2014 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

1

PUTUSAN Nomor 11-08-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh: [1.2]

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh: 1. Nama

: Ir. M. Hatta Rajasa;

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional; Alamat 2. Nama

: Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan; : Ir. Taufik Kurniawan;

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional; Alamat

: Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]

2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., para advokat dan konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H., advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI

Jakarta;

baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------Pemohon; Terhadap [1.3]

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Termohon; [1.4]

Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban Termohon; Membaca keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat; Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara

Timur; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan; 2. DUDUK PERKARA [2.1]

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12

Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.57 WIB sebagaimana

Akta

Penerimaan

Permohonan

Pemohon

Nomor

11-

1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat dengan Nomor 11-08-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili



pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

411/Kpts/KPU/Tahun

2014

tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional; e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon



adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; d. Bahwa

berdasarkan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan) e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai

kedudukan

hukum

(legal

standing)

untuk

mengajukan

permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu. III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB; c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.15 WIB. d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. [2.2]

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi

Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon. (Bukti-P1) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut. a. DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II; b. DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 5; c. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Timur 2; d. DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 2; e. DPRD Kota, Daerah Pemilihan Kota Kupang 5;

DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II [2.3]


Mei 2014 saat melengkapi permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II. 1. Bahwa dalam penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam C-1 Plano dengan Model C-1. Sehingga saksi partai politik peserta Pemilu harus mencatatkan keberatan maupun penolakan hasil rekapitulasi suara, seperti yang terjadi di Desa Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (Formulir Model D) (Bukti P.8-1), sehingga mempengaruhi perolehan suara sah Pemohon untuk memperoleh kursi DPR RI;



2. Bahwa kesalahan serupa juga terjadi di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu adanya kesalahan penulisan yang dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu masih terjadi baik di tingkat TPS maupun PPK. Sebagai contoh di TPS 03 Ainiut, Kecamatan Insana. Kabupaten Timor Tengah Utara (Formulir Model D-2) (Bukti P.8-2). Kesalahan lainnya menyangkut penghitungan jumlah kertas suara seperti yang terjadi di TPS 3 Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Nonleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Sehingga jumlah kertas suara untuk DPR RI ditulis 13 lembar padahal seharusnya 36 lembar; 3. Bahwa dikarenakan telah terjadi banyak kesalahan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, maka pada saat rapat pleno di KPU Nasional tanggal 4 Mei 2014 di Jakarta, saksi dari Pemohon (Partai Amanat Nasional), telah mengajukan keberatan dengan menunjukkan surat pernyataan keberatan Model DA-2, yang isinya tidak menerima hasil perolehan suara berdasarkan hasil pleno tingkat PPK Kecamatan Insana, karena ada perbedaan hasil suara parpol yang cukup signifikan, sehingga diminta agar Form C-1 dan C Plano besar harus dibuka kembali pada saat pleno KPU; 4. Bahwa pada waktu itu Ketua KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rapat pleno tersebut telah menjanjikan akan menanyakan pada KPUD Kabupaten Timur Tengah Utara. Namun pada pleno lanjutan di KPU RI tanggal 9 Mei 2014, hal tersebut tidak dibahas dan janji Ketua KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlaksana; 5. Bahwa dalam pleno KPU Nasional tanggal 4 Mei 2014 di Jakarta, Ketua Bawaslu RI menjelaskan bahwa sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) selalu bermasalah, sama halnya dengan kasus Nias Selatan. Oleh karena itu, Bawaslu RI merekomendasikan diadakan PSU (Penghitungan Suara Ulang) di seluruh TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan; 6. Bahwa sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu RI tersebut telah diadakan Penghitungan Suara Ulang, namun hanya untuk 45 TPS dari 20 Desa, 8 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang mana berdasarkan hasil Penghitungan Suara Ulang yang dibahas pada pleno KPU RI tanggal 9 Mei 2014 di Jakarta. Perolehan suara Pemohon berkurang 2 (dua) suara yaitu dari 58.609 suara menjadi 58.607 suara; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


