OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 61 /POJK.04/2016 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL PADA MANAJER INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3608); 2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL PADA MANAJER INVESTASI.
-2-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. 2.
Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa: a.
kegiatan dan jenis usaha;
b.
cara pengelolaan; dan/atau
c.
jasa yang diberikan,
dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 3.
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4.
Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
5.
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
6.
Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait
dengan
penawaran
umum
Efek
Syariah,
perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
-3-
7.
Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.
8.
Dewan
Pengawas
Syariah
adalah
dewan
yang
bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal. 9.
Tim Pengelola Investasi Syariah adalah tim pengelola investasi Otoritas
sebagaimana Jasa
dimaksud
Keuangan
yang
dalam
mengatur
Peraturan mengenai
Manajer Investasi, yang bertugas mengelola Portofolio Efek syariah atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 10. Komite
Investasi
Syariah
adalah
komite
investasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Manajer Investasi, yang
bertugas
mengarahkan
dan
mengawasi
Tim
Pengelola Investasi Syariah dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 11. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam
dalam
Kegiatan
Syariah
di
Pasar
Modal
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia,
sepanjang
fatwa
dimaksud
tidak
bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 12. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
-4-
a.
akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b.
aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
c.
aset
yang
terkait
dengan
Efek
dimaksud
dan
penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 13. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah: a.
orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
b.
badan
usaha
yang
pengurus
dan
pegawainya
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang
memberikan
nasihat
dan/atau
mengawasi
pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. 14. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. BAB II PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL PADA MANAJER INVESTASI Pasal 2 Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib dilakukan dengan cara: a.
pembentukan Manajer Investasi Syariah; atau
b.
pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah pada Manajer Investasi. Pasal 3
Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah sebagaimana
-5-
dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin ASPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Pasal 4 Pihak yang melakukan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Manajer Investasi, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB III MANAJER INVESTASI SYARIAH Bagian Kesatu Persyaratan dan Perizinan Pasal 5 (1)
Manajer Investasi Syariah dalam melakukan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang
melakukan
kegiatan
usaha
sebagai
Manajer
Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2)
Manajer Investasi Syariah wajib menyatakan dalam anggaran dasar bahwa: a.
kegiatan dan jenis usaha;
b.
cara pengelolaan; dan/atau
c.
jasa yang diberikannya,
dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pasal 6 Direksi Manajer Investasi Syariah wajib: a.
memenuhi ketentuan persyaratan anggota direksi dan dewan komisaris Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar
-6-
Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, kecuali: 1.
persyaratan
untuk
memiliki
pengalaman
dan
keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 1 (satu) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan, bagi anggota direksi yang membawahi selain fungsi investasi; dan 2.
persyaratan
untuk
memiliki
pengalaman
dan
keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 1 (satu) tahun pada jabatan manajerial yang tugasnya melakukan pengelolaan dana nasabah atau perusahaan yang diinvestasikan pada Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan, bagi anggota direksi yang membawahi fungsi investasi pada Manajer Investasi; b.
memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi yang mempunyai: 1.
pengetahuan di bidang keuangan syariah; dan/atau
2.
pengalaman kerja di bidang keuangan syariah paling singkat 1 (satu) tahun. Pasal 7
Selain memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai komite investasi dan/atau tim pengelola investasi, Komite Investasi Syariah dan/atau Tim Pengelola Investasi Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang mempunyai: a.
pengetahuan di bidang keuangan syariah; dan/atau
b.
pengalaman kerja di bidang keuangan syariah paling singkat 1 (satu) tahun.
-7-
Bagian Kedua Kegiatan Usaha Pasal 8 (1)
Manajer Investasi Syariah dapat melakukan kegiatan usaha berupa: a.
pengelolaan nasabah
Portofolio
Efek
tertentu
pengelolaan individual
dana
untuk
kepentingan
berdasarkan
perjanjian
yang
yang
bersifat
disusun
bilateral
sesuai
dan
peraturan
perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; b.
pengelolaan
portofolio
investasi
kolektif
untuk
kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk investasi kolektif di bidang Pasar Modal dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; c.
penerbitan
daftar
Efek
Syariah
sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
Pasar
Modal
yang
mengatur
mengenai
penerbit daftar Efek Syariah; dan/atau d.
