. “Selain itu ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi karena regionalisasi itu desentralisasi. Malah yang kita pikirkan tidak lagi ada PLN pusat. Pemberian subsidinya juga akan lebih jelas. Tidak seperti sekarang semuanya disubsidi karena kita tidak tahu persis daerah mana yang harus disubsidi. “ tandas Mahadi. Mengingat begitu pentingnya sektor ketengalistrikan, Zubair meminta agar upaya pembenahan di sektor ini dilakukan secara menyeluruh. Karenanya, Zubair mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan benar-benar mencermati berbagai permasalahan yang terkait dengan masalah ketenagalistrikan secara cermat. “Jangan sampai UU Ketenagalistrikan yang baru nantinya akan mengalami nasib yang sama, baru disahkan oleh DPR, namun pada 15 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan cabangcabang produksi yang peting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, “ tambahnya. (ha/sw)

LEGISLASI

RUU Pemilihan Presiden:

SOLUSI HADAPI KRISIS KEPEMIMPINAN NASIONAL RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu RUU Paket Politik yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR dan masyarakat Indonesia. Melalui RUU ini syarat dan ketentuan seorang Calon Presiden baik dari Partai maupun mencuatnya wacana calon indepeden menjadi perdebatan hangat ditengah masyarakat Indonesia.

B

erbagai kepentingan, dukungun maupun perdebatan terhadap isi pasal dalam RUU Pilpres, seolah-olah mencerminkan konstelasi politik di DPR dan masyarakat kita. Disatu sisi masyarakat menginginkan perubahan kepemimpinan nasional namun disisi lain, bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan nasional. Generasi muda Indonesia terkesan lamban dalam merespon harapan dari masyarakat Indonesia Oleh karena itu, RUU Pilpres sangat penting dalam mengakomodasi regenerasi kepemimpinan nasional dan menjawab tuntutan jaman yang semakin berat ini. Misalnya, tingginya harga Minyak dunia hingga mencapai 135 dollar perbarel yang menyebabkan tekanan bagi APBN, dan daya beli masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan tantangan pemimpin nasional kedepan guna mencari solusi-solusi alternatif dalam mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai amanat dari UUD 1945. Kita patut berbangga dengan selesainya dua UU Paket Politik lainnya dari 4 RUU Paket Politik yang disiapkan, antaranya UU Parpol dan UU Pemilu Namun, pada perjalanannya, UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, mengalami Judicial Review di Mahkamah

Konstitusi, namun Komisi III DPR selaku kuasa Hukum DPR telah menolak permohonan uji materiil tersebut. Dengan alasan uji materi hanya untuk membatalkan norma dalam UU yang bertentangan dengan konstitusi. “Sedangkan syarat domisili dan syarat non-partai bukan norma berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam UU tersebut,”terang Ketua DPR Agung Laksono menanggapi judicial review tersebut. Agung juga mengharapkan, judicial review tidak akan menghambat agenda pemilu yang pentahapannya sudah dimulai. Pada bulan Juli yang akan datang, KPU telah menetapkan dimulainya masa kampanye sampai dengan awal april 2009 mendatang. RUU Paket Politik lainnya seperti, RUU Pilpres, RUU Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, dan DPD saat ini sedang dikebut penyelesaiannya di DPR. Bahkan DPR memprioritaskan kedua RUU ini menjadi RUU prioritas pada masa sidang IV tahun 2007-2008. Nantinya diharapkan keempat RUU Paket Politik tersebut dapat menjadi pijakan pemerintah dan masyarakat dalam menata dunia perpolitikan di Indonesia dan bersifat mengikat untuk seluruh warga Negara. Konstelasi politik terkait

Perdebatan RUU Pilpres semakin menarik kita ikuti, terutama pasalpasal tentang syarat-syarat calon Presiden maupun wacana calon independen. Pada RDPU 7 April lalu, muncul usulan menarik dari mayoritas anggota Pansus RUU Pilpres, menyangkut RUU ini, mereka mengusulkan adanya semacam debat calon presiden yang memapartkan program visi dan misi secara terukur sehingga masyarakat dapat memutuskan pilihannya secara lebih cermat dan sesuai dengan hati nurani. Fraksi Partai Golkar, PKS, PIDP dan fraksi lainnya menginginkan pasangan calon Presiden dan Wapres melakukan debat dengan penjabaran program secara detail dan terukur, bukan hanya penjabaran visi dan misi saja. Kemudian debat tersebut harus didokumentasikan sehingga dapat diminta pertanggungjawabkan setelah menjalani jabatannya. “Saya sangat menyetujui adanya debat pasangan calon presiden dan wapres dan timnya secara lengkap dengan program yang detail dan terukur tidak hanya visi dan misi saja,”tegas Agun Gunanjar dari Partai Golkar. Menurutnya, hasil debat tersebut harus didokumentasikan sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya setelah menjalankan jabatannya. Sementara, Pataniari Siahaan dari PDIP mengatakan, visi dan misi masih kurang karena itu, seyogyanya dapat diberikan gambaran mengenai Rancangan APBN-nya, ini sangat diperlukan dalam mengkomunikasikan programnya antara eksekutif dengan DPR. Dia mengatakan, perlu segera disusun visi dan misi dalam 5 tahun kedepan dan mengenai gambaran programnya.

Syarat Sarjana dan umur Mencuat Pada RDP (26/3) lalu, mencuat perlu adanya persyaratan sarjana bagi calon presiden. Misalnya, Fraksi PKS, melalui anggotanya, Almuzammil Yusuf menilai, pemberlakuan syarat sarjana untuk calon presiden sangat diperlukan guna menjawab


29

LEGISLASI

Ketua Pansus RUU Pilpres DPR RI Ferry Mursyidan Baldan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Politik UI Maswadi Rauf. foto: Hindra

kompleksitas permasalahan kenegaraan dibandingkan yang bukan sarjana. “Kita melihat adanya relasi emosional dengan pendidikan sehingga penanganan konflik orang terdidik akan berbeda dibandingkan yang tidak terdidik,” tegas anggota DPR dari PKS Almuzamil Yusuf. Beberapa Fraksi diantaranya menolak usulan tersebut, misalnya PDIP, PPP maupun sebagian anggota Fraksi Partai Golkar di Pansus RUU Pilpres. Pataniari Siahaan (F-PDIP) menegaskan, pemimpin yang utama adalah leadership dan visioner, jadi gelar tidak terlalu relevan dengan dunia kerja saat ini. Sementara, Agun Gunanjar (FPG) mengatakan, untuk jabatan presiden yang lebih signifikan adalah pengalaman dan wawasan kepemimpinan. “Tidak ada korelasi emosional didalam konteks politik,”katanya. Dia mencontohkan, konflik Pilkada akibat tidak matangnya tingkat emosional para elite, sementara rakyat bawah tidak terpengaruh hal tersebut. Pendapat senada disampaikan oleh, Lena maryana Mukti (F-PPP), dia mengakui saat ini, sistem pendidikan di Indonesia masih belum memadai, basic pendidikan kita baru mencapai tahap SMA, yang bertujuan mendorong integritas dan

30


kematangan emosi, sementara Perguruan Tinggi bersifat pendalaman dan peminatan. “mengenai perlu adanya kematangan emosi bagi capres saya sangat setuju, namun perlu disusun aturan agar dapat dimasukkan didalam RUU ini,”katanya. Kelihatannya, pasal usulan mengenai syarat sarjana maupun batasan umur nantinya akan alot mengalami perdebatan pada tingkat Pansus. Dimana nantinya DPR akan memasuki tahap-tahap krusial dalam pembahasannya. Seperti dilansir pada situs fpks-dpr.or.id, anggota Pansus RUU Pilpres Al Muzzammil Yusuf akan terus memperjuangkan usulan terkait syarat capres tersebut. misalnya soal syarat kesehatan dan usia misalnya, FPKS akan mengusulkan untuk usia calon presiden maksimal berusia 60 tahun pada tahun 2009 mendatang. Menurut Almuzammil Yusuf, hal tersebut bertujuan agar Presiden dan Wapres memiliki energy yang cukup dalam menghadapi tantangan kerja Presiden yang berat secara waktu dan tenaga.Untuk syarat pendidikan, bagi seorang calon presiden minimal seorang serjana atau lulus Perguruan Tinggi, juga bisa ditambah dengan membuat mekanisme pendalaman visi- misi dan kesiapan mengikuti

debat terbuka sehingga kemampuan intelektual calon teruji secara mendalam. Apalagi tantangan RI ke depan semakin berat . Bagaimanapun alotnya perdebatan, seluruh masyarakat Indonesia menunggu hasil dari RUU Pilpres ini, dimana hasil tersebut merupakan hasil optimal dari artikulasi seluruh pendapat mayarakat baik yang pro dan kontra terhadap usulan dan masukan yang ada terhadap RUU tersebut. Kita sebagai warga Negara mengharapkan RUU ini dapat maksimal melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa Indonesia yang maju, sejahtera menghadapi era globalisasi saat ini.

LEGISLASI

Terlalu Banyak Pemilu

Timbulkan Kebosanan P engamat Politik UI Maswadi rauf mengatakan, Saat ini wacana yang berkembang di Masyarakat adalah bagaimana Pemilu 2009 mendatang dapat memperkecil jumlah parpol peserta pemilu legislative dan Pilkada di Seluruh Indonesia “Terlalu banyak pemilu legislatif seperti pilkada, pemilu dapat menimbulkan kebosanan dampaknya sangat kecil bagi pemilu,”kata Maswadi Rauf menanggapi usulan terhadap RUU Pilpres, di Gedung DPR baru-baru ini.

Menurut Maswadi, sebaiknya Pemilihan di Indonesia digabungkan dan tidak terpisah seperti sekarang ini, Misalnya penggabungan pemilu pilkada, walikota, bupati dan Gubernur atau penggabungan pilpres dan legislatif Maswadi menilai, pemisahan legislatif dan pilpres dapat menyebabkan split voting, dimana pemilih tidak memilih calon presiden dari partai, dan sebaliknya “Pemilihan seharusnya dilaksanakan pada hari libur, misalnya hari minggu, sehingga sekolah dan mesjid dan sarana umum bisa dipakai, jadi tidak harus memakai tenda,”katanya. Menyinggung peluang calon perseorangan pada Pilpres, Dia menilai, Indonesia dapat mencontoh Korsel yang memungkinkan Calon Perseorangan maju menjadi Calon Presiden namun dengan syarat yang berat. Di Korea Selatan, calon perseorangan membutuhkan sampai 1 juta tanda tangan Hambatan calon perseorangan saat ini, katanya, terkait tingginya

tuntutan masyarakat terhadap seorang calon independen. “Apabila pilkada memungkinkan ada calon perseorangan, untuk Pilpres dapat dimungkinkan untuk calon independen,”katanya Kendala saat ini, menurutnya, adalah dukungan untuk calon perseorangan dan teknis.calon sangat ideal namun secara Pribadi, dirinya merasa kurang sreg dengan calon perseorangan. “Tetapi secara substansi tidak ada alasan untuk tidak dimasukkan calon perseorangan pada Pilpres,” terangnya Mengenai pencalonan partai untuk capres, sebaiknya persyaratan diperketat bagi partai atau kursi untuk mencalonkan presiden sebaiknya 30 persen parpol dapat mencalonkan capresnya. dengan angka 30 persen, kata Maswadi, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pilpres dapat dilaksanakan 1 tahap saja. “besarnya dukungan suara dapat memaksa untuk koalisasi. ini sangat ideal bagi masyarakat namun kendalanya dapat memberatkan parpol,”terangnya. Soal syarat capres harus sarjana, dia menilai, kualitas politik tidak mutlak dilihat dari sisi pendidikan, namun kalau untuk dosen akademisi kita akui sangat penting gelar tersebut. Menurutnya, pengalaman kepemimpinan, organisasi apabila dipaksakan tidak adil untuk politisi. Oleh karena itu, seharusnya parpol harus mampu menseleksi kader-kadernya artinya sejauhmana mereka dapat melakukan rekruitment untuk dapat didudukan didalam jabatan-jabatan di legislatif dan eksekutif. (si/nt)

Pakar Politik UI Maswadi Rauf. foto: Hindra


31

LEGISLASI

Penandatanganan naskah akhir RUU ITE oleh ketua Pansus Suparlan dan Menkominfo Muhammad Nuh disaksikan para anggota Pansus. foto: Olly

DPR Setujui RUU ITE ; Teknologi Informasi Jadi Pedang Bermata Dua Rapat Paripurna DPR, pada Masa Persidangan III, Selasa (25/3) lalu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Eletronika (RUU ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

P

ada Paripurna tersebut, Ketua Pansus ITE Suparlan (F-PDIP) dalam laporan Ketua Pansus mengatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan

32


perdagangan melalui system elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Suparlan menambahkan, pendekatan melalui system hukum konvensional tidak lagi dapat dilalukan, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh territorial suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, dengan kerugian yang ditimbulkan dapat terjadi pada siapapun, baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun. Indonesia seperti layaknya negara-

negara lain di dunia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan teknologi informasi dan kegiatan di dunia maya. Di Indonesia keberadaan regulasi yang secara khusus mencakup kegiatan dunia maya yang dapat dijadikan dasar hukum untuk semua bentuk perbuatan hukum secara komprehensif belum ada, maka diperlukan Undang-Undang yang khusus mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik. Lebih lanjut Suparlan menjelaskan, pembentukan UU tentang ITE akan menjadi landasan hukum yang kuat terkait dengan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak terbatas pada kegiatan internet, tetapi semua kegiatan yang memanfaatkan perangkat komputer dan instrumen elektronik lainnya yang memiliki akibat nyata. Sementara itu, juru bicara F-PG Josef A. Nae Soi dalam pendapat akhir

LEGISLASI Fraksinya menyatakan, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan manusia. Karena itu F-PG bertekad untuk mencegah kejahatan it uterus berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Fraksi ini juga berharap kehadiran peraturan perundang-undangan ini dapat memperbaiki citra Indonesia di

pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Chudlary Syafi’I Hadzami, juru bicara F-PPP menyatakan, teknologi informasi selain memberikan manfaat, secara bersamaan juga memunculkan ekses negative yang merugikan manusia. Terobosan membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur masalah ini menjadi langkah yang signifikan. Juru bicara F-PAN Sujud Siradjuddin menyatakan, F-PAN

carding dan pembobolan kartu kredit melalui internet tumbuh subur di Indonesia sampai sekarang. Untuk itu F-KB berharap dengan adanya UU ITE ini mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari stigma dunia internasional atas kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu juga mampu menjawab serta menjadi solusi atas masalah ITE yang selama ini menjadi persoalan di tengah masyarakat. Juru bicara F-PKS Hilman Rosyad Syihab dalam pendapat akhirnya menyatakan, dalam mengembangkan

Ketua Pansus ITE DPR RI Suparlan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika M. Nuh di Gedung Nusantara I DPR RI. foto: Olly

forum internasional serta menjaga kepentingan masyarakat Indonesia.

Munculkan beragam persoalan Sedangkan juru bicara F-PDIP Hasib Wahab Chasbullah menyatakan, perkembangan teknologi informasi selain telah meningkatkan intensitas hubungan antarnegara dan bangsa ternyata juga memunculkan beragam persoalan yang menuntut kepedulian, perhatian, dan penanganan bersama seluruh Negara di dunia. Karena itu, sebagai negara yang sudah terlibat penggunaan teknologi informasi dan memanfaatkan transaksi secara elektronik dalam hampir semua bidang kegiatan, mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga

sangat berharap pembahasan RUU ITE menjadi UU mampu menciptakan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang menggunakan transaksi elektronik dalam kehidupannya. Artinya, proses pertukaran informasi yang menggunakan transaksi elektronik dalam segala bidang merupakan bagian dari bukti-bukti hukum, yang apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi hukum. F-KB dengan juru bicaranya Abdullah Azwar Anas menyatakan, Fraksinya sangat memahami bahwa penguasaan teknologi informasi dan transaksi elektronik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Karena itu sangat perlu diperhatikan , mengingat kejahatan teknologi informasi melalui internet,

teknologi informasi sangat diperlukan infrastruktur hukum yang mengaturnya, yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan aman terkendali dan dapat mencegah penyalahgunaan dari orang atau lembaga yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, diperlukan sebuah kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman, keadilan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. F-PKS juga berharap melalui Undang-undang ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan teknologi dan informasi tersebut.

Jadi alat bukti Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicaranya Atte Sugandi dalam kata khir persetujuannya menyatakan, permasalahan hukum saat ini sebelum


33

LEGISLASI UU ITE lahir, bilamana menyangkut terhadap tindak pidana yang ada kaitannya dengan masalah cyber atau deviasi transaksi elektronik yang disalahgunakan oleh perseorangan atau badan hukum, terhindar dari tindakan hukum akibat belum adanya UU tentang cyber ini. Setelah Indonesia memiliki UU ITE, maka dokumen elektronik maupun salinannya bisa jadi alat bukti di pengadilan. UU ITE ini akan diakui diseluruh dunia karena yurisdiksinya tak terhalang batas Negara. Ali Mochtar Ngabalin, juru bicara FBPD menyatakan, RUU ini merupakan RUU yang sangat strategis nilainya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai, makna dan urgensinya tidak hanya terletak pada penggunaannya dalam dunia transaksi. Nilai dan makna RUU terletak pada spectrum intrisiknya, yaitu merangsang terciptanya tanggungjawab pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Melalui RUU ini, kita tidak hanya memantapkan tatanan hukum pembuktian, melainkan yang lebih penting adalah RUU ini menjadi bagian terpenting bagi bangsa dan Negara. Ade Daud Nasution, juru bicara FPBR menyatakan, kemajuan teknologi informasi tidak lagi bersifat positif, tetapi perkembangan ini juga telah diselewengkan untuk melahirkan ruang kejahatan. Untuk itu F-PBR memberikan apresiasi atas aksistensi RUU ITE ini sebagai instrument hukum positif nasional dalam rangka megisi dan melengkapi regulasi yang secara komprehensif belum dapat mengatur dan mencakup kasus hukum yang ditimbulkan oleh interaksi virtual di cyber space, sebagaimana termaktub dalam RUU ITE, sehingga sangat mendesak dan begitu penting lahirnya regulasi di sektor teknologi informasi. Juru bicara terakhir dari F-PDS Constant M. Ponggawa berpandangan bahwa peningkatan aplikasi teknologi informasi dan perkembangannya yang begitu pesat dan luar biasa memang menghadirkan fenomena yang berwajah dua. Karena itu kebutuhan regulasi menjadi sebuah keniscayaan. F-PDS juga berpandangan bahwa RUU ITE kali ini,

34


telah menunjukan kemajuan dalam upaya penetapan regulasi dunia cyberspace dan transaksi eletronik. Sementara itu Menkominfo Muhammad Nuh yang mewakili pemerintah dalam pandangannya menyatakan, teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, sekaligus sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui system hukum konvensional. Kehadiran Undang-Undang ITE yang sudah ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat, selain akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna, juga akan mencegah dampak negative pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Permintaan Publik Dalam beberapa kali sosialisasi RUU ITE di beberapa kota besar di Indonesia, mencuat permintaan publik agar RUU ITE segera disahkan. Beberapa alasan yang dikemukakan publik bahwa UU ITE akan memberikan manfaat, sebagai berikut: menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adapun terobosan-terobosan penting yang dimiliki RUU ITE adalah : Tanda Tangan Elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvesional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP, Undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia; penyelesaian sengketa juga dapat diselesaiakan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif

atau arbitrase. Dengan disahkannya UU ITE, Indonesia sudah sejajar dengan negaranegara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif (existing law) nasionalnya. Penyusunan RUU ITE ini, didasarkan pada fakta bahwa teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa terjadi demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi infomasi dan komunikasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global dan sekaligus perbuatan melawan hukum dan kejahatan. Ironinya dalam keadaan transaksi dan kegiatan virtual telah meningkat demikian tinggi dan cepat, justru kita belum memiliki regulasi yang mengatur tentang Cyber Law. (ol)

LEGISLASI

RUU Timbal Balik :

Sebagai Landasan Hukum Dalam Masalah Pidana Seluas Mungkin Baru-baru ini, tepatnya tanggal 3 April 2008, Rapat Paripurna DPR RI mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

P

engesahan RUU ini menambah daftar panjang RUU yang telah disahkan DPR RI terutama dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antar negara, khususnya dalam masalah hukum pidana. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, merupakan RUU yang akan mengesahkan suatu perjanjian kerjasama tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan beberapa negara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 di Kuala Lumpur Malaysia. Negara-negara tersebut adalah, Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Vietnam. Menurut Ketua Pansus RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, H. Imam Anshori Saleh (FKB), awalnya perjanjian ini diadakan tidak terlepas dari adanya perkembangan tindak pidana yang semakin canggih, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas

dan memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat dan canggih. Sehingga dengan kemajuan tersebut, sangat berpeluang terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat transnasional. Oleh karenanya, untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional diperlukan suatu perangkat hukum dan memperluas kerjasama dengan berbagai negara dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dengan mengadakan perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan karena untuk penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana yang tidak cukup hanya mengekstradisi pelaku kejahatan, tetapi juga sangat diperlukan bantuan keterangan, data dan saksi bagi pemeriksaan pelaku kejahatan. Dalam rangka melakukan pendalaman materi perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan RUU, Pansus telah melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum, baik dengan pakar hukum pidana Rudi Satrio, Bareskrim, maupun dengan Badan Intelijen Negara. Selain itu, Pansus juga melakukan rapat kerja dengan Menteri

Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung. Imam menambahkan, meskipun RUU dimaksud hanya bersifat pengesahan, namun membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pembahasan. Untuk itu, dipandang perlu untuk membentuk Tim Perumus yang akan meneliti dan mencermati serta lebih mensinkronkan, terutama berkaitan dengan materi dan isi perjanjian dengan rumusan dan ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU. Sesuai dengan sifat dari RUU yang akan mengesahkan suatu perjanjian, dalam hal ini kata Imam, Pansus tidak mengubah materi dan isi perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan RUU. Namun, beberapa perubahan dan penyempurnaan rumusan secara redaksional terutama dalam penjelasan umum menyangkut ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan perjanjian, perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan isi perjanjian tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian mengingat RUU tersebut akan mengesahkan suatu perjanjian yang menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin, meliputi penyidikan, penuntutan dan proses peradilan pidana. Dengan adanya ruang lingkup perjanjian yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya para pihak tidak boleh melakukan penyimpangan dari ruang lingkup bantuan dimaksud. Berdasarkan kesepakatan fraksifraksi, tanggal 26 Maret 2008, dilakukan pengambilan keputusan Tingkat I, dan Pansus telah menyetujui draft RUU PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

35

LEGISLASI tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Dalam Pandangan Akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi, Junisab Akbar mengatakan, perjanjian tersebut dapat memberikan bantuan timbal balik seluas mungkin. Adapun ruang lingkupnya adalah pengambilan bukti, pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana, penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses pengadilan, tindakan penggeledahan dan penyitaan dan tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat. Selain itu ruang lingkup lainnya adalah penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti, melakukan identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka dan pemberian bantuan lainnya yang disepakati yang sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum dan perundangan Pihak diminta. Menurut F-PBR, banyak manfaat dari perjanjian tersebut terutama untuk meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional. Untuk itu, fraksinya berpendapat agar berjalan lebih baik kita perlu memiliki payung hukum yang lebih kuat, dan kerjasama tersebut perlu segera disahkan menjadi Undangundang. Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar, H. Deding Ishak mengatakan yang terpenting adalah UU ini kelak tidak bertentangan dengan asas hukum pidana maupun Undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia serta tetap mengedepankan Hak Azasi Manusia serta nilai-nilai yang termaktub di dalam Pancasila dan

36


UUD 1945. F-PG juga berharap, dengan disahkannya UU ini akan memperkuat pemerintah Indonesia dalam melakukan hukum dan keadilan serta perlindungan Hak Azasi Manusia. Juru Bicara F-PDIP, M. Nurdin mengatakan, pemberantasan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat hukum di Indonesia saja, tetapi diperlukan kerjasama antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Untuk itu, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah, perlunya sinkronisasi terhadap perundangundangan lainnya yang bersifat formil, karena tidaklah mustahil akan terdapat kekurangan-kekurangan pada waktu diimplementasikan, sehingga diperlukan dikresi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. RUU ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia serta kedaulatan hukum negara Republik Indonesia. Sementara jubir F-PPP Mahsusoh Ujiati mengatakan, kerjasama di bidang hukum baik yang berlingkup antar dua negara, regional maupun internasional merupakan sebuah keniscayaan untuk mengatasi makin kompleks, terorganisir dan meluasnya tindak pidana yang melewati batas-batas yuridiksi suatu negara. Menurut Mahsusoh, fraksinya sangat memahami RUU ini memiliki arti yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam rangka penegakan hukum, dan bukan semata-mata didasarkan karena adanya tekanan dunia internasional. Selain itu, RUU ini juga menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah untuk meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Sementara Shidki Wahab, jubir FPD menekankan perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini. Sehingga diharapkan, dengan

adanya UU ini pelaksanaan penegakan supremasi hukum dengan prinsip kesetaraan dalam hukum akan dapat terwujud. F-PD juga berharap jika RUU ini telah disahkan, segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat hukum di Indonesia, sehingga tidak akan terjadi multi tafsir, kebuntuan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. “Paling tidak, dengan adanya UU ini akan dapat meminimalisir tindakan pelanggaran hukum,” kata Shidki. F-PAN melalui juru bicaranya Sahrin Hamid menegaskan agar dengan pengesahan perjanjian ini memberikan kemudahan dalam mencari maupun mengeksekusi asset koruptor yang lari ke luar negeri. Upaya pengejaran asset ke luar negeri harus betul-betul dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, prinsip timbal balik dalam masalah pidana harus tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, konvensi dan kebiasaan internasional. Dengan prinsip-prinsip ini, maka upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat transnasional dapat berjalan secara efektif, tanpa harus mengganggu kedaulatan suatu negara. F-PAN juga mengharapkan kepada pemerintah, untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan UndangUndang pengesahan Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dengan mengikutsertakan instansi-instansi terkait, seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, dan POLRI sehingga UU dapat segera berlaku secara efektif dan efisien. Jubir F-KB, H.M. Khaidir M. Wafa menyampaikan bahwa kita tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain dalam menyelesaikan persoalan nasional, khususnya penyelesaian masalah pidana. Stereotipe bahwa Indonesia sebagai negara yang belum mampu secara maksimal menyelesaikan masalah hukum tindak pidana korupsi di dunia

LEGISLASI internasional harus segera dijawab. Salah satunya adalah dengan menjadikan RUU tentang Timbal Balik ini menjadi UU. Menurut F-PKS melalui juru bicaranya Almuzammil Yusuf, bantuan hukum timbal balik ini merupakan nafas dari upaya pengembalian aset-aset yang telah dicuri dan dilarikan oleh para pelaku pidana. Sehingga bantuan hukum timbal balik ini menjadi suatu instrumen hukum yang sangat penting dan berguna dikarenakan banyaknya aset curian

yang dilarikan ke luar negeri yang seringkali mempunyai sistem hukum dan politik yang sangat berbeda dengan Indonesia. Perjanjian ini juga menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan dan penuntutan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

termasuk pemulihan dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana terutama korupsi. Sementara H. Nursyamsi Nurlan (jubir F-BPD), dan Jansen Hutasoit (jubir FPDS) mengatakan, perlunya kerjasama antar negara yang lebih efektif baik bilateral, regional dan multilateral dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan dan penanganan proses peradilan pidana, terutama negara-negara yang sering dijadikan tempat pelarian. (tt)

Permadi (F-PDIP) :

Manfaat Yang Didapat Sekedar Normatif

R

UU Tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)

memang telah disahkan April lalu. Sejumlah pertanyaan muncul dalam benak kita, manfaat apa yang dapat dirasakan bangsa Indonesia dengan telah disahkannya perjanjian tersebut. Menurut anggota Pansus RUU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Permadi (F-PDIP), dengan telah disahkannya RUU tersebut, paling-paling kita hanya mendapatkan manfaat yang normatif yang ada dalam dokumen itu. Permadi mengatakan, sulit rasanya kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perjanjian tersebut. Hal itu disebabkan

pertama, kelemahan kepemimpinan nasional Indonesia sehingga kita dilecehkan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, negara lain belum tentu mau mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Ke dua, sikap Singapura, yang tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi, menjadikan Singapura dengan seenaknya tidak akan melaksanakan UU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini. “Selama sikap kita seperti itu, selama kepemimpinan nasional tidak kuat, kita tidak akan mendapat manfaat apa-apa dari perjanjian yang sudah kita tandatangani ,” tegas Permadi. Dalam Defend Cooperation Agreement (DCA) atau Perjanjian Pertahanan antara pemerintah Indonesia dengan Singapura, Permadi menilai dibandingkan dengan manfaatnya perjanjian itu hanya akan merugikan Indonesia saja. Bagaimana tidak, kata Permadi, seolah-olah seratus persen kita menyerahkan wilayah Indonesia untuk diobok-obok sama Singapura untuk dibom, diroket, dirudal, karena

Permadi (F-PDIP). foto: Olly


37

LEGISLASI wilayah kita dipakai untuk latihan militer mereka. Sementara, kompensasi yang didapatkan dari perjanjian tersebut sangat kecil sekali, hanya berupa perbaikan beberapa fasilitas termasuk lapangan terbang. Perjanjian tersebut tidak mengatur secara jelas konsekuensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan paska latihan, sementara kerusakan wilayah kita akan sangat besar, lebih-lebih wilayah itu berpenduduk ada nelayan, petani dan lain sebagainya. Dalam Kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda pada bulan Juni tahun lalu, Komisi I menolak dengan tegas perjanjian DCA tersebut. Komisi I berpendapat DCA Indonesia – Singapura merugikan kepentingan nasional dan sebaiknya perjanjian itu dibatalkan saja. Posisi pemerintah Singapura yang menolak pembicaraan tentang aturan pelaksanaan (Implementing Arrangement/IA), berarti hanya akan meneruskan DCA yang sangat merugikan Indonesia. Permadi menambahkan, meskipun sepuluh negara telah menandatangani perjanjian tersebut, banyak negara yang tidak patuh terhadap penandatanganan itu. Sebagai contoh Singapura, apakah dengan otomatis akan menyerahkan bandit-bandit Indonesia dan jutaan dolar yang sudah dibawa lari ke Singapura. “Itu tidak akan mungkin,” kata Permadi. Karena Singapura juga punya hukum nasional yang harus dihormati, dan dibalik hukum nasional itulah Singapura tidak akan melaksanakan timbal balik ini, sebab dianggap bertentangan dengan hukum nasional. Jika ada negara yang betul-betul mematuhi perjanjian tersebut, tidak mungkin penjahat-penjahat Indonesia lari ke negara-negara tersebut. Karena bagi penjahat Indonesia, negara yang dirasa paling aman dijadikan sebagai tempat pelarian adalah Singapura.