7. Bahwa pengurangan suara tersebut juga terjadi pada partai-partai peserta Pemilu lainnya secara bervariasi, yang secara keseluruhan berkurang 256 suara dari sebelumnya total perolehan suara sah seluruh partai politik di Dapil 7 Nusa Tenggara Timur berjumlah 1.256.986 (Formulir Model DC-1 DPR RI) menjadi 1.256.730. Kecuali suara Partai Golkar yang jumlahnya tidak berubah baik dari hasil pleno tanggal 4 Mei 2014 maupun hasil pleno KPU tanggal 9 Mei 2014, yaitu sebesar 233.351 suara; 8. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan yang fatal yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke-7 di Dapil 2 NTT, hal mana Termohon telah memberikan kursi terakhir kepada Partai Golongan Karya, yang hanya memiliki sisa suara sebesar 54.514 suara, sedangkan Pemohon yang telah mendapatkan suara sah sebesar 58.607 suara, tidak mendapatkan kursi terakhir dari 7 (tujuh) kursi DPR RI yang ada di Dapil 7 Nusa Tenggara Timur; 9. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada halaman 12, dimana Termohon telah memberikan kursi terakhir kepada Partai Golongan Karya, oleh karenanya demi keadilan Pemohon mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, memberikan putusan untuk membatalkan surat keputusan a quo dan menetapkan bahwa Pemohon berhak atas perolehan kursi ke-7 dalam penghitungan tahap kedua perolehan kursi tersebut; 10. Bahwa berdasarkan formulir DC-1 DPR RI, didapatkan fakta bahwa Bilangan Pembagi Pemilu untuk Dapil NTT 2 adalah sebesar 1.256.730 suara dibagi 7 kursi sehingga didapatkan hasil batas perolehan suara untuk 1 kursi adalah sebesar 179.533 suara; Hal mana berdasarkan hal tersebut maka peringkat perolehan suara masingmasing partai yang berhak untuk mendapatkan kursi adalah sebagai berikut: No

Nama Partai

Perolehan suara

1.

Golkar

233.351

2.

PDI Perjuangan

221.962



3.

Demokrat

200.695

4.

Nasdem

186.149

5.

Gerindra

119.019

6.

Hanura

102.104

7.

Partai Amanat Nasional

58.607

PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan 2; untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kupang, Dapil 2 Sumba Barat Daya, Dapil 3 Sumba Timur; - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut. 1. Menetapkan secara hukum bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar ____________ (___________) suara; 2. Menetapkan hasil perolehan kursi ke-7 (tujuh) untuk Pemohon pada penghitungan tahap kedua untuk Dapil 2 Nusa Tenggara Timur dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI; 3. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 dengan nama Euriko Guateres sebagai pemilik suara terbanyak.



4. Bahwa

berdasarkan

putusan

Termohon

tersebut,

telah

terjadi

pengelembungan, pemindahan, dan penghilangan suara di Dapil Nusa Tenggara Timur 2 di Formulir D-1 sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPR untuk Pemohon; 5. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon, perolehan suara Pemohon untuk di Dapil Nusa Tenggara 2, adalah sebesar ______suara sedangkan menurut penghitungan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar

______

suara,

sehingga

Pemohon

kehilangan

hak

untuk

mendapatkan kursi ke___ 6. Bahwa adapun mengenai hasil penghitungan yang benar berdasarkan buktibukti yang ada pada Pemohon adalah sebagai berikut: 7. Bahwa selain itu pihak Pemohon telah mengajukan keberatan atas penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada pihak Pengawas Pemilu_______; - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono). [2.4]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang

tidak diberi tanda bukti dan tidak dinasegel.

DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 5 [2.5]

Menimbang

bahwa

Kuasa

Hukum

Pemohon

pada

persidangan

Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 menyampaikan tidak pernah mengajukan permohonan untuk DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 5;

DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Timur 2 [2.6]


Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan

pembatalan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Timur 2. 1. Pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilaksanakan rapat pleno KPUD Kabupaten Sumba Timur, tentang perolelah suara Daerah Pemilihan Sumba Timur

2

(Kecamatan

Pandawai,

Kecamatan

Kambata

Mapambuhang,

Kecamatan Matawai Lapau, Kecamatan Mahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, dan Kecamatan Pinu Pahar). 2. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 khusus di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Pandawai, Kecamatan Pinu Pahar, dan Kecamatan Ngadu Ngala maka ditemukan pengelembungan suara yang dilakuakan oleh Partai Golkar, Nasdem, PDIP dan PKPI. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Hasil

Jumlah

Pleno

Pengelem

KPUD

bungan

Kabupaten

Suara

99

102

3

146

150

4

54

56

2

59

62

3

196

210

14

441

508

67

20

22

2

Hasil Nomor

1.

Nama Partai

NASDEM

Nama Caleg

Penghitungan Suara C.1

Drs. Lukas Kaborang

2.

PDIP

John David, S.H.

3.

PKPI

4.

Golkar

1. Yunus Hunga Meha 2. Umbu Ardya Hunga Meha Dundu Nggahar 3. Lika Njangang,



S.Th.