kegiatan
lain
sesuai
dengan
ketentuan
yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak bertentangan
dengan
Prinsip
Syariah
di
Pasar
Modal. (2)
Dalam hal Manajer Investasi Syariah akan menjalankan kegiatan sebagai Pihak penerbit daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Manajer Investasi
Syariah
wajib
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan
di
sektor
Pasar
Modal
yang
mengatur
mengenai penerbit daftar Efek Syariah, kecuali diatur
-8-
khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3)
Manajer
Investasi
Syariah
yang
akan
menjalankan
kegiatan sebagai Pihak penerbit daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak wajib menyampaikan permohonan persetujuan sebagai Pihak penerbit daftar Efek Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana
perundang-undangan
dimaksud
di
sektor
dalam
Pasar
peraturan
Modal
yang
mengatur mengenai penerbit daftar Efek Syariah. Pasal 9 Dalam hal Manajer Investasi Syariah menggunakan jasa layanan
keuangan,
menggunakan
jasa
Manajer
Investasi
layanan
Syariah
wajib
yang
tidak
keuangan
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Bagian Ketiga Permodalan Pasal 10 Manajer Investasi Syariah wajib mempunyai modal disetor paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bagian Keempat Fungsi Manajer Investasi Syariah Pasal 11 Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi Syariah wajib memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut: a.
fungsi investasi dan riset;
b.
fungsi perdagangan;
c.
fungsi penyelesaian transaksi Efek;
d.
fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal;
e.
fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah;
f.
fungsi teknologi informasi;
g.
fungsi akuntansi dan keuangan; dan
h.
fungsi pengembangan sumber daya manusia.
-9-
Pasal 12 Pelaksanaan fungsi Manajer Investasi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, kecuali: a.
pelaksanaan
fungsi
dikoordinasikan
investasi
oleh
dan
seorang
riset
wajib
koordinator
yang
merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan pengalaman kerja di bidang pengelolaan investasi paling singkat 2 (dua) tahun; b.
pelaksanaan fungsi perdagangan wajib dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling singkat 1 (satu) tahun;
c.
pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek wajib dikoordinasikan
oleh
seorang
koordinator
yang
merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling singkat 1 (satu) tahun; d.
pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit
internal
koordinator
wajib
yang
dikoordinasikan
merupakan
oleh
pimpinan
seorang
unit
kerja,
anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa
Keuangan
menduduki
dan
jabatan
mempunyai manajerial
pengalaman
pada
institusi
kerja yang
bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling singkat 1 (satu) tahun; dan e.
pelaksanaan
fungsi
pemasaran
dan
penanganan
pengaduan nasabah wajib dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal
-10-
dan/atau keuangan paling singkat 1 (satu) tahun. Bagian Kelima Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha Pasal 13 (1)
Tata cara pengajuan permohonan izin usaha Manajer Investasi Syariah wajib mengikuti peraturan perundangundangan
di
sektor
Pasar
Modal
yang
mengatur
mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. (2)
Selain wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, permohonan izin usaha Manajer Investasi Syariah wajib disertai kelengkapan dokumen: a.
bukti terkait pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi;
b.
bukti terkait pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota Komite Investasi Syariah;
c.
bukti terkait pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim Pengelola Investasi Syariah;
d.
fotokopi
izin
ASPM
anggota
Dewan
Pengawas
Syariah; dan e.
bukti pembayaran biaya perizinan Manajer Investasi Syariah. Bagian Keenam Pelaporan Pasal 14
(1)
Manajer Investasi Syariah wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
-11-
dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan Manajer Investasi. (2)
Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi Syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 15 Januari.
(3)
Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format Laporan Kegiatan
Tahunan
sebagaimana
Manajer
tercantum
dalam
Investasi
Syariah
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4)
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan kegiatan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(5)
Dalam hal Manajer Investasi Syariah menyampaikan laporan
kegiatan
tahunan
melewati
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan kegiatan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas
akhir
waktu
penyampaian
laporan
kegiatan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). BAB IV UNIT PENGELOLAAN INVESTASI SYARIAH Pasal 15 (1)
Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan produk investasi syariah wajib membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah.
(2)
Dalam melaksanakan kegiatannya, Unit Pengelolaan Investasi
Syariah
dapat
menggunakan
terdapat pada Manajer Investasi.
fungsi
yang
-12-
Pasal 16 (1)
Unit Pengelolaan Investasi Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang bertindak sebagai kepala unit dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana.
