ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)
SURYANI TAHER 1070 8200 3361
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M/1432 H
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: SURYANI TAHER 1070 8200 3361
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M/1432 H
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
II.
III.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
:
Suryani Taher
2. Tempat & Tgl Lahir
:
Jakarta, 07 April 1990
3. Alamat
:
Rawa Terate 005/05 Cakung, Jaktim
4. Telepon
:
0818 06 777 228
1. TK
:
TK Islam Al-Istiqomah
2. SD
:
SD Negeri Rawa Terate 01 Pagi
3. SMP
:
SMP Negeri 144 Jakarta Timur
4. SMA
:
SMA Negeri 107 Jakarta Timur
PENDIDIKAN
LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
:
Tabroni
2. Tempat & Tgl Lahir
:
Jakarta, 10 Desember 1963
3. Alamat
:
Rawa Terate- Cakung, Jakarta Timur
4. Ibu
:
Herawati
5. Tempat & Tgl Lahir
:
Jakarta, 20 Agustus 1968
6. Alamat
:
Rawa Terate–Cakung, Jakarta Timur
7. Anak Ke
:
Satu dari tiga bersaudara
i
ANALYSIS OF FACTORS THAT CAUSE UNCOMPLIANCE TAXPAYER IN THE CAKUNG REGION (Empiric Study at Taxpayer In the Cakung Region) By : Suryani Taher ABSTRACT The aim of analysis in this research has answered the desired problem’s what are the factors cause uncompliance of taxpayers in the Cakung region. The unit of analysis of this research is in the Cakung taxpayer within the scope of micro, small and medium enterprises. Of the variables are level of education, the perception of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, and the rule of law have been known what is the variables are causal factors in uncompliance of taxpayers in the Cakung region. The results of this research indicate that the variable education level has no significant effect on uncompliance variables. But for the other variables are the perception of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, and rule of laws have a significant impact on uncompliance tax payers in the Cakung region. Keywords: taxpayer uncompliance factor, educational level, perceptions of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, rule of law.
ii
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung) Oleh : Suryani Taher ABSTRAK Analisis pada penelitian ini telah menjawab masalah yang dikehendaki yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung. Unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah Cakung dalam lingkup usaha mikro, kecil dan menengah. Dari variabel-variabel yang di teliti yaitu tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku telah diketahui variabel apa saja yang menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan. Tetapi untuk variabel lainnya yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku memilki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Kata kunci : Faktor ketidakpatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi segenap kekuatan dan pelajaran berharga kepada penulis sehingga skripsi akhirnya dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan syarat buat penulis untuk bisa memperoleh gelar sarjana ekonomi. Dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung” penulis berkeinginan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung . Studi empiris ini penting untuk melihat secara ilmiah faktor yang mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung. Karena selama ini terdapat pandangan pesimis yang menimbulkan sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Kondisi masyarakat kebanyakan masih bersikap tidak peduli dengan kewajiban perpajakan dan bahkan mereka merasa tidak merasakan dampak positif secara langsung yang dapat mereka rasakan dari pajak yang dibayarkan. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada: 1. Kedua orang tua saya, Bapak Tabroni dan Ibu Herawati, yang sangat berjasa baik tenaga maupun biaya untuk keperluan skripsi saya sehingga kuliah saya dapat berjalan lancar. Terima kasih juga atas doa, pengajaran serta nasehat yang diberikan selama pembuatan skripsi ini.
iv
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Rahmawati SE, Ak,Msi. selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 4. Bapak Prof. Dr. Azzam Jasin, selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis dengan penuh kesabaran. 5. Bapak Afif Sulfa SE, Ak, Msi. selaku Dosen Pembimbing II atas kesedian waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis dengan penuh kesabaran. 6. Seluruh Dosen FEB atas ilmunya yang sangat bermanfaat. 7. Adik-adikku Nur Azizah Taher dan Nabilah Wardah Taher yang selalu kasih semangat dan memberikan banyak dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Keluarga besar yang tidak pernah bosan memberi motivasi dengan pertanyaan “kapan lulus kuliahnya”. 9. Perusahaan Jo-Lado, Bapak Edi Eko, Bapak Iqbal, Bapak Husain, dan seluruh staff Jo-Lado terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan untuk bimbingan ke kampus, kesempatan, motivasinya. 10. Untuk Kak Dwi Suciayu yang tidak bosan untuk membantu dan memberi masukan sampai skripsi ini akhirnya selesai. 11. Saudaraku di kampus Faiza Khayrani, ‘Niemaz’ Sumarni, dan abang Alif Ridwan yang mau melewatkan suka dan duka bersama waktu masih ngekos, Ani sangat beruntung memiliki saudara seperti kalian. 12. Untuk Elen Setiyaning, Dinar Khomsah, ayu Silvy Ramalia terima kasih atas kebersamaannya selama kuliah semoga kita dapat terus komunikasi
v
dan bersilahturahmi. Buat Dina Kartika yang jauh disana semoga kita tetap menjadi teman baik. 13. Teman-teman Akuntansi C angkatan 2007, Akuntansi Pajak A 2007 satu perjuangan, semangat untuk masa depan yang menunggu untuk digapai. 14. Untuk para responden yang telah bersedia membantu mengisikan kuesioner, sampai akhirnya skripsi ini selesai. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua, amin. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama pihak yang menaruh perhatian terhadap kemajuan di bidang perpajakan di wilayah kecamatan Cakung. Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan penulis dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik, saran, serta masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi untuk karya yang lebih baik lagi.
Jakarta, Mei 2011
Suryani Taher Penulis
vi
DAFTAR ISI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................
i
ABSTRACT .......................................................................................................
ii
ABSTRAKSI...................................................................................................... iii KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................. xii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Perumusan Masalah ..............................................................
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................
9
Tinjauan Pustaka A. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ........................ 13 1.
Wajib Pajak ................................................................... 13
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ............................ 20 a. Fungsi NPWP ............................................................ 20 b. Yang wajib mendaftarkan diri dan melaporkan diri . 21 c. Cara Mendaftarkan diri ............................................. 22
vii
d. Lampiran yang diperlukan pada formulir pendaftaran NPWP ...................................................................... 22 3.
Surat Pemberitahuan (SPT) .......................................... 24
4.
Surat Ketetapan Pajak (SKP) ....................................... 25
B. Sanksi Pajak ......................................................................... 26 C. Sistem Pemungutan Pajak..................................................... 26 D. Ketidakpatuhan Wajib Pajak ................................................ 27 E.
Variabel- Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ................. 28
F.
Penelitian Sebelumnya ......................................................... 35
G. Kerangka Pemikiran ............................................................. 38 H. Hipotesis ............................................................................... 40
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................... 41 B. Metode Penentuan Sampel .................................................... 42 C. Metode Pengumpulan Data ................................................... 42 D. Metode Analisis .................................................................... 43 1. Statistik Deskriptif .......................................................... 45 2. Uji Realibilitas dan Validitas .......................................... 45 a. Uji realibilitas ............................................................ 45 b. Uji validitas ............................................................... 46 3. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 46 a. Uji Normalitas ............................................................. 46
viii
b. Uji Multikolonearitas .................................................. 48 d. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 48 4. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis)........................... 49 a. Koefisien Determinasi (R²) ......................................... 49 b. Uji Statistik t ............................................................... 50 c. Uji Statistik F .............................................................. 54 E. Operasional Variabel Penelitian............................................ 54 1. Tingkat Pendidikan ......................................................... 54 2. Persepsi Wajib Pajak ...................................................... 55 3. Lingkungan Usaha .......................................................... 55 4. Pengetahuan Perpajakan ................................................. 56 5. Tarif Pajak ...................................................................... 56 6. Profitabilitas .................................................................... 56 7. Pemeriksaan Pajak .......................................................... 57 8. Kualitas Pelayanan ......................................................... 57 9. Kondisi Perekonomian ................................................... 57 10. Hukum yang Berlaku ........................................................ 57
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ..................................... 58 B. Persiapan dan Pengumpulan Data ......................................... 59 C. Statistik Deskriptif ............................................................... 61 D. Hasi Uji Instrumen Penelitian .............................................. 63
ix
1. Uji Reabilitas .................................................................... 63 a. Variabel Persepsi Wajib Pajak .................................... 63 b. Varibel Lingkungan Usaha ......................................... 64 c. Variabel Pengetahuan Perpajakan ............................... 64 d. Variabel Tarif Pajak .................................................... 65 e. Variabel Profitabilitas ................................................. 66 f. Variabel Pemeriksaan Pajak ........................................ 66 g. Variabel Kualitas Pelayanan ....................................... 67 h. Variabel Kondisi Perekonomian ................................. 67 i. Variabel Hukum yang Berlaku .................................... 68 j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ........................ 68 2. Uji Validitas .................................................................... 69 a. Variabel Persepsi Wajib Pajak .................................... 70 b. Varibel Lingkungan Usaha ......................................... 70 c. Variabel Pengetahuan Perpajakan ............................... 71 d. Variabel Tarif Pajak .................................................... 71 e. Variabel Profitabilitas ................................................. 72 f. Variabel Pemeriksaan Pajak ........................................ 72 g. Variabel Kualitas Pelayanan ....................................... 72 h. Variabel Kondisi Perekonomian ................................. 73 i. Variabel Hukum yang Berlaku .................................... 73 j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ........................ 74 3. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 74
x
a. Uji Normalitas ............................................................. 74 b. Uji Multikolonearitas .................................................. 76 c. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 78 4. Uji Hipotesis .................................................................... 79 a. Koefisien Determinasi (Adjusted R²) ......................... 79 b. Uji Individu (Uji t) ...................................................... 80 c. Uji Regresi Simultan (Uji F Statistik) ......................... 88
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan .......................................................................... 89 B. Implikasi ............................................................................... 93 C. Rekomendasi ........................................................................ 94
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95 LAMPIRAN........................................................................................................ 97
xi
DATAR TABEL
Nomor
Keterangan
Hal
2.1
Perbedaan Pelaksanaan Penelitian .................................................... 37
3.1
Pengukuran dengan skala likert 5 poin ............................................. 43
4.1
Luas Kelurahan di Kecamatan Cakung ............................................. 58
4.2
Distribusi Penyebaran Kuesioner ...................................................... 60
4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................... 61
4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Usia ........................................... 62
4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................... 62
4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha ............................... 63
4.7
Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak ...................................... 63
4.8
Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Usaha.......................................... 64
4.9
Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan ................................. 65
4.10
Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak ...................................................... 65
4.11
Hasil Uji Reliabilitas Profitabilitas ................................................... 66
4.12
Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak.......................................... 66
4.13
Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan ......................................... 67
4.14
Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Perekonomian ................................... 67
4.15
Hasil Uji Reliabilitas Hukum yang Berlaku ..................................... 68
4.16
Hasil Uji Reliabilitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak .......................... 69
4.17
Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak .......................................... 70
4.18
Hasil Uji Validitas Lingkungan Usaha ............................................. 70
xii
4.19
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan..................................... 71
4.20
Hasil Uji Validitas Tarif Pajak .......................................................... 71
4.21
Hasil Uji Validitas Profitabilitas ....................................................... 72
4.22
Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak ............................................. 72
4.23
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan ............................................. 73
4.24
Hasil Uji Validitas Kondisi Perekonomian ....................................... 73
4.25
Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku ......................................... 73
4.26
Hasil Uji Validitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak .............................. 74
4.27
Hasil Uji Multikolonearitas ............................................................... 76
4. 28