38


Sementara dalam hal sanksi, perjanjian ini tidak mengatur secara tegas bagi negara yang melanggar perjanjian itu. Sanksi dalam perjanjian bantuan timbal balik hanya mengatur sanksi moral, dimana negara yang melanggar perjanjian tersebut dikucilkan dari negara lain. Sanksi moral ini tentunya tidak akan menjadikan efek jera bagi negara yang melanggarnya, karena itu banyak negara yang tidak patuh pada perjanjian tersebut. “Dalam kenyataannya siapa yang mau mengucilkan Singapura, dia itu negara besar dan banyak negara selalu berhubungan dengan Singapura,” ujar politisi F-PDIP ini. Lebih jauh Permadi menjelaskan, sebenarnya kalau perjanjian itu benarbenar dipatuhi sepuluh negara yang menandatangani perjanjian itu, banyak sekali manfaat yang didapat. Karena Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini memuat beberapa hal, diantaranya ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan perjanjian ini meliputi, pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang, pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana, penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan, tindakan penggeledahan dan penyitaan, tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat. Selain itu, ruang lingkup lainnya adalah penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan dan barang bukti, identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas, perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka dan pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan

tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundangundangan pihak diminta. Perjanjian itu juga memuat bahwa setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi, seharusnya UU ini dapat memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan menjadi suatu instrument hukum yang sangat penting dan berguna dalam upaya pengembalian aset-aset yang telah dicuri dan dilarikan ke luar negeri. Apalagi kejahatan transnasional semakin lama semakin meningkat dengan banyaknya kejahatan teroris yang terjadi di berbagai negara. Namun sekali lagi Permadi menegaskan, dalam kenyataannya perjanjian itu hanyalah untuk tata krama internasional, dimana dalam pelaksanaannya hanya normatif dalam dokumen saja, tapi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan masih maraknya illegal logging, illegal fishing, maupun pencurian pasir yang banyak dilakukan oleh negara tetangga kita. Untuk itu Permadi berharap, dengan telah disahkannya RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini hendaknya harus disertai sikap tegas dari pemerintah, kalau pemerintah tidak tegas seperti sekarang, kita akan tetap dipermainkan oleh negara-negara seperti Singapura dan Malaysia dan kita tidak akan mendapat manfaat apapun dari pelaksanaan UU ini. Oleh karena itu dia juga berharap, pemerintah setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang akan datang, benar-benar mempunyai keberanian untuk berbuat tegas terhadap negara-negara yang dengan seenaknya merendahkan martabat bangsa dan negara. (tt)

LEGISLASI

RUU Wilayah Negara : Untuk Pagari NKRI Dari Rongrongan Negara Lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pansus RUU tentang wilayah negara rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. foto: I One

N

egara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik memiliki wilayah dengan kekayaan yang terkandung didalamnya perlu dijaga, dikelola dan dikembangkan. Pengelolaan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan serta ditujukan dan dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam perspektif geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 jumlah pulau dan memiliki bibir pantai terpanjang yakni 95.180 km. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dalam kaitannya dengan hal itu, usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Wilayah Negara berdasarkan kerangka pikir yang sama

bahwa, kedaulatan negara Republik Indonesia atas seluruh wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara mutlak harus memiliki landasan hukum yang kuat. RUU tentang Wilayah Negara ini mutlak diperlukan karena RUU ini akan mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Hal penting lainnya mengapa Indonesia perlu segera memiliki UU ini adalah karena Indonesia sudah 60 tahun lebih merdeka, tetapi belum memiliki UU yang mengatur tentang Wilayah Negara. Padahal jarang ada negara dibelahan bumi ini yang sudah merdeka puluhan tahun tetapi belum memiliki aturan hukum yang mengatur batas wilayah negaranya, kecuali Indonesia. Namun akhirnya RUU tersebut menjadi usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dan pada 27 Februari 2007 telah

disetujui fraksi-fraksi di DPR untuk menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR RI. Selama ini, salah satu persoalan besar negara kita adalah tidak dimilikinya aturan hukum yang mengatur dan menetapkan batas wilayah NKRI. Sehingga tak heran bila banyak persoalan batas wilayah dengan negara tetangga kita selama ini. Dan tak heran juga bila banyak pernyataan publik yang mengatakan kedaulatan NKRI dalam ancaman. Insiden Ambalat sebagai salah satu bukti bahwa negeri ini lemah, cenderung mengabaikan soal batas wilayah negara. Sehingga persoalan Ambalat tidak jelas pola penyelesaiannya dan terjadi lantaran tidak adanya hukum yang secara eksplisit mengatur tentang batas wilayah NKRI. Kendati Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan batas negara, tetapi pengaturannya masih bersifat sektoral. Misalnya, adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pada pasal 6 hanya mengamanatkan agar segera ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur garis pangkal Indonesia yang dicantumkan dalam peta dengan skala PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

39

LEGISLASI memadai. Namun PP yang dimaksud hingga saat ini belum ada. Kondisi ini jelas membahayakan kedaulatan Indonesia yang memiliki 17.580 pulau, dengan kata lain akan terjadi lagi kasus lepasnya Sipadan Ligitan. Padahal, berdasarkan catatan dari 17.580 pulau tersebut baru 6.000 pulau yang diberi nama, selebihnya pulau tak bernama. Akibatnya banyak konflik di daerahdaerah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain, seperti dengan negara Singapura yang sengaja mengulur-ulur waktu karena tampaknya negara tersebut menunggu tenggelamnya Pulau Nipah yang merupakan pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan wilayah laut ke dua negara. Minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan sebagai beranda negara membuat ratusan warga memilih pindah kewarga-negaraan menjadi Warga Negara Malaysia. Salah satunya di Kecamatan Entikong, Provinsi Kalimantan Barat, dalam dua dekade terakhir sedikitnya 139 warga desa Suruh Tembawang yang kini menjadi warga negara Malaysia. Dari kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi negara kita, apalagi batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Laut berbatasan langsung dengan 10 negara, diantaranya Singapura, Malaysia, Filipina, maupun Thailand. Lima Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu juga berbatasan langsung dengan Sarawak. Hal ini tentunya memerlukan sebuah payung hukum yang kuat yang dapat memagari NKRI dari segala rongrongan.

Tuntutan Konstitusional Wakil Ketua Pansus RUU tentang Wilayah Negara Hajriyanto Y.Thohari (FPG) mengatakan, ada dua hal mengapa RUU sangat urgen untuk segera disahkan. Pertama, urgensi konstitusional karena dalam UUD mengamanatkan untuk segera membuat UU ini yang mengatakan bahwa Negara RI memiliki suatu wilayah yang batas-batasnya akan diatur oleh UU. “Dalam hal ini ada tuntutan konstitusional,” kata Hajriyanto. Ke dua, secara tuntutan obyektif,

40


ternyata negara kita masih menghadapi banyak problem terutama wilayah perbatasan dari wilayah negara kita, baik problem dengan negara lain yaitu adanya potensi sengketa dengan negara-negara lain menyangkut wilayah perbatasan. Seperti yang baru saja terjadi adalah lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia dan sekarang dihadapkan pada kasus Ambalat yang terus menyita waktu dan perhatian dari pemerintah. Menyangkut pembangunan wilayah perbatasan itu sendiri, jangan sampai terjadi kesenjangan yang terlalu lebar terutama di bidang ekonomi. Kesenjangan kesejahteraan yang terlalu besar dengan negara tetangga akan menjadi sebuah tekanan yang sangat dalam bagi warga negara yang berada di wilayah perbatasan. Menurut Hajriyanto, sangat sulit untuk menjaga wilayah perbatasan kalau wilayah negara tetangga kita warga negaranya sedemikian tinggi tingkat kesejahteraannya. Sementara warga negara kita sedemikian rendahnya. Hal itu tentunya akan mengundang problem yang sangat banyak dan implikasinya juga sangat luas. Seperti terjadinya isu askarwathania yaitu adanya warga negara Indonesia yang menjadi laskar wathania Malaysia baik yang masih tercatat sebagai warga negara Indonesia maupun yang sudah pindah kewarganegaraan hanya karena persoalan lapangan kerja. Disinilah letak pentingnya RUU ini, karena pentingnya maka sekitar tiga tahun yang lalu DPR memprioritaskan dalam program legislasi untuk membentuk RUU ini. Mulai tiga tahun yang lalu (2005) mulai dilakukan pengkajian, pembahasan dan mengundang para pakar untuk menyusun draft akademik dari RUU dimaksud. Pada akhir tahun 2007, DPR mengirimkan kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan dalam rangka pembentukan UU ini. Sejauh ini, pembahasan RUU Wilayah Negara sampai pada tahap menunggu respons dari pemerintah. Kalau secara verbal pemerintah sudah menyatakan menyetujui untuk melakukan pembahasan terhadap UU ini. Pansus juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi pemerintah meminta waktu untuk mempelajari lebih mendalam terutama

menyusun DIM-DIM. Dalam hal ini, sudah tiga kali pemerintah menunda atau mengundurkan jadwal penyerahan DIM yang telah disepakati. Hajriyanto berharap, mudah-mudahan penundaan sebanyak tiga kali dari pemerintah ini karena benar pemerintah melihat bahwa aspek dan dimensi dari UU ini begitu luas maka diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan DIM itu. Di sini, Pemerintah perlu waktu untuk menyusun DIM secara lengkap dan komprehensif, sehingga terjadi penundaan tiga kali. “Mudah-mudahan betul secara obyektif luas dan dimensinya banyak, bukan karena pemerintah tidak kerja dengan sungguh-sungguh untuk menyusun DIM ini,” katanya. Dalam hal ini Hajriyanto melihat Pemerintah bekerja tidak efektif dan efisien, karena dia melihat Pemerintah itu aparatnya begitu banyak. Dan Presiden juga telah menugaskan empat orang menteri untuk mewakili Presiden dalam rangka membahas UU ini yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. “Saya tidak bisa mengerti bagaimana empat orang menteri yang memiliki eselon I dan staf ahli yang begitu banyak, dan beragam bisa menghadapi kendala hanya untuk menyusun DIM,” tambahnya. Disinilah menurut Hajriyanto salah satu kelemahan dari birokrasi kita yang sangat lambat dan bekerja tidak efisien dan efektif. Walaupun pemerintah meyakini bahwa UU ini sangat penting untuk segera dilakukan pembahasan. Dalam menyusun DIM itu memang diperlukan sebuah forum interdep, namun ini bukan sesuatu yang baru, karena UU yang lain pun juga memakai interdep dan tidak memerlukan waktu yang begitu lama. “Namun mengapa RUU Wilayah Negara ini begitu lama,” keluhnya. Untuk itu, DPR menunggu dengan sungguh-sungguh agar pemerintah segera memberikan tanggapan yang positif dalam pengertian tanggapan yang konkrit dengan segera menyelesaikan DIM RUU dimaksud.

Tidak Secara Eksplisit Disebutkan Hajriyanto menjelaskan, dalam UUD sebelum dilakukan amandemen memang tidak secara eksplisit disebutkan tentang

LEGISLASI batas wilayah negara bahkan tentang dan Perikanan tentang beberapa batas wilayah negara itu tidak ada. wilayah dalam kaitannya dengan illegal Ketentuan dalam UUD mengenai fishing, dan industri kelautan. batas wilayah negara baru muncul setelah Selain itu, peraturan yang dikeluarkan dilakukan amandemen yang berakhir pada oleh masing-masing departemen selain tahun 2002 yang lalu. Di situ disebutkan Departemen Kelautan dan Perikanan secara eksplisit dalam konstitusi tentang seperti misalnya Menteri Dalam Negeri, wilayah negara, dimana batas-batasnya Menteri Pertahanan. Bahkan di nanti akan diatur dalam UU. Departemen Pertahanan dan Keamanan “Jadi memang dulu kita ada Direktorat tentang wilayah perbatasan, mengambangkan soal batas wilayah ini, dan demikian juga di Departemen Dalam saya tidak tahu pasti argumen-argumen atau Negeri. Tentu kalau Departemen Dalam alasan-alasan apa sehingga dulu soal Negeri lebih menyangkut pada persoalan perbatasan ini tidak ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi maupun dalam UU,” tuturnya. Peristiwa lepasnya Sipadan dan Ligitan, menurutnya hal itu menjadi trigger atau pendorong bagi lahirnya kesadaran kita semua bahwa UU semacam ini penting. Oleh karena itu ketika kita menghadapi sengketa dengan negara lain, biasanya pertamatama akan dilihat aspek legal yaitu UUD atau konstitusi atau dalam bentuk UU yang lebih kuat. Ketika mengalami sengketa dengan pihak Malaysia, mengenai Sipadan Ligitan, saat itu disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional di Wakil Ketua Pansus RUU Wilayah Negara Hajriyanto Denhag. Ternyata di situ, yang Y. Tohari (F-PG). foto: I One pertama-tama dilihat adalah aspek legal.Tapi kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia tidak memiliki argumen legal. Karena tidak politik dalam negeri, kalau Departemen ada dokumen legal yang menunjukkan Pertahanan menyangkut aspek pertahanan. Sipadan Ligitan itu punya siapa, maka “Itu-itu saja yang dijadikan sebagai akhirnya Mahkamah Internasional landasan hukum atau payung dari apa yang menggunakan ketentuan tentang aspek de dilakukan negara kita dalam rangka facto atau aspek kehadiran dari negara itu menjaga keutuhan wilayah negara, dan ini secara konkrit. juga seringkali membingungkan daerahDalam kasus tersebut, secara de facto daerah perbatasan kita,” katanya. Malaysia lebih kuat hadir di Sipadan Ligitan Seperti misalnya, ada peraturan daripada Indoensia, maka akhirnya jatuhlah pemerintah yang menyatakan bahwa tidak ke tangan Malaysia. Pengalaman pahit diperbolehkan menyewakan sebuah pulau inilah yang menjadi pendorong bagi kita atau sebuah kawasan, padahal selama ini untuk segera memiliki aspek legal dalam hal ada beberapa orang yang wilayah negara. membudidayakan misalnya sayur-sayuran Selama ini, kata Hajriyanto, karena dengan modal orang-orang dari negara belum memiliki UU, yang dipakai adalah tetangga kita, dan hasilnya kemudian dikirim Peraturan-peraturan Pemerin-tah. Bahkan ke negara tetangga tersebut. seringkali hanya Peraturan Menteri dari Secara ekonomi hal ini sangat menteri yang bersangkutan. Seperti menguntungkan mereka yang mempunyai misalnya, ada Peraturan Menteri Kelautan lahan di wilayah perbatasan, tetapi tidak

memiliki modal. “Apakah itu tidak dalam kategori menyewakan,” ujarnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara kita yang berada di wilayah perbatasan. Dari contoh tersebut, masyarakat di wilayah perbatasan betul-betul menginginkan adanya sebuah kepastian aturan untuk melangkah. Dalam hal ini kita meyakini komitmen mereka kepada NKRI, karena itu maka aturan sebagai Rule of the game (aturan main) memang perlu segera diselesaikan.

Empat Hal Krusial Menyangkut RUU tentang Wilayah Negara yang sekarang sedang menunggu DIM dari Pemerintah,ada empat hal krusial berkenaan dengan RUU tersebut. Pertama, masalah titik-titik perbatasan dengan negara lain.Titik-titik perbatasan dengan negara lain harus merupakan kesepakatan dari dua negara bukan hanya Indonesia dan Malaysia. Demikian juga dengan Singapura, Papua Nugini, Australia, Filipina.Titik perbatasan itu menurut hukum dan konvensi internasional harus merupakan kesepakatan bersama dengan negara lain, tidak boleh Indonesia menentukan secara sepihak. Tentunya dalam hal ini kita harus mengumpulkan banyak dokumendokumen perjanjian, dokumen-dokumen kesepakatan, Treaty dan sebagainya antara Indonesia dengan negara tetangga dan itu memerlukan waktu, pikiran, perhatian dan juga kesungguhan dari kita semua. Dan nantinya harus dilakukan juga pembicaraan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung. Aspek yang ke dua adalah pengertian mengenai perbatasan wilayah negara. Ada yang berpendapat bahwa batas wilayah negara itu adalah garis. Tetapi ada yang berpendapat bahwa wilayah perbatasan itu adalah daerah. Dalam hal ini ia lebih condong pada pilihan yang ke dua, yaitu wilayah perbatasan itu merupakan daerah. Menurut Hajriyanto, daerah ini cukup tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Sehingga dengan demikian yang disebut dengan perbatasan itu adalah perbatasan dimana daerah perbatasan tersebut apakah nanti tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten harus mendapatkan special treatment dari negara baik dalam bentuk anggaran maupun dalam bentuk


41

LEGISLASI perlakuan-perlakuan khusus lainnya yang menyangkut berbagai dimensi oleh karena daerah tersebut berada di wilayah perbatasan. Hal yang ke dua ini masalah yang sangat krusial, karena nanti akan menyentuh pada persoalan otonomi daerah, juga persoalan otonomi khusus. Aspek krusial yang ke tiga, adalah menyangkut bidang pertahanan. Negara kita sudah memiliki UU Pertahanan, karena itu maka ada aspek-aspek khusus bagi wilayah perbatasan ini menyangkut penguatan wilayah perbatasan. Hal terakhir mengenai hukum laut, terutama hukum laut internasional. Berjalannya Doktrin Juanda dan sebagainya ada kaitannya dengan perbatasan wilayah laut dan itu ada persoalan-persoalan tersendiri. Masalah ini juga menjadi hal yang cukup krusial untuk dibahas didalam pembahasan RUU ini.

Mengakomodirl Kepentingan Masyarakat Hajriyanto menambahkan, jika telah disahkan dalam batas-batas tertentu RUU ini sudah dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Karena ketika tahap pembahasan dilakukan di Badan Legislasi telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak yaitu dari para pakar, kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan, juga sudah dilakukan pembicaraan substansif dengan pemerintah. Pada tingkat Pansus, diagendakan pembahasan langsung dilakukan dengan pemerintah, karena rapat dengar pendapat sudah dilakukan sebelumnya di Baleg, sehingga bisa membuka file-file, arsip-arsip yang berisi masukan-masukan pada waktu dibahas di Baleg. Pansus juga telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan yaitu Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Dalam kunjungan tersebut sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, LSM, kalangan media massa, Pemda dan juga bahkan mereka yang memiliki kerja sama ekonomi dengan orang-orang asing yang berada di wilayah perbatasan. Dalam hal ini, Pansus sudah mendapatkan masukan yang sangat kaya menyangkut pembahasan UU ini.

42


Tapi sampai hari ini,Pansus masih tetap membuka kesempatan bagi kalangan masyarakat, Perguruan Tinggi, pengamat dan para ilmuwan untuk memberikan masukan terhadap RUU ini. Rencananya, kata Hajriyanto, Pansus juga akan melakukan studi banding ke beberapa negara. Namun studi banding ini akan dilakukan oleh anggota Panja saja, tidak seluruh anggota Pansus karena terlalu besar jumlahnya. Karena Pemerintah belum mengirim DIM dan Panja belum terbentuk, maka pelaksanaan studi banding itu ditunda. Pansus sudah menyepakati bahwa studi banding tentang RUU Wilayah Negara ini akan dilakukan ke negara-negara dengan dua kategori, pertama, yang sudah memiliki UU tentang Wilayah Negara atau batas wilayah negara. Yang ke dua, negaranegara tersebut mewakili negara yang berbatasan dengan bentuk daratan, dan yang ke tiga, negara yang berbatasan dengan negara lain yang mempunyai batas lautan. Untuk itu, Pansus sedang menjajaki kemungkinan dengan negara-negara seperti bekas Uni Soviet dan bekas Yugoslowakia, dimana dua negara itu terpecah-pecah. Di samping itu negara Rumania juga memiliki UU Wilayah Negara. Selain itu, Pansus akan memilih negara-negara di kawasan Pasifik yang perbatasannya banyak dengan lautan seperti Jepang dengan Korea, Jepang dengan Cina.“Yang kita tahu ada beberapa persoalan menyangkut perbatasan wilayah negara diantara negara-negara tersebut,”jelasnya.

Tahun 2008 Ditargetkan Selesai Mengingat urgensi dan relevansi dari RUU ini sangat tinggi, Hajriyanto berharap Pansus dapat menyelesaikan RUU ini pada tahun sidang 2008. Sebelum penutupan masa sidang akhir tahun 2008, RUU ini diharapkan dapat disahkan, mengingat RUU ini sudah terlalu lama dan warga negara Indonesia atau masyarakat di wilayah perbatasan khususnya juga sangat menunggu terbentuknya UU ini. “Saya berharap pemerintah dengan sungguh-sungguh menyepakati untuk dapat menyelesaikan UU ini pada masa sidang tahun 2008 ini,” katanya. Karena menurutnya, tidak ada alasan yang terlalu penting untuk menunda RUU ini, karena dimensi politik dari UU ini hampir-hampir

tidak ada, artinya kepentingan politik dari masing-masing fraksi tidak seperti misalnya UU tentang Pemilu atau UU tentang Parpol. Dan ini betul-betul menjadi concern dari semua pihak, tidak peduli apapun partai politiknya. Menyinggung masalah sanksi dalam RUU tersebut, Hajriyanto mengatakan, biasanya ketika merumuskan pasal-pasal mengenai adanya kewajiban, ada semacam keharusan dalam rangka konsistensi untuk juga menunjukkan pasal-pasal yang menyangkut sanksi. Dalam UU ini juga akan ada beberapa bahkan cukup banyak yang berisi kewajiban-kewajiban, baik kewajiban pada pemerintah maupun kewajiban kepada warga negara yang berada di perbatasan termasuk juga pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang bergiat di wilayah perbatasan. Maka di situ tentunya akan dirumuskan sanksi-sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. UU Nomor 10 tahun 2004 tentangTata Cara Pembentukan Perundang-undangan menyatakan bahwa sanksi itu relevan, juga ada pasal-pasal mengenai kewajiban. Adanya kewajiban tentu ada sanksi, biasanya setiap orang wajib untuk mentaatinya, maka pelanggaran terhadap kewajiban tersebut melahirkan sanksi. Untuk itu Hajriyanto berharap, dengan disahkannya RUU tersebut dapat lebih menjaga dan mempertahankan keutuhan teritorial NKRI. Selain itu, harapan lainnya adalah agar wilayah-wilayah perbatasan itu mendapatkan perhatian yang sangat khusus (perhatian yang spesial), oleh karena dimensi wilayah perbatasan itu begitu banyak dan begitu luas. Kita tidak ingin wilayah perbatasan itu yang merupakan frontier dari wilayah Indonesia terlihat memiliki kesenjangan dengan negara yang lain. Dengan adanya RUU Wilayah Negara, maka pembangunan wilayah perbatasan akan memiliki payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut yang selama ini tidak ada payung hukumnya, Sehingga dengan demikian seringkali wilayah-wilayah perbatasan itu tercecer dari perhatian kita dan bahkan kemudian terjadi kehilangan-kehilangan wilayah negara baik berupa pulau maupun bergesernya wilayah-wilayah perbatasan. (tt/iw)

PROFIL “Selama masyarakat belum berpendidikan, maka pencapaian masyarakat madani itu cuma sekedar mimpi,” (Dr Irwan Prayitno, MSc, Ketua Komisi XI DPR yang membidangi masalah pendidikan)

A

lumnus S2 dan S3 dari Universiti Putra Malaysia itu, mempunyai obsesi besar bahwa pendidikan merupakan ujung tombak bagi bangsa ini dalam mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Masyarakat yang terdidik merupakan prasyarat bagi tercapainya masyarakat madani yang beradab serta tegaknya norma-norma. Karenanya sebagai salah seorang wakil rakyat, Irwan sangat berharap perjuangannya di lembaga legislatif bisa mempercepat pencapaian masyarakat madani dan berperadaban itu melalui terbitnya kebijakan-kebijakan secara nasional yang mendukung ke arah itu.