61

62

1

69

70

1

1.145

1.242

97

4. Umbu Yanto Diki Dongga, SH 5. Fransiska Nggala Mbaya Suara Partai Golkar Total

3. Perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN di Kecamatan Pandawai sebagai berikut: Tabel. 1 Nomor

Kelurahan/Desa

Model C-

Model DA-

Model

1

1

DB-1

201

201

1.

Palakahembi

74

2.

Kadumbul

70

3.

Kawangu

22

4.

Mau Bokul

17

5.

Laindeha

12

6.

Watumbaka

63

Total

258

Selisih

57

Perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN di Kecamatan Pinu Pahar seperti pada tabel dibawah ini : Tabel. 2 Nomor

Kelurahan/Desa

Model C-

Model DA-

Model DB-

Selisi

1

1

1

h

1.

Mahaniwa

134

2.

Ramuk

62

3.

Wanggabewa

34



4.

Lailunggi

79

5.

Tawui

36

6.

Wahang

104

Total

449

331

331

118

a. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Wahang Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 80 suara. b. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Lai Lunggi Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 30 suara. c. Setelah dilakukan penghitungan ulang bukti C-1, D-1, dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Wangga Bewa Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 8 suara.

Perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN Kecamatan Ngadu Ngala seperti pada tabel dibawah ini : Tabel. 3 Nomor

Kelurahan/Desa

Model DA-

Model DB-

1

1

299

227

227

1.006

759

Model C-1

1.

Hamba Wutang

100

2.

Kakaha

152

3.

Prai Witu

31

4.

Prau Raming

2

5.

Kabanda

14

Total

Selisih

72

Grand Total dari Tabel1, Tabel 2 dan

759

297

Tabel 3



4. Atas kecurangan dan perbedaan/selisih rekapitulasi penghitungan suara PAN di Kecamatan Pandawai (Tabel 1), di Kecamatan Pinu Pahar (Tabel 2) dan di Kecamatan Ngadu Ngala (Tabel 3) sangat merugikan Caleg PAN No Urut 7 maka berdampak pada perolehan suara dan kursi PAN di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2. 5. Perbandingan

peringkat

perolehan

suara

dan

kursi

dengan

adanya

perbedaan/kesalahan dan peringkat perolehan suara dan kursi seharusnya Nomor

PARTAI

PEROLEHAN SUARA

PERINGKAT

PEROLEHAN KURSI

1.

Nasdem

2.929

3

1

2.

PKB

1.090

10

-

3.

PKS

1.636

7

-

4.

PDIP

3.664

2

1

5.

Golkar

7.621

1

2

6.

Gerindra

2.521

5

1

7.

Demokrat

2.525

4

1

8.

PAN

1.232

9

-

9.

PPP

224

11

-

10.

Hanura

1.261

8

-

11.

PBB

17

12

-

12

PKPI

1.754

6

1

Nomor

PARTAI

PEROLEHAN

PERINGKAT

SUARA 1.

Nasdem

2.942

3

2.

PKB

1.069

10

3.

PKS

1.617

7

4.

PDIP

3.660

2

5.

Golkar

7.533

1

6.

Gerindra

2.515

4

7.

Demokrat

2.508

5

8.

PAN

1.478

8



9.

PPP

255

11

10.

Hanura

1.261

9

11.

PBB

17

12

12

PKPI

1.752

6

PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Sumba Timur; - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut. 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumba Timur 2 untuk Partai Amanat Nasional adalah 1.232 suara; 2. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Sumba Timur 2. - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono). [2.7]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.7 dan



Bukti P-8.9, disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, dengan catatan Bukti P-8.3, P-8.4, P-8.5 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, P-8.4 dilabeli P-8.3, P-8.5 dilabeli P-8.4, sebagai berikut Nomor Kode Bukti 1.

P-8.1

Alat Bukti

Keterangan

SK KPU Nomor

Keputusan Komisi Pemilihan

411/Kpts/KPU/2014

Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014

2.

P-8.2

SK KPU Nomor

Penetapan dan Pengundian

166/Kpts/KPU/Tahun

Nomor Urut Partai Politik

2013

Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal , Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut. 8

3.

P-8.3

TPS 01 Pandawai

4.

P-8.4

DA-1 Paberiwai

5.

P-8.5

DB 1 Sumba Timur

6.

P-8.6

Laporan Penerimaan Perkara

7.