Hasil Uji Multikolonearitas ............................................................... 77
4.29
Uji Adjusted R Square ...................................................................... 79
4.30
Hasil Uji t Statistik ............................................................................ 81
4.31
Uji Simultan (F) ................................................................................ 88
xiii
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Keterangan
Hal
2.1
Kerangka Pemikiran ………………………………………….. 39
4.1
Hasil Uji Normalitas ……...………………………………….. 75
4.2
Hasil Uji Normalitas ……...………………………………….. 75
4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas ………………………………..... 78
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Keterangan
Hal
1
Lembar Kuesioner ……………………………………………. 98
2
Hasil Skoring Kuesioner ……………………………………... 104
3
t tabel ……………………………………………………….... 105
4
F tabel statistik ………………………………………………. 106
5
Hasil hitung t tabel dan r tabel .................................................. 107
6
Tabel Item- Total statistik Variabel .......................................... 108
xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Di Indonesia khususnya, aturan mengenai perpajakan sudah diatur secara jelas di dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, awalnya peraturan mengenai perpajakan ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2007. Didalam UU tersebut sudah dijelaskan secara terperinci apa-apa saja yang terkait dengan pelaksanaan pajak, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Jelasnya peraturan yang telah dibuat tersebut, mengartikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Penilaian wajib pajak bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi wajib pajak untuk berniat melakukan ketidakpatuhan pajak. Begitu juga dengan perasaan tidak bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak. Jika wajib pajak tidak merasa bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak, maka akan
1
memunculkan niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya timbulnya sikap tidak patuh berasal dari diri pribadi wajib pajak itu sendiri. Awal munculnya sikap ketidakpatuhan ini sangat tergantung dari niat untuk tidak patuh terhadap peraturan. Sepertinya belum ada sosialisasi ataupun tindakan penyelesaian yang mampu secara nyata dan besar pengaruhnya untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan ini. Karena yang sebenarnya adalah penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan besar untuk kelangsungan pembangunan negara ini. Jika negara tidak atau sedikit memperoleh pendapatan dari pajak lalu dari mana lagi negara harus mengandalkan pembiayaannya. Sikap ketidakpatuhan lebih rentan timbul pada diri wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dikarenakan
oleh
belum
tertanamnya
kesadaran
yang
tinggi
untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak juga dapat menjadi penyebab mereka menjadi tidak patuh. Apalagi sejak beralihnya sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assessment system dimana wajib pajak dituntut untuk lebih mandiri dan harus lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya. Karena pada sistem pemungutan pajak Self Assessment System wajib pajak dituntut untuk dapat menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Namun timbulnya sikap tidak patuh tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak. Sikap petugas pajak yang kurang memberikan
2
sosialisasi dan penjelasan kepada wajib pajak juga mempengaruhi sikap patuh atau tidaknya wajib pajak. Kelancaran dan keberhasilan dari sistem pemungutan pajak ini sangat tergantung dari diri pribadi wajib pajaknya. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka penerimaan dari sektor pajak akan tinggi tapi jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang rendah maka penerimaan dari sektor pajak juga akan rendah. Namun peran aktif dari petugas pajak dengan memberikan penjelasan dan sosialisasi secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari sistem pemungutan pajak ini. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan negara. Negara sangat bergantung kepada penerimaan dari sektor pajak untuk dapat meningkatkan pembangunannya. Apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kelangsungan pembangunan negara akan terhambat. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat terlepas dari peranan partisipasi warga negaranya. Oleh karena itu, sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan sudah seharusnya tertanam dalam diri setiap warga negara. Namun sepertinya cukup sulit untuk dapat menerapkan sikap patuh tersebut. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Masih banyak yang menutup mata untuk kewajiban yang satu ini. Apalagi di tambah dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi. Belum lagi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh mafia pajak yang sangat menghebohkan yang belum dapat terselesaikan
3
sampai saat ini. Di tambah lagi keadaan perekonomian yang semakin mengancam kelangsungan hidup perusahaan, Banyaknya tindakan PHK yang dilakukan, pemberlakuan sistem kontrak di berbagai perusahaan yang sangat mengancam masyarakat dalam mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan yang membuat masyarakat lebih memilih untuk beralih memilih membuka lapangan pekerjaannya sendiri dengan menjadi wirausaha. Diantara mereka ada membuka rumah makan, bengkel, membuka jasa layanan angkutan, usaha konveksi dan lain sebagainya. Masalah lain yang juga sangat mengkhawatirkan yaitu berlakunya sistem pasar bebas (ACFTA / Asean – China Free Trade Area) yang menimbulkan dampak tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi mungkin negara akan memperoleh pajak dari bea masuk barang-barang impor yang datang, namun di sisi lain berlakunya sistem pasar bebas ini akan menjadikan pengusaha-pengusaha lokal terutama para pengusaha kecil, mikro dan menengah terancam gulung tikar. Masuknya barang-barang dari Cina yang memiliki harga jauh lebih murah dari barang-barang lokal menyebabkan produk dalam negeri semakin sedikit di lirik oleh konsumen, di tambah lagi harga bahan baku yang naik yang berakibat makin tingginya biaya produksi yang menyebabkan barang lokal belum mampu bersaing dengan produkproduk dari Cina. Hal-hal tersebut mungkin dapat menjadi salah satu pemicu masyarakat menjadi tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Akibatnya adalah akan timbul dalam diri mereka rasa takut dan sia-sia untuk membayar pajak karena
4
pajak yang mereka bayarkan mungkin saja tidak akan sampai ke negara melainkan akan di korupsi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Atau mungkin akan timbul perasaan cemas akan berkurangnya profit usaha yang diperoleh jika harus membayar pajak di tengah kondisi tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya jumlah penghasilan karena ada persaingan dengan barang-barang dari luar negeri. Banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk meneliti sikap ketidakpatuhan ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso
(2008)
dalam
peneliannya
yang
berjudul
“Analisis
Risiko
Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”, dimana dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa risiko ketidakpatuhan dapat dikelompokkan kedalam risiko rendah, menengah, dan tinggi. Penelitian tersebut juga berhasil mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak badan sebagai objek penelitian. Variabel-variabel yang digunakan adalah tarif pajak, penalti, status pemerikasaan, struktur permodalan (debt to equity ratio), pemegang saham, jenis usaha, skala usaha, pajak relatif terhadap penjualan, dan kompensasi kerugian. Didalam penelitian ini dikatakan bahwa pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan kelompok
risiko
ketidakpatuhan
akan
dapat
memperbaiki
efektivitas
pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang juga meneliti masalah ketidakpatuhan adalah penelitian yang dilakukan oleh Devia Agustriana Mandiri, Tarjo, dan Nurul
5
Herawati (2009) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bangkalan”. Dimana dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sikap tentang ketidakpatuhan, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan, dan niat berperilaku tidak patuh. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sikap tentang ketidakpatuhan,norma subjektif, dan kewajiban bermoral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh yang dilakukan, sedangkan kontrol keprilakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti sikap ketidakpatuhan yang timbul pada wajib pajak orang pribadi di Bangkalan dipengaruhi oleh; pertama, sikap dari dirinya sendiri untuk tidak patuh. Kedua, norma subyektif terhadap ketidakpatuhan dimana sikap ketidakpatuhan ada tergantung dari kekuatan kepribadian diri wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak patuh. Dan ketiga kontrol keprilakuan yang dipersepsikan yang diyakini wajib pajak orang pribadi yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dari skala usaha mikro, kecil dan menengah, dimana peneliti ingin melihat apakah faktor-faktor yang menjadi risiko ketidakpatuhan wajib pajak badan juga akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang akan dilakukan ini akan melihat perilaku wajib orang pribadi di wilayah Kecamatan Cakung. Alasan peneliti memilih populasi di
6
wilayah Cakung adalah karena wilayah kecamatan Cakung merupakan wilayah yang terdata sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi ke dua dari 44 kecamatan di DKI Jakarta berdasarkan hasil sensus penduduk 2010. Selain itu karena wilayah Cakung merupakan wilayah pinggiran di Jakarta Timur yang berbatasan dengan kota penyanggah DKI Jakarta yaitu wilayah administrasi kota Bekasi, Jawa Barat. Wilayah Cakung sendiri merupakan wilayah pemukiman padat dan sekaligus merupakan wilayah industri, baik industri bagi perusahaan maupun industri perorangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Kawasan Industri Pulo Gadung yang terletak di wilayah Kelurahan Rawa Terate - Cakung yang mencakup berbagai perusahaan manufaktur, dan adanya PIK (Pusat Industri Kecil) di wilayah kelurahan Penggilingan – Cakung yang mencakup industri perorangan. Disini peneliti akan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan di wilayah Cakung berdasarkan beberapa variabel yang sebelumnya digunakan oleh Wahyu Santoso dalam penelitiannya untuk wajib pajak badan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui apakah faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Wahyu Santoso terletak pada objek penelitiannya, dimana Wahyu Santoso menggunakan wajib pajak badan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Selain itu penelitian ini juga akan menambahkan dua variabel baru yang terkait dengan kondisi
7
negara saat ini yaitu variabel kondisi perekonomian dan variabel hukum yang berlaku. Dari uraian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung”. Diharapkan dengan penelitian ini akan diperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan pembenahan dalam pelaksanaan perpajakan. Artinya bahwa apabila faktor-faktor tersebut telah diketahui dan terbukti menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak, maka akan membantu aparat pajak khususnya di wilayah kecamatan Cakung untuk dapat lebih fokus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk penyelesaian masalah ketidakpatuhan. Namun apabila penelitian ini tidak membuktikan adanya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ketidakpatuhan maka akan dapat di lihat bahwa apakah ada faktor lain yang mungkin menyebabkan ketidakpatuhan di wilayah Cakung. Sehingga akan dapat ditemukan upaya penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan tersebut.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1.
Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
2.
Apakah persepsi wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.
8
3.
Apakah lingkungan usaha wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4.
Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi sikap ketidakpatuahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5.
Apakah tarif pajak yang berlaku mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
6.
Apakah tingkat profitabilitas yang diperoleh wajib pajak berpengaruh terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
7.
Apakah pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
8.
Apakah
kualitas
pelayanan
yang
diberikan
oleh
petugas
pajak
mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak. 9.
Apakah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
10. Apakah penegakan hukum yang berlaku di Indonesia berpengaruh terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
9
b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak di daerah tersebut terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan. c. Untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan usaha wajib pajak dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak. d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak. e. Untuk mengetahui pengaruh besarnya tarif pajak yang berlaku terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. f. Untuk mengetahui pengaruh besarnya profitabilitas yang diperoleh wajib pajak terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak. g. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. h. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. i. Untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomiaan saat ini terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak. j. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum yang diberlakukan pemerintah terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
10
2. Manfaat Penelitian Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk: a. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di bidang
perpajakan
khususnya
tentang
faktor-faktor
yang
menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan/ ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang hasilnya dapat dijadikan pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan.. b. Manfaat praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat
Undang-undang
dan
peraturan
perpajakan
dalam
pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak khususnya aparat pajak di wilayah Cakung untuk lebih memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan pada diri wajib pajak. Sehingga dapat lebih fokus
11
dalam penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan yang terjadi serta dapat dijadikan pertimbangan atas kinerja yang telah dilakukan yang pada akhirnya akan timbul perbaikan-perbaikan kinerja untuk dapat menyelesaikan masalah ketidakpatuhan yang akan berakibat baik bagi penerimaan pajak di wilayah Cakung.
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983, yang diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 1994, lalu di perbaharui kembali dengan UU No. 16 Tahun 2000, dan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, yang akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak yang optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak. Dengan adanya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka hukum formal telah jelas diatur, sebagai hukum yang mewujudkan aturan materil perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Dalam UU KUP diantaranya dijelaskan mengenai: 1. Wajib Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Pasal 1 butir 2 UU KUP). Wajib pajak dikelompokkan menjadi: a.
Wajib pajak orang pribadi
b.
Wajib pajak badan
13
c.
Wajib pajak pemungut/pemungut.
Adapun hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut: a. Kewajiban wajib pajak 1) Mendaftarkan
diri
pada
Direktorat
Jenderal Pajak untuk
mendapatkan NPWP. 2) Mengambil sendiri blanko SPT dan blanko perpajakan lainnya ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. 3) Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. 4) Bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan untuk melengkapi SPT Tahunan dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba. Hal ini ditetapkan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun pembukuan adalah sebagai berikut: (a) Harus diselenggarakan di Indonesia. (b) Harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. (c) Harus disusun berdasarkan suatu sistem tertentu yang lazim dipakai di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan.