43

PROFIL Memang jika berbicara tentang Irwan Prayitno, maka artinya pula tidak bisa lepas dari latar belakang profesi dan cita-citanya sebagai seorang guru sekaligus pendakwah. Ia pernah menjadi dosen di berbagai Perguruan Tinggi, seperti Dosen Psikologi Industri, AKABAH Bukit Tinggi (1991-1994), Dosen Luar Biasa (Kuliah Psikologi Industri) FMIPA, Universitas Andalas, Padang (1991-1995), dan juga Dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kendati berdarah Minang, Irwan sangat paham dengan filosofi guru

pendidikan. Tidak hanya itu, ia selalu mengangankan agar terlahir sosoksosok manusia yang memiliki karakter beriman, amanah, profesional, antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, peduli, pembelajar sepanjang hayat, visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi (motivating), mengilhami (inspiring), memberdayakan (empowering), membudayakan (culture-forming), produktif (efektif dan efisien), responsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, demokratis, berkeadilan, dan inklusif.

sebagai pimpinan Komisi X yang membidangi masalah itu, Irwan dihadapkan pada posisi harus memilih dan akhirnya diputuskan dengan melihat kecenderungan mana yang paling mungkin. Dan yang paling memungkinkan adalah UAN dilaksanakan. Menurutnya, UAN itu lebih kepada perbedaan pemahaman dan cara berpikir yang tidak mungkin untuk bisa disamakan “Itulah politik. Jadi tidak bisa mana yang benar dan mana yang salah karena realitas politiknya itu beragam. Tidak mungkin di kanan atau kiri terus, kita musti maju. Dan itu harus, karena kita menginginkan

dalam pepatah Jawa bahwa guru adalah sosok yang di-gugu omongane lan ditiru kelakoane (dipercaya ucapannya dan dicontoh tindakannya). Baginya, menyandang profesi guru berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswanya. Kiprahnya di DPR sangat mewarnai hadirnya guru-guru di Indonesia dengan kualitas yang bisa diandalkan dan mampu melahirkan nilai-nilai unggul dalam praktik dunia

Namun antara harapan dengan kenyataan, seringkali sulit bertemu dan hal itu juga membuat ayah 10 orang anak itu terpaksa berkompromi dengan realitas. Seperti ketika pemerintah berencana melaksanakan Ujian Akhir Nasional yang kemudian memicu pro dan kontra. “Pakar-pakar pendidikan itu yang sama-sama profesor pendidikan, ada yang mendukung UAN dan ada yang menolak UAN dan keduanya punya rujukan yang mungkin sama-sama benar. Tapi tidak bisa ketemu,” kata mantan calon Gubernur Sumatra Barat ini. Demi mengatasi kebuntuan,

penyelesaian,” ujar Irwan bijak. Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), partai yang membawa Irwan ke Senayan, termasuk salah satu fraksi yang menolak UAN. Membela aspirasi dengan menolak UAN misalnya, perlu rasionalitas berdasarkan beberapa logika. Misalnya, menolak karena ada penyimpangan, menolak karena ada sesuatu. “Nah, Ketika penolakan itu disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah berjanji akan memperbaiki dan mengatasi dengan kebijakan, pengawasan ketat dan

44


PROFIL sebagainya, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan perbaikan. Kita tidak bisa terus menolak, tidak mungkin. Maka kita akan pertimbangkan dengan persyaratan,”kata Irwan mengemukakan alasan kenapa FPKS akhirnya menerima UN Dia menganalogkan, mungkin kalau bahasa SDM-nya, ada orang punya manzhab ekonomi kerakyatan dan mazhab ekonomi kapitalis. Duaduanya punya rujukan, alasan yang mungkin sama-sama benar. Tapi tidak bisa ketemu, karena falsafahnya sudah berbeda.

kelompok pengajian mahasiswa asal Indonesia di Malaysia yang sudah lama berjaringan dengan dakwah kampus di Indonesia, Irwan tidak sulit membesarkan PK di Malaysia. Irwan menikahi putri pasangan Zulchair Narun (Alm) dan Elbiza Rose ini pada1985 tanpa modal apaapa. Modalnya hanya tekad dan kerja keras, ikhlas, serta berpasrah diri pada Allah SWT. Pria Minang kelahiran Yogyakarta ini kini dianugerahkan sepuluh orang anak. Jumlah anak yang cukup besar itu, bagi pasangan Irwan dan Nevi ini juga merupakan anugerah dan amanah Tuhan yang harus disyukuri.

menyodori Irwan formulir untuk diisi sebagai calon legislatif (Caleg). Ia dicalonkan untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I, tempat di mana leluhurnya berasal, dan berkampanye di pemilu 1999. Karenanya seusai pemilu dia kembali ke UPM Malaysia dan lulus dengan gelar PhD bidang Training Management. Sukses menyandang gelar PhD, Irwan dihadapkan pada tantangan baru, sebagai politisi dan wakil rakyat di DPR RI. Saat awal duduk di kursi DPR RI, bagi pria kelahiran 20 Desember 1963 itu juga cukup mengagetkan. Pasalnya, fraksi reformasi (Gabungan

Sebagai seorang yang banyak bergelut dibidang akademis, sebelumnya tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya akan berkantor di Senayan sebagai wakil rakyat. Karir politik suami Nevi Zuarina, berawal dari dakwah di kampuskampus. Ketika Partai Keadilan (PK) didirikan (Selanjutnya bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2004), Irwan dipercaya menjadi Ketua Perwakilan PK di Malaysia. Kebetulan saat itu ia masih kuliah S-3 di Universitas Putra Malaysia (UPM). Melalui kelompok-

Saat menikah, Irwan masih kuliah di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Jakarta. Karenanya waktu yang dia butuhkan untuk meraih sarjana itu pun cukup panjang, enam tahun sejak 1982 hingga 1988. Kader Partai Keadilan Sejahtera ini beralasan, dia banyak menghabiskan waktu di luar kampus untuk mengajar, berdakwah, berdiskusi, serta mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dengan mengajar sebagai guru bimbingan konseling di sebuah SMA di Jakarta. Ketika tengah sibuk mempersiapkan ujian akhir desertasinya, DPP PK tiba-tiba

Partai Amanat Nasional/PAN dan PK) kemudian mengamanatkannya menjadi Ketua Komisi VIII (bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, LIPI, danBATAN). Walaupun sejak semula ia tidak begitu paham mengenai politik praktis, kecuali tentang dunia dakwah di kampus-kampus, Irwan akhirnya mampu menjalankan amanat itu dengan baik hingga selesai masa jabatannya di tahun 2004. Pada pemilu 2004, Irwan kembali mencalonkan diri dan konstituennya masih mempercayainya dan mengamanatkan masa jabatan kedua sebagai anggota DPR RI periode


45

PROFIL 2004-2009. Sepanjang kiprahnya di Senayan, Irwan merasa puas dan senang apabila bisa memenuhi asirasi masyarakat yang diwakilinya. Namun ketika dia mendapat amanat rakyat dan tidak mampu memenuhinya, maka hal tersebut dirasakan sangat mengganggunya. “Kalau kita sudah berjanji tapi tidak terpenuhi, itu bisa membuat kita ‘ngumpet’ dan jadi beban yang berat,” ujar mantan aktifis HMI ini. Sebagai anggota legislatif, ia memang tidak mempunyai kuasa menjalankan program-program

pemerintahan yang langsung menyentuh nasib rakyat. Hal maksimal yang bisa dilakukan hanyalah menyampaikan aspirasi masyarakat ke eksekutif dan merekalah yang menjalankannya. Jika eksekutif melaksanakan amanat legislatif sesuai dengan yang diharapkan konstituen, maka kerja wakil rakyat itu baru bisa dibilang selesai. Kendati tidak selalu nyaman, berbagai tugas dan kewajibannya selaku politisi itu dirasakan Irwan lebih sebagai satu kenikmatan tersendiri. “Politisi memang tidak selalu nyaman. Kita acapkali berbeda pendapat dengan berbagai pihak, kita mesti berdebat, kita mesti melakukan sesuatu pembelaan, rasionalisasi, hubungan ke masyarakat yang mendalam untuk memahami berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Nah, itu semua merupakan perjuangan,” kata pria berkaca mata itu

46


Bagi Irwan, tantangan itu ada kenikmatan tersendiri. Sebagai politisi, selama 24 jam non stop harus kuat mentalnya, mesti teguh dan juga handal. Termasuk ketika menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dan kemudian menyampaikan kembali pesan kepada masyarakat. Padahal menghadapi masyarakat juga tidak mudah karena bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat merupakan suatu dinamika tersendiri. Pria yang dikenal amat santun ini memang tidak pernah memilah-milah aspirasi mana yang harus diperjuangkan. “Aspirasi dari dari kelompok mana pun, partai mana pun, itu sesuatu yang bagus dan sesuatu yang rasional dan harus diperjuangkan,” tegas politisi yang rajin mengunjungi konstituennya paling tidak sebulan

sekali selama 3 hari. Menyalurkan aspirasi itu merupakan tanggung jawab seorang politisi. Di situlah penilaian masyarakat tentang bagus atau tidak seseorang politisi. Kalau dia tidak bisa menyalutkan aspirasi, untuk apa menjadi wakil rakyat.

Nyaman Jadi Dosen Jika dibandingkan dengan profesi lainnya, kata politisi yang memiliki komitmen moral yang dilandasi ajaran

agama yang dianutnya ini, untuk jangka panjang menjadi dosen itu jauh lebih nyaman dan ada sebentuk aktualisasi diri yang memberikan kepuasan bathin. Tapi diakui Irwan, nilai perjuangan pada akademisi tidak begitu besar dibandingkan dengan sebagai politisi “Menghadapi masyarakat itu tidak mudah. Bergaul dengan masyarakat itu suatu dinamika tersendiri Sebagai politisi tentunya tidak se-enjoy kita sebagai akademisi yang menyampaikan ilmu kepada mahasiswa. Kita bisa mengatakan apa pun yang terpikir dan rasakan kepada mahasiswa dan kita merasa puas.

Untuk jangka panjang atau masa tua, menjadi akademisi itu paling enak,” ujar politisi yang produktif dalam menulis buku dan artikel di berbagai media. Lebih dari 33 judul buku telah ditelurkan oleh da’i yang bersahaja ini. Tak heran bila Irwan merasa enjoy sebagai seorang pendidik. Pasalnya, kedua orangtua Irwan juga dikenal sebagai pendidik. Ayahnya, Drs. H. Djamrul Djamal, SH adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat) dan ibunya, Dra. Hj. Sudarni Sayuti (Alm) adalah mantan dosen IAIN Imam Bonjol, Padang. Melalui media pendidikan itu, selain menularkan ilmu kepada mahasiswanya, Irwan juga lebih leluasa melakukan dakwah Islam.

PROFIL Wajar saja karena sejak awal tatkala ia lulus sarjana psikologi UI pada 1988, yang terngiang di pikirannya justru ingin berdakwah. Tawaran gaji besar dari perusahaan semen terbesar di Padang, misalnya, ditampiknya. Keyakinannya untuk terus berdakwah itu, bila dilandasi dengan niat demi menggapai Islam kaffah akan menjadi besar. Saat itu, semangatnya yang tinggi bersama teman-temannya telah mendorong Irwan untuk membangun lembaga pendidikan Adzkia (yang artinya kecerdasan) untuk dakwah pendidikan, serta Yayasan Al-Madani untuk mengurusi dakwah sosial. Hidup Irwan kemudian dipenuhi warna-warni Adzkia. Di saat Adzkia mulai menapak maju di kota Padang, Irwan tahun 1995 justru terdampar ke negeri jiran Malaysia untuk melanjutkan pendidikan S-2. Awalnya, banyak universitas yang menolak mengingat IP-nya rendah 2,02 sebelum akhirnya Universitas Putra Malaysia (UPM) di Serdang, Kuala Lumpur mau menampung dengan status percobaan satu semester. Namun Irwan malah menantang Prof. Hasyim Hamzah, Pembantu Rektor UPM dirinya bisa menyelesaikan studi tiga semester atau satu setengah tahun dari waktu normal enam semester atau tiga tahun. Tantangan itu terbukti dan memberinya hak menyandang gelar Msc bidang Human Resources Development. Kuliah S-3 pun di kampus sama dicapainya dengan gemilang. Irwan lulus S-2 dan S-3 bidang Training Management kali ini dengan nilai A semua, kecuali mata kuliah mengenai hukum perempuan. Itupun hanya akibat berbeda pendapat dengan sang dosen. Irwan berpandangan, kondisi pendidikan saat ini menuntut guru agar menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar.

Di sinilah guru dituntut memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada subjek didik. Ia

tidak hanya dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu pengetahuan (cognitive domain)


47

PROFIL dan aspek keterampilan (psycomotoric domain), akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengejewantahkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap (affective domain). Mengharapkan hadirnya sosok guru yang memiliki kompetensi, idealisme, dan profesional untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bergantung pada tingkat kesejahteraan yang diperoleh sebagai imbalan atas dedikasi tugas profesinya. Karena itu, kelahiran UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen, yang semula diharapkan menjadi landasan dan tonggak penting dalam peningkatan idealisme dan peningkatan mutu, kesejahteraan serta martabat guru, sudah selayaknya diimplementasikan secara nyata. Karena itu, profesi sebagai guru menjadi benar-benar mulia dan bermartabat. Bukan lagi dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi diperhatikan, dihargai dengan layak dan manusiawi. Bagi Irwan, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru bisa dijadikan momentum

pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Untuk itu, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing dalam percaturan dunia. Namun, persoalannya adalah bagaimana agenda tersebut dapat diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata, konkret, dan didasarkan atas kemauan politik dan keseriusan tekad pemerintah? Itulah satu persoalan yang masih menganjal hati sang pendidik dari Senayan ini. (et)

Bio Data

DR. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc Nama Tgl. Lahir Status Perkawinan Suku Bangsa Agama Istri Anak

Pendidikan 1970 - 1976 1976 - 1979 1979 - 1982 1982 - 1988 1995 - 1996

1996 - 2000

2005

48

: : : :

Irwan Prayitno 20 Desember 1963 Kawin, memiliki 10 anak Tanjung, (Minang, Taratak Paneh, Kuranji, Padang) : Islam : Hj. Nevi Zuairina : 1. Jundi Fadhlillah 2. Wafiatul Ahdi 3. Dhiya Syahidah 4. Anwar Jundi 5. Atika 6. Ibrahim 7. Shohwatul Islah 8. Farhana 9. Laili Tanzila 10.Taqiya Mafaza

Sekolah Dasar Negeri 4, Kebon Baru, Cirebon Sekolah Menengah Pertama 1, Padang Sekolah Menengah Atas 3, Padang S-1 Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, Jakarta S-2 Universiti Putra Malaysia, MSc Pendidikan Bidang Human Resource Development S-3 Universiti Putra Malaysia, PhD Pendidikan Bidang Training Management (Cumlaude dengan IPK 3,97) Kursus Singkat Angkatan XIII, Lemhannas RI


Pekerjaan Sekarang 2004 – 2009 Anggota DPR RI terpilih Periode 2004 – 2009 (Dapil Sumbar) 1999 – 2007 Dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (MM UMJ) 2003 – 2007 Lektor Kepala di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan sedang diusulkan Universitas untuk mendapatkan Guru Besar 1999 – 2008 Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1999 – 2008 Pembina PK dan PKS Sumatera Barat 2005 – 2010 Anggota Majelis Syuro (Diangkat) PKS 2007 – 2010 Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS

KUNJUNGAN KERJA

Komisi I DPR Tolak Rencana Pemprov Jatim Kembangkan Lanud Iwahjudi Madiun Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membangun Bandar Udara Iswahjudi Madiun menjadi Bandar udara komersial. Hal tersebut terkait dengan rencana memajukan Provinsi Jawa Timur bagian barat yang terdiri dari Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan.

P

emprov Jawa Timur telah menetapkan area citilink untuk memperkuat jalur ekonomi Jawa Timur dengan tiga Bandara sebagai pusatnya yaitu, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Abdurahman Saleh Malang, serta Bandara Iswahjudi Madiun. Pengembangan Bandara Iswahjudi Madiun tersebut diharapkan dapat mempermudah jalur transportasi dari dan menuju bagian barat Jawa Timur yang selama ini hanya dapat dijangkau lewat jalur darat. Rencana Dinas Perhubungan Provinsi jawa Timur yang ingin mengembangkan bandara Iswahjudi menjadi bandara komersial ditolak oleh beberapa Anggota Komisi I DPR yang pada reses masa persidangan III tahun sidang 2007-2008 melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Kunker Komisi I DPR yang dimulai pada tanggal 5

Mei sampai dengan 8 Mei 2008 tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Arif Mudatsir Mandan (F-PPP) dan beranggotakan 18 orang Anggota Komisi I DPR yaitu, Guntur Sasono (F-PD) yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, Dion Hardi (F-PG), Happy Bone Zulkarnaen (F-PG), Slamet Effendy Yusuf (F-PG), Djoko Subroto (F-PG), Andreas H. Pareira (F-PDIP), Pupung Suharis (F-PDIP), Marcus Silano (F-PD), F.X. Soekarno (F-PDIP), Chudlary Syafii H (F-PPP), Tosari Widjaja (F-PPP), Usamah Muhammad Al Hadar (FPPP), Djoko Susilo (F-PAN), Ario Wijanarko (F-KB), Effendy Choirie (F-KB), Mutamimmul Ula (F-PKS), Bachrum R. Siregar (F-PBR), dan Jeffrey Johanes Massie (F-PDS). Pada saat pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur yang mewakili Gubernur di kantor Gubernur jawa Timur, Guntur menegaskan, bandara Iswahjudi Madiun adalah satu-satunya armada


49

KUNJUNGAN KERJA pertahanan udara yang masih tersisa di Indonesia. Sebab, bandara militer yang lain seperti Abdurahman Saleh di Malang, dan Halim Perdanakusuma di Jakarta, telah berubah fungsi menjadi bandara komersial. “Hampir 50 persen pesawat tempur kita berada di Iswahjudi, itu yang paling penting, berbahaya sekali untuk keamanan Indonesia jika dibuka untuk umum,” tegas Guntur. Penolakan yang sama disampaikan Anggota Komisi I lainnya Ario Wijanarko. Menurut Ario, Bandara Iswahjudi Madiun harus dipertahankan sebagai bandara khusus militer, sebab jika bandara Iswahjudi dibuka untuk umum dikhawatirkan akan mengganggu dan akan menimbulkan masalah baru. “UU Pertahanan menyatakan bahwa daerah Lanud Iswahjudi itu basis yang netral, jadi tidak bisa dibuka untuk komersial,” jelas Ario. Ario menambahkan, ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk memajukan daerah barat Jawa Timur yaitu dengan memperluas jalan atau membangun jalan bebas hambatan. “Jangan sampai ingin mencari kemudahan, malah mengganggu masalah pertahanan Indonesia,” ujarnya. Meski melarang penggunaan Bandara Iswahjudi Madiun sebagai bandara komersial, DPR tidak menghalangi keinginan Pemprov Jawa Timur untuk mengembangkan citylink di daerah Jatim bagian barat. Komisi I DPR menyerankan agar Pemprov Jatim untuk membangun bandara baru yang berada di luar zona aman penerbangan pesawat tempur di Iswahjudi. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai masalah penarikan biaya pembangunan tower operator seluler oleh pemerintah daerah. Arif Mudatsir Mandan mengatakan, penarikan biaya pembangunan tower oleh Pemprov akan mengganggu kinerja para operator. Padahal menurut Arif, para operator mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan informasi secara luas kepada masyarakat. Dalam penjelasannya kepada Komisi I DPR, Sekda Pemprov Jatim Soekarwo mengatakan, Pemprov Jatim

50


akan mengkaji ulang rencana pengembangan citylink di daerah barat Jatim tersebut. Menurut Soekarwo, kemungkinan Pemprov akan memikirkan cara untuk segera memperlebar jalan dan mempercepat pembangunan pelabuhan yang ada di Pacitan. “Kalau memungkinkan, ya dibangun bandara baru untuk itu,” jelas Soekarwo. Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Telekomunikasi Jatim Suwanto menjelaskan, penarikan biaya pembangunan tower hanyalah berupa kompensasi saja dari pihak operator kepada penduduk yang rumahnya dekat dengan pembangunan tower. Pemerintah Daerah jawa Timur mempersilahkan para operator untuk membangun tower dengan ketentuan tidak boleh melebihi batas ketinggian yang telah ditentukan yaitu setinggi tiga meter. Bila ketinggian tower melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, Suwanto mengatakan pihak operator harus memberikan dana kepada daerah.

Alutisita TNI Memprihatinkan Guntur Sasono mengatakan kondisi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat terlihat pada saat Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Provinsi Jawa Timur melihat secara langsung alutsista di lingkungan TNI, seperti yang terdapat di Kodam V/Brawijaya, Lanud Iswahjudi Madiun, dan Makoarmatim. Di satu sisi menurut Guntur, TNI sudah mengalami reformasi, tetapi realita reformasi tanpa didukung kemampuan teknis belum bisa mengarah kepada reformasi yang sebenarnya untuk TNI kembali kepada fungsi dasarnya. “Kita siap kembali ke fungsi dasar TNI, tetapi tidak didukung oleh alat-alat dan persenjataan yang memadai, kita sangat prihatin,” ujar Guntur. Ditengah keprihatinnya kepada Alutisita TNI, Guntur memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada TNI yang tetap menjaga loyalitas kepada pemerintah dengan berkomitmen dalam rangka membela Negara dan bangsa dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas. Komisi I DPR menurut Guntur akan

terus mendukung TNI sehingga tugas pokok TNI sebagai alat untuk memperkokoh persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi I DPR secara logika tidak bisa menerima keadaan TNI yang seperti sekarang ini, tetapi hal tersebut menurut Guntur kembali kepada masalah anggaran yang tersedia. Untuk ke depan, Guntur berharap agar TNI bisa menjadi lebih kuat, yang bisa dibanggakan sebagai tulang punggung keutuhan NKRI. Selain itu Guntur juga berharap dengan buruknya alutisita dan kesejahteraan prajurit TNI tidak terjadi demoralisasi di tubuh TNI. “Kalau kita tidak kuat mental, dengan keadaan seperti itu bisa saja terjadi, tapi saya yakin prajurit TNI akan selalu setia kepada NKRI,” jelas Guntur.

Honor Gumil Minim Minimnya honor yang diterima oleh para Guru Militer (Gumil) yang mengajar di lingkungan TNI seperti TNI AL dan TNI AU juga menjadi sorotan Tim Kunker Komisi I DPR. Arif Mudatsir Mandan mengaku prihatin atas fasilitas alin alongin, honor pengajar dan beberapa penunjang proses belajar mengajar yang terdapat di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) dan Pusat Pendidikan Pertahanan Udara Nasional (Pusdikhanudnas) TNI AU yang dinilainya minim untuk ukuran lembaga pendidikan milik TNI ini. “Saya kaget dan prihati atas temuan ini, temuan ini akan kita tindaklanjuti di Komisi I DPR,” tegas Arif. Keprihatinan senada juga disampaikan oleh Andreas Pareira. Politisi PDIP ini menyoroti kecilnya honor yang diterima gumil untuk satu jam pelajaran. Untuk ukuran sekolah Perwira, satu jam pelajaran gumil Kobangdikal hanya dibayar Rp. 8000, kemudian sekolah Bintara dibayar Rp. 6000, sedangkan untuk sekolah Tamtama dibayar Rp. 5000. “Kasihan sekali gumil di sini, padahal mereka harus menyiapkan bahan ajaran, yang ada mungkin mereka nombokin,” katanya. Usai menerima paparan,Tim Kunker Komisi I DPR melakukan kunjungan ke

KUNJUNGAN KERJA

Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata (Puslatlekdalsen). Tim juga sempat menyaksikan pengoperasian peralatan simulator latihan perang laut yang berada di ruang cubikel Action Speed Takticel Training (ASTT).

Malaysia Sering Melanggar Wilayah RI Rawannya daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan saat in semakin terasa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun Malaysia seperti sering terjadinya illegal logging, illegal fishing, dan traficking. Selain itu banyak pula patok-patok perbatasan antara RI dan Malaysia yang hilang atau bergeser dari tempat semula. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dan fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Pemerintah dalam hal ini TNI yang memiliki tugas menjaga keamanan negara. Menyikapi permasalahan tersebut, Komisi I DPR RI yang membidangi masalah Pertahanan, Keamanan dan Telekomunikasi, dalam Reses Masa Persidangan III Tahun 2007-2008 melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 s/d 8 Mei 2008.

Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Sidarto Danusubroto (PDI-P) beranggotakan 20 orang, yaitu Yuddy Chrisnandi (FPG), Joeslin Nasution (F-PG), Hajriyanto Y.Thohari (F-PG), Afifuddin Thaib (F-PG), Yorris TH. Raweyai (FPG), R.K.Sembiring Meliala (F-PDIP), Permadi (F-PDIP), Sabam Sirait (FPDIP), Syarif Hasan (F-PD), Shidki Wahab (F-PD), Deddy Djamaluddin Malik (F-PAN), M. Junaedi (F-PAN), Marwan Ja’far (F-PKB), Helmi Faishal Zaini (F-PKB), Luthfi Hasan Ishaaq (FPKS), Bagus Suryama (F-PKS), Ali Mochtar Ngabalin (F-BPD), Suprihartini (Sekretariat Komisi I), Sugeng Riyadi (Sekretariat Komisi I), dan Begi Hersusanto (Staf Ahli Komisi I). Pada hari pertamanya kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, Tim Kunker melakukan pertemuan dengan Pangdam VI/Tanjung Pura. Dalam pertemuannya kali ini Tim ingin mengetahui mengenai perbatasan dan konflik serta rencananya akan membahas mengenai kekuatan, kondisi dan masalah-masalah yang ada di wilayah perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, Pangdam VI/Tanjung Pura Mayjen TNI Tono Suratman menjelaskan bahwa kondisi alutsista baik udara, darat maupun sungai yang berada di daerah perbatasan sangat terbatas. Alat komunikasi juga masih sangat terbatas,

tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah, tingkat pendidikan masih rendah, dan sarana dan prasarana sekolah, perpustakaan masih sangat terbatas. Mengenai tanda Patok pada wilayah perbatasan, Pangdam menjelaskan, sepanjang perbatasan darat RIMalaysia terdapat 19.328 buah patok batas dengan kondisi patok saat ini 270 patok hilang yang diduga sengaja dipindah oleh pihak Malaysia dan di klaim sebagai wilayah Malaysia. Selain ada beberapa patok yang hilang, Tono juga menyampaikan ada 48 patok dalam kondisi rusak, 6 patok miring, 5 patah, 4 retak, 2 lepas, 2 tertimbun tanah, dan 1 patok roboh yang disebabkan oleh faktor manusia seperti pencurian kayu (illegal Logging) dengan menggunakan alat berat maupun faktor alam seperti tanah longsor. Tono menambahkan, TNI sering menemukan kasus illegal logging yang di lakukan oleh pihak Malaysia, sehingga banyak mesin-mesin berat milik pengusaha Malaysia yang disita oleh TNI. “TNI tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap para pelakupelaku pelanggaran karena belum mempunyai payung hukum untuk memberikan sanksi kepada para pelaku illegal logging,” ujarnya. Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota Komisi I Permadi (F-PDIP), yang ditemui selepas melakukan pertemuan dengan Pangdam VI/ Tanjung Pura mengatakan, Komisi I DPR sering kali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan, dan permasalahan yang ditemui lebih banyak mengenai masalah Patok perbatasan dan illegal logging. Permadi juga menambahkan bahwa Komisi I sudah memberikan penjelasan kepada Pemerintah Pusat, namun menurutnya tidak ada tindak lanjutnya. “Komisi I sering datang ke Provinsi Kalimantan, kami juga sering membicarakan kepada Panglima TNI dan Menkopolhukam, namun tidak ada tanggapan,” ujar Permadi. Permadi juga menegaskan, sebaiknya anggota Kodam VI/Tanjungpura yang bertugas di wilayah perbatasan harus


51

KUNJUNGAN KERJA

52

bertindak tegas dan berani terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang berasal dari Malaysia, karena Kodam adalah penguasa pada daerah tersebut. “Sebaik Anggota TNI yang berada pada perbatasan harus tegas, kalau perlu pelaku-pelakunya di tembak di tempat, karena kalau dibiarkan lama-lama Malaysia semakin kurang ajar” tegas Permadi. Pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur, Tim Kunker melakukan peninjauan pembangunan Lanud dan Lantamal di kota Tarakan. Ternyata dalam kunjungannya Komisi I mendapatkan informasi dari Danlanal Tarakan Kol TNI Hadi Susilo, bahwa klaim perbatasan antara Indonesia-Malaysia di wilayah perairan di Blok Ambalat hingga kini belum berakhir. Padahal, RI sudah membangun mercusuar sebagai tanda kedaulatan sejak kasus ini muncul ke permukaan tahun 2004-2005. Buktinya, sebulan terakhir ini pesawat pengintai dari Tentara Diraja Malaysia

kemungkinan kapal patroli dari Police Marine dan TDM milik Malaysia masuk ke wilayah Indonesia. Selama ini menurut Danlanal dalam upaya TNI AL menghalau pesawat pengintai Malaysia hanya menggunakan Radio Telekomunikasi yang beroperasi 18 jam perhari, sehingga ketika Radio Telekomunikasi tidak beroperasi pesawat pengintai Malaysia melakukan pelanggaran lagi. “Ketika pesawat pengintai Malaysia melewati perbatasan, seringnya dilakukan ketika Radia Telekomunikasi tidak beroperasi,” tambah Hadi. Mendengar paparan keamanan yang disampaikan Danlanal dan Dansatrad tersebut, Sidarto Danusubroto menyatakan betapa lemahnya alat utama system senjata (Alutsista) yang dimiliki Indonesia saat ini. Sebagai bentuk dukungan terhadap TNI secara keseluruhan, Komisi I DPR berjanji akan mendukung sepenuhnya pembangunan Lanud Tipe C dan Mako Lantamal di Tarakan yang semula di Makasar.

