PUTUSAN Nomor: 17/PTS/KIP-SU/VI/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS [1.1]
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 20/KIP-SU/S/II/2016 yang diajukan oleh:
Nama Alamat
: Sahat Parlindungan Batuara : Jl. Tangguk Bongkar XI No. 24 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama Alamat
: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Yang diwakili oleh : 1. Nama : Yuli Nuryanti, SH, MM Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Nama Jabatan
: Suroto, SH, MH : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
3. Nama Jabatan
: Mohd. Khairul, S.Sos : Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Nama Jabatan
: Hizriana Solikhah, SH : Kepala Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Nama Jabatan
: Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH, MH : Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setdijen Bina Marga Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.
6. Nama Jabatan
: Indri Damayanti, Bsc. MAB : Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1
7. Nama Jabatan
: Bhima L. Nasution, S.Sos : Asisten Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Nama Jabatan
: Ahmad Rivin, ST : Jafung Teknik Ahli Pertama, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Nama Jabatan
: Deny Risnardi Setiawan, SH : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Nama Jabatan
: Gusta Ardianto, SH : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Nama Jabatan
: Krisna Pramudita, SH, MH : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Nama Jabatan
: Denni Wihastama, SH, M.Si : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Nama Jabatan
: Kartini Pasaribu, SH : Staf Bagian Barang Milik Negara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. Nama Jabatan
: Wulandari Wurjanti, S.I.kom : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar keterangan dari Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.
2
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 20/KIPSU/S/II/2016. Kronologi [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 15 Desember 2015 kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I Provinsi Sumatera Utara (PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa : 1. 2. 3. 4.
Berapa panjang jalan yang dikerjakan. Berapa ketebalan jalan yang dikerjakan. Berapa perhitungan rata-rata beban yang diterima jalan setiap hari. Berapa tahun umur jalan dalam perencanaan.
Pada Pekerjaan : 1. Peningkatan struktur jalan Silimbat-Bts.Kab.Taput (PPK 06), HPS Rp 14.913.681.000; 2. Peningkatan struktur jalan Parapat-Bts.Kab. Tapanuli Utara (PPK 06), HPS Rp 31.159.693.000; 3. Peningkatan struktur jalan A.H Nasution (Medan) (PPK 18) Metropolitan Medan Selatan, CS HPS Rp 19.966.410.000;- yang sumber dananya APBN Tahun Anggaran 2014. [2.3]
Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 7 Januari 2015.
[2.4]
Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 23 Februari 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
, ,
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5]
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.
Tujuan permohonan informasi Publik [2.6]
Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk bahan pemberitaan di media tempat Pemohon bekerja sebagai wartawan.
Petitum [2.7] Adapun petitum Pemohon adalah : 1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan Informasi sesuai permohonan. 3
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2016 dan 11 Mei 2016 yang dihadiri Pemohon, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I Provinsi Sumatera Utara selaku PPID dan surat pernyataan keberatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku atasan PPID. Surat-surat Pemohon [2.9]
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: Bukti P-1
Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2
Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I Provinsi Sumatera Utara (PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tertanggal 15 Desember 2015.
Bukti P-3
Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 7 Januari 2016.
Bukti P-4
Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Februari 2016.
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2016 dan 11 Mei 2016 yang dihadiri oleh Termohon, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I bukan bagian dari instansi yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, melainkan satu kesatuan dan merupakan struktur kerja yang tidak dapat terpisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Sumatera Utara merupakan struktural dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menggunakan dana APBN, jadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I tersebut masih merupakan bagian dari badan publik pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerangkan bahwa pihak Termohon adalah badan publik pusat sebagai kelembagaan yang hierarki dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I.
4
Surat-surat Termohon [2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut: ,
Bukti T-1
Bukti T-2
Salinan surat kuasa Nomor: 03/SKS/SJ/2016 dari Ir. Taufik Widjoyono, MSc. sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pemberi Kuasa kepada Yuli Nuryanti, SH, MM., Suroto, SH, MH., Mohd. Khairul, S.Sos., Hizriana Solikhah, SH., Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH, MH., Indri Damayanti, BSc, MAB., Bhima L. Nasution, S.Sos., Ahmad Rivin, ST., Deny Risnardi Setiawan, SH., Gusta Ardianto, SH., Krisna Pramudita, SH, MH., Denni Wihastama, SH, MSi., Kartini Pasaribu, SH., Wulandari Wurjanti, S.I.kom., sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam proses sidang ajudikasi nonlitigasi dan mediasi dalam sengketa informasi dalam Registrasi Nomor: 20/KIP-SU/S/II/2016. Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0005/PTS-A/V/2014.
Bukti T-3
Salinan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PTR/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Bukti T-4
Salinan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2016 dan 11 Mei 2016 yang dihadiri Pemohon, yang menyatakan Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. ,
Kesimpulan Termohon [3.2]
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2016 dan 11 Mei 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pihak Termohon adalah badan publik pusat sebagai kelembagaan yang hierarki dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Balai Besar Pelanksanaan Jalan Nasional I. 4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1]
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). 5
[4.2]
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. [4.3]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
[4.4]
Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan Pemohon;
[4.5]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Februari 2016 dengan Register Nomor : 20/KIP-SU/S/II/2016;
[4.6]
Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku atasan badan publik;
[4.7]
Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: “Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung-jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi.”
[4.8]
Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: “Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”
6
[4.9]
Menimbang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang jadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi Tertentu.”
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
,,, ,,, ,,, ,, ,,
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; [4.12] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan: (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271041801700001 atas nama Sahat Parlindungan Batuara; [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui: 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1) 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2) 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3) 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4). 7
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.13], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi a quo. 3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini; [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. [4.17] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo. 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.19] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013; [4.20] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa: 1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah-I Provinsi Sumatera Utara (PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tertanggal 15 Desember 2015. 2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 7 Januari 2016. 3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 23 Februari 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 8
[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). 5. FAKTA PERSIDANGAN [5.1]
Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2016, 22 April 2016 dan 11 Mei 2016, keterangan lisan oleh pihak Termohon dan berdasarkan alat bukti (T-3) yang diajukan oleh Termohon, menjelaskan yang pada intinya bahwa Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarki;
[5.2]
Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.1], diketahui bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 6. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh berkesimpulan:
uraian
dan
fakta
hukum
di
atas,
Majelis
Komisioner
[6.1]
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.
[6.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.
[6.3]
Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
[6.4]
Permohonan Pemohon sesuai batas penyelesaian sengketa informasi a quo.
[6.5]
Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
waktu
pengajuan
permohonan
7. AMAR PUTUSAN Memutuskan [7.1]
Menyatakan menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon.
9
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis ,
(Drs. Mayjen Simanungkalit) Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Drs. Robinson Simbolon)
(H.M. Syahyan, S.Ag)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Ramdeswati Pohan, M.SP)
(H. M. Zaki Abdullah) Panitera
(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si) Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Medan, 10 Juni 2016 Petugas Kepaniteraan
Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si PEMBINA/IV-a NIP. 19620309 198102 2 001
10