14
(d) Minimal terdiri dari catatan tentang keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang. (e) Pada setiap akhir tahun pajak, pembukuan ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi yang konsisten dengan tahun sebelumnya. (f) Pembukuan atau pencatatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar
pembukuan
serta
dokumen-dokumen
lain
yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, harus disimpan selama sepuluh tahun. Pengecualian Wajib pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan apabila: (a) Peredaran bruto usaha dari pekerjaan bebas yang dilakukan kurang dari Rp 600.000.000,00 setahun. (b) Wajib Pajak memilih menggunakan Norma Perhitungan (untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak), dan memberitahukan hal tersebut kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Walaupun wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak tetap diwajibkan untuk membuat catatan peredaran usaha ataupun penerimaan bruto dan pekerjaan bebas tersebut. 5) Apabila ada pemeriksaan maka wajib pajak yang diperiksa harus: (a) Memperhatikan
dan
meminjamkan
pembukuan
atau
pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen
15
lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. (b) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memberikan kelancaran. (c) Memberikan keterangan yang diperlukan. b. Hak wajib pajak Adapun hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Mempunyai hak untuk mengajukan penundaan pemasukan SPT dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan alasan yang cukup kuat dan tepat. (b) Permohonan harus disertai penyertaan mengenai besarnya pajak yang dibayar atas dasar perhitungan sementara yang terutang dalam satu tahun pajak beserta bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak. 2) Mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri SPT yang sudah dimasukkan ke Kantor Inspeksi Pajak, dengan syarat: (a) Permohonan diajukan secara tertulis. (b) Diajukan kepada Dirjen Pajak. 3) Mempunyai
hak
melakukan
permohonan
penundaan
dan
pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat pengajuan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo
16
pembayaran pajak dan disertai dengan alasan yang tepat serta jumlah pajak yang di mohon untuk ditunda. 4) Mempunyai hak mengajukan permohonan perhitungan atau perubahan kelebihan pajak (kompensasi) serta hak memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Adapun prosesnya sebagai berikut: (a) Meminta kembali kelebihan pembayaran dengan mengisi kolom yang tersedia pada SPT atau dengan Surat Permohonan sendiri. (b) Dalam waktu dua belas bulan akan diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran. (c) Kelebihan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran langsung dikompensasikan dengan hutang pajak lainnya yang sudah jatuh tempo pembayarannya, atau hutang pajak yang belum jatuh tempo. (d) Sisanya, dalam waktu satu bulan, diterbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan pajak (SPMKP). 5) Mempunyai hak mempeoleh bunga karena terlambat pengembalian pembayaran pajak. Wajib Pajak berhak untuk memperoleh bunga sebesar 2% setiap
bulan
atas
keterlambatan
pengembalian
kelebihan
pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu
17
sampai dengan berlakunya pembayaran kelebihan pajak atau dihitung sejak lewat satu bulan dari tanggal Surat Keputusan Kelebihan
Pembayaran
Pajak
dan
sampai
dengan
saat
diberlakukannya pembayaran kelebihan pajak tersebut. 6) Mempunyai hak untuk tidak dikenakan tambahan 100% atas Surat Ketetapan Pajak Tambahan, apabila: (a) Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang dikeluarkan diakibatkan oleh keterangan tertulis dari wajib pajak. (b) Sepanjang Dirjen Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan. 7) Mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak, apabila ditemui keadaan-keadaan berikut: (a) Kesalahan tulis atau hitung (b) Kekeliruan dalam penetapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 8) Mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan. Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan, dengan persyaratan bahwa Surat Keberatan ini diajukan untuk: (a) Surat Ketetapan Pajak penghasilan. (b) Surat Ketetapan Tambahan atas Pajak Penghasilan.
18
(c) Surat ketetapan Kelebihan Pembayaran dan Surat Pemberitaan atas Pajak Penghasilan. (d) Permohonan oleh pihak ketiga atas dasar Undang-Undang Pajak Penghasilan. 9) Mempunyai hak untuk mengajukan naik banding kepada Badan Peradilan Pajak atas keputusan yang ditetapkan Dirjen Pajak atas Surat Keberatan yang diajukan dengan syarat: (a) Dalam waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan. (b) Permohonan banding tidak menunda pembayaran pajak yang terutang. Apabila dalam praktek pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak telah dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, maka wajib pajak tersebut termasuk kedalam “Wajib Pajak Patuh”. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi
kriteria
tertentu
yang
dapat
diberikan
pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Direktur Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi wajib pajak orang pribadi, Direktur Jenderal Pajak berwenang secara jabatan (ex-officio) menetapkan status wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan
19
diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 butir 6 UU KUP). Wajib pajak yang telah wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (penghasilan). Jadi, orang atau badan yang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak. a. Fungsi NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak. 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
20
3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. 4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya, dokumen impor, dokomen ekspor). 5) Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. 6) Sebagai salah satu syarat dalam permintaan permohonan kredit di bank. b. Yang Wajib Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha Wajib pajak yang telah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya adalah sebagai berikut: 1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas PTKP. 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. 3) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak. 4) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena: a)
Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
21
b)
Dikehendaki
secara
tertulis
berdasarkan
perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta. 5) Wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Yayasan, Perkumpulan, Lembaga, Koperasi, BUMN, Ormas, Orsospol wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). c. Cara Mendaftarkan Diri 1) Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak. 2) Pengisian dan penandatanganan formulir bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus. 3) Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh. d. Lampiran yang Diperlukan pada Formulir Pendaftaran NPWP. 1) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas: a)
Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;
b)
Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak Orang Asing.
22
2) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: a)
Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;
b)
Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak Orang Asing;
c)
Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
3) Bendaharawan sebagai wajib pajak pemungut/pemotong: a)
Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
b)
Fotokopi KTP bendaharawan.
4) Wajib Pajak Badan: a)
Fotokopi akta pendiri;
b)
Fotokopi KTP salah satu pengurus;
c)
Fotokopi SIUP/SITU dari instansi yang berwenang;
d)
Surat kuasa apabila dikuasakan.
5) Joint Operation: a) Melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama sebagai join operation; b) Fotokopo NPWP masing-masing anggota join operation. Apabila telah terdaftar diberikan surat ketrangan terdaftar (KP PDIP 42-00); jika dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
23
maka diberi surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP PDIP 43-00).
3.
Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 butir 11 UU KUP). Jenis surat pemberitahuan ada dua macam, yaitu: 6) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak. Disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. 7) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak. Disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah: a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak. b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. c. Melaporkan
pembayaran
atau
pelunasan
pajak
yang
telah
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak
24
lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan). d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan). e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak. 4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memuat besarnya pajak yang terutang, jumlah pengurangan pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Adapun hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya SKP, adalah: a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. b.
Apabila SPT tidak disampaikan, setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran.
c.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPh dan PPnBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0%, atau tidak seharusnya dikenakan pengembalian pajak.
25
d.
Apabila kewajiban tidak dipenuhi, sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau atau
pada saat diperiksa tidak memenuhi yang diminta, sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang, maka Dirjen Pajak bewenang menerbitkan SKP dengan perhitungan secara jabatan, yaitu perhitungan pajak yang didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh wajib pajak saja.
B. Sanksi Pajak Sanksi pajak terdiri atas: a.
Sanksi Administrasi, yaitu hukuman yang diberikan dalam bentuk tindakan administratif. Misalnya berupa denda, bunga, ataupun kenaikan.
b.
Sanksi Pidana, yaitu hukuman yang diberikan atas kejahatan kriminal. Contohnya pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan.
C. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. Official assesment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dari definisi tersebut berarti wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak akan timbul setelah dikeluarkannya Surat ketetapan pajak oleh fiskus.
26
2. Self assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar bagi wajib pajak bersifat aktif, sedangkan peranan fiskus hanya mengawasi. 3. Witholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (pihak selain fiskus ataupun wajib pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
D.
Ketidakpatuhan Wajib Pajak Berdasarkan pengertian dari kata kepatuhan yang berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Maka kata ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai tindakan penolakan/ penyimpangan/ penyelewengan secara sengaja dari standar, hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya diterapkan atau dilakukan. Dengan demikian ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksansakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang telah ditetapkan. Sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi
27
yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Penelitian tentang perilaku ketidakpatuhan pajak terdahulu membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
E. Variabel -Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak 1. Tingkat pendidikan Formal Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU no 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan SDM yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang agar dapat dihasilkan manusia-manusia berkualitas yang akan dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan kualitas dan. Adapun tingkatan pendidikan formal antara lain: a.
Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
28
b.
Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar (SMP/SMA).
c.
Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Persepsi Wajib Pajak Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaludin Rakhmat, 1998: 51). Proses pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang pesan mana yang dianggap penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk
29
yang disebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat 1998: 55). Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsl bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. 3. Lingkungan usaha Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dari pengertian tersebut berarti lingkungan usaha merupakan kombinasi antara kondisi fisik tempat melakukan usaha dengan kelembagaan resmi yang mengelolanya. Secara garis besar lingkungan usaha dapat dibagi atau dikenali sebagai lingkungan pasar (market environment) dan lingkungan bukan pasar (non-market environment). Lingkungan pasar dicirikan oleh struktur pasar dan pola persaingan antara para pelaku pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar yaitu semua faktor legal/pemerintah, politik, sosial, demografi dan lain-lain dicirikan oleh isu-isu yang berkembang, interest perusahaan terhadap isu-isu tersebut, institusi yang terkait dengan setiap isu dan informasi yang tersedia untuk penanganan isu.
30
Karena sifat yang saling mempengaruhi antara perusahaan dengan lingkungan maka pemahaman terhadap perubahan lingkungan serta kecenderungannya sangat membantu manajemen perusahaan dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. 4. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Dengan demikian pengetahuan perpajakan berarti informasi yang di ketahui oleh individu tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut tidak hanya berdasarkan literatur teori saja melainkan juga berdasarkan dari pengalaman ataupun informasi lain mengenai ilmu perpajakan. 5. Tarif pajak Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu : 1.
Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
2.
Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.
31
3.
Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
4.
Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia
adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undangundang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. 6. Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income statement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Rasio profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Dalam rasio profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 7. Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
32
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan.
Tujuan
Pemeriksaan
yaitu
untuk:
a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: 1) SPT lebih bayar 2) SPT rugi 3) SPT tidak atau terlambat disampaikan. 4) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa. b. Tujuan lain, yaitu: 1) Pemberian NPWP (secara jabatan) 2) Penghapusan NPWP 3) Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding 5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN 8. Kualitas pelayanan Menurut Thorik G. dan Utus H. (2006:77) pentingnya memberikan
33
pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sebatas
mengantarkan
atau
melayani.
Service
berarti
mengerti,
memahami, dan merasakan sehingga penyampaiannya pun akan mengenai heart share konsumen dan pada akhirnya memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. Dengan adanya heart share dan mind share yang tertanam, loyalitas seorang konsumen pada produk atau usaha perusahaan tidak akan diragukan. Kualitas pelayanan juga dapat dilihat dari responsiveness (daya tanggap) karyawan, yang mana karyawan memiliki kemauan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat menunjukkan pelaku bisnis yang profesional. 9. Kondisi Perekonomian Kondisi
perekonomian
merupakan
keadaan
atau
kondisi
perekonomian yang sedang terjadi di dalam negara yang nantinya akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kondisi perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oreh perilaku atau tingkah laku dari warga negaranya. 10. Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku sama dengan proses pelaksanaan penegakan hukum, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada
34
hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”.
F. Penelitian Sebelumnya Bedasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi dalam penelitiannya yang meneliti hubungan kausal antara kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak, dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak akan muncul
persepsi
positif
meningkat apabila dalam
terhadap
pajak.