(TDM) selalu bolak-balik masuk ke Dalam Wilayah Indonesia. “Selama bulan April berdasarkan pantauan Radar 225 (Satradar Mamburungan) terdapat 3 pelanggaran, berupa pesawat pengintai Tentara Diraja Malaysia masuk ke wilayah Indonesia yang kini di klaim oleh pihak Malaysia,” ungkap Hadi Susilo. Dansatrad 225/Tarakan Letkol TNI Bambang Sugiarto menambahkan, pelanggaran ini tidak hanya terjadi di bulan April 2008, tetapi awal Mei 2008, tambah, terjadi dua kali pelanggaran dalam sehari, yakni pagi hari sekitar pukul 11.00 dan sore pukul 16.00 Wita. “Karena selama ini setiap harinya radar yang kita miliki hanya beroperasi maksimal 18 jam per hari dan sebulan ada hari libur, maka tidak semua pelanggaran yang dilakukan pihak Malaysia terdeteksi oleh kita,” tegas Bambang. Danlanal Marsma TNI Hadi Susilo menegaskan, untuk penjagaan di perairan saat ini ada KRI yang selalu stand by di Sebatik, Nunukan, sehingga sangat kecil

Secara politik, Sidarto mengatakan Komisi I DPR akan menekan pemerintah pusat agar anggaran TNI tahun ini dan kedepannya tidak ada pemengkasan, dan meminta agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai kondisi dan permasalahan yang ada di perbatasan. “Kami Komisi I akan menekan Pemerintah Pusat agar Anggaran APBN untuk TNI ditingkatkan dan kedepannya tidak ada pemengkasan,” ujar Sidarto. Sidarto juga menegaskan, saatnya Pemkot Tarakan meminta kepada pemerintah pusat untuk pembangunan kedua institusi yaitu Pembangunan Lanud Tipe C di dekat Bandara Juwata dan lokasi pembangunan Lantamal di Mamburungan. “Ini tidak boleh ditunda, mengingat betapa pentingnya keberadaan dua unsur TNI ini di daerah perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala gangguan keamanan oleh pihak asing,” tegas Sidarto. (ol,Jay)


KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi IV :

Dari Kasus Illegal Logging Hingga Temuan Raskin Rusak Di Pedurungan Berbagai permasalahan seperti kasus illegal logging di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, maraknya illegal fishing, temuan Raskin rusak yang ada di gudang Dolog Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah hingga masalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi IV kali ini.

K

omisi IV DPR RI pada reses masa persidangan III Tahun Sidang 2 0 0 7 - 2 0 0 8 menurunkan timnya ke tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Sebelum Komisi IV berkunjung ke Provinsi Kalbar masalah illegal logging ini marak diberitakan di berbagai media, terutama illegal logging yang terjadi di Ketapang dan pembalakan yang terkenal dengan istilah “Tenda Biru” yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuashulu. Permasalahan illegal logging di provinsi ini memang cukup serius. Untuk tahun 2007 saja Kepolisian Daerah setempat telah menangani 175 kasus dan dari bulan Januari hingga April 2008 sudah 48 kasus yang ditangani. Tim kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Hilman Indra (F-BPD) dan

diikuti tiga belas anggota lainnya yaitu H. Mohamad Aly Yahya (F-PG), Mukhtarudin (F-PG), H.M. Djoemat Tjiptowardojo (F-PDIP), H. Wowo Ibrahim (F-PDIP), Nuraeni A. Barung (FPD), H. Rusnain Yahya (F-PPP), H.M. Hifnie Syarkawie (F-PPP), Hj. Mahsusoh Ujiati (F-PPP), Nurhadi M. Musawir (FPAN), KH. Ahmad Rawi (F-KB), H. Djalaluddin Asysyatibi (F-PKS), H. Rusman H.M. Ali (F-PBR) dan Apri Hananto Sukandar (F-PDS). Hilman Indra menegaskan, terhadap maraknya illegal logging, Komisi IV DPR RI meminta Dinas Kehutanan dan Kapolda Kalimantan Barat untuk menindak tegas pelaku illegal logging di provinsi tersebut. Hilman menilai, tidak berhasilnya upaya pemerintah dalam menekan pembalakan hutan secara liar karena selama ini 18 instansi yang telah ditunjuk sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara

ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, belum bekerjasama dengan baik sehingga penertiban pembalakan hutan secara liar terkesan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, sangat diperlukan koordinasi yang baik antar instansi dalam melaksanakan tugas tersebut. “Kita berharap, ke depan 18 instansi yang telah ditunjuk lebih meningkatkan kerjasamanya dalam memberantas pembalakan hutan secara liar,” kata Hilman. Selain itu, kata Hilman, untuk memberantas illegal logging ini, Kepolisian Daerah Kalbar juga harus berani membenahi lingkungan internalnya dulu. “Selagi belum punya keberanian dalam membersihkan diri mulai dari lingkungan internalnya, saya kira pembalakan hutan secara liar di Kalbar akan sulit ditekan,” ujarnya. Ia menambahkan, kalau memang ada noda di jajarannya, Kapolda Kalbar harus berani membersihkan noda tersebut agar PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

53

KUNJUNGAN KERJA kembali putih. “Kalau tidak segera dibersihkan, bukan tidak mungkin aktifitas pembalakan hutan secara liar pasca penertiban akan kembali marak,” katanya. Senada dengan itu anggota dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, H. Rusman H.M. Ali mengatakan, maraknya illegal logging di Provinsi Kalbar membawa keprihatinan yang mendalam di Komisi IV. Menurut Menteri Kehutanan hampir 20 sampai 30 kapal per hari yang mengangkut kayu-kayu tersebut, dan kayu-kayu itu kemudian banyak diekspor ke Malaysia. “Sampai-sampai Malaysia membuat pelabuhan khusus untuk menerima kayu-kayu illegal tersebut,” kata Rusman. Dalam kasus itu yang lebih memprihatinkan, kata Rusman, banyak aparataparat kita yang terlibat untuk memuluskan jalannya illegal logging. Dalam hal ini Rusman menanyakan, apakah cukongcukong pembalakan liar itu sudah tertangkap. Karena seperti kasus illegal logging yang terjadi di Riau, tidak ditemukannya cukong tersebut, dan yang tertangkap hanyalah supir-supir truk pembawa kayu atau pemilik kapal. Dalam hal ini, Komisi IV minta kepada Dinas Kehutanan, Kapolda dan instansi lain yang terkait untuk lebih serius lagi menindak praktek illegal logging yang terjadi di Kalbar. Selain itu, anggota dari daerah pemilihan Kalbar ini juga meminta ketegasan Kapolda untuk menindaklanjuti oknum Kepolisian yang terlibat dalam pembalakan liar itu. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Agus Aman Sudibyo mengatakan, hasil operasi pemberantasan illegal logging selama 2 tahun terakhir telah menemukan sebanyak 251 kasus yang jumlah barang bukti kayu olahan 19.651,4697 m3 dan kayu batangan 1.897,57 m3 dengan hasil lelang sebesar Rp 6.964.192.000. Adapun perincian dari kasus tersebut adalah, pada tahun 2007 jumlah penyidikan sebesar 205 kasus, penuntutan 44 kasus dan pengadilan 12 kasus. Sedang tahun 2008, jumlah penyidikan 46 kasus

54


dan penuntutan 2 kasus. Untuk mengamankan hutan di Kalbar, Dinas Kehutanan mempunyai Polisi Kehutanan berjumlah 100 orang. Polisi Kehutanan tersebut menurut Agus sudah dilengkapi dengan persenjataan laras panjang maupun laras pendek. Selain itu Dinas Kehutanan juga bekerja sama dengan Polisi Hutan Reaksi Cepat, yang mana polisi ini mempunyai peralatan yang lebih lengkap.

Illegal Logging Kalbar Sangat Spesifik Sementara itu Kapolda Kalimantan

Barat Zainal Abidin Ishak (masih Kapolda waktu itu) mengatakan, kasus illegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat sangat spesifik, karena dari hutan sudah berbentuk kayu olahan. Misalnya kasus “Tenda Biru”, dan kasus-kasus lain yang berbenturan dengan aturan hukum seperti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55 Tahun 2006 Tentang Penataan Usaha Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara, kaitannya dengan kewenangan penerbitan fako oleh industri. Selama bulan Maret 2008, hasil penindakan illegal logging di Kabupaten Ketapang adalah berupa barang bukti kayu olahan sebesar 103.334 batang/ 6.333 m3, 12 bundel dokumen kayu illegal dan 19 unit kapal. Adapun masalah pokok terjadinya praktek illegal logging di Kalimantan Barat karena beberapa sebab yaitu aspek Peraturan Perundang-Undangan, aspek proses penegakan hukum dan aspek kondisi geografis wilayah yang berkaitan

dengan kondisi sosial masyarakat. Dari aspek Peraturan Perundangundangan terkendala dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Percepatan Penanggulangan Illegal Logging, dimana koordinasi dan sosialisasi belum terlaksana secara maksimal. Hal ini berdampak pada pemahaman jiwa dan semangat Inpres tidak dipahami secara mendalam dan memunculkan arogansi sektoral. Selain itu, pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P55 Tahun 2006 hanya mengatur kayu bulat/log, sedang khusus kayu olahan tidak diatur didalamnya. Zainal mengusulkan agar wewenang penertiban fako oleh industri (khusus kayu olahan) perlu secara selektif dalam pemberian sertifikat kepada industri. Dari aspek penegakan proses penegakan hukum, Zainal melihat perlunya waktu yang lama menunggu hasil audit, kurang lebih empat bulan yang berdampak pada proses penyidikan. Dalam proses ini, masih banyak kasasi putusan pengadilan belum mencerminkan harapan masyarakat banyak. Sebagai contoh, kasasi illegal logging putusannya cenderung ringan (3 bulan kurungan/percobaan), sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Aspek lain yang menjadi masalah adalah kondisi geografis wilayah yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini, kata Zainal, menyangkut bahan baku kayu masih menjadi bahan utama dalam setiap pembangunan di Kalbar, karena kondisi tanah gambut. Selain itu, Disparitas harga kayu di Malaysia/Samatan Sarawak dengan di Kalbar sangat signifikan. Harga kayu di Kalbar Rp 800.000 per meter kubik, sedang di Malaysia mencapai Rp 7.000.000 per meter kubik. Banyaknya industri yang tidak memiliki areal/HPH juga menjadi permasalahan tersendiri, sehingga di sini terjadi penampungan kayu dari penebangan masyarakat. Kurangnya

KUNJUNGAN KERJA pertumbuhan lapangan pekerjaan, juga cenderung masyarakat Kalbar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan penebangan hutan. Perekonomian di Kalbar, umumnya masyarakat sekitar hutan sebagian besar digerakkan oleh sektor perkayuan, sementara sektor lain seperti perkebunan, pertanian, pertambangan dan lainnya masih belum berkembang secara signifikan dan belum mampu menggantikan sektor perkayuan. Untuk itu Zainal menyarankan perlunya dibuat aturan khusus dalam format Juklak pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2005, yang dapat membuat sinergis lintas instansi yang sangat berkompeten menuntaskan kasus illegal logging. Terhadap pemberian sanksi perlu ditentukan batas minimal dan dibuat sanki yang dapat menimbulkan efek jera.

Temuan 2000 Ton Raskin Rusak Komisi IV DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Gudang Dolog Pedurungan Semarang menemukan adanya 2000 ton beras yang akan didistribusikan untuk keluarga miskin telah rusak. Menurut keterangan petugas Dolog Pedurungan bahwa beras raskin sebanyak 2000 ton tersebut penyimpanannya hampir satu tahun. Sehingga kualitas beras tersebut sudah tidak layak konsumsi. Dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Suswono dan diikuti beberapa anggota Komisi IV, Sumiyati, Markum Singodimejo, Sri Harini, Mardjono, Ganjar Pranowo, Wayan Sugiana, Sujud Sirajudin, Mufid Busyairi, Arifin Junaidi, Syamsul Hilal, Joseph Willem Lea Wea tersebut Ketua Tim Kunker Suswono menjelaskan bahwa masalah masih tersimpannya beras raskin di Dolog Pedurungan yang sudah berbau apeg, dan banyak kutunya tersebut harus menjadi pelajaran bagi Bulog. Karena Bulog pernah menjanjikan bahwa lama penyimpanan beras maksimal 3 bulan, namun faktanya hampir satu tahun. Sehingga manajemen bulog perlu diperbaiki khususnya dalam pengadaan dan distribusi beras. Dikatakan Suswono bahwa untuk dapat merealisir penyimpanan maksimal tiga bulan seperti yang dijanjikan Bulog

adalah kalau dapat menyerap dan menyimpan dalam bentuk gabah, sehingga saatnya mau digiling dan didistribusikan tinggal digiling. Dan kalau menyimpan dalam bentuk gabah akan lebih awet karena masih ada kulitnya. Diakui oleh Bulog sendiri bahwa selama ini lebih 80 persen yang disimpan di Bulog itu dari beras bukan gabah. Ini menandakan bahwa satgas Bulog yang akan menjemput gabah ke petani di lapangan tidak jalan. “Jadi masih sedikit sekali yang dari gabah”, kata Suswono dan mensinyalir ada indikasi bahwa telah terjadi permainan antara oknum bulog dengan mitra.“Artinya Bulog sendiri lebih suka dengan mitra, disamping tinggal terima setoran, yang kedua bisa diajak bermain,” jelasnya. Untuk itu Ketua Tim Kunker Komisi IV Ke Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua Komisi meminta agar pengawasan internal bulog sendiri harus ketat. Jangan sampai subsidi yang kita berikan untuk keluarga miskin justru dinikmati oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal harga pembelian beras untuk raskin ini dari pemerintah sudah cukup mahal yaitu sebesar Rp. 4900/kg. Untuk itu Suswono meminta agar beras sebesar 2 000 ton yang berada di gudang Dolog Pedurungan, Semarang yang merupakan sisa dari tahun 2007 itu di sortir terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke keluarga miskin.

Tak layak konsumsi Sementara itu anggota Komisi IV Arifin Junaidi dari FKB mengungkapkan bahwa di Kendal, banyak ditemukan beras untuk keluarga Miskin (raskin) tidak layak konsumsi. “Saya melihat langsung ke dapur warga, dan beras yang belum dimasak, benar-benar tidak layak dikonsumsi,” jelasnya. Yang lebih menyedihkan lagi, kata Arifin adalah jatah raskin yang seharusnya setiap keluarga mendapat 15 kg namun ada keluarga yang hanya menerima 2 kg. Arifin mengatakan bahwa petugas dari bulog sengaja mengelabui masyarakat, karena tidak adanya sosialisasi. Sehingga tidak ada yang menerima utuh 15 kg. Padahal jumlah keluarga miskin sebesar 19,1 juta jiwa di seluruh Indonesia sudah diberikan subsidi raskin.

Lebih jauh dikatakan Arifin bahwa 9 dari 16 anggota Tim kunker ini merupakan perwakilan Jawa Tengah dan semuanya mendapatkan fakta bahwa baik jumlah maupun kualitas beras raskin yang didistribusikan di Jawa Tengah tidak sesuai dengan ketentuan. Arifin juga meminta agar dalam mewujudkan swasembada pangan terkait produktifitas gabah minta agar Pemda juga menganggarkan untuk sosialisasi benih unggul dengan melakukan kerjasama dengan Sang Hyang Sri. Sementara itu anggota Komisi Mufid A. Busyairi mengatakan bahwa dalam proses ditribusi raskin di Jawa Tengah, monitoring dan evaluasi, fungsi pemerintahan daerah dalam distribusi raskin tidak berjalan dengan baik. Hal senada diungkapkan anggota komisi IV Sumiyati bahwa fungsi pengawasan dalam distribusi raskin tidak berjalan dengan baik bahkan terkesan Bulog lepas tangan. Di lain pihak anggota Himpunan Kerukunan Tani Indoensia ( HKTI) Gatot mengatakan bahwa HPP beras di Jawa Tengah saat ini masih sangat rendah, untuk itu agar HPP gabah kering panen dinaikkan menjadi sebesar Rp. 2500. Lebih jauh dikatakan Gatot bahwa untuk melindungi petani dibutuhkan Undangundang Perlidungan Petani bukan UU Penyuluhan sehingga akan dapat mengangkat derajat petani. Saat pertemuan Tim Kunker Komisi IV dengan Gubernur Jawa Tengah, Ali Mufids, KetuaTim Suswono meminta agar dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin ini pemda dapat ikut aktif mengendalikan program, sehingga raskin benar-benar tepat sasaran karena ini hak orang miskin. Sementara itu, Sujud Sirajuddin (FPAN) meminta agar dalam upaya mewujudkan swasembada beras di Jawa Tengah pemerintah memperhatikan ketersediaan pupuk, dan perluasan lahan. Sehingga kendala dalam distribusi pupuk ini dapat dkontrol oleh Gubernur maupun Bupati. Sujud mengusulkan agar dalam distribusi raskin perlu desentralisasi sehingga rantai penyaluran tidak seperti sekarang ini. Menjawab Komisi IV, Gubernur Jawa Tengah Ali Mufis mengakui bahwa pengadaan beras Jawa Tengah tahun ini


55

KUNJUNGAN KERJA tidak sebaik dengan tahun 2007, disinyalir sebagian beras Jawa Tengah dibeli tengkulak ke Jakarta.

DPR Siapkan UU Perlindungan Lahan Pertanian Abadi Pada kunjungan kerja Komisi IV ke Provinsi Sumatera Utara, tim banyak menyoroti maraknya alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian pangan untuk kepentingan lain. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan apalagi prediksi badan pangan dunia menyatakan ke depan krisis pangan mengancam sejumlah kawasan di berbagai belahan dunia. “Karena itu Komisi IV menilai kehadiran UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan/ Abadi ini sangat mendesak. Kini RUU Inisiatif DPR ini sudah di tingkat Badan Legislasi dan diharapkan pada tahun 2008 ini sudah bisa disahkan,” tegas Syarfi Hutauruk. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Syarfi Hutauruk (F-PG), diikuti 14 anggota lainnya yaitu dari F-PG, Bomer Pasaribu, Azwar Chesputra, Fachri Andi Leluasa, dari F-PDIP, Idham, I Made Urip, Jacobus Mayong Padang, Elviana, dari FPD, Sarjan Tahir, Maruahal Silalahi, H.M. Faqih Chaironi (F-PPP), dari F-PAN, H. Imam Syuja, Darmayanto, Masduki Baidlowi (F-KB) dan Tamsil Linrung (FPKS). Hal yang sama dikatakan anggota Komisi IV DPR Bomer Pasaribu, RUU Perlindungan Lahan Pertanian Abadi sangat diperlukan kehadirannya selain sebagai antisipasi ancaman krisis pangan yang akan terjadi, juga merupakan amanat UU No.27/2007 tentang Penataan Ruang. “Ini menjadi prioritas pembahasan RUU tahun 2008, diharapkan bisa mengantisipasi ancaman krisis pangan,” tambahnya. Pada saat melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Utara dari 11-15 April ini salah satu temuan yang dijumpai Komisi IV adalah soal alih fungsi lahan pertanian pangan. Kepada Komisi IV DPR

56


Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede juga meminta Komisi IV DPR untuk menyiapkan UU Lahan Pertanian Pangan Abadi. “Kami masih mengalami masalah dalam mempertahankan swasembada pangan antara lain karena masih tingginya alih fungsi lahan. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi dengan harapan UU Lahan Pertanian Pangan Abadi segera diterbitkan,” tandas Rudolf. Konversi lahan pertanian di Propinsi Sumatera Utara, menurut Wakil Ketua

Komisi IV DPR Syarfi Hutauruk cukup tinggi karena pencetakan sawah-sawah baru yang tidak memadai akibat berubahnya lahan pertanian ke perkebunan. Ia menilai masyarakat mungkin capai bertani dengan berbagai kendalanya, apalagi produktivitasnya tidak cukup tinggi dan stabilisasi harga tidak terjadi dan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya banyak masyarakat yang beralih menanam kelapa sawit maupun komoditas lain seperti karet dan kakao yang tinggi harganya. Pengalihan sawah yang dijadikan kebun itu terjadi di mana-mana tidak hanya di Sumatera Utara. Dia khawatir, jika hal ini terus dibiarkan nanti lahan pertanian kita makin lama makin berkurang, sehingga lebih mengandalkan impor. Tingginya harga kelapa sawit di satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi lain lahan-lahan sawah sebagai penghasil bahan makanan pokok jangan terganggu. Kepentingan ekonomis jangka pendek jangan mengorbankan ketahanan pangan.

Secara nasional pencetakan sawah baru hanya mencapai 20 hingga 30 ribu hektar setiap tahunnya, sedangkan alih fungsi lahan pertanian /sawah data tahun 2000 sekitar 100 ribu hektar, namun pada tahun 2004 telah mencapai 148.000 hektar. Berkurangnya lahan pertanian kemungkinan masih bertambah lagi dengan rusaknya infrastruktur termasuk saluran irigasi dan akibat bencana banjir.

Kedaulatan pangan Kehadiran UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Abadi, menurut kalangan Komisi IV DPR mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menjamin kedaulatan pangan. Seperti di Sumut, telah berhasil surplus produksi beras tahun 2007 sebanyak 312 ribu ton. Jumlah ini meningkat 6,6% dibanding posisi tahun 2006 sebesar 3.000 ton. Produksi padi di propinsi ini sebanyak 3,2 juta ton gabah kering giling sudah termasuk kontribusinya mendukung pertambahan produksi gabah 2 juta ton nasional sebanyak 81 ribu ton. Propinsi ini pada tahun 2008 mengalokasikan anggaran sektor pertanian melalui APBD sebesar Rp 86 miliar atau 8% dari belanja langsung APBD. Peningkatan alokasi anggaran ini diharapkan terjadinya peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian di Propinsi Sumatera Utara. Anggota Dewan Bomer Pasaribu menambahkan, seharusnya kita jangan terpaku pada pencapaian swasembada pangan tetapi kedaulatan pangan dengan posisi 110 hingga 120% dari kebutuhan konsumsi. Bila konsumsi diperkirakan mencapai 34 juta ton ditambah 20 persennya maka posisi aman sekitar 41 juta ton. “ Bila kondisi ini dicapai maka kedaulatan pangan akan dicapai, tidak sekedar swasembada tetapi lebih aman sebab ada sekitar 10% cadangan, “ katanya menambahkan. (rat/mp/tt)

KUNJUNGAN KERJA

Kerusakan Lingkungan Kalsel Perlu Penanganan Serius Kalimantan Selatan merupakan salah satu sumber penghasil tambang, diantaranya tambang batubara, tambang intan. Terbukti ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi disana. Tercatat jumlah KP yang diberikan ijin Kabupaten/kota se Kalsel mencapai 446 KP, dengan jumlah 322 orang pemegang KP. Perusahaan besar yang ijinnya di pemerintah pusat tercatat 17 buah yang sedang melakukan eksplorasi.

P

erusahaan itu seperti PT Adaro Indonesia, P T Arutmin Indonesia, Serta P T Jorong Barotama Grestone ( JBG) dan beberapa perusahaan lagi. Namun sayangnya, banyak perusahaan tambang yang kurang peduli terhadap analisis dampak lingkungan hidup (Amdal), hingga menyebabkan banyak lingkungan di Kalsel mengalami pencemaran serius. Bahkan jika ditinjau dari udara, kondisinya terlihat sangat memprihatinkan. terutama di daerah pertanian warga. Anggota Komisi VII, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengaku pernah melakukan pantauan melalui udara. ia menyaksikan pencemaran tersebut, mulai dari hulu Sungai Liang hingga masuk ke persawahan warga. “Sepanjang aliran sungai itu semua telah tercemari limbah PT. Galuh Cempaka. Air yang mengalih ke sawah terlihat sangat coklat dan ternyata air itu telah bercampur dengan limbah PT.Galuh,” ungkap Gusti saat Komisi VII Melakukan kunjungan kerja di provinsi Kalsel pada reses Masa Persidangan III 2007-2008 Gusti mengaku prihatin dengan keadaan tersebut, karena jika dibiarkan akan berdampak buruk khususnya bagi masyarakat sekitar. Untuk itu ia berharap, penghentian sementara kegiatan P T Galuh dapat ditindaklanjuti, mengingat pembuangan limbahnya tidak sesuai dengan Amdal yang telah ditentukan. “Kami tidak ingin industri yang beroperasi di Kalsel akan meninggalkan dampak buruk pada masyarakat.

Tadinya saya menduga pencemaran itu berasal dari pertambangan rakyat,” jelasnya Kepala Bapedalda Kalsel, Rachmadi Kurdi mengemukakan, setelah dilakukan penghentian kegiatan PT. Galuh Cempaka, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap upaya perbaikan serta pembenahan pelanggaran lingkungan itu. “Jadi kegiatan mereka kami pantau terus,” katanya

Bentuk Tim Setelah melihat langsung kondisi PT. Galuh Cempaka, saat melakukan kunjungan ke Kalsel pada tanggal 14 hingga 16 April lalu, Tim Kunker Komisi VII sepakat akan segera membentuk tim verifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama Departemen ESDM serta Departemen Lingkungan Hidup. Tim itu nanti dimaksudkan untuk membantu menangani persoalan yang tengah dihadapi PT. Galuh Cempaka yang dinilai telah menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Akibat pencemaran itu, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) Kalimantan Selatan telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya. Wakil Rakyat dari Dapil Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan tim yang dibentuk akan bertugas mengevaluasi kondisi lingkungan yang tercemar serta mencari solusi atau upaya penanggulangannya. “Komisi VII akan meminta agar Depertemen ESDM dan Kementerian

Lingkungan Hidup untuk bersamasama membentuk tim dan mencarikan solusi atas masalah pencemaran ini,” katanya Gusti menegaskan, jika dari kesimpulan evaluasi Tim, ternyata lebih banyak merugikan masyarakat serta tidak memberikan kontribusi apapun terhadap daerah, maka Komisi VII bisa mengusulkan perusahaan itu untuk ditutup permanen. “Pada dasarnya pemerintah sangat konsisten dalam menjaga iklim investasi di daerah. Seperti dengan memberi pengampunan terhadap pajak. Tapi bila perusahaan itu justru merusak lingkungan dan tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, kami tidak segan-segan meminta perusahaan ditutup total,” tegasnya.