(2)
Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah dan pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah dapat dirangkap.
(3)
Rangkap jabatan
kepala Unit Pengelolaan Investasi
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi. Pasal 17 (1)
Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.
(2)
Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah ditetapkan dan diangkat oleh direksi. Pasal 18
Unit
Pengelolaan
Investasi
Syariah
memiliki
tugas
dan
tanggung jawab sebagai berikut: a.
menyusun prosedur operasi standar terkait pengelolaan produk investasi syariah;
b.
memantau dan memastikan produk investasi syariah dikelola berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
c.
mengembangkan produk pengelolaan investasi syariah; dan
d.
memasarkan produk pengelolaan investasi syariah. Pasal 19
Manajer Investasi yang telah membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah dapat melakukan kegiatan sebagai Pihak penerbit daftar Efek Syariah.
-13-
Pasal 20 (1)
Dalam hal Manajer Investasi yang telah membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah akan melakukan kegiatan sebagai Pihak penerbit daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penerbit daftar Efek Syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2)
Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pihak penerbit daftar
Efek
Syariah
tidak
wajib
menyampaikan
permohonan persetujuan sebagai Pihak penerbit daftar Efek
Syariah
kepada
Otoritas
Jasa
Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan
di
sektor
Pasar
Modal
yang
mengatur
mengenai penerbit daftar Efek Syariah.
Pasal 21 (1)
Manajer Investasi wajib melaporkan pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja
setelah
terbentuknya
Unit
Pengelolaan
Investasi Syariah. (2)
Laporan pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah disusun
dengan
menggunakan
format
Laporan
Pengelolaan
Investasi
Syariah
Pembentukan
Unit
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 22 (1)
Manajer
Investasi
yang
memiliki
Unit
Pengelolaan
Investasi Syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan
Unit
Pengelolaan
Investasi
lambat pada tanggal 15 Januari.
Syariah
paling
-14-
(2)
Laporan kegiatan tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Laporan Kegiatan Tahunan Unit
Pengelolaan
Investasi
Syariah
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3)
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan kegiatan tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan kegiatan tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4)
Dalam
hal
Unit
Pengelolaan
Investasi
Syariah
menyampaikan laporan kegiatan tahunan melewati batas waktu
sebagaimana
penghitungan
dimaksud
jumlah
hari
pada
ayat
keterlambatan
(3), atas
penyampaian laporan kegiatan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BAB V SISTEM ELEKTRONIK PERIZINAN DAN PELAPORAN Pasal 23 (1)
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem
perizinan
dan
pelaporan
secara
elektronik,
penyampaian permohonan perizinan Manajer Investasi Syariah dan penyampaian pelaporan kegiatan tahunan Manajer Investasi Syariah, pelaporan pembentukan Unit Pengelolaan
Investasi
Syariah
dan/atau
pelaporan
kegiatan tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah dapat dilakukan secara elektronik.
-15-
(2)
Ketentuan mengenai penyampaian permohonan perizinan Manajer Investasi Syariah dan penyampaian pelaporan kegiatan tahunan Manajer Investasi Syariah, pelaporan pembentukan
Unit
Pengelolaan
Investasi
Syariah
dan/atau pelaporan kegiatan tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah secara elektronik diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 24 (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal,
Otoritas
Jasa
Keuangan
berwenang
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang
melakukan
pelanggaran
ketentuan
Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a.
peringatan tertulis;
b.
denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
(2)
c.
pembatasan kegiatan usaha;
d.
pembekuan kegiatan usaha;
e.
pencabutan izin usaha;
f.
pembatalan persetujuan; dan
g.
pembatalan pendaftaran.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g
dapat
dikenakan
pengenaan
sanksi
dengan
atau
administratif
tanpa
berupa
didahului peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
-16-
Pasal 25 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 26 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada masyarakat. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Manajer Investasi yang telah melakukan pengelolaan produk investasi syariah sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk tetap dapat melakukan pengelolaan produk investasi syariah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-17-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 293 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 61 /POJK.04/2016 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL PADA MANAJER INVESTASI I.