Dengan
masyarakat meningkatnya
pengetahuan perpajakan masyarakat akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu karakteristik dari wajib pajak yang dapat dilihat melalui kondisi, budaya, dan ekonomi masyarakat akan dapat membentuk perilaku wajib pajak yang nantinya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
35
Hasil penelitian juga menunjukkan, kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan sistem informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Demikian juga ternyata ditemukan bahwa ada perbedaan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak besar ternyata lebih tinggi kesadaran dan kepatuhannya dibandingkan wajib pajak kecil (Suryadi, Jurnal Keuangan Publik Vol 4 No. 1). Dalam penelitian lain dikatakan bahwa peningkatan pelayanan perpajakan akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Ni Luh Supadmi dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban
perpajakannya,
kualitas
pelayanan
harus
ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Wahyu Santoso juga mengatakan dalam penelitiannya yang meneliti tentang risiko ketidakpatuhan wajib pajak sebagai dasar
36
peningkatan kepatuhan wajib pajak dimana Wahyu Santoso meneliti pada Wajib Pajak Badan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa risiko ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel, yaitu tarif efektif, penalti, pemegang saham, debt to equity ratio, status industri, skala usaha, profitabilitas, status kompensasi, dan status pemeriksaan, dimana dari variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak kedalam resiko tinggi, menengah dan rendah. Untuk dapat lebih jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Perbedaan Palaksanaan Penelitian Poin perbedaan Judul penelitian
Wahyu Santoso
Suryadi
Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur
Ruang Lingkup
Wajib pajak badan di Indonesia
KPP dalam lingkungan kerja kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur
Devia Agustriana Mandiri, dkk Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bangkalan
Penelitian Selanjutnya Analisis FaktorFaktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cakung
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan
Wajib Pajak di Kecamatan Cakung
37
Poin perbedaan Populasi
Wahyu Santoso
Suryadi
Devia Agustriana Mandiri, dkk Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di wilayah Bangkalan
Penelitian Selanjutnya Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Jakarta Cakung Satu dan Dua(Lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah)
Seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Dirjen Pajak pada tahun 2001
Wajib Pajak di Jawa Timur
Variabel yang digunakan
a. Tarif pajak b. Penalty c. Pemegang saham d. Debt to eqity ratio e. Status industri f. Skala usaha g. Profitabilitas h. Pejak per penjualan i. Status kompensasi j. Status pemeriksaan
a. sikap tentang ketidakpatuhan pajak (SKP) b. norma subyektif (NRM) c. kewajiban moral (MRL) d. kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (KTR) e. niat berperilaku tidak patuh (NIA) f. ketidakpatuhan pajak (KPT)
a. Tingkat pendidikan b. Persepsi wajib pajak c. Lingkungan usaha d. Pengetahuan perpajakan e. Tarif pajak f. Profitabilitas g. Pemeriksaan pajak h. Kualitas pelayanan i. Kondisi perekonomian Negara j. Penegakan hokum
Random sampling
a. Persepsi wajib pajak b. Pengetahuan perpajakan c. Karakteristik wajib pajak d. Penyuluhan perpajakan e. Kualitas SDM f. Ketentuan perpajakan g. Sistem Informasi Perpajakan h. Pemeriksaan pajak i. Penegakan hukum j. Kompensasi pajak Multi stage random sampling
Metode Penentuan sample Metode analisis data
Simple random sampling
Purposive sampling
Multivarat Discriminant Analysis
Struktural Equasion Modelling (SEM)
Teknik analisis Analisis regresi berganda Structural Equation Modelling (SEM)
G. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 2.1
38
menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 11 variabel yang terdiri dari 10 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel-variabel tersebut adalah variabel idependent (X), yang terdiri dari tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian Negara, dan penegakan hukum. Dan variable dependent (Y) yaitu ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 2.1 akan menggambarkan kerangka pemikiran dari penilitian ini.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tingkat pendidikan Persepsi wajib pajak Lingkungan usaha Pengetahuan perpajakan Tarif pajak Profitabilitas Pemeriksaan pajak Kualitas pelayanan Kondisi perekonomian negara
K E T I D A K P A T U H A N
Hukum yang Berlaku
39
H. Hipotesis Berkaitan dengan masalah pokok yang ada maka hipotesis yang akan diambil adalah sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan wajib pajak terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. 2. Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak terhadap sikap ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak. 3. Terdapat pengaruh antara lingkungan usaha wajib pajak terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. 4. Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan wajib pajak tehadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. 5. Terdapat pengaruh antara besarnya tarif pajak yang berlaku dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak. 6. Terdapat pengaruh antara tingkat profitabilitas yang diperoleh wajib pajak dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak. 7. Terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. 8. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. 9. Terdapat pengaruh antara kondisi perekonomian yang terjadi terhadap sikap ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak. 10. Terdapat pengaruh hukum yang berlaku terhadap sikap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.
40
BAB III METODELOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pembagian wilayah kerja, wilayah kecamatan Cakung terbagi atas dua Kantor Penerimaan Pajak, yaitu KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu terdiri dari tiga kelurahan, yaitu kelurahan Penggilingan, kelurahan Rawa Terate, dan kelurahan Jatinegara. Sedangkan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua teridiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Cakung Barat, kelurahan Cakung Timur, kelurahan Pulo Gebang, dan kelurahan Ujung Menteng. Peneliti ini juga akan lebih melihat kepada wajib pajak dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah, dimana dalam usaha yang berskala tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rentan. Penelitian yang dilakukan akan lebih memperhatikan dari sisi variasi tingkat pendidikan wajib pajak, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, tarif pajak yang berlaku, tingkat profitabilitas, pemeriksaan pajak yang dilakukan, kualitas pelayanan yang diberikan, kondisi perekonomian negara, dan penegakan hukum yang diberlakukan.
41
B. Metode Penentuan Sample Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling atau judgment sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Jogiyanto, 2004). Yaitu masyarakat yang memperoleh penghasilan dari usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan di wilayah kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
C. Metode Pengumpulan Data Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar (Azwar, 1997). Selanjutnya, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus di jawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebarkan ke beberapa wajib pajak yang memenuhi kriteria di wilayah kecamatan Cakung. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju ataupun sangat setuju yang ada dalam kuesioner.
42
Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala likert 5 poin Keterangan Jawaban Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Ragu-ragu (R) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)
Bobot 5 4 3 2 1
Tahap pertama, peneliti akan menyebar 30 kuesioner guna pengujian pendahuluan (pretest), tujuan dari pretest adalah confirmatory kuesioner. Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliable, kuesioner tersebut layak untuk disebarkan pada sampel besar. Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode personnally administrated qustonnaires, yaitu peneliti menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri kuesioner kepada responden, tujuan utamanya supaya tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu yang relatif pendek (Sekaran, 2003: 236).
D. Metode Analisis Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 1997). Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan
43
cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin (5 poin Likert Scale). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu melihat pengaruh faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut : Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+β8X8+β9X9+β10X10+e Keterangan: Y
= ketidakpatuhan Wajib Pajak
α
= Bilangan konstanta
β1…βn
= Koefisien arah regresi
X1
= Tingkat pendidikan
X2
= Persepsi wajib pajak
X3
= lingkungan usaha
X4
= pengetahuan perpajakan
X5
= tarif pajak
X6
= profitabilitas
X7
= pemeriksaan pajak
X8
= kualitas pelayanan
X9
= kondisi perekonomian
X10
= penegakan hukum
e
= kesalahan pengganggu (disturbance’s error)
44
Nilai koefisien regresi atau β diperoleh dengan menggunakan program SPSS 17.0. Alat analisis yang digunakan salam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows, alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian
untuk
mengetahui
distribusi
frekuensi
absolut
yang
menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (mean), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian. 2. Uji Reliabilitas dan Validitas Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. a. Uji Reliabilitas
Adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran
45
dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyan. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,600 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2005). b. Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan pembandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung > r tabel berarti item valid. Dan sebaliknya apabila r hitung < dari r tabel berarti item tidak valid (gugur). 3. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka
46
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. (Ghozali, 2005) Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan normal probability plot adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2005) 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hatihati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji
47
normalitas residual adalah uji statistik non-parametik KolgomorovSmirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: H0 : Data residual berdistribusi normal HA : Data residual tidak berdistribusi normal b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan grafik Scatterplot. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterosdastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titiktitik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125-126).
48
4. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis) Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random atau stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a.
Koefisien Determinasi (R²) Nilai R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tetapi, karena R² mengandung kelemahan mendasar dimana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang digunakan adalah adjusted R² berkisar antara nol dan satu. Nilai adjusted R² dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambah kedalam model. Nilai adjusted R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat bebas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009:87).
49
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil daripada t
tabel
maka
variabel
independen
secara
individual
tidak
mempengaruhi variabel dependen. Tahap-tahap yang digunakan: 1) Merumuskan Hipotesa a) Ho : b1 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b1 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. b) Ho : b2 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
persepsi
wajib
pajak
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b2 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
persepsi
wajib
pajak
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
50
c) Ho : b3 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
lingkungan
usaha
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b3 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel lingkungan usaha terhadap variabel dependen ketidakpatuhan wajib pajak. d) Ho : b4 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
pengetahuan
perpajakan
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b4 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
pengetahuan
perpajakan
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. e) Ho : b5= 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tarif pajak
terhadap variabel ketidakpatuhan
wajib pajak. H1 : b5 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel tarif pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. f) Ho : b6 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
51
H1 : b6 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. g) Ho : b7= 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
pemeriksaan
pajak
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b7 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
pemeriksaan
pajak
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. h) Ho : b8 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
kualitas
pelayanan
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b8 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
kualitas
pelayanan
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. i) Ho : b9 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
kondisi
perekonomian
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b9 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel
kondisi
perekonomian
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak.
52
j) Ho : b10 = 0, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel
hukum
yang
berlaku
terhadap
variabel
ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : b10 ≠ 0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel hukum yang berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. 2) Menentukan taraf nyata α = 5 % atau 0.05 df = n – 1 – k 3) Mencari t hitung Koefisien β t hitung = Standar Error
4) Kriteria Pengujian t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan menerima H1 t hitung < t tabel berarti Ho diterima dan menolak H1
Uji t juga bisa dilihat pada tingkat signifikan 5% : a) Jika tingkat signifikasi < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. b) Jika tingkat signifikasi > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.
53
c. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghozali (2009:88), dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima.
E. Operasional Variabel Penelitian Variabel merupakan segala yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang berupa konsep yang mempunyai variabel nilai. Dalam Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri atas sepuluh variabel laten, yaitu tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian Negara, dan penegakan hukum. Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tingkat pendidikan Pendidikan
merupakan
usaha
sadar
dan
terencana
untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
54
Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan SDM yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang agar dapat dihasilkan manusia-manusia berkualitas yang akan dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan kualitas dan martabatnya (Hasan, 2005: 136. 2. Persepsi wajib pajak Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesepsi ada sebagai pemaknaan hasil dari pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. 3. Lingkungan usaha Lingkungan usaha merupakan kombinasi antara kondisi fisik tempat melakukan usaha dengan kelembagaan resmi yang mengelolanya. Secara garis besar lingkungan usaha dapat dibagi atau dikenali sebagai lingkungan pasar (market environment) dan lingkungan bukan pasar (nonmarket environment). Lingkungan pasar dicirikan oleh struktur pasar dan pola persaingan antara para pelaku pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar yaitu semua faktor legal/pemerintah, politik, sosial, demografi dan lain-lain dicirikan oleh isu-isu yang berkembang, interest perusahaan
55
terhadap isu-isu tersebut, institusi yang terkait dengan setiap isu dan informasi yang tersedia untuk penanganan isu. 4. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan berarti informasi yang di ketahui oleh individu tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut tidak hanya berdasarkan literatur teori saja melainkan juga berdasarkan dari pengalaman ataupun informasi lain mengenai ilmu perpajakan. 5. Tarif pajak Tarif pajak merupakan bobot beban yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu : a. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) b. Tarif regresif (a regresive tax rate structure) c. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) d. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) 6. Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income statement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan.
56
7. Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan
adalah
serangkaian
kegiatan
untuk
mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 8. Kualitas pelayanan Tindakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam hal membantu proses pelaksanaan pelunasan kewajban perpajakan. Dengan kuaalitas pelayanan yang baik para wajib pajak akan lebih memahami tentang aturan perpajakan yang sebenarnya. 9. Kondisi Perekonomian Kondisi
perekonomian
merupakan
keadaan
atau
kondisi
perekonomian yang sedang terjadi di dalam negara yang nantinya akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. 10. Hukum yang Berlaku Hukum yang berlaku merupakan cerminan dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Pemberlakuan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.