Tidak Hadiri Undangan Pada kunjungan ke Kalsel, beberapa kali Tim Kunker Komisi VII harus kecewa, sebagai wakil rakyat yang ingin menyerap aspirasi, mencari masukan sebagai dasar penetapan anggaran serta melakukan pengawasan beberpa kali tidak berhasil bertemu dengan beberapa pihak yang telah dijadwalkan. Pertemuan dengan pihak kegubernuran hanya diwakili Sekda Provinsi. Hari berikutnya tiga Dirut perusahaan tambang yaitu PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia dan PT Jorong Barutama Grestone ( JBG) yang diundang dalam pertemuan di Dinas Pertambangan Kalsel juga tidak hadir. Karena itu, Wakil rakyat dari dapil Kalsel Asfihani sempat sedikit emosi karena merasa malu atas sikap Pemprov


57

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi VII ke Provinsi Kalsel, dipimpin Ketua komisi Airlangga Hartarto saat meninjau PT. Galuh Cempaka di Banjarmasin. Foto : Suwarni.

Kalsel yang tidak menganggap penting atas kehadiran para wakil rakyat dari pusat. Terlebih paparan yang disampaikan Sekda Kalsel sangat ’datar’ tanpa mempromosikan berbagai kekayaan serta potensi yang bisa dikembangkan di daerah Kalsel. Padahal kata Asfi, momen seperti itu sangat langka. Seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya mengingat kehadiran Komisi VII dalam rangka mencari masukan untuk pengembangan daerah. “Yang kami undang adalah Direktur Utama. Sekarang untuk apa, kalaupun kami tanya, pasti tidak bisa menjawab dengan alasan bukan wewenang,” kata Asfihani dari Fraksi Partai Demokrat. Kemarahan juga disampaikan Anggota Komisi VII Watty Amir (FPG) ketika General Manajer Operasional PT Adaro Priyadi dan Manajer Operasional PT Jorong Barutama Greston ( JBG) Kalsel, Mu’it Makruf yang mewakili Dirutnya hendak menyampaikan kondisi dan potensi perusahaannya. Mu’it pun diputuskan tidak perlu menyampaikan keterangan apapun. Watty Amir mengatakan semua yang disampaikan sudah ada dimakalah, sedangkan jika dilakukan pendalaman dirasa percuma mengingat perwakilan yang hadir tidak dapat mengambil keputusan. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh beberapa anggota Komisi VII lainnya, karena merasa

58


kedatangan mereka hanya dipandang sebelah mata serta tidak mendapatkan arti apa-apa. “Kami kesini untuk membela kepentingan rakyat banyak, tapi ternyata sia-sia saja,” katanya. Sementara Ade Daud Iswandi Nasution mengusulkan, tambangtambang yang tidak memberikan kontribusi ke masyarakat secara seimbang, sebaiknya ditutup saja, termasuk ketiga perusahaan pemegang PKP2B, baik itu JBG, Arutmin dan Adaro. Menurut Ade, dalam setahun sesuai perhitungannya, ketiga perusahaan itu mampu menghasilkan uang hingga Rp2,8 triliun. Bila dikalkulasi total pengiriman batubara dari Kalsel mencapai 70 juta ton per tahun, dikalikan harga batubara sekarang (40 dolar AS), hasilnya mencapai Rp2,8 triliun. Merupakan jumlah yang fantastis. Tapi faktanya daerah hanya mendapatkan kurang dari RP.70 miliar. “Sangat tidak sebanding. Harusnya daerah mendapatkan dana minimal 5 kali lipat dari Rp70 miliar. Kalau begini siapa yang dapat duit, siapa yang merana. Harus ada timbal baliknya dong,” tukas Ade. Perusahaan tambang boleh tetap beroperasi, asalkan masyarakat benarbenar mendapatkan berkah, pendidikan dan kesehatan gratis, jalan mulus dan kesejahteraan yang memadai. Karena ketidakhadiran tiga Dirut perusahaan tambang itu, maka Tim Kunker Komisi

VII sepakat akan mengundang ketiganya untuk hadir di Jakarta.

Kondisi Pertambangan Kekecewaan Komisi VII juga ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambagan (Kadistemben) Kalsel Ali Muzanie. Pasalnya Kadistamben Kalsel tidak dapat menjelaskan secara rinci kondisi pertambangan di wilayahnya. Anggota Komisi VII (FPG) Mahadi Sinambela mempertanyakan luas areal tambang kuasa pertambangan yang masih tersedia, Kadis menjawab sudah habis. Praktis, jawaban tersebut memicu kemarahan Mahadi. “Kalau lahan pertambangan sudah habis, untuk apa lagi ada dinas pertambangan, sebaiknya ditutup saja. Kan Kadistamben sudah tidak ada pekerjaan. Untuk tambang maupun kuasa pertambangan (KP) yang bermasalah diserahkan saja ke polisi,” cetusnya. “Pak Ali Muzanie boleh mengeluhkan soal dana pembagian yang tidak adil, tetapi pengelolaan dana dan kinerja juga harus diperbaiki. Bagaimana mungkin data tentang pertambangan tidak lengkap. PKP2B memang kewenangan pusat, tapi jika ternyata di daerahpun tidak ada data KP kemana lagi kami akses,” tambah Mahadi. Ia berpendapat, untuk memperbaiki sistem pertambangan di Indonesia yang kondisinya carut marut, perlu ada

KUNJUNGAN KERJA perbaikan kinerja serta pola kerja. “Harus ada perubahan, jangan sampai kalau uang datang baru bisa bekerja,”tandasnya Menurutnya, kinerja pemerintah di beberapa daerah saat ini sangat tidak baik, tidak jarang bupati maupun gubernur kepala daerah datang ke Jakarta bahkan keluar negeri hanya untuk jalan-jalan dari hotel ke hotel, dari swalayan ke swalayan bahkan hingga ke Swiss, saat ditanya katanya cari investor. Pada pertemuan itu, Ali Muzanie mengungkapkan, di Kalsel terdapat 446 perusahaan kuasa pertambangan. Luas ijin yang dikeluarkan mencapai 228.556,25 hektare (ha), luas bukan tambang 8.810,22 ha, reklamasi 6.239,57 ha, revegetasi, 3.431,54 ha serta sarana prasarana 1.444,01 ha.

Kurang Kendali Saat pertemuan Tim Kunker dengan Kadistamben Kalsel, Alie Muzani, dikatakan, Pemerintah Propinsi Kalsel tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan merebaknya pertambangan batubara di wilayah ini. Masalahnya, Pemprop Kalsel, hanya memiliki wewenang sebagai koordinasi, sementara perijinan pertambangan berada di pemerintah pusat dan kabupaten. “Untuk perijinan pertambangan batubara melalui Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pengelolaan Batubara (PKP2B) wewenangnya berada di Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Meneral,” kata Alie. Namun, lanjutnya, untuk ijin pertambangan melalui Kuasa Pertambangan (KP) berada di masingmasing kabupaten/kota. Tugas Pemprop melalui Dinas Pertambangan, hanya sebatas memantau serta koordinasi semata, sehingga Pemprop Kalsel tidak bisa mengendalikan laju usaha pertambangan. “Padahal perusahaan tambang di Kalsel belakangan ini sudah membludak. Bayangkan, jumlah KP yang diberikan ijin Kabupaten/Kota se Kalsel tercatat sedikitnya 446 KP, dengan pemegang KP sebanyak 322 orang,” ungkap Alie

Sedangkan perusahaan besar pemegang PKB2B yang ijinnya di pemerintah pusat juga terdapat beberapa buah. Ia menyadari, banyaknya usaha pertambangan itu, menyebabkan produksi tambang batubara terus meningkat. Tahun 2007 tercatat 70 juta ton, tahun 2008 ini diperkirakan meningkat hingga mencapai 90 juta ton. Namun sayang, Pemprop Kalsel terlalu lamban dalam menertibkan ribuan truk pengangkut batubara yang masih menggunakan jalan umum (jalan negara), sehingga mengakibatkan jalanan menjadi macet serta memicu kerusakan. Tapi Ia berjanji, kedepan Pemprop Kalsel akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk melarang angkutan tambang batubara melalui jalan umum, tapi harus memiliki akses sendiri. Ia mengakui sudah ada beberapa perusahaan batubara yang sudah memulai membangun jalanan tersebut.

Ribuan truk Selain menggunakan jalan negara, truk pengangkut batubara di Kalsel juga menjadi masalah bagi masyarakat serta pemrov Kalsel. Saat kunjungan Komisi VII ke Kalsel, menyaksikan sendiri setiap harinya truk-truk batubara berjejer mengantri BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan menurut Anggota Komisi VII Asfihani (F-Demokrat), setiap harinya tidak kurang dari 2.250 truk antri di SPBU untuk membeli solar. “700 ribu solar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan truk itu. Sehingga bila SPBU dipasok, dalam waktu satu jam terjual habis,” ungkap Asfihani. Karena itu, Asfi berpendapat harus ada tindakan tegas dari pemerintah supaya SPBU tidak lagi mengisi truktruk pengangkut batubara. Ia yakin jika masing-masing pihak punya keinginan sama untuk menghentikan masalah ini, maka tidak akan mengalami kesulitan. “Saya harap solar yang di SPBU itu benar-benar untuk orang yang berhak. bukan untuk para industri,” tegasnya yang juga mendapat dukungan dari

beberapa Anggota Komisi VII lainnya. Tapi, menurut Dirut Pertamina Hari Sumarno, penyebab terjadi pembelian BBM oleh truk batubara di SPBU sebagai akibat system distribusi yang terbuka. Pihaknya mengaku kesulitan untuk membatasi penjualan sebab Perpresnya tidak mengatur. “Posisi kita sulit dan serba salah. Itupun dilapangan kami telah meminta bantuan aparat kemanan untuk mengamankan,” ungkapnya.

Revisi PP No.9 Terkait adanya antrian truk tersebut, Komisi VII DPR mendesak kepala Badan Pengatur Hulu Minyak & Gas Bumi (BPH-Migas) dan PT. Pertamina (Persero) untuk mengusulkan kepada Pemerintah agar merevisi PP No.9 Tahun 2006 (perubahan atas PP No.5 Tahun 2005) tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. Revisi PP ini dilakukan supaya dapat membatasi pendistribusian BBM bersubsidi terhadap angkutan industri karena merugikan negara menyebabkan masyarakat sering tidak mendapat jatah BBM. Komisi VII juga meminta pihak Pertamina supaya menjaga ketersediaan stok BBM nasional serta memperbaiki system distribusi. Masalah inipun telah menjadi perhatian DPRD Kalimantan Selatan. Mereka menilai BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Ketua Komisi III DPRD Kalsel GT. Perdana Kesuma yang sempat mendatangi Komisi VII DPR menginginkan agar truk-truk batubara tidak lagi dapat membeli BBM di SPBU, karena BBM tersebut jelas bersubsidi. Pihaknya meminta Komisi VII dapat memberikan perhatian serta solusi terhadap masalah ini bersama pemerintah. Perdana menyadari Pertamina tidak dapat serta-merta membatasi penjualan mengingat ada peraturan yang membolehkan. Karenanya ia berharapkan Komisi VII dapat mendesak Pemerintah segera menerbitkan PP baru agar membatasi pembelian BBM di SPBU Anggota Komisi VII, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (Fraksi


59

KUNJUNGAN KERJA Golkar) mengingatkan selama ini belum pernah ada SPBU yang menjual BBM tidak bersubsidi. baik dari Pulau Jawa maupun diluar Pulau Jawa, sehingga orangpun terpaksa membeli di SPBU yang sama. Namun ia memberikan apresiasi terhadap itikad baik dari DPRD Kalsel. Karena dinilai sudah ada sinergi yang bagus antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kalsel. Gusti sepakat BBM yang ada di SPBU merupakan BBM bersubsidi, sehingga harus diberikan pada yang berhak. Tim Kunker Komisi VII ke Kalsel dipimpin Ketua Komisi Airlangga Hartarto diikuti beberapa anggota dari Fraksi Golkar Mahadi Sinambela, Kahar Muzakir, Agusman Effendi, Watty Amir, Budi Harsono, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah Zainudin Amali, Syamsul Bachri. Dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, Royani Haminullah, Ben Vincent Djeharu, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, Iedil Suryadi. Tamam Achda, Yusuf Rizal Tjokroaminoto dari Fraksi PPP, Asfihani, Sofyan Ali dari Fraksi Demokrat. Alvin Lie dari Fraksi Golkar. Fuad Anwar, Bahrudin Nasori dari Fraksi PKB, Ami Taher dan Zulkieflimansyah dari Fraksi PKS serta Ade Daud Iswandi Nasution dari Fraksi PBR

kelangkaan elpiji menurut anggota dari Fraksi PAN ini, adalah akibat adanya disparitas harga yang cukup signifikan membuat kalangan pemakai elpiji 50 kg beralih menggunakan elpiji 12 kg. Dengan demikian, Najib mengusulkan kepada pemerintah sebaiknya mengalah dengan memberikan subsidi ke elpiji 50 kg, sehingga tidak ada kelangkaan di pasar baik yang elpiji 3 kg maupun elpiji 50 kg. Masyarakat dipasar itulah yang harus dipikirkan, sehingga masyarakat

Kelangkaan Elpiji 12 kg

yang beralih dari mitan ke gas tidak risau. Pemberian subsidi elpiji 50 kg yang notabene pemakainya kalangan perusahaan, perhotelan, dan restaurant, hemat Najib hanya bersifat sementara dan tidak permanent. “Pemberian subsidi 50 kg hanya dilakukan saat transisi konversi mitan ke elpiji,” tegasnya. Apabila semua sudah berjalan lancar, menurut anggota dari daerah pemilihan Jawa Timur subsidi elpiji 50 kg dikurangi secara bertahap hingga harga sesuai dengan harga dipasaran. Kemudian dia menjelaskan bahwa pemberian subsidi 50 kg dilakukan oleh pemerintah, karena Pertamina tidak mau apabila mengalami kerugian apabila sudah berbentuk persero.

Sementara Tim Komisi VII ke Propinsi Jawa Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Sutan Bhatoegana dari Fraksi Demokrat menemukan adanya kelangkaan Elpiji 12 kg, lantaran Elpiji 50 kg yang tidak disubsidi beralih ke ukuran lebih kecil. Disparitas harga ini memancing masyarakat untuk beralih ke elpiji 12 kg yang bersubsidi.. “Tidak mustahil apabila Pertamina secara formal menyatakan sudah melaksanakan pemberian subsidi tetapi prakteknya produksi tidak sebanyak yang diminta pemerintah, karena pertamina tidak mau rugi,” ujar Muhammad Najib usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur di Surabaya Atau kemungkinan lain penyebab

60


Lebih lanjut Najib mengatakan, apabila pemerintah tidak berusaha memberikan jaminan kontinuitas keberadaan gas baik yang elpiji 12 kg maupun elpiji 3 kg, maka masyarakat akan mendapatkan beban baru akan adanya kelangkaan. “Kalau seperti ini (ada kelangkaan), masyarakat bisa kembali ke mitan. Ini merupakan ancaman kegagalan konversi mitan ke gas,” tandasnya. Untuk itu ia mendesak pemerintah perlu turun tangan dalam mengatasi

Kunker Komisi VII ke Provinsi Jatim, dipimpin Wakil Ketua Sutan Bhatoegana saat meninjau pabrik pengelolaan ikan di daerah Muncar, Banyuwangi. Foto : Dian

permasalahan yang timbul akibat pemberlakukan konversi mitan ke gas. Pihaknya akan memback-up program tersebut supaya proyek konversi mitan ke gas elpiji berhasil.

Memprihatinkan Temuan lainnya saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR yang meninjau Provinsi Jawa Timur mendesak Bupati Banyuwangi agar pabrik-pabrik pengolahan ikan di daerah Muncar lebih bernuansa lingkungan guna menekan pencemaran lingkungan. Pasalnya pencemaran lingkungan di sekitar pabrik pengolahan ikan sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat Muncar banyak terkena penyakit kulit akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan

KUNJUNGAN KERJA prosedur. Hal tersebut ditegaskan Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR ke Provinsi Jawa Timur Sutan Bhatoegana (F-PD) ketika melakukan pertemuan dengan Bupati Banyuwangi di kantor Bupati. “Kalau Pemda mau membenahi kita tunggu saja, tetapi kalau menyerah ya terpaksa ditutup dahulu tempat itu,” tegas Sutan. Sutan menambahkan, pabrik di daerah Muncar harus berupaya untuk membeli peralatan instalasi pengolahan

Munawir (F-PKS) mengatakan, pengolahan lingkungan perlu studi yang terintegrasi. Sementara itu, Soeharso Monoarfa (F-PPP) mengungkapkan, IPAL terpadu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) ke depan dengan cara pembangunan gorong-gorong yang dilaksanakan oleh perusahaan daerah yang kemudian disewakan kepada pihak swasta. Dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR, Sekretaris Daerah

air limbah (IPAL). Sutan juga meminta agar para pengusaha yang beroperasi di daerah Muncar tidak tinggal diam melihat ligkungan yang tercemar limbah akibat beroperasinya pabrik mereka. “Masalah limbah harus menjadi perhatian serius dari para pengusaha, pencemaran air, udara, suara, dan tanah tidak boleh dianggap remeh,” ujarnya. Jika selama ini banyak penduduk yang mengolah limbah ikan menjadi minyak ikan seperti dituturkan kepala desa Muncar, maka Sutan berharap limbah yang dikeluarkan oleh pabrik dikelola menjadi bersih dan masyarakat sekitar lebih dilibatkan dalam pengolahannya. Senada dengan Sutan Bhatoegana, Anggota Komisi VII DPR Wahyuddin

Banyuwangi Sukardi mengakui penyebab banyaknya terjadi pencemaran di daerah Muncar adalah akibat dari lemahnya fungsi kontrol untuk monitoring, evaluasi dan sistem pengendalian terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan lahan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang arti penting manfaat penataan ruang dan pengendalian lingkungan hidup, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga diakui sebagai penyebab masih sering terjadi pencemaran di daerah Muncar.

Kabupaten Probolinggo, Komisi VII melihat proyek tersebut baru sampai tahap konstruksi. Pembangunan pembangkit baru itu dilakukan di atas lahan sekitar 30 hektar di kawasan pantai Kabupaten Probolinggo yang masih terletak di komplek PLTU Paiton. Menurut Project Manager PLTU Paiton 9 Affianto Hapsoro, PLTU Paiton ditargetkan selesai Maret 2010. Unit ini rencananya akan memasok 660 mega watt ke sistem Jawa-Bali. Volume pasokan ini merupakan bagian dari program penambahan daya listrik secara nasional sebesar 10.000 mega watt. Selain PLTU Paiton Unit 9, pembangunan pembangkit listrik juga dilaksanakan di sejumlah daerah. Di Jawa Barat antara lain di Suralaya, Inderamayu, dan Pelabuhan Ratu. Adapun di Jawa Tengah antara lain di Rembang dan Cilacap. Sementara di Jawa Timur antara lain di Probolinggo, Pacitan, dan Tuban. “Kami mohon kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan dalam proses berbagai perizinan agar pembangunan sesuai target,” kata Affianto. Dalam kesempatan tersebut Pimpinan Tim Kunker Sutan Bhatoegana mengharapkan perlunya payung hukum untuk mengatur tata niaga batu bara. “Selama ini, pengusaha batu bara lebih suka menjual batu bara ke luar negeri karena harganya lebih tinggi. Akibatnya, pasokan dalam negeri terutama untuk unit-unit pembangkit listrik rawan krisis pasokan,” papar Sutan. Komisi VII DPR-RI akan mendorong pemerintah pusat membuat payung hukum untuk mengatur pengendalian volume ekspor batu bara. Konkretnya, Komisi VII akan mengusulkan agar penjualan batu bara diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation. Dengan demikian, target penambahan listrik sebesar 10.000 mega watt sampai akhir 2009, bisa benar-benar terlaksana. (sw,da)

Pembangunan Konstruksi Dalam kunjungannya ke proyek pembangunan PLTU Paiton Unit 9 di


61

KUNJUNGAN KERJA

Komisi VIII DPR Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Agama Peran seorang guru agama selaku penyiar agama di tengah masyarakat sangat vital, diantaranya mendorong kesadaran umat beragama untuk saling melindungi, dan menumbuhkan rasa tolong menolong antar umat beragama guna menciptakan kebersamaan dan kerukunan bersama. Selain itu, pemerintah juga dituntut harus dapat menyediakan fasilitas dan kesejahteraan untuk guru agama di seluruh Indonesia.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Hakam Naja tukar menukar cinderamata dengan pengurus Koperasi. Foto: Sugeng

T

ingginya perhatian Komisi VIII DPR terhadap persoalan keagamaan, dan guna mencari tahu masukan didaerah terhadap permasalahan guru agama dan kesejahteraannya maka Komisi VIII DPR mengadakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali, dan beberapa provinsi lainnya seperti Provinsi Sulteng. Pada saat Kunker ke Bali, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah alokasi guru agama khususnya guru agama Hindu di Bali,karena minimnya ketersediaan guru hindu di Bali. “Kita mendorong adanya otonomi ini, jadi daerah bisa mengusulkan kebutuhan guru agama di daerahnya,”kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Hakam Naja saat mengadakan pertemuan kunker dengan Gubernur Bali Dewa Brata, di Renon, Bali,

62


baru-baru ini. Menurutnya, dahulu pengalokasian guru selalu datang dari pusat, namun sekarang daerah bisa mengajukan usulan kebutuhan guru. “Jangan sampai alokasi sedikit tetapi kebutuhan besar, karena itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,”katanya. Ia menambahkan, Panitia Kerja (Panja) Guru agama Komisi VIII DPR akan memprioritaskan pengangkatan guru honor yang ada di Bali. “ Kita akan memprioritaskan pengangkatan PNS, penyuluh honor, maupun staf yang honor, dengan membahas melalui lintas departemen baik Menpan dan BKN,”katanya. Sementara, Akmaldin Noor (F-PAN) mengaku heran struktur Kanwil Agama di Bali serupa dengan di Aceh. Dirinya juga menyoroti Anggaran Depag untuk Provinsi Bali yang masih belum merata untuk kebutuhan umat beragama.

Humaedi (F-PG) mengatakan, pendidikan agama di Bali masih belum merata, karena masih tingginya angka buta aksara di Bali. Menyinggung status guru di Bali, Senada dengan yang lainnya, Ia mengusulkan agar panja guru secara proporsional mengajukan kebutuhan guru di Bali. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali melaporkan Bali akan mengalami kekurangan guru agama pada tahun 2010 dikarenakan banyaknya yang pensiun. Oleh karena itu Departemen Agama Bali mengharapkan adanya peningkatan guru agama di Bali. Di tingkat SMP, jika mempergunakan rasio tiap 90 siswa memperoleh 1 guru agama hindu saja. Bali masih kekurangan 2 kali lipat dari jumlah guru agama hindu yang ada sekarang. Berdasarkan jumlah tercatat di Kanwil Depag Bali, siswa SMP beragama hindu sebanyak 122.797 orang, sementara guru agama hindu baru 470 orang. Bali masih kekurangan 895 guru. Khusus SMA atau sederajat yang beragama Hindu pada tahun 2006/2007 tercatat 92.907 orang, sementara guru agama Hindu baru tersedia 277 orang. Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bali Dewa Made Bratha, penyiar agama memiliki peran sangat penting sebagai mediator antar umat beragama, selain itu mereka juga memiliki peran dalam menyebarkan pemahaman etika, moral dan tata krama, budi pekerti kepada masyarakat. Gubernur Bali menambahkan, era globalisasi juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap umat beragama. Terutama konflik antar kelompok, golongan dan suku. “Keanekaragaman ini membutuhkan pemahaman nilai dan ajaran agama,”katanya. Oleh karena itu, Katanya, Provinsi Bali didukung oleh masyarakat Bali pada tahun 1999, membentuk forum komunikasi antar matra agama.”Ini bertujuan menyatukan kerukunan antar umat beragama,”katanya. Anggota Forum Kerjasama antar umat beragama, Dewa Gede Suaste mengatakan, masalah fundamental

KUNJUNGAN KERJA Indonesia saat ini adalah menempatkan falsafah dasar negara Indonesia. Menurutnya, terdapat budaya yang tidak bisa divoting di Senayan, misalnya, pelarangan koteka di Papua, dan melarang budaya tradisional lainnya Menyinggung RUU Pornografi, Dia mengharapkan, DPR dapat menyerap hukum yang ada di masyarakat. “Oleh karena itu harus bersifat bottom up,”tegasnya. Dia menambahkan, Adat dan istiadat di Bali, NTT maupun daerah lainnya harus dilindungi oleh DPR.”ketidakadilan yang berlarut-larut dapat menimbulkan bibit disintegrasi,”katanya. Ia mengatakan, RUU Pornografi harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik di daerah. “jangan terlalu bertameng dengan sentralisasi,” katanya. Saat kunjungan kerja ke Sulteng, Komisi VIII DPR menyambut baik usulan pembentukan komisi kerukunan umat beragama guna memfasilitasi dan memediasi konflik-konflik di daerah yang marak terjadi di Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR Sunarto Muntako menyambut baik usulan

pembentukan komisi kerukunan umat beragama yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Tarul Agung Prof. Catuk tah. “Adanya komisi kerukunan antar umat beragama ini, diharapkan dapat menjembatani konflik yang terjadi, baik antar etnis maupun agama . Sehingga persoalan yang muncul tidak semakin meluas,”kata Sunarto Dia menambahkan, komisi VIII DPR akan meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah pusat saat masa reses berakhir nanti. “Kita akan teruskan ini kepada pemerintah,”tegasnya.

Apresiasi Positif Karang Taruna Tim Kunker ke Bali menyempatkan diri mengunjungi Karang Taruna berprestasi di Bali, yaitu Eka Taruna Bakti. Pada kesempatan tersebut, Ketua tim Abdul Hakam Naja mengapresiasi positif aktivitas karang taruna eka Taruna Bakti di Bali. “Karang taruna ini harus dapat memberdayakan masyarakat sekitar bali,”terangnya saat meninjau aktivitas karang taruna Eka Taruna Bakti, baru-baru ini.