UMUM Penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait Pasar Modal syariah merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan. Penguatan pengaturan yang didukung dengan penyediaan regulasi khusus di bidang Pasar Modal syariah sangatlah penting sebagai landasan hukum, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal syariah. Saat ini, terdapat beberapa regulasi dan fatwa di bidang Pasar Modal syariah. Namun demikian, dari beberapa regulasi yang telah ada, belum terdapat pengaturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. Manajer Investasi merupakan salah satu fungsi dan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan Efek disamping sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga kegiatan perusahaan Efek tersebut telah diatur baik dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah, maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berperan dalam pengelolaan Portofolio Efek, baik Efek konvensional maupun Efek Syariah. Namun demikian, belum terdapat
-2perbedaan dalam kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran atas kedua jenis Efek tersebut. Di samping itu, sebagian besar Manajer Investasi yang mengelola produk investasi syariah juga belum memiliki unit khusus yang mengelola dan mengembangkan produk investasi syariah. Selama ini, pemenuhan kepatuhan atas prinsip syariah pada pengelolaan produk investasi syariah dilakukan dengan menunjuk Dewan Pengawas Syariah. Mengingat pentingnya penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, dipandang perlu untuk membuat peraturan terkait Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. Peraturan dimaksud dapat dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman bagi pelaku pasar dan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan Pasar Modal syariah. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan
di
sektor
Pasar
Modal
yang
mengatur mengenai Manajer Investasi yang berlaku antara lain: a.
Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar
Modal
dan
Lembaga
Keuangan
Nomor:
Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi; b.
Peraturan Nomor X.N.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar
Kep-283/BL/2012
Modal tanggal
dan 24
Lembaga Mei
2012
Keuangan
Nomor:
tentang
Laporan
-3Kegiatan Bulanan Manajer Investasi; c.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
d.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
Pasal 5 Ayat (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang berlaku adalah Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar
Modal
dan
Lembaga
Keuangan
Nomor
Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Pengetahuan di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa
seminar,
workshop,
dan
program
pendidikan
berkelanjutan. Angka 2 Pengalaman kerja di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan
dengan
keterangan
pernah
bekerja
bidang yang terkait dengan keuangan syariah.
dalam
-4Pasal 7 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai komite investasi dan/atau tim pengelola investasi yang berlaku adalah: a.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
b.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
1 (satu) orang yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah tersebut dapat merupakan ketua dan/atau anggota Komite Investasi Syariah dan/atau Tim Pengelola Investasi Syariah. Huruf a Pengetahuan di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan
sertifikat
yang
menunjukkan
keikutsertaan
dalam
pendidikan atau pelatihan terkait keuangan syariah baik berupa seminar, workshop, dan program pendidikan berkelanjutan. Huruf b Pengalaman kerja di bidang keuangan syariah dapat dibuktikan dengan keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Portofolio
Efek
untuk
kepentingan
nasabah
secara
individual yang berlaku adalah Peraturan Nomor V.G.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
-5Huruf b Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai produk investasi kolektif di bidang Pasar Modal yang berlaku antara lain: a.
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; b.
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah; dan c.
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar Efek Syariah” adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai daftar Efek Syariah. Yang dimaksud dengan “Pihak penerbit daftar Efek Syariah” adalah
Pihak
penerbit
daftar
Efek
Syariah
sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pihak penerbit daftar Efek Syariah. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penerbit daftar Efek Syariah yang berlaku adalah Peraturan Nomor II.K.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Ayat (3) Cukup jelas.
-6Pasal 9 Yang
dimaksud
dengan
“jasa
layanan
keuangan
yang
tidak
bertentangan dengan prinsip syariah” adalah jasa layanan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional sepanjang jasa layanan keuangannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh jasa layanan keuangan dari lembaga keuangan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah jasa kustodian yang disediakan oleh bank umum konvensional. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Wakil Perusahaan Efek terdiri atas Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang berlaku adalah
-7Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar
Modal
dan
Lembaga
Keuangan
Nomor:
Kep-479/BL/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan Manajer Investasi yang berlaku antara lain: 1.
Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.
2.
Peraturan Nomor X.N.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-283/BL/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi; dan
3.
Peraturan Nomor V.D.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
-8Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dapat
dibuktikan
keikutsertaan
dengan
dalam
sertifikat
pendidikan
yang
atau
menunjukkan
pelatihan
terkait
keuangan syariah baik berupa seminar, workshop, dan program pendidikan berkelanjutan, atau keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuangan syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian izin usaha Manajer Investasi Syariah.
-9Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5983