57
BAB IV HASIL DAN ANALISIS A. Gambaran Umum Objek Penelitian Cakung merupakan salah satu bagian dari Jakarta Timur. Secara umum kecamatan Cakung merupakan kawasan industri, karena kegiatan di sektor industri sangat dominan. Di kecamatan ini terdapat pabrik-pabrik besar (berat) maupun kecil (ringan dan industri rumah tangga) yang menghasilkan berbagai macam produk. Kegiatan industri terbesar terdapat di kawasan industri Pulogadung (JIEP) dan kegitan indutri lain yang berada di wilayah kelurahan lainnya. Secara administrasi Kecamatan Cakung terdiri atas tujuh kelurahan. Masing-masing kelurahan mempunyai luas yang sangat bervariasi. Secara rinci luas wilayah Kelurahan di Kecamatan Cakung adalah: Tabel 4.1 Luas Kelurahan di kecamatan Cakung No 1 2 3 4 5 6 7
Kelurahan Kelurahan Rawa Terate Kelurahan Jatinegara Kelurahan Penggilingan Kelurahan Cakung Barat Kelurahan Cakung Timur Kelurahan Ujung Menteng Kelurahan Pulo Gadung
Luas Wilayah (Km²) 4,10 6,60 4,48 6,19 9,81 4,47 6,86
Sumber: BPS Jakarta Timur
Masyarakat di wilayah kecamatan Cakung merupakan masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai wirausaha. Mereka lebih memanfaatkan lahan dan modal yang mereka miliki untuk dijadikan usaha penopang kehidupan.
58
Hal tersebut dikarenakan oleh tuntutan keadaan perekonomian yang semakin tidak stabil. Wilayah kecamatan Cakung memang merupakan wilayah yang di dominasi oleh sektor industri, namun semakin sulitnya untuk memperoleh pekerjaan tetap di berbagai perusahaan membuat mereka menjadi lebih memilih untuk berwirausaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Para wiraswasta yang berada di wilayah Cakung sendiri dapat digolongkan kedalam kelompok pengusaha besar, yaitu pengusaha yang sudah memiliki karyawan lebih dari 100 pekerja. Kelompok pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang memiliki pekerja sebanyak 5-19 orang. Kelompok pengusaha menengah, yaitu pengusaha yang memiliki jumlah pekerja sebanyak 20-29 orang.
B. Persiapan dan pengumpulan Data Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada para wajib pajak yang berdomisili di wilayah kecamatan Cakung. Kuesioner diberikan secara langsung kepada pedagang maupun pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner adalah 5 hari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan 18 Mei 2011. Distribusi kuesioner yang disebarkan kepada masing-masing wilayah objek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.
59
Tabel 4.2 Distribusi Penyebaran Kuesioner Wilayah Rawa Terate Jatinegara Cakung Barat Cakung Timur Penggilingan Pulo Gebang Ujung Menteng Jumlah
Kuesioner disebar 6 4 6 5 4 2 3 30
Kuesioner dianalisis 6 4 6 5 4 2 3 30
Sumber: Data primer
Kuesioner yang disebarkan merupakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang dipakai untuk mengetahui bagaimana pendapat responden tentang penelitian ini. Kuesioner tersebut terdiri dari 10 bagian yang diuraikan berdasarkan variabel yang diteliti dimana dari masing-masing bagian terdiri dari 3 pertanyaan. Kendala utama yang sering dihadapi oleh kebanyakan peneliti yang melakukan survey adalah rendahnya respond rate dari responden. Begitu pula yang dihadapi oleh penulis di lapangan. Untuk itu, pada penelitian ini peneliti lebih melakukan pendekatan secara personal kepada setiap responden yang dituju dengan cara tatap muka langsung dengan responden sebelum pada akhirnya responden bersedia untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner. Selama di lapangan, ketika peneliti menyebar kuesioner banyak calon responden yang enggan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Kebanyakan dari mereka beralasan malas, sedang banyak pekerjaan, tidak bisa, merasa tidak paham dan tidak mengerti dengan masalah perpajakan.
60
C. Statistik Deskriptif Dari semua responden, peneliti juga mengumpulkan data-data pribadi mereka seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis usaha. Data tersebut berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai responden dalam penelitian ini. Deskripsi responden tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut. 1. Jenis Kelamin Tabel 4.3 akan menunjukkan distribusia responden berdasarkan jenis kelamin. Dalam penelitian ini, kebanyakan responden adalah laki-laki (24 orang/80%), dengan perbedaan yang begitu besar dengan responden perempuan yang haya terdapat 6 responden atau hanya 20% dari total responden. Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Keterangan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Jumlah 24 6 30
Persentase 80% 20% 100%
Sumber: data primer
2. Usia Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan usia. Dalam penelitian ini, responden yang paling banyak adalah yang berusia 41-45 tahun yaitu sebanyak 8 orang (26,67%). Tabel 4.4 menunjukkan perhitungan ini.
61
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kelompok usia 30 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 55 Jumlah
Laki-laki 6 4 5 4 5 24
Perempuan 0 3 3 0 0 6
Jumlah 6 7 8 4 5 30
Sumber: data primer
3. Tingkat Pendidikan Untuk variabel tingkat pendidikan, responden dikategorikan ke dalam kategori pendidikan tinggi dan rendah. Responden yang tamat Perguruan Tinggi dikategorikan ke dalam kelompok responden yang memiliki pendidikan tinggi sedangkan responden yang tamat Non Perguruan Tinggi dikategorikan kedalam kelompok responden yang berpendidikan rendah. Hasil dari pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keterangan Pendidikan Tinggi Pendidikan Rendah Total
Jumlah 9 21 30
Persentase 30 % 70 % 100 %
Sumber: data primer yang diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan wajib pajak dalam hal ini yang menjadi responden merupakan kelompok responden yang memiliki pendidikan rendah (tamat non perguruan tinggi) yaitu sebanyak 21 responden (70%).
62
4. Jenis usaha Tabel 4.6 akan menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis usaha yang mereka lakukan. Hasil distribusi frekuensi berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha Jenis Usaha Toko Bangunan Pengusaha meubel Konveksi tas Konveksi sepatu Konveksi pakaian Dealer motor Bengkel Pembuatan cinderamata Total
Perempuan 0 2 1 0 3 0 0 0 6
Laki-laki 5 4 2 5 2 2 2 2 24
Total 5 6 3 5 5 2 2 2 30
Sumber: data primer
D. Hasil Uji Intrumen Penelitian 1. Uji Reliabilitas a. Variabel Persepsi Wajib Pajak Tabel 4.7 berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari uji coba kuesioner dari variabel persepsi wajib pajak. Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.686
.687
N of Items 3
Sumber: data primer yang diolah
63
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel persepsi wajib pajak sebesar 0,86 (86%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,86. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan oleh Nunnally (1967) dalam Gozali (2005), yang menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach’s Alpha > 0,600. b. Variabel Lingkungan Usaha Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari uji coba kuesioner dari variabel lingkungan usaha. Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Usaha Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.605
.611
3
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel lingkungan usaha sebesar 0,605 (60,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,605. c. Variabel Pengetahuan Perpajakan Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel pengetahuan perpajakan. 64
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
Cronbach's Alpha .733
N of Items
.739
3
Sumber : Data primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,733 (73,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,645. d. Variabel Tarif Pajak Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel tarif pajak. Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.664
N of Items
.652
3
Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel tarif pajak sebesar 0,664 (66,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,664.
65
e. Variabel Profitabilitas Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel profitabilitas. Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Profitabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.724
N of Items
.761
3
Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel profitabilitas sebesar 0,724 (72,4%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,724. f. Variabel Pemeriksaan Pajak Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel pemeriksaan pajak. Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.620
.702
N of Items 3
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel profitabilitas sebesar 0,620 (62%). Dengan demikian dapat
66
disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,620. g. Variabel Kualitas Pelayanan Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel kualitas pelayanan Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Alpha Standardized Items .691
N of Items
.680
3
Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel kualitas pelayanan sebesar 0,691 (69,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,691. h. Variabel Kondisi Perekonomian Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel kondisi perekonomian. Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Perekonomian Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Alpha Standardized Items .826
.819
N of Items 3
Sumber: Data Primer yang diolah
67
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel kondisi perekonomian yaitu sebesar 0,826 (82,6%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,826. i. Variabel Hukum Yang Berlaku Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel hukum yang berlaku. Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Hukum yang Berlaku Reliability Statistics Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.643
.641
N of Items 3
Sumber: Data Primer yang diolah
Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel hukum yang berlaku yaitu sebesar 0,643 (64,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,643. j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
68
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.650
.700
N of Items 3
Sumber: Data primer diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Cronbach’s Alpha atas variabel ketidakpatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,650 (65,0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuesioner sudah reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,600 yaitu 0,650.
2. Uji Validitas Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan degree of freedom (df) = n – 2, dimana n adalah jumlah sample. Pada kasus ini jumlah sample (n) = 30, maka besarnya df dapat dihitung 30 – 2 = 28, dengan df 28 dan alpha 0,05 (tarif signifikansi 5%). Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika r hitung < r tabel berarti item dinyatakan tidak valid (gugur). Nilai r hitung dapat diambil dari nilai salah satu indikator pada Correlated Item-Total Correlation pada Item Total Statistics. Sedangkan r tabel diperoleh dari hasil perhitungan statistik yaitu dengan mengukur tingkat keyakinan/taraf keyakinan (level of 69
confidence) dimana taraf keyakinan = 1 – α. Nilai α (alpha) itu sendiri adalah tingkat/taraf signifikansi (level of significance). a. Variabel Persepsi Wajib Pajak Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel persepsi wajib pajak. Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak P1 P2 P3
r hitung r tabel 0.604 0.306 0.433 0.306 0.489 0.306
Keterangan r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid)
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel diatas seluruh indikator atau pernyataan yang disajikan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel. b. Variabel Lingkungan Usaha Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel lingkungan usaha. Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Lingkungan Usaha P1 P2 P3
r hitung r tabel 0.489 0.306 0.380 0.306 0.380 0.306
Keterangan r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid)
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel diatas, indikator atau pernyataan yang disajikan sudah dapat dikatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel.
70
c.
Variabel Pengetahuan Perpajakan Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan. Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan P1 P2 P3
r hitung r tabel 0.711 0.306 0.409 0.306 0.579 0.306
Keterangan r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan sudah dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel. d. Variabel Tarif Pajak Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Tarif Pajak. Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak P1 P2 P3
r hitung r tabel 0.302 0.306 0.533 0.306 0.640 0.306
Keterangan r hitung< r tabel (tidak valid) r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan sudah dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali untuk petanyaan 1 (P 1) yang memiliki r hitung < r tabel (tidak valid). e.
Variabel Profitabilitas
71
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel profitabilitas. Tabel 4.21 Hasil Uji Validitas Profitabilitas P1 P2 P3
r hitung r tabel 0.658 0.306 0.694 0.306 0.483 0.306
Keterangan r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid) r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan sudah dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, f.
Variabel Pemeriksaan Pajak Tabel 4.22 menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemeriksaan pajak. Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak P1 P2 P3
r hitung 0.440 0.699 0.302
r tabel Keterangan 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan yang disajikan tidak dapat dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali untuk petanyaan 3 (P 3) yang memilki r hitung < r tabel (tidak valid). g.
Variabel Kualitas Pelayanan Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemeriksaan pajak.
72
Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan P1 P2 P3
r hitung 0.670 0.334 0.522
r tabel Keterangan 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel. h. Variabel Kondisi Perekonomian Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kondisi perekonomiian. Tabel 4.24 Hasil Uji Validitas Kondisi Perekonomian P1 P2 P3
r hitung 0.507 0.691 0.962
r tabel Keterangan 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas indikator atau pernyataan sudah dapat dikatakan valid karena r hitung > r tabel, i.
Variabel Hukum yang Berlaku Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel hukum yang berlaku. Tabel 4.25 Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku P1 P2 P3
r hitung 0.295 0.605 0.488
r tabel Keterangan 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
73
Dari tabel diatas, seluruh indikator atau pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali untuk indicator atau pertanyaan 1 (P 1) yang memiliki nilai r hitung < r tabel (tidak valid). j.
Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Tabel 4.26 Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku P1 P2 P3
r hitung 0.188 0.679 0.644
r tabel Keterangan 0.306 r hitung< r tabel (tidak valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid) 0.306 r hitung > r tabel (valid)
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel diatas, seluruh indikator atau pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel, kecuali untuk indikator atau pertanyaan 1 (P 1) yang memiliki nilai r hitung < r tabel (tidak valid). 3. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji
normalitas dilakukan dengan menggunakan metode
Probability-Plot (P-Plot). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
74
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah
75
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan berhimpit disekitar garis diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. b. Uji Multikolonearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi
ditemukan
adanya
korelasi
antar
variabel
bebas
(independent variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi
antar
variabel
independen.
Berikut
akan
ditampilkan hasil uji multikolinearitas.