Karena itu, ia mengatakan, sangat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan karang taruna eka taruna. “Saya mengapresiasi karang taruna ini, apalagi menduduki posisi no 11 di Indonesia,”terangnya. Menurutnya, karang taruna ini harus dapat memberikan kemajuan di Denpasar Bali, sehingga dapat dijadihkan percontohan pada tingkat nasional. “Yang kurang di Indonesia saat ini adalah percontohan,” jelasnya. Dia mengharapkan,KarangTaruna Eka Taruna Bakti terus mengabdi untuk provinsi Bali, dan bangsa Indonesia. Sementara, saat peninjauan di Panti Wreda, Hakam mengatakan, DPR akan mendorong adanya peningkatan uang makan untuk panti-panti. Selama ini, baru mencapai 11 Ribu rupiah per-orang. “Kita akan memperhatikan kebutuhan Panti Wreda di Bali,” katanya. Dirinya mendorong adanya peningkatan produktivitas bagi para penghuni panti wreda. “kita harus memberikan produktivitas terbaik, karena itu alhamdullilah sudah ada tabungannya,”katanya. (si)

Kemiskinan, PR Besar Bangsa Indonesia Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, kemiskinan merupakan tantangan serius bagi Indonesia bahkan Negara-negara di dunia. “Ini merupakan pekerjaan besar bagi Indonesia,”katanya saat diwawancarai oleh Parlementaria, di Bali, baru-baru ini. Menurutnya, harus ada pendidikan, pembinaan yang memadai agar mereka (manula) dapat produktif. “Ini merupakan tugas kita karena itu, kita akan merumuskan RUU Kesejahteraan Sosial bersama dengan pemerintah. Melalui RUU ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin. Sesuai dengan Milenium Development Goals 2015, kita harus meningkatkan sektor bidang kesehatan ibu, anak dan perempuan. “Kita sangat peduli terhadap soal

kemiskinan,”terangnya. Dia menambahkan, pengemis merupakan problem sosial karena apabila dikembalikan di panti mereka merasa tidak bebas karena dibandingkan di jalan mereka dapat menghasilkan uang. “Hal ini bisa dirubah dengan pendidikan,”katanya. Menurutnya, masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama oleh karena itu, masyarakat harus kita sadarkan agar lebih peduli terhadap masalah kemiskinan. “Ini merupakan lintas sektoral,”katanya. Dia menerangkan, kunci memberantas kemiskinan adalah kepemimpinan yang kuat sehingga sektor ekonomi dapat bergerak sehingga kemiskinan dapat berkurang. “Harus ada jaminan kesehatan,

pendidikan artinya mereka harus bekerja dan berdaya guna,”katanya. Karena dengan tekad yang besar, terangnya, kita dapat merubah hidup. “Komisi VIII DPR akan sekuat tenaga membantu mengurangi masalah kemiskinan,”katanya. (si)

Abdul Hakam Naja Wakil Ketua Komisi VIII DPR.


63

KUNJUNGAN KERJA

MASYARAKAT MISKIN

HARUS JADI PRIORITAS PELAYANAN KESEHATAN Fasilitas kesehatan masyarakat di Indonesia sampai saat ini masih belum terpenuhi dengan baik. Masih banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit (RS) yang belum berperan optimal dalam memberi pelayanan kesehatan. Minimnya fasilitas yang ada di Rumah Sakit maupun Puskesmas menjadi salah satu faktor buruknya pelayanan kepada masyarakat.

RSU terhadap pasien khususnya dari kalangan masyarakat miskin selalu menjadi perhatian Komisi IX DPR. Pada Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2007-2008, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning (F-PDIP) memimpin Tim Kunker ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam Kunker tersebut, Tim beranggotakan Tisnawati Karna (F-PG), Charles J Mesang (FPG), La Ode Djeni Hasmar (F-PG), E Akhmat Darojat (F-PDIP), Elva Hartati (FPDIP), L Soepomo Sintoewasito (F-PDIP), Amin Bunyamin (F-PPP), Syumli Sadli (F-PPP), Anita Yacoba Gah (F-PD), Rustam Effendi (F-PAN), Mufid Rahmat (FPKB), Chairul Anwar (FPKS), Abdul Azis Arbi (FPKS), Muhammad Fauzi (FBPD) dan Kasmawati Tahir Z Basalamah (F-PBR). “Sekarang untuk apa ruang VIP, toh kalau Bupatinya sakit belum tentu berobat di RSU, pastinya berobat ke luar negeri. Lebih baik dijadikan semuanya untuk rakyat,” kata Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI ribka Tjiptaning meninjau RSU Dompu di Provinsi Nusa Ribka Tjiptaning. Tenggara Barat. Foto: Bayu Setiadi Dalam peninjauan ke RSU Dompu, Ketua Tim meminta supaya kapasitas tempat tidur pasien lebih eberadaan Pos dalam memberi pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk masyarakat miskin Pelayanan Terpadu masyarakat, khususnya masyarakat atau golongan kelas III. “Harusnya (Posyandu) sebagai kelas bawah. jumlah tempat tidur pasien enam puluh salah satu ujung Setiap masyarakat berhak lima persen ke atas diperuntukan bagi tombak pengawasan memperoleh pelayanan kesehatan yang kelas III,” katanya. masyarakat di bidang kesehatan memadai. Meskipun yang Lebih jauh Ribka mendesak pihak nampaknya perlu kembali di gerakan. bersangkutan tergolong dalam kategori RSU Dompu untuk memberi Sebelum Posyandu di non aktifkan, miskin, tidak ada alasan pihak Rumah pelayanan yang lebih baik. Dalam kualitas kesehatan masyarakat dapat Sakit untuk menolak memberi peninjauan, Tim Kunker menemukan terpantau, sehingga kejadian seperti pelayanan kesehatan. Bahkan adanya pelayanan rawat inap yang adanya gizi buruk dapat terdeteksi lebih semestinya Rumah Sakit dapat sangat tidak nyaman. Di salah satu dini. memberi fasilitas kesehatan yang lebih ruang rawat inap kelas III, ditemukan Selain Posyandu, adanya Rumah baik bagi rakyat miskin seperti adanya pasien laki-laki dan perempuan tersedianya ruang perawatan yang Sakit Umum (RSU) yang terletak di yang dirawat dalam satu ruangan. Kabupaten juga menjadi ujung tombak mencukupi. Pelayanan yang diberikan “Tidak bisa begini (laki-laki dan

K 64


KUNJUNGAN KERJA perempuan dalam satu ruangan), nanti ruang perawatan kelas tiga kami minta ada kekhawatiran dari pasien terutama dikurangi sehingga tidak berdesakperempuan,” katanya. desakan,” katanya. Ketua Tim Kunker menegaskan Renovasi RSU Dompu yang dibutuhkan dari Rumah Sakit Umum Dompu adalah pelayanan yang Kondisi fisik Rumah Sakit yang baik diberikan kepada masyarakat dapat tentunya menjadi salah satu faktor lebih ditingkatkan, fasilitas kesehatan pendukung pemilihan tempat berobat yang lebih baik. “Walaupun masih di masyarakat. selain menjadi alasan cari, paling tidak spesialis dasar harus pemilihan, kondisi yang kondusif juga lengkap,” katanya. diharap dapat membantu percepatan Guna memenuhi tenaga dokter proses pemulihan pasien. spesialis, Ribka berharap pemerintah Tim Kunker Komisi IX dalam daerah dapat memfasilitasi putra-putri kunjungan lapangan ke Rumah Sakit daerahnya dalam menempuh Umum Dompu menilai kondisi fisik RS pendidikan kedokteran, khususnya bidang spesialis anak dan penyakit dalam. “Pemda harus mau. Departemen Kesehatan sekarang ada program spesialisasi,” katanya. Sementara itu, Tisnawati Karna dalam Kunjungan Kerja menilai pemerintah Daerah Dompu harus lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Perhatian tersebut dapat diberikan melalui penambhan insentif. Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau RSU Dompu di NTB. ”Sehingga mereka Foto: Bayu Setiadi (tenaga medis) bisa nyaman mengabdi di sini (Dompu),” katanya. tersebut harus direnovasi. “Rumah Sakit Ia berharap dengan adanya ini perlu penambahan dana untuk kenyamanan yang dirasakan tenaga memperbaiki beberapa bagian dari medis dalam melakukan pengabdian bangunan yang telah rusak dan dapat dapat memberi pelayanan optimal membahayakan pasien yang dirawat,” kepada masyarakat. “Terlebih kepada kata Anggota Tim Kunker Kasmawati masyarakat yang tidak mampu,” Tahir Z Basalamah. katanya. Menurutnya kondisi ruang rawat Lebih jauh Tisnawati menegaskan inap RSU Dompu terlalu sesak. tidak ingin melihat masyarakat yang Kasmawati menilai kapasitas tempat tidak tertangani dalam hal kesehatan tidur telah melebihi daya tampung sehingga mati sia-sia. Ia menjelaskan semestinya. “Setiap ruangan masih bahwa Komisi IX telah perlu dikurangi tempat tidurnya. memperjuangkan secara optimal agar Supaya Dokter dan perawat dapat lebih masyarakat tidak mampu mendapatkan fokus dalam merawat dan melayani perhatian yang baik dari sisi kesehatan. pasien,” ujarnya. “Jadi gratis kepada mereka,” Ia menegaskan dalam memberi tegasnya. perawatan kepada pasien, pihak Ia mendesak pelayanan kelas tiga Rumah Sakit harus memperlakukannya di RSU Dompu harus lebih secara manusiawi. “Kalau dari kelas tiga ditingkatkan. “Kapasitas tempat tidur

paling banyak satu ruang enam orang, kalau kita menghargai bahwa yang sakit itu juga manusia,” kata Kasmawati.

Komisi IX Kunjungi Transmigran Jonggon Sementara itu Tim Kunker Komisi IX ke Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi Desa Jonggon yang masih menjadi bagian, Kabupaten Kutai itu hanya salah satu daerah miskin dan terpencil di kabupaten Kutai Kertanegara. Terdapat lebih dari 100 desa miskin seperti halnya Jonggon Kampung itu. Suasana di sana menggambarkan betapa ketertinggalan desa tersebut, jalan yang menjadi akses masuk ke desa itu masih dalam tahap pengurukan. Bahkan bis yang mengangkut tim kunjungan kerja Komisi IX amblas dua kali. Tapi hal itu tidak menyurutkan keinginan Anggota Komisi IX DPR mengunjungi desa yang mayoritas dihuni para transmigran asal Temanggung itu. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya tim Komisi IX sampai ke lokasi, Selasa (15/4). Wakil Ketua Komisi IX DPR, Asiah Salekan yang juga ketua rombongan mengatakan biasanya para anggota dewan terbiasa dengan fasilitas jalan raya yang mulus dan jalan tol yang bagus. “Di kota biasanya anggota dewan melewati jalan yang mulus, sekarang baru tahu rasanya bagi para anggota dewan melewati jalan yang seperti ini, sayapun dulunya pernah merasakan jadi seorang transmigran makanya harus bangga ada warga transmigran yang bisa jadi anggota DPR” katanya. Rombongan Komisi IX DPR sengaja meninjau ke lokasi transmigran sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi IX ke Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan Komisi IX salah satunya dimaksudkan untuk bertatap muka dengan warga transmigran di


65

KUNJUNGAN KERJA desa Jonggon, kabupaten Kutai Kertanegara, dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan menjadi masukan bagi DPR untuk ditindak lanjuti. Seorang bidan kesehatan di desa tersebut mengatakan sejak setahun lalu menjadi petugas medis di desa. Jonggon kesejahteraannya dirasakan belum tercukupi, kalau ada warganya yang sakit dan butuh pertolongan medis umumnya terbentur kendala fasilitas kesehatan. Maka, bagi masyarakat desa seperti

jelas Teteng. Tidak hanya TKI, menurut Teteng, warga dari provinsi lain yang mencari nafkah di Kaltim juga menjadi masalah tersendiri. “kebanyakan warga yang datang tidak memiliki ketrampilan memadai koordinasi sudah kami lakukan dengan provinsi lain agar warganya diberi ketrampilan yang cukup, namun hal itu tidak banyak membantu,” Menanggapi masukan ini Komisi IX DPR RI akan memfasilitasi pertemuan secara nasional untuk

Penilaian terhadap Jamkesda disampaikan Ketua Rombongan Komisi IX DPR RI, Asiah Salekan BA bersama 15 anggota rombongan lainnya saat mengevaluasi program kesejahteraan di Balikpapan sebagai bagian dari agenda kunjungan Kerja di kota tersebut. (16/ 4). “Manfaat pelaksanakan program jaminan kesehatan ini telah dirasakan oleh mereka yang bahkan belum memiliki jaminan kesehatan (jamkes) sama sekali jika di bandingkan beberapa

Jonggon, misalnya, mereka cuma butuh pembangunan jalan akses untuk bisa keluar masuk desa dan bibit unggul pencetakan sawah baru, namun begitu mereka mengaku bisa hidup sejahtera seperti transmigran di desa desa lainnya.

menyelesaikan masalah TKI tersebut. “Pertemuan itu akan kami coba untuk dilakukan secepatnya,” ujar Asiah.

daerah yang pernah kami kunjungi di Indonesia dan di sekitar Kalimantan pelaksanaan disini sudah cukup baik,” ujar Asiah Salekan. Rombongan Komisi IX diterima Asisten II (bidang pembangunan) Poerba Wijaja didampingi sejumlah pejabat instansi dan Pemkot Balikpapan, Walikota Balikpapan berhalangan untuk hadir. Program Jamkesda sudah berjalan selama beberapa tahun ini, kepada sekitar 60 persen penduduk Balikpapan, dan disarankan kepada daerah yang lain untuk melakukan hal yang sama. “Program ini akan kami bawa ke pusat untuk dipromosikan ke daerah lain semoga mendapat respon yang bagus,” jelas Asiah. (bs/zf)

Keluhkan Masalah TKI Komisi IX menerima keluhan soal TKI dalam pertemuan dengan Pemprov Kaltin dan jajarannya yang dipimpin Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh di dampingi Sekda provinsi Kaltim, syaiful Teteng. Padahal menurut Syaiful akar permasalahan TKI berasal dari luar kaltim, modusnya warga dari provinsi lain menyebrang ke Negara Malaysia melalui Kaltim “Ketika para TKI ini bermasalah mereka di pulangkan melalui Kaltim, jadi seolah-olah ini masalah Kaltim,”

66


Puji Jamkesda Balikpapan Komisi IX menyatakan salut pada program Jaminan kesehatan daerah ( Jamkesda) yang digulirkan Pemda Balikpapan karena program Jamkesda ini memiliki prosedur yang jelas dan tujuan yang tepat. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Ketua rombongan, Asiah Salekan menilai baik program tersebut. Di bandingkan program serupa di daerah lain di Indonesia, manfaat program itu tidak hanya dirasakan oleh warga miskin (gakin) saja, tetapi juga bagi penduduk Balikpapan yang belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali

KUNJUNGAN KERJA

PENGANGKATAN GURU BANTU DAN PENYALURAN BOS MASIH BERMASALAH Pengangkatan guru bantu jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih dijumpai Tim Komisi X DPR dalam kunjungan kerja saat reses Masa persidangan III tahun 2007/2008 baru-baru ini. Di Provinsi Bengkulu Tim Kunker yang dipimpin Ketua Komisi Irwan Prayitno menemukan masih ada kendala yang menghambat dalam pengangkatan guru bantu terutama pada pendataan. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun hal itu sangat mengganggu dan harus ditelusuri. “Padahal mereka sudah seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS,” kata Aan Rohanah anggota Tim Komisi X.

K

endala yang juga menjadi penghambat utama telatnya pengangkatan guru bantu menjadi PNS karena birokrasi yang berbelit-belit. Menurut Aan, Surat Keputusan pengangkatan terkadang hingga berbulan-bulan tidak turun. “Selama mereka berbulan-bulan tidak dibayar itu ada tidak solusi sementara, katakanlah misalnya menggunakan anggaran dari yang lain. Karena ini masalah kesejahteraan hidup yang tidak bisa ditunda sama sekali,” ujarnya. Lebih jauh Aan Rohanah menegaskan bahwa permasalahan itu semua sudah dikonfirmasikannya ke Dirjen PMPTK Depdiknas, namun hal tersebut ternyata bukan wewenang Depdiknas tapi wewenang Bappeda dan BKN. “Saya sudah menyampaikan hal ini ke Dirjen PMPTK Depdiknas, kata mereka itu tidak ada sangkutpautnya dengan Depdiknas tapi itu dengan Bappeda dan BKN,” jelasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Herry Syahrial dihadapan Tim kunker Komisi X DPR menjelaskan jumlah guru bantu di Provinsi Bengkulu saat ini sebanyak 1.174 orang. Dari jumlah tersebut, yang lulus menjadi CPNS sebesar 778 orang. “Yang masuk data base 326 orang dan yang belum masuk data base 72 orang,” jelasnya. Permasalahan guru bantu di Provinsi Bengkulu karena saat ini belum

Peninjauan Tim Kunker Komisi X DPR RI ke salah satu sekolah di Kabupaten Bengkulu. Foto: I One

semua guru bantu diangkat menjadi PNS. Selain itu, guru bantu yang sudah melakukan pemberkasan menjadi PNS sampai sekarang belum selesai. Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Dirjen PMPTK Depdiknas Sumarna Surapranata mengatakan bahwa Depdiknas punya kebijakan pengangkatan guru bantu pada tahun 2003-2004 untuk menangani kekurangan guru yang ada di sekolah. “Mohon diingatkan kembali”, kata Sumarna seraya menambahkan ketika akad kredit dengan guru bantu tertulis tidak ada tuntutan untuk menjadi PNS. Ada satu klausul tidak menuntut menjadi PNS. Namun ternyata

perubahan-perubahan terjadi, muncullah Permen No.48 yang didalamnya mengangkat guru menjadi guru bantu. Di Bengkulu ini terangkat 1.642 orang. Dari 1.642 orang itu, pada tahun 2006 sudah lulus sebanyak 662 orang. Pemerintah pusat menganggarkan untuk guru bantu sebesar Rp 710 ribu/ kepala/bulan. “Jadi kalau dikatakan tidak ada tunjangan, saya kira kekeliruan,” katanya. Sementara itu dari jumlah guru bantu yang ada di Bengkulu tahun 2007 yang sudah lulus sebanyak 1.363 orang, sampai dengan tahun 2008 yang sudah lulus 1.128 orang, sisa yang belum lulus adalah 73 orang. “Perhitungan ini saya PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65

67

KUNJUNGAN KERJA kira cocok tapi jumlah yang lulus kita agak berbeda, jumlah yang lulus itu sudah 1.128, jadi yang belum lulus adalah 73. Ini yang belum masuk data base,” kata Sumarna. Lebih jauh ia menjelaskan permasalahan yang muncul adalah ketika hasil tes sudah lulus tetapi pemberkasan menjadi PNS belum ada Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). “Itu adalah menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah masing-masing. Semantara pemerintah daerah masing-masing di Tingkat II pemberkasannya belum diurus,” katanya.

Pungutan BOS Sementara itu Tim Kunker Komisi X ke Kalteng yang dipimpin Wakil Ketua Heri Akhmadi masih menemukan beberapa hal yang menghambat program Bantuan Operasional Sekolah. Dengan tegas Heri mengatakan program BOS belum sesuai harapan masyarakat. “ Saya menyangkal bahwa program BOS sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Pasalnya tim kunjungan kerja Komisi X masih menemukan adanya pungutan-pungutan dari pihak sekolah kepada para siswanya, misalnya pungutan untuk uang foto copy bahan soal ulangan dan untuk pengadaan buku materi pelajaran, juga masih belum meratanya siswa yang memiliki buku materi pelajaran,” tegasHeri. Untuk itu dia menekankan pada Gubernur dan Kadinas pendidikan setempat agar lebih memperhatikan mutu pendidikan supaya dapat ditingkatkan lagi. Selain itu diminta agar Pemda lebih memperhatikan kesejahteraan para guru maupun para tenaga pendidik dengan cara menaikkan tunjangan mereka, serta kualitas para guru dan tenaga para pendidik agar lebih ditingkatkan lagi mengingat mereka punya peran penting dalam kemajuan pendidikan di negeri ini. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Drs. Hardy Rampay, menerangkan pelaksanaan anggaran dari tahun 2006–2008 terlaksana dengan baik

68


sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. Dia juga menegaskan bahwa untuk tahun 2008 akan sangat terpengaruh dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap revisi penundaan anggaran sebesar 15%, terutama yang esensi dan substansinya langsung menyentuh pada siswa dan guru. Diantaranya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana sertifikasi dan kualifikasi guru, mengingat selama ini sumber pendanaan untuk melaksanakan program prioritas pendidikan di Kalimantan Tengah bersumber dari dana APBN dan APBD. Menanggapi pertanyaan mengenai penerapan program BOS tunai dan BOS buku, ia mengatakan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harapan masyarakat. Kalaupun ada kendala, katanya itu hanya masalah keterlambatan dalam pemberian dana bantuan BOS ke sekolah-sekolah yang letaknya sangat jauh dan terpencil dikarenakan keterbatasan sarana tranportasi dan itupun hanya masalah waktu saja. Masih terkait dengan bidang pendidikan ini, anggota TimKunker Ruth Nina M Kedang (F-PDS) menilai, di era otonomi, terkadang pemerintah provinsi tidak dapat campur tangan atas kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten. Ia mencontohkan ada salah satu pemerintah provinsi yang kewalahan menangani salah satu kabupatennya yang mengalami pergantian Kepala Dinas Pendidikan sampai dua kali dalam kurun waktu satu tahun. Lebih jauh, Ruth Nina menjelaskan bahwa khusus untuk wilayah Provinsi Bengkulu, penyerapan anggaran pendidikan termasuk baik. “Kalau saya melihat data-data dan penyerapan anggaran sangat baik, khususnya anggaran-anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat langsung ke sekolah. Apakah itu BOS, apakah itu BOS Buku, apakah itu BOS Reguler,” katanya. Namun demikian, penyerapan anggaran pendidikan yang termasuk baik di tingkat provinsi tidak diikuti

penyerapan di tingkat pemerintah kabupaten. Salah satu faktor penghambat penyerapan anggaran pendidikan di tingkat kabupaten menurut Ruth Nina karena pimpinan kabupaten kurang paham atau terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan. “Mungkin pihak dari pimpinan kabupaten tidak paham atau pergantian Kepala Dinas Pendidikan yang sangat-sangat cepat sehingga mengganggu penyerapan dan mengganggu kebijakan pendidikan yang sudah diterapkan oleh kami di pusat,” katanya.

Kesiapan menyambut VIY Di bidang pariwisata, Komisi X DPR RI mempertanyakan kesiapan Pemda menyambut Visit Indonesia Year (VIY ) 2008. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Provinsi Kalimantan Tengah IAnung Setyadi, Gubernur Kalimantan Tengah telah meminta seluruh Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah untuk membantu mensukseskan program pemerintah tersebut. Diantaranya meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah serta menyusun rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah yang meliputi pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/ sumber daya manusia. Selain itu, salah satu langkah yang telah ditempuh adalah peresmian peluncuran kapal wisata susur Sungai Raha’i Pangun pada tanggal 14 Maret 2008 oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Dermaga Tangkiling. Daerah yang terkenal dengan obyek wisata andalan seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Suaka Margasatwa Lamandau, Pantai Kubu dan Arboterum ini akan tetap berusaha mengembangkan dan memajukan daerah wisata lain agar menjadi bagian wisata yang unggul. Sedangkan temuan Komisi X di Bengkulu antara lain kurangnya promosi terhadap peninggalan sejarah Benteng Marborough. Keberadaan benteng ini sampai sekarang jarang diketahui masyarakat meskipun perannnya sangat penting dalam

KUNJUNGAN KERJA merebut kemerdekaan pada masa itu. Ketua Tim Kunker Irwan Prayitno berharap agar pendidikan untuk SD dan SMP perlu diinsentifkan juga kepada pelajaran yang berkaitan dengan sejarah dan perjuangan merebut kemerdekaan, sehingga dengan demikian Bengkulu akan menjadi satu tempat kunjungan bagi para pelajar dan juga masyarakat untuk melihat sejarahnya dan mengenang perjuangan para tokoh-tokoh pendahulu sebelumnya. Peninggalan sejarah di Bengkulu dapat terlihat sejak masa merebut kemerdekaan hingga zaman pemerintahan Soekarno. Irwan menilai tempat-tempat bersejarah tersebut jangan sampai hilang dan tidak diketahui generasi yang akan datang. “Peninggalan sejarah di wilayah ini dapat terlihat sejak era perjuangan melepaskan dari penjajahan. Bahkan dari zaman abad 18 kolonial sampai kepada datangnya Soekarno untuk kemerdekaan merupakan sejarah yang sangat berharga bagi bangsa ini”, ujarnya. Dalam pertemuan dengan KONI Daerah dan Cabang-cabang Olahraga Provinsi Bengkulu serta Organisasi Kepemudaan Ketua Tim Irwan Prayitno menilai program-program dan harapan dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan suatu harus terselesaikan. “Walaupun kendala anggaran seperti suatu yang sifatnya universal. Di setiap daerah yang kami datangi selalu kendalanya adalah anggaran”, kata Irwan. Minimnya anggaran olahraga tersebut, terutama bagi anggaran fasilitas, pembinaan maupun untuk pelatihan. Ia membandingkan, kondisi fasilitas olahraga di Kuba tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki Indonesia. Meskipun fasilitas yang dimiliki hampir sama, namun prestasi Kuba di gelanggang olahraga dunia lebih baik dari Indonesia. “Saya pernah pergi ke Kuba ternyata saya lihat fasilitas yang ada di Kuba itu tidak lebih bagus dari yang ada di Indonesia, tapi bisa jadi juara dunia,” ujarnya. Menurutnya, fasilitas olahraga di Kuba terletak di area terbuka dan sangat sederhana sekali. “Sangat sederhana sekali, tidak terlalu mewah bahkan terbuka dan panas, tapi mereka bisa jadi juara dunia”, ujarnya.

Ketua Tim Kunker menilai fasilitas bukan menjadi satu-satunya syarat pendukung untuk menjadi juara. Faktor lain yang juga sangat berperan dalam mencetak juara dunia adalah kedisiplinan para pelatih dan para atlit. “Masalah makanan juga harus dijaga. Itulah yang terlihat sebagai kunci keberhasilan, bukan karena faktor fasilitas,” katanya. Faktor disiplin menjadi satu hal penting dalam mencetak juara. Meskipun anggaran dan fasilitas yang dimiliki minim, kedisiplinan atlit menjadi satu kunci meraih keberhasilan. Merosotnya prestasi olahraga nasional di kancah dunia membuat prihatin Komisi X DPR. “Percayalah kepada kami sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi Pemuda dan Olahraga, kami tetap berupaya apakah dari segi anggaran kita akan meningkatkan dan juga programprogram lainnya,” katanya. Irwan Prayitno menjelaskan, Komisi X DPR sejak dua bulan lalu sudah mendesak Bappenas dan Departemen Keuangan untuk segera menyiapkan APBN Tahun 2009. Persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan anggaran olahraga. Lebih jauh Ketua Tim Kunker menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi sektor olahraga terkait anggaran bukan berada di DPR tapi di Bappenas dan Departemen Keuangan. Menurut Irwan, meskipun DPR mempunyai hak budget, namun tidak dapat mengubahnya secara signifikan. “Walaupun kami di DPR punya hak budget untuk menganggarkan tetapi ketika sudah dipatok oleh pemerintah dalam usulan ke DPR maka kami di DPR tidak bisa merubah secara signifikan jumlah tersebut. Menambahnya pun juga tidak bisa, karena Pagunya sudah dipatok. Misalnya Rp 800 milyar, ya.. sudah Rp 800 milyar, dari Bappenas itu sudah begitu usulannya,” jelasnya. Karena itu Komisi X mengupayakan menambah dana optimalisasi, untuk Menegpora tahun ini ditambah Rp 100 milyar. Dana optimalisasi dalam hitungan proporsional hanya sekitar Rp 25 milyar. Ia menilai bila dana optimalisasi tersebut dinaikkan hingga empat kali lipat tetap tidak mencukupi. (iw)


69

KUNJUNGAN KERJA Komisi XI DPR yang membidangi masalahmasalah perbankan dan keuangan mengharapkan sektor perbankan dapat berperan dalam meningkatkan tingkat perekonomian dengan penyaluran dana kepada Usaha kecil dan Mikro (UKM). Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI Asman Abnur saat memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat, pada reses masa persidangan II baru-baru ini.