Tabel 4.27 Hasil Uji Multikolonearitas Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
-.679
2.047
persepsi wajib pajak
-.251
.388
lingkungan usaha
.263
pengetahuan perpajakan
Beta
Collinearity Statistics T
Sig.
Tolerance
VIF
-.332
.744
-.195
-.647
.525
.399
2.504
.430
.183
.613
.547
.403
2.481
.015
.150
.022
.099
.922
.700
1.429
-.029
.193
-.036
-.152
.881
.646
1.548
Profitabilitas
.288
.569
.158
.507
.618
.370
2.703
pemeriksaan pajak
.236
.226
.217
1.047
.308
.843
1.186
kualitas pelayanan
.163
.209
.183
.779
.445
.656
1.523
kondisi perekonomian
.166
.319
.129
.523
.607
.593
1.688
Hukum yang berlaku
.228
.209
.266
1.094
.287
.609
1.641
tarif pajak
a.
Std. Error
Standardized Coefficients
Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak
Sumber: Data diolah
Melihat hasil besaran korelasi antar variabel pada Tabel 4.27
menunjukkan untuk VIF dan Tolerance mengindikasikan tidak 76
terdapat multikolinearitas yang serius. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius dalam model regresi penelitian. Tabel 4.28 Hasil Uji Multikolonearitaas Coefficient Correlationsa Model 1
Hkm
Correlations
hukum yang berlaku kondisi perekonomian
Covariances
1.000
Kond .eko
kp
Peng Pem. .pjk pjk
Tp
Pwp
Profit
.298
.115 -.140 -.452 -.041
.307 1.000 -.288 -.263
.180
.190 -.030 -.443 -.242
kualitas pelayanan
-.392 -.288 1.000
pengetahuan perpajakan
-.235 -.263
.115 -.136 -.161
.377
.261
.004
.115 1.000 -.157 -.340 -.267
.207
.342
.214 -.020 -.261
.061
pemeriksaan pajak
.298
.180 -.136 -.157 1.000
tarif pajak
.115
.190 -.161 -.340
.214 1.000 -.103 -.366 -.101
persepsi wajib pajak
-.140 -.030
.377 -.267 -.020 -.103 1.000
lingkungan usaha
-.452 -.443
.261
.207 -.261 -.366
Profitabilitas
-.041 -.242
.004
.342
.048 -.556
.048 1.000 -.222
.061 -.101 -.556 -.222 1.000
hukum yang berlaku
.044
.020 -.017 -.007
.014
.005 -.011 -.041 -.005
kondisi perekonomian
.020
.101 -.019 -.013
.013
.012 -.004 -.061 -.044
kualitas pelayanan
-.017 -.019
.044
.004 -.006 -.007
.031
.023
.001
pengetahuan perpajakan
-.007 -.013
.004
.022 -.005 -.010 -.016
.013
.029
pemeriksaan pajak
.014
.013 -.006 -.005
.051
.009 -.002 -.025
.008
tarif pajak
.005
.012 -.007 -.010
.009
.037 -.008 -.030 -.011
persepsi wajib pajak
-.011 -.004
.031 -.016 -.002 -.008
.151
.008 -.123
lingkungan usaha
-.041 -.061
.023
.013 -.025 -.030
.008
.185 -.054
Profitabilitas
-.005 -.044
.001
.029
.008 -.011 -.123 -.054
a. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer diolah
Data tabel 4.28 juga menunjukkan bahwa hasil korelasi antar
variabel independen tidak ada korelasi yang cukup serius. Korelasi tertinggi hanya sebesar 0.337 atau 33,7% antara persepsi wajib pajak dan kualitas pelayanan. Oleh karena korelasi ini masih jauh
77
Lu
.307 -.392 -.235
.324
dibawah 95% maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius pada penelitian ini. c. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedasdisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Gambar dibawah ini merupakan hasil uji heteroskedasdisitas untuk variabel independen yaitu: persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hokum yang berlaku terhadap variabel dependen yaitu: ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah
78
Gambar 4.3 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedasdisitas pada model regresi. Dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memenuhi asumsi heterokedastisitas. 4. Uji Hipotesis a. Koefisien Determinasi (Adjusted R²) Koefisien determinasi (R²) pada intinya hanya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tabel 4.29 Uji Adjusted R Square Model Summaryb Model 1 a.
b.
R
R Square .527a
.278
Adjusted R Square -.047
Std. Error of the Estimate .45398
Predictors: (Constant), hukum yang berlaku, kondisi perekonomian, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, profitabilitas Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan
tabel 4.30 diatas kolom keempat merupakan
nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar -0,047 yang berarti bahwa persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku belum mampu menjelaskan variabel ketidakpatuhan karena hanya mendapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 4,7%. Dengan nilai R² yang kecil artinya bahwa kemampuan dari variabel-variabel
79
independen yang diteliti memilki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kemungkinan masih ada variabel lain yang mampu menjelaskan variabel ketidakpatuhan yang tidak masuk kedalam model regresi ini. Namun karena nilai R² yang diperoleh bernilai negatif, maka nilai Adjusted R² bernilai nol. Terjadinya nilai R² yang negatif ini bisa saja disebabkan oleh jumlah variabel yang terlalu banyak atau jumlah data yang terlalu sedikit. b. Uji Individu (Uji t) Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing
variabel
independen
berpengaruh
terhadap
varibel
independen. Dimana variabel independennya yaitu: tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku. Sedangkan variabel dependen nya yaitu: ketidakpatuhan wajib pajak. Pada penelitan ini uji t yang dilakukan adalah dua arah. Untuk analisis uji t ini dilakukan dengan cara melihat tingkat signifikansinya. Apabila sig. > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.
80
Tabel 4.30 Hasil Uji t Statistik Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1
B -.679
2.047
persepsi wajib pajak
-.251
.388
lingkungan usaha
.263
pengetahuan perpajakan
Beta
Collinearity Statistics T
Sig.
Tolerance
VIF
-.332
.744
-.195
-.647
.525
.399
2.504
.430
.183
.613
.547
.403
2.481
.015
.150
.022
.099
.922
.700
1.429
-.029
.193
-.036
-.152
.881
.646
1.548
Profitabilitas
.288
.569
.158
.507
.618
.370
2.703
pemeriksaan pajak
.236
.226
.217
1.047
.308
.843
1.186
kualitas pelayanan
.163
.209
.183
.779
.445
.656
1.523
kondisi perekonomian
.166
.319
.129
.523
.607
.593
1.688
hukum berlaku
.228
.209
.266
1.094
.287
.609
1.641
tarif pajak
a.
Std. Error
(Constant)
Standardized Coefficients
yang
Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.30 tersebut maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y=0,679+0X1+(-0,251)X2+0,256X3+0,15X4+(-0,29)X5+0,288X6+0,236X7+0,163X8+0,166X9+0,228X10+e
Untuk penarikan kesimpulan dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden, dan jumlah variabel sebanyak 9 variabel dilakukan dengan membandingkan angka signifikan t dengan taraf signifikan, yang dalam penelitian ini sebesar 5 %.
81
Penjelasan analisis uji t yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Variabel tingkat pendidikan Variabel tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan skor signifikansi koefisien korelasi, namun
diasumsikan
bahwa tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat merupakan tingkat pendidikan rendah dengan jumlah 70% dari jumlah responden. Hal tersebut dapat mengartikan bahwa nilai signifikansi koefisien untuk variabel ini sebesar 0,00 (0,00 < 0,05). Artinya bahwa Ho ditolak dan H1 di terima. Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1
: tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena H1 yang diterima maka artinya
tidak ada pengaruh signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. 2. Variabel Persepsi Wajib Pajak Dari hasil uji t untuk variabel persepsi wajib pajak mempunyai angka signifikan sebesar 0,525 artinya H1 ditolak dan Ho diterima.
82
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel persepsi wajib pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel persepsi wajib pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi wajib pajak terhadap variabel ketidakpatuhan. 3. Variabel Lingkungan Usaha Dari hasil uji t untuk variabel lingkungan usaha mempunyai angka signifikan sebesar 0,547 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel lingkungan usaha terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel lingkungan usaha terhadap variabel dependen ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel lingkungan usaha terhadap variabel ketidakpatuhan.
83
4. Variabel Pengetahuan Perpajakan Dari hasil uji t untuk variabel pengetahuan perpajakan mempunyai angka signifikan sebesar 0,922 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel lingkungan usaha terhadap variabel dependen ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel ketidakpatuhan. 5. Variabel Tarif Pajak Dari hasil uji t untuk variabel tarif pajak mempunyai angka signifikan sebesar 0,881 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tarif pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel tarif pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
84
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel tarif pajak terhadap variabel ketidakpatuhan. 6. Variabel Profitabilitas Dari hasil uji t untuk variabel profitabilitas mempunyai angka signifikan sebesar 0,618 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho :
terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
H1 :
tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel profitabilitras terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel profitabilitas terhadap variabel ketidakpatuhan. 7. Variabel Pemeriksaan Pajak Dari hasil uji t untuk variabel pemeriksaan pajak mempunyai angka signifikan sebesar 0,308 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
85
H1 : tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel pemeiksaan pajak terhadap variabel ketidakpatuhan. 8.
Variabel Kualitas Pelayanan Dari hasil uji t untuk variabel kualitas pelayanan mempunyai angka signifikan sebesar 0,445 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kualitas pelayanan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1: tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel kualitas pelayanan terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel lingkungan usaha terhadap variabel ketidakpatuhan.
9.
Variabel Kondisi Perekonomian Dari hasil uji t untuk variabel kondisi perekonomian mempunyai angka signifikan sebesar 0,607 artinya H1 ditolak dan Ho diterima.
86
Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kondisi perekonomian terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1: tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel kondisi perekonomian terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang diterima maka artinya terdapat
pengaruh
signifikan
antara
variabel
kondisi
perekonomian terhadap variabel ketidakpatuhan. 10. Variabel Hukum yang Berlaku Dari hasil uji t untuk variabel hokum yang berlaku mempunyai angka signifikan sebesar 0,287 artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Ho : terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel hukum yang berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. H1 ; tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel hukum yang berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan demikian karena Ho yang ditrima maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel hukum yang berlaku terhadap variabel ketidakpatuhan.
87
c. Uji Regresi Simultan (Uji F Statistik) Signifikansi model regresi pada penelitian ini diuji dengan
melihat nilai signifikan (pada kolom sig) dan nilai F-tabel. Nilai signifikan dan nilai F-tabel dapat dilihat pada tabel 4.32 pada halaman selanjutnya. Tabel 4.31 Uji Simultan (F) ANOVAb Sum of Squares
Model
Df
Mean Square
Regression
1.
9
Residual
4.
20
Total
5.