M

enurutnya Provinsi Sumatera Barat masih mempunyai potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya, namun dia mengatakan dalam keadaan ekonomi global yang sedang memburuk belakangan ini tidak memungkinkan adanya peningkatan investasi yang drastis. Oleh karena itu, Asman Abnur yang juga politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menginginkan agar sektor perbankan dapat mensosialisasikan program penyaluran dana perbankan, agar masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produksi di segala bidang. “Masyarakat perlu dukungan dana untuk pengembangan usaha,” katanya. Dia juga gembira dengan meningkatnya nilai ekspor pada Provinsi Sumatera Barat “Dengan berkembangnya usaha masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesajahteraan,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Asman juga menyarankan agar Pemerintah Daerah Sumbar memperhatikan sektor pertanian. Peningkatan kualitas dan

70


Komisi XI Harapkan Tingkatkan

produktifitas pertanian dapat dimulai dengan pengembangan aspek teknolgi pertanian dan pemasarannya. Hal senada juga disampaikan Anton A. Mashur dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), dengan mengatakan, 46% masyarakat Sumbar masih bertumpu pada sektor pertanian. Menurutnya dengan besarnya persentase tersebut berarti masih tingginya kesenjangan perekonomian di kalangan masyarakat. “Pemda harus prioritaskan masyarakat petani,” tegasnya. Selanjutnya dia memandang penurunan investasi di Sumbar lebih dikarenakan masih sulitnya sistem perizinannya. Rizal Djalil dari F-PAN mengungkapkan Komisi XI DPR telah menyetujui kucuran dana sebesar 1,7 Triliun kepada Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang digunakan sebagai jaminan kredit, sehingga kredit dapat disalurkan kepada masyarakat. Dia juga mengkhawatirkan penurunan investasi, yang menurutnya pada sektor tersebut dapat memicu dan membangkitkan perekonomian. “Peranan perbankan harus didorong peran sertanya dalam membantu pendanaan,” katanya. Dalam kesempatan tersebut Pimpinan BI memaparkan meningkatnya

Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di tahun 2007 sebesar 26,73% menjadi Rp. 13,62 Triliun, berdampak terhadap peningkatan jumlah kredit yang disalurkan sebesar 36,45% menjadi 12,62 Triliun. Peningkatan kredit tersebut antara lain didukung oleh pergerakan suku bunga kredit yang cenderung stabil pada kisaran 11-14% sepanjang tahun 2007, dan inflasi yang relatif rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta ekspektasi positif pelaku pasar. Secara persentase, kredit investasi tumbuh paling tinggi sebesar 50,78% dari Rp.1,63 Triliun menjadi Rp.2,46 Triliun. Kredit modal kerja juga tumbuh lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya dari 22% pada tahun 2006 menjadi 31,94% pada tahun 2007. Perbankan juga ekspansif menyalurkan kredit konsumsi yang tumbuh 34,99% dari Rp.3,58 Triliun menjadi Rp.4,8 Triliun. Lebih ekspansifnya kredit yang tersalurkan dibandingkan pengumpulan DPK meningkatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Sumetera Barat dari 86,08% di tahun 2006 menjadi 92,68% di tahun 2007. Meningkatnya Kredit di Sumbar tersebut diiringi dengan perbaikan ratio BPL, yaitu dari 3,66% di tahun 2006

KUNJUNGAN KERJA

Penyaluran Dana Perbankan Perekonomian Sumbar Sumbar,” tegasnya. Lebih lanjut dia menegaskan Dewan menindaklanjuti masalah tersebut kepada Menteri Kehutanan yang berwenang dalam tata ruang hutan Selanjutnya, PT. Pelindo II dalam pertemuan tersebut mengharapkan Komisi XI DPR bersama dengan Pemerintah sebagai mitra kerja dapat memformulasikan regulasi atau kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan dalam sektor industri, dan perdagangan. Dengan meningkatnya pada sektor tersebut akan mampu meningkatkan jumlah arus kapal dan barang di pelabuhan, dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi kapasitas dan fasilitas terpasang dari pelabuhan terutama di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II. Wilayah (RTRW) Kota Padang. menjadi 2,69 di tahun 2007. dibandingkan Sehubungan dengan telah Menanggapi ketersediaan bahan nasional, angka NPL bank umum di disetujuinya RUU Pelayaran, PT Pelindo baku PT. Semen Padang yang terkendala Sumatera Barat relatif rendah dan masih II tetap berusaha meningkatkan pelayanan, dengan hutan lindung, Asman Abnur berada di bawah 5%. sebagai bukti komitmennya dalam mengatakan keberadaan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam tersebut merupakan kebutuhan daerah. Terkendala hutan lindung melayani kegiatan jasa kepelabuhan. PT. Oleh karena itu, Dewan akan mendukung Dalam rangkaian agenda Kunjungan Pelindo II tetap berupaya penciptaan Semen Padang agar dapat melangsungkan Kerjanya Komisi XI juga mengadakan berbagai terobosan baru, serta usahanya dengan pemenuhan bahan pertemuan dengan PT. Semen Padang meningkatkan optimalisasi aset. Selain itu, bakunya. “Kalau bahan baku tidak Dan PT. Pel terus dilaksanakan pemeliharaan didapatkan maka suatu saat produksinya indo II. peralatan, fasilitas, dan prasarana demi akan berhenti, dikhawatirkan dampak Direktur Utama PT. Semen Padang meningkatkan kinerja produksi. ekonomi yang akan ditanggung oleh Endang Irzal mengeluhkan tanah Untuk mencapai sasaran pertambangan seluas 412 Ha peningkatan usaha, managemen merupakan deposit Batu Kapur TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI juga memfokuskan diri pada yang berada di lokasi RESES MASA SIDANG III MASA SIDANG 2007-2008 kegiatan pemasaran dan penambangan baru kapur PT. KE PROVINSI SUMATERA BARAT pengembangan usaha dalam Semen Padang saat ini, yang 13 – 15 APRIL 2008 program kerja perusahaan. diperuntukkan mendukung NO. NAMA ANGGOTA FRAKSI “Perusahaan tidak menemukan operasional pabrik hingga 66 1. Asman Abnur, SE, M.Si. Ketua Tim/F.PAN kendala yang disebabkan tahun ke depan. 2. Uray Faisal Hamid, SH F.PPP kebijakan pusat dan kebijakan Pada saat proses 3. Anton A. Mashur, SE F.PD daerah,” tegasnya. pembebasan lahan (penggantian 4. Drs. Saidi Butarbutar F.PD 5. Dr. Marwoto Mitrohardjono, MM F.PAN Setelah mendengarkan silian jariah) dalam kurun waktu 6. Drs. H. Rizal Djalil F.PAN pendapat dari PT. Pelindo II, 2004-2006, timbul permasalahan 7. Dr. Ali Masykur Musa, Msi F.PKB Asman Abnur mengatakan akan karena adanya pernyataan dari 8. Drs. Arsa Sutisna F.PKB meneruskan dan menyampaikan Badan Pertanahan Nasional 9. Mustafa Kamal, SS F.PKS 10. Muhammad Anis Matta F.PKS hal tersebut kepada Komisi V (BPN) bahwa sebagian Area 412 11. Hiphi Hidupati, SE Ses. Tim DPR yang membidangi Ha tersebut (256 Ha) termasuk 12. Sururi Afif Ses. Tim Perhubungan dan Pelayaran. dalam kawasan Hutan lindung 13. Agung Sulistiono, SH Pemberitaan sesuai Rencana Tata Ruang (as)


71

SOROTAN

P

otret buruk infrastruktur di Indonesia, kembalimemakankorban.Belumlama ini,politisiSeniordariPDIPsekaligusartis papan atas pada masanya, Sophan Sophianmeninggalduniaakibatkerusakanjalan, kejadiantersebutbermulaketikadirinyamelaju dengan motor besarnya di kawasan jalan raya Ngawi ke Sragen, tepatnya di Kilometer 20 dari Ngawi.MantanKetuaFraksiPDIPMPRitutengah memimpin acara peringatan satu abad Hari KebangkitanNasionalmelajulewatJalurMerah Putih-tidakkuasamelewatijalanbergelombang danberlubanghinggaterseretsampaisejauh25 metersebelummeninggaldunia. Belum lagi korban lain yang jumlahnya mencapairatusanorangbahkankorbankematian akibatrusaknyajalanrayakinimenjadipembunuh utama kematian di Indonesia selain karena beberapapenyakitsepertijantung,darahtinggi danpenyakitberatlainnya. Infrastruktur atau jalan merupakan media penghubung antar propinsi, daerah namun sampai sejauh ini kita akui masih kurang perhatiannya dari pemerintah Indonesia, khususnyainfrastrukturyangdidanaiolehAPBN. Tingginya harga minyak dunia, secara nyata menambahsemakintertekannyaAPBN.Bahkan terlihat saat ini, pemerintah seperti tidak kuasai menutupdefisitanggarannya,hinggamencabut subsidiBBMsecaraperlahan-lahan. PerbaikaninfrastrukturdiIndonesiamemang memakanbiayacukupbesar.Bahkanuntukjalan PanturasajamenelanbiayasebesarRp18Triliun akibat buruknya kondisi cuaca di musim penghujanlalu.UntukjalanPanturaditemukan sebanyak 310 km berlubang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya inefisiensi ekonomi, akibatterlambatnyapasokankomoditasantarkota. “Padahal jalur Pantura sepanjang 1.316 km adalah jalan arteri primer yang juga bagian dari Asia Highways,”ujar anggota KomisiV Abdullah Azwar Anas menyayangkan terlambatnya perbaikanyangdilakukanolehpemerintah. Kerusakan jalanan tidak hanya terjadi di wilayahsepertiBogor,Depok,TangerangdanBekasi. BahkanDKIJakartasebagaiibukotanegeriinipun mengalamikerusakan.Potretmiristercermindari

72


data yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan UmumDKI,merekamencatatsekitar280ribumeter persegidaritotaljalanseluas40jutameterpersegi di kawasan DKI Jakarta mengalami kerusakan. JalananrusakgampangkitatemuisepertidiJalan AchmadYani,Casablanka,dipinggirankotaseperti TangerangjugaterlihatrusaksepertidiJalanRaya CipadudanJalanRayaJapos. Secaranasional,dataDirektoratJenderalBina Marga Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan data yang membuat kita tercengang, dari total jalan nasional di seluruh Indonesiasepanjang35ribukmsekitar2.900km diantaranyarusak.Sebagiankerusakanterdapat diPulauJawasepertidiJalanPantura,Semarang menujuDemak,Pati-Rembang,Widang-Tuban, KudusdanKendal. Kerusakanjalananpadamusimpenghujan lalu,diprediksitelahmenambahbebanpemerintah dari sisi pendanaan APBNnya, penghematan anggaransebesar10-15persenpunyangdapat menghasilkan cashback sebesar Rp 43 Triliun, tidakcukupberartidalammemperbaikiinfrastruktur kita. Beban pemerintah nampak dari semakin besarnyapengeluarankhusussubsidipadasektor BBM. “APBN akan defisit Rp 86 triliun akibat kerusakanjalan.Olehkarenaitu,KomisiVmendesak pemerintahsegeramemperbaikiinfrastrukturjalan raya untuk menstabilkan kembali APBN,”tegas Annas.

Dibawah standar Menurutnya,kerusakanjalandiberbagaipropinsi dapat menghambat laju pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah.Saatini,panjangjalannasional35.000 kilometernamunkapasitasnyabaru48persen,dan hanya1persenyangsesuaidengankriteriajalan raya.“Persentaseinimasihdibawahstandar,”kata MenteriPerhubunganKabinetBayanganDPRini. Dia menambahkan, panjang jalan di Indonesia,termasukjalanprovinsidankabupaten, kuranglebih300.000kilometer.“Tapijalanprovinsi dan kabupaten ini lebih dari 50 persennya buruk,”terangnya. Baru-baru ini pemerintah telah menggelontorkanperbaikaninfrastrukturdengan

danasekitarRp780miliaruntukpenutupanlubang disejumlahjalannasionalyangrusakantaralaindi jalur Pantai Utara (Pantura) dan lintas timur Sumatera. AnggarantersebutdiambildariAPBN2008dan sebesarRp200Milyarsudahdipergunakanuntuk menambaljalan-jalanyangmengalamikerusakan khususnyadiJalurPantura. Pemerintahmengaku telahmelakukanperbaikandisepanjangruasjalan nasional baik yang di pantura maupun di Jabodetabek.BahkanmenurutMenteriPUDjoko Kirmanto, pihaknya telah menutup hampir 90 persenlubang-lubangdiruasjalantersebutagar dapatdilaluikendaraan. Tapinyatanya,korbanakibatkerusakanjalan semakin bertambah saja, bahkan semakin mengancamjiwabagipengendaramotormaupun mobilyangmelewatinya.Untukitu,Kitadituntut harus lebih ekstra hati-hati jika sedang mengendaraikendaraanbermotor.DKIJakartasaja masih kerap dijumpai jalanan yang rusak dan bergelombang,apalagidaerahlainsepertidiJawa dengankerusakanjalanyanglebihparahtersebut. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melaporkan terdapat 3 faktor utama yang menyebabkankerusakanjalanyakni,rendahnya mutu konstruksi jalan, kondisi drainase pada permukaanjalan,dankelebihanbebanpemakai jalan.“Kelebihan muatan (overloading) marak terjadidiLintasTimurSumatera,pantura,akibat tidakefektifnyajembatantimbang,”terangKetua MTIBambangSusantono. Minimnya drainase di sekitar jalanan dapat menyebabkanairtergenangsehinggahaltersebut dapatmerusakkualitasjalan,karenajalanmemang dirancangbebasgenanganair.Sementara,kualitas konstruksijugakerapditudingsebagaipenyebab rendahnyamutujalanandiIndonesia.Serringkali kontraktor nakal menerapkan spesifikasi mutu tidaksesuaidenganyangsudahditetapkan. Menurut Pengamat Politik Institute for development of economics and finance (Indef) Fadhil Hasan, pemerintah harus segera merumuskanprioritaspembangunanjalanyang riilterutamajaluryangdianggappentingdahulu. Misalnyamelakukanpembenahanpanturadan jalurCakung-CilincingmenujuTanjungPriok,Jakut.

SOROTAN “Untuk itu, anggaran infrastruktur harus ditingkatkansampai3persendaritotalAPBNdan APBDjugaharusdinaikkanmenjadi5-6persennya,” kata Fadhil. Saat ini anggaran Infrastruktur baru mencapaisekitar2persen. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia masihbelummemilikiprioritasdanskenariojangka menengah-panjang yang jelas dan benar dilaksanakanprogramtersebutmakalambatlaun masalah jalanan dan infrastruktur dapat segera diatasi. Anggaran sebesar Rp 700 Milyar guna

memperbaikikondisijalandiPantura,memang tidak akan sebanding dengan biaya perbaikan keseluruhanjalanPanturasebesarRp18Triliun.Saat ini anggaran Departemen Perhubungan pada tahun2008mencapaiRp.16,687triliun.Artinyatelah mengalamikenaikansebesar48,85%dibanding anggaran tahun 2007 yang sebesar Rp. 11,21 trilyun.Melihatkondisijalanansedemikianparah, mustahil Departemen Perhubungan dapat membenahiinfrastrukturdalamwaktudekat. Diamengungkapkan,kitacukupberbangga, bahwaPemerintahtelahmenaruhperhatianbesar

Kerusakan Jalan Sebabkan Inefisiensi Ekonomi

K

erusakan jalanan secara faktual menyebabkan terhambatnya roda ekonomi, semakin lambannya pasokan barang antar kota menjadi salah satu menyebabkan biaya semakin tinggi. Anggota DPR dari PKB Abdullah Azwar Anas mengatakan, berbagai kerusakan infrastruktur jalan di berbagai wilayah di Tanah Air akibat banjir telah menyebabkan inefisiensi perekonomian. Menurut Anas, terdapat dua penyebab yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi rusaknya infrastruktur jalan yaitu masalah desain dan mutu pengerjaan. Seharusnya, jika pemerintah dalam mengerjakan jalan menyadari bahwa di tempat tersebut rawan banjir,

Abdullah Azwar Anas, Anggota DPR dari PKB

seharusnya jalan didesain agar lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan air. Selain itu, Anas menegaskan, pemerintah harus lebih intensif dalam pengawasan pengerjaan perbaikan jalan yang rusak itu oleh kontraktor. Ia mengungkapkan, dari jalan nasional sepanjang 34.628 km, sebanyak 48 persen di antaranya di bawah standar dan hanya 1 persen saja yang sesuai kriteria jalan raya. Sementara mengenai jalan-jalan yang rusak, Anas mencatat di Provinsi Banten sedikitnya terdata sepanjang 8,7 km, Jabodetabek 23,7 km, Jawa Barat 19,02 km, Jawa Timur 20,02 km, Kalimantan Tengah terdata 26,47 km, dan di Provinsi Gorontalo sepanjang 7 km. “Total kerusakan jalan sesuai perkiraan Departemen PU mencapai 162,81 km dari panjang jalan fungsional yang keseluruhannya mencapai 1,63 juta km,” katanya. Anas menambahkan, DPR berencana melakukan pemantauan dan inventarisasi kerusakan-kerusakan jalan di sejumlah daerah di Jawa untuk kemudian menyusun prioritas kerja perbaikan infrastruktur itu. Selain itu, Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak lagi berlorientasi kepada perjalanan darat karena masih banyak alternatif lain untuk sarana perhubungan seperti laut, udara dan KA. Untuk Pantura sendiri saja memakan biaya sebesar Rp 18 Triliun guna memperbaiki kerusakan akibat cuaca. Pada jalan Pantura Jawa ditemukan sepanjang 310 Km jalan dalam kondisi berlubang. Oleh karena itu, dia menegaskan, seharusnya jalan pantura sepanjang 1316 Km adalah jalan arteri

terhadap pembangunan infrastruktur yang memangsangatdibutuhkangunamendorong pertumbuhanekonomiIndonesia.Meskidemikian janganlahkitaterlaluberharapadanyaperbaikan yang berarti terhadap kondisi jalan nasional lantarantekananbegituberatanggarannegara akibat melonjaknya harga minyak dunia.“ Pada waktu mendatang kita mungkin masih kerap mendengarterjadinyakecelakaanakibatkondisi jalanyangrusak,”katanyamenambahkan. (si)

primer yang sekaligus sebagai bagian dari Asia Highways harus diberikan prioritas. Untuk Jakarta saja, jalan rusak akibat banjir mencapai 82.150 meter persegi dengan kerusakan meliputi pengelupasan aspal, lubang aspal, kecil hingga lubang besar. Kerusakan terbesar di Jakarta Barat yang mencapai 20.260 meter persegi dan terkecil di Jakarta Selatan 9.220 meter persegi. Dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan tersebut Rp 12 miliar. Anas menambahkan, saat ini APBN kita semakin tidak stabil akibat kerusakan pada musim penghujan lalu meskipun sebelumnya pemerintah baru saja memotong 15 persen anggaran per departemen dengan asumsi ada cash back Rp 43,8 triliun. Anas memperkirakan, APBN defisit Rp 86 triliun akibat kerusakan jalan itu. Oleh karena itu, Komisi V mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan raya untuk menstabilkan kembali APBN. Hal tersebut bertujuan menggerakkan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia Dia menambahkan, meningkatnya pungli akibat transportasi tersendat telah menambah jejeran buruknya infrastruktur di Indonesia, karena secara umum jalan yang normal saja pungli pertahun bisa mencapai Rp 18Triliun, apalagi dengan jalan yang rusak semakin marak pungli di jalanan. Berdasarkan laporan indeks daya saing global versi World Economic Forum 2007-2008, infrastruktur Indonesia berada pada posisi yang memprihatinkan yaitu peringkat 91 dari 131 negara di dunia. Untuk jalan di Indonesia termasuk Provinsi dan Kabupaten, kurang lebih 300 ribu kilometer, namun hampir 5o persen jalan Provinsi dan Kabupaten dalam kondisi buruk dan tidak layak. (si)


73

LIPUTAN KHUSUS

Menagih SPMB Gratis Oleh: Dr Irwan Prayitno, Psi, MSc. / Ketua Komisi X DPR

Kontroversi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang membuat 41 perguruan tinggi negeri (PTN) menyatakan keluar dari Perhimpunan SPMB membuat kita prihatin.

I

ni menunjukkan betapa kondisi pendidikan tinggi kita masih buruk dalam manajemen dan belum sepenuhnya otonom. Kisruh SPMB ini betul-betul telah mencoreng dunia pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi. Padahal mestinya pendidikan tinggi dikelola secara lebih profesional, transparan, dan dengan sistem terbuka.Karena ia gudang para intelektual dan cerdik pandai. Karena itu, kita berharap peran dan tanggung jawab pemerintah untuk mencari jalan keluar yang adil dan transparan. Sebab, jika persoalan ini terus berlarut akan merugikan calon mahasiswa baru dan menghambat hak masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Amerika, atau Inggris, bahkan juga Malaysia sudah tidak lagi menggunakan model seperti SPMB di Indonesia untuk menjaring mahasiswanya. Pendaftaran mahasiswa ditangani langsung oleh tiap perguruan tinggi secara otonom sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sungguh sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Realitas Pendidikan Tinggi Di tengah kekisruhan penanganan SPMB tersebut, kita prihatin dengan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Data Depdiknas tahun 2007 menyebutkan bahwa angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi masih sangat kecil,yakni baru hanya mencapai 17,25%. Hal ini memang mengalami sedikit kenaikan dari 16,70% pada 2006, 15,57% pada 2005, dan 14,62% pada 2004. Di

74


samping itu,terdapat disparitas mutu yang tinggi di antara 2.800 institusi pendidikan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia saat ini. Dosen di perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi S2/S-3 sesuai dengan ketentuan UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada 2007 ternyata baru mencapai 50,64%. Mutu kelas dunia pendidikan tinggi kita juga belum membanggakan. Menurut survei Times Higer Education terhadap perguruan tinggi di seluruh dunia pada 2007, Indonesia baru berhasil mencapai peringkat 395 yang disumbangkan oleh Universitas Indonesia yang memiliki 202 program studi. Institut Teknologi Bandung yang memiliki 100 program studi berada pada peringkat 369. Universitas Gadjah Mada yang memiliki 218 program studi berada di peringkat 360. Sementara Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga,dan Institut Pertanian Bogor baru mencapai peringkat 401-500. Ini menunjukkan betapa masih tertinggalnya pendidikan tinggi kita dalam tataran persaingan global. Bahkan amat disayangkan pula jika ada anggapan bahwa saat ini telah terjadi kemacetan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi hanya memberi teori yang berhenti sebagai informasi.Pendidikan tinggi kita juga belum meningkatkan kualitasnya secara ideal. Relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat luas masih dipertanyakan. Efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi pun masih mencari solusi terbaiknya. SPMB Gratis Dalam realitas dan kondisi pendidikan tinggi kita yang masih

LIPUTAN KHUSUS sangat memprihatinkan dan belum mampu bersaing unggul pada tataran globalisasi tersebut, mestinya kita tidak lagi terjebak dalam kontroversi polemik SPMB yang amburadul.Yang hanya bisa membebankan pembiayaannya pada kantong-kantong rakyat.Yang justru semakin menunjukkan legalnya praktik komersialisasi, kapitalisasi, dan liberalisasi di perguruan tinggi negeri. SPMB maupun UMPTN seharusnya menjamin adanya kemudahan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar ke universitas negeri mana pun. Perguruan tinggi harus membuka akses seluas-luasnya dan memberikan kesempatan kepada segenap anak bangsa dari berbagai lapisan apa pun. Dengan tanpa ada diskriminasi dan stratifikasi ekonomi.Selagi mereka berprestasi dan memiliki bakat unggul,ia layak untuk bisa belajar di perguruan tinggi. Sebab, selama ini, perguruan tinggi ternyata cenderung pada kepentingan bisnis dan hanya mencari keuntungan finansial serta belum mengarah untuk kepentingan terbaik bagi akses calon mahasiswa. Karena itu,SPMB pun harus memungut biaya dari masyarakat yang tidak sedikit. Masyarakat dipaksa menyubsidi biaya masuk perguruan tinggi negeri yang semestinya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah. Mestinya,jika universitas didirikan oleh pemerintah, wajar apabila pemerintah memberikan dana dan menanggung biaya sepenuhnya secara rutin. Di negara maju disebut dengan istilah government grant atau government appropriation.UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) secara tegas mengamanatkan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) juga ditegaskan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Karena itu, hasil Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan di SMA selama ini dengan susah payah dan menelan biaya besar mestinya bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Karena percuma saja jika hasil UN selama ini hanya digunakan untuk kepentingan ijazah. Padahal, ijazah dengan nilai sebaik apa pun bila tidak lolos SPMB

akan menjadi sia-sia. Hasil UN yang diterima tentu saja harus murni dan bebas dari kecurangan, rekayasa,dan manipulasi. Yang jelas, kita hanya menginginkan adanya proses penerimaan siswa baru yang bermutu dan murah. Bahkan jika memungkinkan dapat diselenggarakan dengan gratis. Kita

berharap masalah polemik tentang SPMB tidak berkepanjangan karena apabila berlarutlarut justru hanya membuat bingung dan meresahkan masyarakat. Bahkan dapat merampas hak anak bangsa untuk bisa mengakses dan menikmati pendidikan tinggi negeri.

Tanggapan Anggota Komisi X Balkan Kaplale (F-Demokrat) Namun sekarang polemik yang terjadi tersebut telah disatukan dan dicarikan jalan keluar oleh Dirjen Dikti dengan nama yang sama yakni SPMB, jadi polemik ini sudah tidak ada masalah. Jika polemik ini terus berlanjut apakahhalinitidakakan membingungkanmasyarakat terutamacalonmahasiswayang akan mengikuti SPMB ? Ooh tidak, seperti yang sudah saya bilang, bahwa hal ini telah disatukan didalam satu system dan dibawah kepemimpinan Dirjen Dikti, nah kelanjutannya, didalam system ini pun beberapa PTN akan diukutsertakan sebagai panitia SPMB Balkan Kaplale, Anggota Komisi X (F-Demokrat). Foto: I One

K

alau menurut saya permasalahan ini jika saya lihat, terdapat 2 pendapat yang berkembang mengenai polemik ini, yang pertama adalah pihak perguruan tinggi menghendaki agar setoran yang didapat PTN saat mengadakan penerimaan mahasiswa baru langsung untuk universitas atau paling tidak diberikan kepada dirjen Dikti. Yang kedua menurut saya setoran atau uang yang diterima jangan ditunda pemberiannya oleh Depkeu, karena jika terus dan selalu menunggu dimana Depkeu terlalu lama mempertahankan uang setoran tersebut, maka apa yang akan PTN lakukan.