29
.176
F .854
Sig. .578a
.206
a. Predictors: (Constant), hukum yang berlaku, kondisi perekonomian, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, profitabilitas b. Dependent Variable: ketidakpatuhan wajib pajak
Sumber: Data primer diolah
Dari hasil regresi ini dapat dikatakan F-tabel 4.31 adalah 0.854
dengan tingkat signifikansi 0.578 artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, profitabilitas,
pemeriksaan
pajak,
kualitas
pemeriksaan,
kondisi
perekonomian, dan hukum yang berlaku berpengaruh signifikan dengan variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
88
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa apakah tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan pajak, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kodisi perekonomian, dan hukum yang berlaku merupakan penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung, dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat atau jenjang pendidikan seseorang tidak dapat menjamin akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini terlepas dari sikap perilaku serta niat dari dalam diri wajib pajak untuk bersikap tidak patuh. Kebanyakan wajib pajak di wilayah Cakung merupakan wajib pajak dengan kategori pendidikan rendah,
namun kebanyakan dari mereka
sudah menggunakan jasa profesional di bidang perpajakan untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya ke kantor pajak. Oleh sebab itu tingkat pendidikan tidak terlalu berpengaruh. Namun tidak berpengaruhnya tingkat pendidikan bukan berarti bahwa mereka telah sadar pajak melainkan oleh karena rasa takut dan terpaksa membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
89
2. Persepsi
wajib
pajak
berpengaruh
secara
signifikan
tehadap
ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini mendeskripsikan bahwa persepsi seseorang dapat menunjukkan seberapa jauh pemahamannya tentang perpajakan, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tingkat kepatuhannya. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan
dan
keadaan
yang
berbeda
persepsi
mungkin
saja
mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 3. Lingkungan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dimana wajib pajak melakukan usahanya sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk bersikap patuh atau tidak patuh. Semakin banyak orang di sekitar yang patuh maka akan semakin banyak pula wajib pajak yang akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Namun apabila orang di sekitar lebih banyak yang tidak patuh maka wajib pajak yang tidak patuh juga akan semakin banyak. 4. Pengetahuan
perpajakan
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak. Seperti halnya dengan tingkat pendidikan, seberapa banyak pengetahuan pajak seseorang juga dapat mempengaruhi sikap patuh atau tidak patuhnya seseorang. Semakin banyak informasi yang ia peroleh maka akan semakin banyak pemahamannya tentang
90
perpajakan. Dengan semakin banyaknya informasi yang diperoleh maka seseorang akan semakin sadar akan pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan negara. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang diakukan oleh Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Karena karakteristik dari wajib pajak yang menentukan untuk menjadi patuh atau tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dilakukan dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tergantung dari tempat dimana wajib pajak menjalankan usahanya. 5. Tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Anggapan masyarakat yang beranggapan bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini belum adil merupakan salah satu pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Wahyu Santoso ( 2008) yang menyatakan bahwa tarif efektif merupakan fator yang dominan dalam hal mempengaruhi resiko ketidakpatuhan wajib pajak. 6. Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa wajib pajak di wilayah Cakung masih merasa takut membayar pajak karea takut profit yang diperoleh akan berkurang. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso yang menyatakan bahwa profitabilita merupakan salah
satu
faktor
yang
berpengaruh
terhadap
resiko
timbulnya
ketidakpatuhan wajib pajak.
91
7. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa wajib pajak di wilayah cakung masih merasa takut untuk menghadapi pemeriksaan pajak dikarenakan oleh mereka belum melakukan pembukuan secara benar. Hal ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Santoso yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan mempengaruhi sikap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah diperiksa pada tahun tertentu akan cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi daripada sebelumdiperiksa. 8. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak di wilayah Cakung masih sedikit yang melaksanakan kewajiban pajaknya ke kantor pajak sehingga mereka belum mengetahui secara benar bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak di kantor pajak. 9. Kodisi perekonomian berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajb pajak. Hal ini di karenakan masyarakat merasa takut dengan kondisi saat ini dimana harga biaya produksi yang semakin menjulah serta persaingan dengan produsen pesaing dari luar (barang impor) yang semakin marak yang membuat barang atau produk yang dihasilkan belum dapat bersaing. Ketakutan yang menyebabkan ketidakpatuhan karena takut apabila membayar pajak akan mengurangi penghasilan yang seharusnya diperoleh.
92
10. Hukum yang berlaku berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarat merasa takut untuk membayar pajak karena kasus-kasus korupsi dan mafia pajak yang terjadi belakangan ini tanpa berfikir bahwa sebenarnya mereka pun telah banyak menikmati hasil dan fasilitas dari pajak.
B. Implikasi Implikasi untuk penelitian ini bahwa tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku merupakan beberapa factor yang dapat menjadi penyebab sikap ketidakpatuhan wajib pajak timbul. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal mensosialisasikan fungsi pajak yang sebenarnya. Ditambah lagi masih kurang transparannya pemerintah dalam mengelola dan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pajak Pada kenyatanya masyarakat secara umum masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan aparat pajak untuk lebih mengenalkan fungsi pajak yang sebenarnya tanpa harus khawatir dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Karena apabila perhatian lebih sering dilakukan seperti dengan memberikan sosialisasi yang lebih menyeluruh lapisan masyarakat diharapkan kesadaran pajak dari masyarakat akan tumbuh lebih baik.
93
Apabila sikap ketidakpatuhan ini dapat digantikan oleh sikap kepatuhan maka akan berimbas baik terhadap penerimaan pajak, Upaya ini memang membutuhkan waktu dan upaya yang panjang, tetapi apabila wajib pajak dan aparat pajak dapat bekerjasama dan saling melengkapi maka akan sangat tidak sulit untuk menumbuhkan sikap patuh dalam diri wajib pajak.
C. Rekomendasi Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1. Jumlah sampel penelitian perlu ditambah agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. 2. Lebih fokus meneliti pada beberapa variabel terkait agar dapat lebih mendapatkan
jawaban
yang
mendalam
dari
faktor
yang
dapat
menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih baik. 3. Memilih jenis usaha lain yang ada dan wilayah lain sebagai pembanding. 4. Mengamati variabel yang lain yang berhubungan dengan ketidakpatuhan wajib pajak yang mungkin merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak yang belum disajikan dalam penelitian ini.
94
DAFTAR PUSTAKA Arif, Sudan Fakrulloh. “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”. Jurisprudence. Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 22-34 (http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._zudan.pdf) diakses tanggal 17 Februari 2011. Devano, Sony. “Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu”. Edisi 1, Kencana, Jakarta, 2006. Dianawati, Susi. “Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. FEB UIN Jakarta.2008 Ghozali, Imam. “Aplikasi SPSS”. Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. Handy, Indah. “Manajemen Resiko dalam Mengelola dan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. Artikel. 28 Januari 2010, dari http//:www.indah.handy.blogspot.com di akses tanggal 22 januari 2011. Hamid, Abdul. “Buku Panduan Penulisan Skripsi”. FEB UIN Jakarta. 2007 http://id.wikipedia.org/wiki/tarifpajak. diakses tanggal 17 Februari 2011 http://id54.wikispace.com/file/view/sm4007ANALISIS+PENGARUH+KUALIT AS+PELAYANAN.pdf. Diakses tanggal 17 Februari 2011 http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/No.30f%20BAB3_Akhir%20riset%20astekno.pdf. Di unggah tanggal 24 Januari 2011. http://usupress.usu.ac/file/Analisis Lingkungan Usaha Edisi 2-final cetak http://www.damandri.or.id/file/setiabudipbtinjauanpustaka.pdf. diakses tanggal 17 Februari 2011.awal.pdf. diakses tanggal 17 Februari 2011 http://www.klinik-pajak.com/2008/pemeriksaan.html. diakses tanggal 17 Februari 2011 http://zeamayshibrida.files.wordpress.com/2011/03/15-tabel-sebaran-peluangf.pdf. Diakses 19 Mei 2011 junaidichaniago.wordpress.com. Diakses 19 Mei 2011 95
Makmun. “Efisiensi Kinerja Asuransi Pemerintah”. Kajian Ekonomi dan Keuangan.Vol. 6, No. 1, Maret 2002 Meliala, Tulis S dan Oetomo, Francisca Widianti. “Perpajakan dan Akuntansi pajak”, Edisi 5, Semesta Media, Jakarta, 2008. Melidia, Novita. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010 Palil, Mohd Rizal. “Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence on Demographic Factor in Malaysia”, Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No. 1, Mei 2005: 11-21. Santoso, Wahyu. “Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5, No.1, Oktober 2008: 85-137. Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Supadmi, Ni Luh. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”, Artikel, Jurusan akuntansi, Univeersitas Udayana. Suryadi. “Model Hubungan kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur”, Jurnal Keuangan Pubklik, Vol. a, No. 1, April 2006: 105-121. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2008. www.bps.go.id www.pajak.go.id www.wikipedia.com
96
LAMPIRAN
97
Lampiran 1 : Lembar kuesioner KUISIONER Jakarta, Mei 2011 Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak Di Tempat Dengan hormat, Dalam rangka penyelesaian studi saya Nama
: SURYANI TAHER
Nim
: 107082003361
Fak/Jur/Smstr
: Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi/ VIII
Universitas
: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Saya hendak melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung”, untuk itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i/ agar sudi kiranya mengisi angket ini. Mengingat kualitas dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah sangat tergantung dari hasil jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, sehingga saya mengharapkan agar dapat menjawab sejujurnya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.
Peneliti, SURYANI TAHER
98
DAFTAR PERTANYAAN (Mohon di jawab dengan sebenarnya) A. Identitas Responden Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang anda pilih Usia Responden
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
:(
) Laki-Laki
(
) Perempuan
Status Perkawinan
: ( (
Tingkat Pendidikan
:( (
Jenis Usaha
) Kawin ) Belum Kawin
) Perguruan Tinggi ) Non Perguruan Tinggi
:
Kepemilikan NPWP : ( (
) Ya ) Tidak
99
B. Petunjuk Pengisian Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan perasaan, pendapat, dan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/i yang sebenarnya. Keterangan Jawaban:
I.
Sangat Setuju (SS)
:5
Setuju (S)
:4
Ragu-ragu (R)
:3
Tidak Setuju (TS)
:2
Sangat Tidak Setuju (STS)
:1
Variabel Independen (X) 1. Persepsi Wajib Pajak No Pertanyaan 1
Bagi saya membayar pajak penghasilan untuk masyarakat yang sudah berpenghasilan diatas PTKP merupakan suatu kewajiban.
2
Pajak dapat membantu pembangunan yang secara tidak langsung saya telah merasakan manfaatnya.
3
Setiap Wajib Pajak harus melaporkan pajak terutangnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Lingkungan Usaha No Pertanyaan 1
Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat disekitar saya tidak bayar pajak.
2
Masyarakat di sekitar tempat usaha saya telah melaksanakan kewajiban perpajaknnya dengan benar.
100
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
3
Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.
3. Pengetahuan Perpajakan No Pertanyaan 1
Saya pernah mengikuti kursus/brevet/seminar perpajakan
2
Saya mengetahui bahwa Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK/03/2003 jo. Keputusan Dirjen pajak No. 550 tahun 2000 diatur dalam pasal 17 C UU KUP adalah peraturan mengenai kriteria WP Patuh.
3
Internet (website pajak) merupakan media yang paling sering saya pergunakan untuk mencari dan mendapatkan informasi perpajakan.
4. Tarif Pajak No
Pertanyaan
1
Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah menganut asas keadilan bagi masyarakat.
2
Saya telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
3
Saya selalu mengikuti informasi tentang peraturan yang memuat tentang perubahan tarif pajak yang berlaku, untuk memantau apakah tarif pajak yang berlaku masih sama.
5. Profitabilitas No Pertanyaan 1
Saya akan tetap membayar pajak walaupun keuntungan yang saya
101
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
peroleh menurun 2
Saya selalu membuat pelaporan keuntungan secara benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3
Saya telah membayar pajak sesuai dengan keuntungan.
6. Pemeriksaan Pajak No Pertanyaan 1
Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya.
2
Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.
3
Saya tidak merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak.
7. Kualitas Pelayanan No Pertanyaan 1
Mudahnya pengisisan penggunaan formulir dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
2
Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dipahami.
3
Petugas pajak telah memberikan pembinaan dan penyuluhan secara baik dan teratur.
8. Kondisi Perekonomian No Pertanyaan 1
Saya akan tetap melaporkan dan melunasi pajak terutang saya walaupun kondisi ekonomi sering berfluktuasi.
102
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
2
Maraknya tindak korupsi tidak akan mempengaruhi saya dalam membayar pajak.
3
Semakin bersaingnya harga-harga dari produsen pesaing tidak akan mempengaruhi pembayaran pajak saya.
9. Hukum yang berlaku No Pertanyaan 1
Adanya kasus Gayus tidak akan mempengaruhi saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2
Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap para pelanggar pajak.
3
Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak.
SS
S
R
TS
STS
SS
S
R
TS
STS
II. Variabel Dependent (Y) 10. Ketidakpatuhan Wajib Pajak No
Pertanyaan
1
Sebagai wajib pajak, saya sudah melakukan pembukuan atau pencataan dengan benar.
2
Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT dan melaporkan dengan tepat waktu.
3
Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada.
☺ Terima Kasih ☺ 103
Lampiran 2: Hasil Skoring Kuesioner Persepsi WP 1 2 3 Me 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4.33 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 6 4 4 4 4 7 4 4 4 4 8 4 4 4 4 9 4 4 4 4 10 4 4 4 4 11 4 4 4 4 12 5 4 5 4.67 13 4 5 5 4.67 14 5 4 4 4.33 15 4 4 4 4 16 3 3 4 3.33 17 4 4 4 4 18 4 4 4 4 19 4 4 4 4 20 4 4 4 4 21 4 4 4 4 22 4 4 4 4 23 4 4 4 4 24 4 4 4 4 25 4 4 4 4 26 4 4 4 4 27 4 4 4 4 28 3 4 3 3.33 29 3 3 4 3.33 30 4 4 4 3 Jml 119 120 121 Mo 4 4 3
Resp
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 85 3
LU 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 83 83 3 3
Me 3 3 3 3 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 3 3 3 3 3 3 2 2.67 3 3 3 2.67 3 2.67 2.67 3 2 3 2.67 2 3
1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 3 3 2 2 73 2
P. PJK 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 5 3 2 2 2 2 2 4 2 1 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 84 85 2, 3 2
Me 2.67 2.67 3 2.33 2.33 2.33 4.33 2.33 2 2 2.67 2.67 3.67 2 2.33 2.33 2.67 2.33 4 3.33 2.33 4 2 3 2 3.67 3.33 3 2.33 2
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 95 3
Tarif Pajak Profitabilitas Pem. PJK 2 3 Me 1 2 3 Me 1 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2.33 4 4 4 4 5 4 3 2 2 2.33 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2.33 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.33 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4.33 4 4 2 4 4 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.33 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 2 2.67 3 3 4 3.33 4 4 4 4 3 3.33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.67 4 4 3 4 3 3.33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.67 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2.67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.33 3 3 4 3.33 3 4 4 3 2 2.67 3 3 4 3.33 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 107 97 120 116 120 120 118 104 4 4 4 4 4 4 4 4
104
Me 3.67 3.67 4 4 3.67 4.33 3.67 2 3.67 4 3.33 3.33 4 3.67 4 4 4 4 4 4 4 3.67 4 3.67 4 4 4 3.67 4 4
1 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 89 3
KP 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 100 89 3 3
Me 4 3.67 3.33 3.33 2.67 2.67 3 3 2.67 3 3 3 2.67 3 3 3.33 2.67 2.67 2.67 2.67 4 2.67 2.33 3 2.67 3.33 4 3.33 4 4
Kond Pereko 1 2 3 Me 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3.33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3.67 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 3 3 3.33 2 4 3 3 3.33 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3.33 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3.33 4 4 3 3 3.33 2 4 4 4 4 3 119 115 116 102 4 4 4 3
HKM 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 73 67 2 2
Ketidakpatuhan WP
Me 3.33 4 3 3.33 2.67 2.33 2.33 2.67 2.33 3 3.67 2.67 3.33 2.67 1.67 2 2.33 2 2.33 2.67 2.33 3 2.33 3 2.67 2.67 2.67 3 2 2.67
1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 94 3
2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 80 3
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 79 3
Me 3.33 3.67 3.33 3 2.33 2.33 2.33 2.33 2 3 3 3 2.33 3 3.33 2.67 2.67 2.67 3.33 3.33 2 2 2.67 3 3 3 3 3 2.67 3
Lampiran 3: t tabel (Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)) Pr Df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
0,25 0,60 1.00000 0.81650 0.76489 0.74070 0.72669 0.71756 0.71114 0.70639 0.70272 0.69981 0.69745 0.69548 0.69383 0.69242 0.69120 0.69013 0.68920 0.68836 0.68762 0.68695 0.68635 0.68581 0.68531 0.68485 0.68443 0.68404 0.68368 0.68335 0.68304 0.68276 0.68249 0.68223 0.68200 0.68177 0.68156 0.68137 0.68118 0.68100 0.68083
0,10 0,20 3.07768 1.88562 1.63774 1.53321 1.47588 1.43976 1.41492 1.39682 1.38303 1.37218 1.36343 1.35622 1.35017 1.34503 1.34061 1.33676 1.33338 1.33039 1.32773 1.32534 1.32319 1.32124 1.31946 1.31784 1.31635 1.31497 1.31370 1.31253 1.31143 1.31042 1.30946 1.30857 1.30774 1.30695 1.30621 1.30551 1.30485 1.30423 1.30364
0,05 0,10 6.31375 2.91999 2.35336 2.13185 2.01505 1.94318 1.89458 1.85955 1.83311 1.81246 1.79588 1.78229 1.77093 1.76131 1.75305 1.74588 1.73961 1.73406 1.72913 1.72472 1.72074 1.71714 1.71387 1.71088 1.70814 1.70562 1.70329 1.70113 1.69913 1.69726 1.69552 1.69389 1.69236 1.69092 1.68957 1.68830 1.68709 1.68595 1.68488
0,025 0,050 12.70620 4.30265 3.18245 2.77645 2.57058 2.44691 2.36462 2.30600 2.26216 2.22814 2.20099 2.17881 2.16037 2.14479 2.13145 2.11991 2.10982 2.10092 2.09302 2.08596 2.07961 2.07387 2.06866 2.06390 2.05954 2.05553 2.05183 2.04841 2.04523 2.04227 2.03951 2.03693 2.03452 2.03224 2.03011 2.02809 2.02619 2.02439 2.02269
0,01 0,02 31.82052 6.96456 4.54070 3.74695 3.36493 3.14267 2.99795 2.89646 2.82144 2.76377 2.71808 2.68100 2.65031 2.62449 2.60248 2.58349 2.56693 2.55238 2.53948 2.52798 2.51765 2.50832 2.49987 2.49216 2.48511 2.47863 2.47266 2.46714 2.46202 2.45726 2.45282 2.44868 2.44479 2.44115 2.43772 2.43449 2.43145 2.42857 2.42584
0,005 0,010 63.65674 9.92484 5.84091 4.60409 4.03214 3.70743 3.49948 3.35539 3.24984 3.16927 3.10581 3.05454 3.01228 2.97684 2.94671 2.92078 2.89823 2.87844 2.86093 2.84534 2.83136 2.81876 2.80734 2.79694 2.78744 2.77871 2.77068 2.76326 2.75639 2.75000 2.74404 2.73848 2.73328 2.72839 2.72381 2.71948 2.71541 2.71156 2.70791
0,001 0,002 318.30884 22.32712 10.21453 7.17318 5.89343 5.20763 4.78529 4.50079 4.29681 4.14370 4.02470 3.92963 3.85198 3.78739 3.73283 3.68615 3.64577 3.61048 3.57940 3.55181 3.52715 3.50499 3.48496 3.46678 3.45019 3.43500 3.42103 3.40816 3.39624 3.38518 3.37490 3.36531 3.35634 3.34793 3.34005 3.33262 3.32563 3.31903 3.31279
Sumber : http://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/24/download-tabel-durbin-watson-dwlengkap/
105
Lampiran 4: Tabel F (p=0,05)
DB 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7,709 6,608 5,987 5,591 5,318 5,117 4,965 4,844 4,747 4,667 4,600 4,543 4,494 4,451 4,414 4,381 4,351 4,325 4,301 4,279 4,260 4,242 4,225 4,210 4,196 4,183 4,171 4,160 4,149
6,944 5,786 5,143 4,737 4,459 4,256 4,103 3,982 3,885 3,806 3,739 3,682 3,634 3,592 3,555 3,522 3,493 3,467 3,443 3,422 3,403 3,385 3,369 3,354 3,340 3,328 3,316 3,305 3,295
6,591 5,409 4,757 4,347 4,066 3,863 3,708 3,587 3,490 3,411 3,344 3,287 3,239 3,197 3,160 3,127 3,098 3,072 3,049 3,028 3,009 2,991 2,975 2,960 2,947 2,934 2,922 2,911 2,901
6,388 5,192 4,534 4,120 3,838 3,633 3,478 3,357 3,259 3,179 3,112 3,056 3,007 2,965 2,928 2,895 2,866 2,840 2,817 2,796 2,776 2,759 2,743 2,728 2,714 2,701 2,690 2,679 2,668
6,256 5,050 4,387 3,972 3,687 3,482 3,326 3,204 3,106 3,025 2,958 2,901 2,852 2,810 2,773 2,740 2,711 2,685 2,661 2,640 2,621 2,603 2,587 2,572 2,558 2,545 2,534 2,523 2,512
6,163 4,950 4,284 3,866 3,581 3,374 3,217 3,095 2,996 2,915 2,848 2,790 2,741 2,699 2,661 2,628 2,599 2,573 2,549 2,528 2,508 2,490 2,474 2,459 2,445 2,432 2,421 2,409 2,399
6,094 4,876 4,207 3,787 3,500 3,293 3,135 3,012 2,913 2,832 2,764 2,707 2,657 2,614 2,577 2,544 2,514 2,488 2,464 2,442 2,423 2,405 2,388 2,373 2,359 2,346 2,334 2,323 2,313
6,041 4,818 4,147 3,726 3,438 3,230 3,072 2,948 2,849 2,767 2,699 2,641 2,591 2,548 2,510 2,477 2,447 2,420 2,397 2,375 2,355 2,337 2,321 2,305 2,291 2,278 2,266 2,255 2,244
5,999 4,772 4,099 3,677 3,388 3,179 3,020 2,896 2,796 2,714 2,646 2,588 2,538 2,494 2,456 2,423 2,393 2,366 2,342 2,320 2,300 2,282 2,265 2,250 2,236 2,223 2,211 2,199 2,189
5,964 4,735 4,060 3,637 3,347 3,137 2,978 2,854 2,753 2,671 2,602 2,544 2,494 2,450 2,412 2,378 2,348 2,321 2,297 2,275 2,255 2,236 2,220 2,204 2,190 2,177 2,165 2,153 2,142
5,936 4,704 4,027 3,603 3,313 3,102 2,943 2,818 2,717 2,635 2,565 2,507 2,456 2,413 2,374 2,340 2,310 2,283 2,259 2,236 2,216 2,198 2,181 2,166 2,151 2,138 2,126 2,114 2,103
Sumber: http://zeamayshibrida.files.wordpress.com/2011/03/15-tabel-sebaran-peluang-f.pdf
106
Lampiran 5: Hasil hitung t tabel dan r tabel df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
t_0.05 6.314 2.920 2.353 2.132 2.015 1.943 1.895 1.860 1.833 1.812 1.796 1.782 1.771 1.761 1.753 1.746 1.740 1.734 1.729 1.725 1.721 1.717 1.714 1.711 1.708 1.706 1.703 1.701
r_0.05 0.988 0.900 0.805 0.729 0.669 0.621 0.582 0.549 0.521 0.497 0.476 0.458 0.441 0.426 0.412 0.400 0.389 0.378 0.369 0.360 0.352 0.344 0.337 0.330 0.323 0.317 0.311 0.306
Sumber: Data diolah
107
Lampiran 6 Tabel Item – Total Statistik Variabel a. Variabel Persepsi Wajib Pajak Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Squared Multiple Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1
8.0333
.309
.604
.376
.446
p2
8.0000
.414
.433
.205
.678
p3
7.9667
.447
.489
.284
.617
b. Variabel Lingkungan Usaha Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
5.5333
.464
.489
.240
.406
p2
5.6000
.455
.380
.163
.556
p3
5.6000
.455
.380
.163
.556
c. Variabel Pengetahuan Perpajakan Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
5.6333
2.033
.711
.540
.475
p2
5.2667
2.409
.409
.205
.811
p3
5.2333
1.909
.579
.478
.621
108
d. Variabel Tarif Pajak Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
6.8000
1.821
.302
.120
.760
p2
6.4000
1.352
.533
.390
.493
p3
6.7333
.961
.640
.443
.311
e. Variabel Profitabilitas Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
7.8333
.213
.658
.447
.562
p2
7.9667
.309
.694
.481
.446
p3
7.8667
.533
.483
.243
.776
f. Variabel Pemeriksaan Pajak Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
7.4000
.800
.440
.529
.506
p2
7.4667
.878
.699
.592
.314
p3
7.9333
.685
.302
.186
.805
109
g. Variabel Kualitas Pelayanan Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
6.3000
.907
.670
.474
.355
p2
5.9333
1.582
.334
.146
.782
p3
6.3000
1.114
.552
.415
.537
h. Variabel Kondisi Perekonomian Negara Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
7.7333
.823
.507
.753
.916
p2
7.9000
.576
.691
.881
.750
p3
7.9000
.369
.962
.928
.424
i. Variabel Hukum Yang Berlaku Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted
Total Correlation
Correlation
Alpha if Item Deleted
p1
4.6667
1.471
.295
.114
.747
p2
5.6333
.999
.605
.417
.304
p3
5.8333
1.316
.488
.364
.503
110