Jadibedanyaapa? Saya kira perbedaannya hanya terletak pada perbedaan prinsip dan pengelolaan keuangan, jadi saya kira dengan adanya system penerimaan mahasiswa baru sudah cukup bagus, karena Dirjen Dikti sudah mengambil alih system penerimaan ini dan akhirnya 41 PTN tidak jadi keluar dan menjadi satu kembali dibawah pimpinan Dirjen Dikti. Nah jika melihat kepada system penerimaanmahasiswabaru terdahulu,anggotanyasekarang adaberapadanmengapabeberapa orang tersebut tidak ikut bergabung kedalamsistemyangberlaku sekarang? Itulah, saya kira perbedaan sistem aja, karena tadinya pemerintah dalam hal


75

LIPUTAN KHUSUS ini Mendiknas menghendaki adanya suatu pembaruan didalam sistem ini, tetapi ketika sistem ini berjalan dirasa berat, nah beratnya ada pada permasalahan setoran, seperti yang harus kita ketahui sebuah perguruan tinggi memiliki mahasiswa seribu orang, nah setoran mereka masuk kedalam Depkeu terlebih dahulu, setelah itu didalam SK Dirjen dalam tiga hari setelah setoran dikembalikan ke pihak PT, nah ini tidak, proses pengembalian tersebut berlangsung lama, kalau belum dikembalikan kasihan PT nya KaitannyadenganPerpres80tentang PNBP? Saya kira memang arahnya sudah akan kesana tentunya mengenai

peraturannya harus diperhalus lagi, nah sepertinya perpres ini akan kita atur kembali, karena PP ini kerjaannya pemerintah, nah kalau DPR membuat UU. JadiDPRakanmendesak pemerintah untuk mengubah PP itu? Yah kita akan usahakan agar PP tersebut diubah kemudian permasalahan tersebut kita akan minta untuk diselesaikan sebelum bulan Juni dan Juli atau sebelum penerimaan mahasiswa baru. Nah dalam hal ini, DPR tidak terlalu ikut campur karena ini adalah urusan pemerintah, tapi kalau menyangkut UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sisdiknas baru urusan kita.

Sarananda? 1. System penerimaan mahasiswa baru mengorientasikan kepada kecerdasan dan kepintaran, itu yang harus diutamakan terlebih dahulu 2. Untuk mahasiswa yanng tidak mampu, PT dan Dirjen Dikti dapat membuat kebijakan yang dapat meringangkan biaya untuk mereka 3. Mengenai sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang jangan terlalu ketat atau diperlunak 4. Yang ke 4 dibutuhkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam menaikkan harkat, martabat dan derajat pendidikan dinegara kita. (sw, nt)

Polemik SPMB Harus Diakhiri PENDAFTARAN mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2008/2009 tinggal beberapa bulan lagi.Namun, pada saatsaat yang paling penting bagi calon mahasiswa yang juga penentu masa depan bangsa ini malah muncul polemik mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Sedikitnya 41 rektor dari perguruan tinggi negeri se-Indonesia menggelar pertemuan di Surabaya.Mereka mengancammemboikotpelaksanaanSPMBdenganalasantidakadanya transparansi pengelolaan keuangan dari penyelenggara. Para rektor sepakat kembali pada sistem ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN) karena pengelolaan dan transparansinya lebih jelas. SPMB dianggap tidak jelas karena diselenggarakan oleh Perhimpunan SPMB Nusantara yang berada di luar Depdiknas dan perguruan tinggi.Hal itu akan berbeda jika dikelola sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi dengan sistem rayon seperti UMPTN dulu. Perbedaan pendapat di antara pimpinan perguruan tinggi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tentang SPMB ini

76


sebenarnya hal yang biasa.Menjadi tidak biasa karena timing-nya tidak tepat. Sebab, hari H pelaksanaan SPMB itu sendiri sudah sangat dekat. Akan menjadi problem serius kalau nanti penolakan itu benar-benar terjadi. Ratusan ribu calon mahasiswa di seluruh Indonesia akan bingung karena akan terjadi dua model seleksi masuk,SPMB dan UMPTN. Karena itu,pemerintah,dalam hal ini Depdiknas,harus segera mengakhiri polemik ini dan mengambil keputusan tegas mana sistem yang digunakan, SPMB atau UMPTN. Menggunakan sistem baru sangat mustahil karena terkendala waktu.Mencari partnerpihak ketiga yang baru sebagai penyelenggara juga bukan jawaban tepat karena butuh penyesuaian lagi. Tidak hanya para calon mahasiswa,masyarakat luas pun ingin polemik SPMB tidak diteruskan.Alangkah indahnya kalau perdebatan yang terjadi membahas bagaimana penyelenggara (apakah itu SPMB atau UMPTN) memperbaiki kualitas pelaksanaan ujian masuk mahasiswa baru. Misalnya bagaimana

mengupayakan para calon mahasiswa bisa mendaftar ujian secara online melalui internet. Hal ini tentu sangat membantu para calon mahasiswa yang tinggal jauh dari lokasi perguruan tinggi yang diminati. Kemudian, perlu dipikirkan pula kemungkinan ujian masuknya dilakukan secara online atau dengan metode lain yang intinya bisa lebih efektif dan efisien dengan birokrasi yang tidak ruwet. Perlu dicari solusi pula bagaimana agar kebocoran soal ujian dan praktik perjokian tidak terjadi lagi. Yang tidak kalah penting,akurasi data terjamin sehingga tidak ada lagi kesalahan pengumuman mahasiswa baru seperti tahun lalu. Diskusi dan debat untuk mencari jalan terbaik demi kelangsungan pendidikan generasi muda kita adalah hal yang wajib dilakukan.Akan tetapi,kalau perdebatan itu berlarutlarut tanpa keputusan,masyarakat luas akan makin resah dan bingung. ( tim)

SELEBRITI

C

ukup lama aktor yang satu ini tidak muncul di layar sinetron Indonesia. Tapi ternyata pria kelahiran Bandung 8 Agustus 1969 yang punya nama lengkap Derry Drajat ini tetap eksis sebagai seorang pekerja seni. Tak heran jika Derry tidak bisa lepas dengan dunia seni, dia merupakan alumnus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) di tahun 1989. Sekarang ini dia aktif sebagai sutradara, kreatif konsultan, penulis nahkah, artistik, membuat program TV dan juga aktif sebagai presenter. Pria berpostur tinggi ini menuturkan, pekerjaannya yang padat itu cukup menyita, karena itu dia tidak ada waktu untuk bermain sinetron. Apalagi, sekarang ini banyak sinetron stripping atau

Foto: Hindra

goreng. Lama kelamaan dia merasa bosan dan mulai membuat kreasi makan agar tidak bosan. “Disitulah mungkin ketertarikan saya untuk belajar memasak,” kata pria yang mempersunting Afnenda Asril ini. Dan kebetulan, katanya, saat itu di Indosiar diadakan audisi untuk program acara kompetisi masak besar, dan saya terpilih untuk membawakan acara tersebut. Kalau Derry datang ke studio TV itu hal yang biasa, tapi kalau tiba-tiba dia datang ke Bagian Pemberitaan DPR, itu pastinya tidak biasa. Kedatangan Derry ke gedung DPR ternyata karena Derry tertarik dengan TV Parlemen. Ia sangat mengapresiasi munculnya TV Parlemen. Menurutnya, banyak Parlemen-parlemen di luar

Ketertarikan Derry dengan TV Parlemen

kejar tayang yang betul-betul membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Tak seperti kehidupan artis lainnya, kehidupan rumah tangga Derry sangat harmonis. Dimanapun tempat dia selalu kelihatan kompak dengan isterinya yang seorang penari. Baginya, keluargalah yang dia utamakan, karena itu frekuensi bermain sinetron apalagi yang kejar tayang dia kurangi. Derry memang sangat konsisten dibidangnya, tak terhitung sinetron yang telah dibintanginya. Tahun 2003 dia bermain Film“Anakku Bukan Anakku” dan Arjunaku. Selain itu dia sebagai aktor pendukung sinetron serial komedi 1 Kakak 7 Ponakan, sinetron produksi Multivision Plus Curi Pandang Curi Perhatian, Meniti Cinta, sinetron seri Dilarang Jatuh Cinta maupun sebagai pemeran utama dalam telesinema komedi satire “Halo Kang Mamat”produksi Jatayu Film. Tentunya, itu hanyalah sebagian kecil dari sejumlah sinetron yang telah dibintanginya. Sebagai presenter, Derry terkenal dengan Kitchen Stadium atau Allez Cuisine yang ditayangkan Indosiar setiap hari Sabtu jam 07.30 WIB, yang menampilkan jawara-jawara masak kelas wahid. Derry menceritakan awal ketertarikannya dalam hal masak memasak dikarenakan sejak SMA dia kost dan harus hidup mandiri. Sebagai anak kost makanan rutin yang biasa disantapnya mie dan nasi

negeri yang juga memiliki TV sendiri, sehingga informasi seputar parlemen lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Seharusnya, kata Derry, DPR punya TV Parlemen dari dulu, agar semua informasi dapat dengan jelas disampaikan pada masyarakat. Ia melihat selama ini banyak informasi yang masih simpang siur, sehingga mengundang interpretasi yang bermacammacam. Sebagai pekerja seni Derry berpikir apakah dia dapat terlibat di TV Parlemen dan program apa yang dapat dibuatnya untuk TV Parlemen sehingga informasi itu dapat jelas sampai pada masyarakat. Walaupun belum tahu pasti keterlibatannya seperti apa, yang jelas kalau Derry terlibat didalamnya, dia akan membuat suatu program tentang kegiatan DPR yang menarik dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. “Kita nggah usah buat yang berat-berat dulu, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tugas dan fungsi DPR itu apa saja, setelah itu baru membuat program-program lainnya” kata bapak empat orang anak ini. Lebih jauh Derry mengatakan, selama ini hal yang disuguhkan pada masyarakat tentang DPR hanya sisi tidak baiknya ketimbang baiknya. Seharusnya TV Parlemen juga menginformasikan anggota DPR yang terkena kasus juga telah dikenai

sanksi tegas. Derry juga berharap dengan adanya TV Parlemen semakin mendekatkan DPR dengan masyarakat. Hal-hal yang baik tentang dewan hendaknya cepat diinformasikan kepada masyarakat, sehingga menyentuh langsung ke rakyat. Bahwa ada kebaikkan-kebaikan DPR yang dilakukan untuk rakyatnya, bukan hanya hal-hal yang sifatnya negatif. Paling tidak, kata Derry, jika terlibat dalam TV Parlemen, dia akan mencoba membuat program siaran yang berimbang. Pria yang baru saja menyelesaikan shooting untuk layar lebar berjudul “Cerai” dan bermain bersama Happy Salma ini memang menyukai tantangan di bidang broadcasting, apapun mengenai broadcasting ia selalu tertarik untuk masuk didalamnya. Ketika ditanya, apakah tertarik untuk masuk ke dunia politik. Sambil tersenyum lebar iapun menjawab :” Saya tidak bisa menjawab tertarik atau tidak, karena belum terpikirkan. Kalaupun iya, mungkin sekarang saya hanya ikutan-ikutan saja dan berangan-angan bisa seperti Dede Yusuf,” tuturnya mengakhiri bincang-bincang santai dengan Parlementaria. (tt)


77

PERNIK

Kondisinya Memprihatinkan, Rumah Jabatan DPR Direnovasi Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan para pejabat negara memerlukan suatu hunian yang nyaman dan tenang serta terletak di lokasi yang mempunyai kemudahan akses ke tempat dia ditugaskan. Oleh karena itu sesuai UU No.12 tahun 1980 Sekretariat Negara (Setneg) membangun suatu hunian untuk pejabat Negara, tidak terkecuali anggota DPR. Dibangun di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, sebanyak 495 unit rumah jabatan anggota DPR diawali pembangunannya sekitar tahun 1985 dan pada masa itu pengelolaannya dijalankan oleh Setneg, namun mulai bulan Juni 1998 memasuki masa reformasi, pengelolaan rumah jabatan tersebut dialihkan dari Sekretariat Negara ke Sekretariat Jendral DPR RI.

A

real kompleks perumahan di kawasan Kalibata seluas 23 hektar. Seiring dengan penambahan jumlah anggota Dewan periode 2004-2009 sebanyak 50 orang (periode 1999-2004 sebanyak 500 orang) maka dikembangkan lagi perumahan jabatan anggota DPR di wilayah Ulujami, Srengseng, Jakaarta Barat seluas dua hektar. Sedangkan rumah dinas Pimpinan DPR ditempatkan di komplek Widya Chandra dan di jalan Denpasar. Kepala Bagian unit perumahan DPR RI, Dimyati mengatakan sampai saat ini seluruh asset yang ada tetap milik Setneg, “Kita hanya menjalankan pengelolaan. Asset tersebut dibagi 2, asset bangunan merupakan asset Setneg. Di dalamnya, sementara kelengkapan inventaris rumah jabatan anggota dewan seperti mebel, mesin cuci, televisi, kulkas, dan sebagainya milik DPR yang telah disetujui pemerintah.” jelas Dimyati. Mengingat mobilitas kerja anggota dewan yang lumayan tinggi, sehingga pejabat yang bersangkutan memerlukan suatu hunian yang tenang dan nyaman dalam menunjang seluruh aktivitas kerjanya, kondisi perumahan yang sudah cukup tua tersebut akan direnovasi. Sebagai alat kelengkakan Dewan yang menangani masalah kerumahtanggan,

78


Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan merenovasi total rumah dinas anggota DPR di Kalibata, karena rumahrumah tersebut dianggap sudah mengalami kerusakan cukup parah. Meksi demikian, renovasi akan dilakukan secara parsial, yakni hanya pada rumah yang memang sudah rusak. Renovasi akan dimulai pada Januari 2008. Latar belakang renovasi itu sendiri didasari oleh keputusan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dengan alasan karena kondisinya sudah tidak layak huni. Rumah itu telah berusia di atas 20 tahun. Selain kondisinya banyak yang rusak, juga karena biaya pemeliharaan tiap tahun cukup mahal. Lalu tingkat kerusakannya juga berbedabeda, namun masih banyak juga yang layak dihuni karena perawatannya yang baik dari pemakai rumah. Atas kondisi tersebut, Bagian Perumahan Setjen DPR berkoordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum (PU), dan PT. Cipta Karya. Bersama tim pengawasan dari BURT melakukan survey ke Kalibata, selanjutnya DPR meminta Ditjen Cipta Karya meneliti kondisi komplek rumah jabatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi rumah jabatan anggota DPR di Kalibata memang memprihatinkan sehingga direkomendasikan untuk diperbaiki. Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI akhirnya memutuskan

untuk merenovasi 495 rumah anggota Dewan pada tahun 2008. BURT telah meminta anggota DPR untuk mengosongkan rumah paling lambat Maret 2008. Selama masa renovasi, anggota Dewan akan menerima uang kontrak rumah sebesar Rp 13 juta per bulan terhitung mulai Januari 2008. Lebih lanjut Dimyati mengungkapkan, dari PU sendiri telah melakukan survey untuk memperkirakan biaya yang ada. Payung hukum renovasi itu sendiri sudah ada dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No.332/2004 bahwa perumahan pejabat negara bisa direnovasi. Kategori itu terbagi dalam 3 bagian, yang ringan, sedang, sampai yang berat. Rumah jabatan anggota DPR termasuk yang berat karena sudah berusia diatas 20 tahun makanya tahun 2008 ini akan diadakan renovasi .

Tidak mewah Renovasi direncanakan selama satu tahun. Masa renovasi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga unit perumahan Setjen DPR RI lebih menggunakan prinsip kehati-hatian. Persoalan ini memang disikapi secara hati-hati. Renovasinya juga tidak terlalu mewah, tapi sederhana saja dalam arti disesuaikan dengan status pejabat tinggi yang bersangkutan. “Kita mengacu pada suatu peraturan yaitu Perpres tahun 1980 dan 2003 beserta perubahannya,

PERNIK sehingga kita masih berjalan di rel yang ada. Masalah yang timbul dari hal tersebut sejauh ini saya kira masih belum nampak,” ujarnya. Total rumah jabatan anggota DPR adalah 545 unit rumah. Di Kalibata 495 unit, sementara 50 unit rumah lainnya di Ulujami. 4 pimpinan DPR tinggal di Kompleks Widya Candra, Jakarta Selatan. Renovasi meliputi perumahan, masjid, dan saluran air. Dalam analisis unit perumahan DPR bersama PT. Cipta Karya, rumah jabatan DPR di Kalibata mengalami kerusakan berat. Masalah yang muncul dalam masa pengelolaan lebih dikarenakan kondisi rumah yang sudah lama dibangun sejak tahun 1985, maka dalam kondisi tersebut sudah banyak bagian-bagian yang rusak, keluhannya ada pada sisi kebocoran dan sebagainya. Mereka mengeluhkan adanya genteng rumah yang bocor, banyaknya kayu yang dimakan rayap, saluran pipa bermasalah atau gangguan lainnya sehingga diperlukan untuk perawatan rumah dinas. Masalah lain yang muncul kebanyakan berasal dari pemeliharaan rumah, masalah air bersih, karena airnya itu boleh dikatakan 70% air PAM. PAM sendiri terkadang macet, sisanya berasal dari air tanah. Sejumlah bangunan, memang tak terawat karena tak ditinggali, namun bangunan yang ditinggali masih layak huni. Beberapa tahun belakangan, banyak keluhan dari penghuni rumah jabatan DPR di Kalibata seperti kerusakan rumah dan banyaknya seranggaserangga yang mengganggu. Untuk menangani komplain tersebut, tenaga bantuan yang ditugaskan di lokasi Rumah jabatan itu ada 21 orang. dari tenaga PNS ada sekitar 14 orang, sisanya non PNS. Anggota DPR bisa melaporkan keluhan tersebut ke Bagian Perumahan DPR, selanjutnya, anggota diminta mengisi form guna mengetahui sejauh mana tingkat kerusakannya, sehingga bisa diteliti kondisi komplek rumah jabatan tersebut untuk selanjutnya di perbaiki. Setelah itu anggota bisa mengadakan kroscek ulang dan tandatangan setelah perbaikan selesai. Dari pondasi awal termasuk desainnya, unit perumahan DPR perlu

menggunakan jasa konsultan independen yang berpengalaman dalam proses rancang bangun desain. Sekarang kita ini masih seleksi konsultan perencana, nantinya bagaimana akan diberitahukan kemudian targetnya diharapkan selesai pada bulan September 2009. Waktu lelang terakhir ada masalah barang inventaris, untuk barang-barang yang bisa dilelang itu bisa dari sisi usia bisa dan dari nilai sisi ekonomi. Walaupun barang-barang itu sudah rusak tetapi masih bisa dilelang, karena kalau diperbaiki biaya yang diperlukan lebih besar dari pengadaan barang itu sendiri, sehingga DPR sudah koordinasi dengan Balai Lelang Negara jadi itu memang bisa dilelang karena untuk nilai lelang 1 milyar keatas perlu ijin dari presiden. Sambil menunggu kepastian harga lelang sesuai keputusan BURT barangbarang itu di bawa ke anggota masingmasing karena kalau anggota pindah, pengawasannya juga susah dalam pengertian barang tersebut itu masih inventaris Negara kalau nanti ada lelang lagi, akan ditetapkan. Dimyati menuturkan, berbagai fasilitas social tersedia di komplek perumahan Kalibata seperti ada lapangan basket, lapangan tennis, volley, badminton, mesjid, poliklinik, taman kanak2 TPA, sedangkan untuk TKnya akreditasinya sudah mendapat nilai A. Sementara di lingkungan komplek ada Pengurus RW khusus yakni RW 5/ 11. Ketika itu diadakan kegiatan penanaman pohon2 langka yang di tetapkan oleh Camat Kramatjati. Kegiatan RW di komplek disana seperti RW-RW lain pada umumnya, ada kantor Sekretariat yang menjadi satu dengan kantor kelurahan setempat. Pernah juga ruang tersebut dipakai untuk acara rapat. Di komplek Kalibata hanya terdiri satu RW khusus, cuma dibagi blok saja dan terbagi 6 blok yang tersebar. Khusus untuk blok F letaknya diseberang jalur kereta, dan di sana ada sekretariatnya.

“ Kalau toh itu ditempati keluarga mereka itu adalah keputusan para pemakai rumah itu sendiri,” jelas Dimyati. Diharapkan dengan adanya renovasi Rumah jabatan anggota ini akan bisa memberikan tempat tinggal yang terbaik sehingga bisa meningkatkan kinerja anggota dewan yang pada gilirannya akan memberikan kenyamanan bagi anggota yang bertugas. Sekarang ini masih dalam tahap konsultasi namun tahap khususnya masih dalam evaluasi, Untuk konsultan perencana telah diumumkan di koran sehingga banyak yang mendaftar, tercatat sudah ada 15orang konsultan MK ada 12 orang. Semuanya diumumkan di Media Indonesia. Diharapkan bulan September 2009 proses renovasi rumah jabatan anggota itu sudah selesai. Menjawab pertanyaan mengenai suka duka mengelola rumah jabatan dan ia mengatakan, selain masalah kondisi rumah keluhan yang diterima lebih banyak dari masalah yang bersifat infrastruktur seperti masalah air PAM, pipa bocor, serangga dan sebagainya. Dimyati lebih jauh mengatakan, renovasi rumah dinas ini merupakan usaha memberikan hal yang terbaik bagi anggota dewan dengan tetap berpedoman pada garis-garis yang ditetapkan. “ Kita termotivasi untuk memberikan sesuatu yang terbaik,” jelasnya. Sedangkan mengenai dukanya dalam melayani para anggota Dewan di komplek perumahan, dia mengatakan tidak melihat sisi waktu. Bahkan stand by hingga 24jam jika rumah jabatan mengalami kerusakan berat. “ Tapi karena itu merupakan suatu tugas sehingga harus kita selesaikan. Karena menjalankan tugas itu merupakan rangkaian ibadah, apapun alasannya kita tetap enjoy,” tutur Dimyati mengakhiri pembicaraan dengan Parlementaria. (rat,zf)

Dibagi oleh Fraksi Pada intinya seluruh rumah jabatan ditempati anggota dewan, karena yang membagikan rumah itu adalah fraksinya masing-masing sehingga nama-nama di rumah itu adalah anggota masing-masing.


79

POJOK PARLE

Marga untuk Aziz

R

asanya tidak heran jika orang dari Sumatera Utara dibelakang namanya ada marga yang mengikuti, seperti Nasution, Pasaribu, Silalahi, Situmorang, Hasibuan dan masih banyak lagi nama marga lainnya. Tapi gimana kalau orang asal Lampung punya marga ……………..? Ternyata marga itu diberikan secara mendadak oleh salah seorang tamu Komisi III saat mengadakan audiensi dengan Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). Kontras saat itu datang meminta kepada Komisi III DPR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kasus penghilangan orang secara paksa dan meminta rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk Pengadilan Ham Ad.Hoc.

Rapat pagi itu dipimpin Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, didampingi Wakil Ketua Aziz Syamsuddin dan H. Djuhad Mahdja. Ketika Ketua Kontras selesai menyampaikan permasalahannya, ia meminta ijin kepada Ketua Komisi III agar orang tua dari korban pelanggaran HAM berat itu diberi kesempatan untuk menyampaikan “uneg-unegnya”. Berbicaralah Ruminah, orang tua dari korban peristiwa Mei 1998 :” yang terhormat BapakTrimedya Panjaitan, Bapak Aziz Panjaitan, dan Bapak Djuhad Mahdja. Begitu selesai menyebutkan nama terakhir, suasana yang tadinya hening mendadak pecahlah tawa seisi ruangan. Ruminah yang lugu dan mungkin juga baru pertama kalinya datang ke gedung DPR dan berbicara langsung dengan para wakil rakyat inipun terbengong-bengong dibuatnya.

Sejenak dia berpikir apa ada yang salah dengan ucapannya tadi. Akhirnya dia pun berkata :” mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ini hanyalah orang kecil yang tidak tahu apa-apa, jadi kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan,” katanya tanpa tahu bahwa yang menjadi bahan tertawaan itu adanya marga dibelakang nama Aziz. “Ibu……. Ibu ………… mana ada sih orang Lampung yang punya marga,”celetuk salah seorang wartawan di balkon. Menyahutlah wartawan yang lain :” mungkin karena begitu dekatnyaTrimedya dan Aziz duduk bersebelahan setiap hari, akhirnya dia dianugerahi marga secara cuma-cuma,”katanya enteng. “Walah……. Bisa aja kamu, tapi emang bener sih, hubungan PDIP dengan Golkar kan cukup romantis,” tambah wartawan tadi.

Jeruk Hijau

S

udah menjadi jadwal tetap di Komisi, setiap Reses Masa Persidangan, anggota Dewan selalu melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Demikian juga dengan Komisi IV DPR yang menurunkan timnya ke tiga provinsi diantaranya ke Provinsi Kalimantan Barat. Hal yang menarik dari setiap kunjungan Komisi IV, yang menjadi obyek adalah lahan pertanian yang terhampar hijau, laut yang membentang luas, dan disekitarnya tampak para nelayan dengan berbagai kesibukannya. Provinsi Kalimantan Barat tidak saja terkenal denganTugu Khatulistiwa yang menjadi obyek wisata kebanggaan daerah tersebut, tapi provinsi ini juga sangat terkenal dengan Jeruk Pontianaknya. Tak ketinggalan kali ini rombongan Komisi IV juga mengunjungi daerah pertanian kebun jeruk di Tebas, tepatnya di Kabupaten Sambas. Rasanya kurang tepat jika jeruk tersebut dikatakan jeruk Pontianak. Karena jeruk tersebut 85 persen dihasilkan dari sentra pertanian di Kabupaten Sambas. Saat itu anggota mendapat penjelasan langsung dari Bupati Sambas Burhanuddin. Sang Bupati sangat antusias menjelaskan potensi Sambas sebagai penghasil jeruk Pontianak. Tak heran jika hasil jeruk di daerah ini maju dengan pesat, karena Bupati Sambas adalah seorang Insinyur Pertanian yang sangat concern memajukan hasil pertanian daerahnya. Tibalah saat dialog dan anggota dewan pun mengajukan pertanyaan kepada Bupati. “Pak Bupati, kenapa nggak diusahakan agar jeruk Pontianak warnanya kuning seperti jeruk Mandarin Ponkam yang sering dijual di Supermarket,”

80


tanya Nurhadi M. Musawir dari Fraksi PAN. Tanpa memberi kesempatan Bupati menjawab, terdengarlah jawaban dari anggota Komisi IV yang lain. “Jangan Pak…………., sebaiknya jeruk Pontianak dipertahankan warnanya tetap hijau seperti sekarang. Biar…………, seperti Partai Bintang Reformasi,”jawab Rusman H.M. Ali anggota dari daerah pemilihan Kalbar dari fraksi yang disebutnya tadi. Geeer….. terdengar tawa seluruh tamu yang tampak memadati ruangan pertemuan, ditengah hawa panas karena AC kurang berfungsi dengan baik. Pak Bupati pun tampaknya menikmati canda tamunya yang memang berasal dari berbagai Partai Politik, apalagi nuansa Pemilu sudah sangat dirasakan oleh para wakil rakyat tersebut. Jadi, kalau berbicara warna, rasarasanya nggak akan jauh dari partai yang diwakilinya. Akhirnya, Bupati pun menjawab :” walaupun jeruk Pontianak bisa diubah warna kulitnya menjadi kuning, rasanya tidak tepat, karena selama ini negara yang menjadi tujuan ekspor jeruk Pontianak lebih mengenal ciri khas jeruk Pontianak dengan warna hijau. Jadi, kalau diganti warna yang lain, mereka akan bertanya-tanya, betul enggak jeruk ini jeruk Pontianak,” jelasnya. Wah, sabar ya pak Golkar, warnanya nggak bisa kita pakai buat buah kebanggaan kita,”celetuk salah seorang wartawan sambil terus asyik menulis. (tt)

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Recommend Documents