P-8.7

foto pencoblosan

8

P-8.9

foto pencoblosan



DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya 2 [2.8]


Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan

pembatalan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten, Kabupaten Sumba Barat Daya 2. 1. Bahwa suara PAN berdasar DB KWK adalah 1.884. Bahwa jumlah suara PPP berdasar form DB KWK adalah 1.973, harusnya suara PPP berdasar form C-1 adalah 1.800. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Dapil Sumba Barat Daya 2 terdapat kecurangan perolehan suara dan kursi. Berdasarkan C-1 terdapat penambahan suara PPP sebanyak 173 suara sehingga perohan suara PPP menjadi 1.973 suara. Jika perolehan suara PPP dikembalikan sesuai dengan perolehan sesungguhnya maka PPP memperoleh 1.800 suara, maka PAN berhak mendapatkan kursi terakhir atau kursi yang ke-10 karena suara PAN sebanyak 1.884 suara lebih besar dengan suara PPP sebanyak 1.800 suara. 2. Bahwa dalam rekapitulasi pleno PPS Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara ada kecurangan dan tidak sesuai dengan datadata C-1, sehingga Caleg Partai PAN merasa dirugikan dan kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa atau PPS untuk Partai PPP. 3. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengirimkan surat ke Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Sumba

Barat

Daya

dengan

Nomor

09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.



4. Bahwa Panwaslu sudah menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan: a. Pembetulan dan pencocokan kembali data-data sesuai dengan ketentuan Pasal 229 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. b. Melakukan rekapitulasi ulang di Desa Wee Namba, Desa Wee Paboba, Desa Mali Mada Dapil II Kecamatan Wewewa Utara dan rekapitulasi di Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat serta 12 Desa di Kecamatan Wewewa Selatan. 5. Bahwa pernyataan keberatan yang disampaikan Caleg dapil II dan III melalui Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya kepada KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ditanggapi. a. Kecurangan penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 Desa Mata Loko, Kecamatan Wewewa Utara sebanyak 102 suara yang dilakukan oleh Partai PPP.

NAMA PARTAI

TPS

Perolehan

Perolehan

Perolehan

Suara

Suara

Suara

Berdasark

Berdasark

Berdasark

an C- 1

an D- 1

an DA- 1

KETERANGAN

Ada PPP

1

28

40

Penggelembung an 12 suara Ada

2

128

143


3

49

72


4

32

84

Penggelembung an 52 suara

JUMLAH SUARA

237

339

Total



penggelembun gan 102 suara •

Kecurangan penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 Desa Mata Loko, Kecamatan Wewewa Utara sebanyak 104 suara yang dilakukan oleh PPP.

NAMA PARTAI

TPS

Perolehan

Perolehan

Perolehan

Suara

Suara

Suara

Berdasarkan Berdasarkan Berdasarkan C- 1

D- 1

KETERANGAN

DA- 1 Ada

1

5

28


2

7

24

penggelembung an 17 suara Ada

3

6

29

penggelembung an 23 suara

PPP

4

14

14

-

5

32

32

-

6

23

23

Ada

7

40

48


8

4

4

Ada

9

11

44


JUMLAH SUARA

Total 137

218

penggelembun gan 104 suara



•

Bahwa perbandingan peringkat perolehan suara dan kursi dengan adanya perbedaan/penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai PPP. PEROLE

NO

PARTAI

PEROLEHAN

HAN

SUARA

KURSI

PERINGKAT

KETERA NGAN

KE-1 1

DEMOKRAT

5995

1

1

2

GOLKAR

5859

1

2

3

PDI-P

5238

1

3

4

GERINDRA

4593

1

4

5

PKPI

4546

1

5

6

PKB

4537

1

6

7

NASDEM

4306

1

7

8

HANURA

2705

1

8

9

PBB

2408

1

9

10

PPP

1973

1

10

11

PAN

1884

-

11

•

Bahwa peringkat perolehan suara dan kursi berdasarkan C-1 setelah pengurangan suara Partai PPP sebanyak 206 suara maka PAN berhak mendapatkan kursi yang terakhir atau kursi yang ke 10 karena suara Partai PAN sebanyak 1.884 suara sedangkan Partai PPP hanya 1.800.

NO PARTAI

PEROLEH

PEROLEH

AN

AN KURSI

SUARA

KE-1

PERINGKAT

1

DEMOKRAT

5.995

1

1

2

GOLKAR

5.859

1

2

3

PDI-P

5.238

1

3

4

GERINDRA

4.593

1

4

5

PKPI

4.546

1

5

6

PKB

4.537

1

6

7

NASDEM

4.306

1

7

8

HANURA

2.705

1

8

KETERA NGAN



9

PBB

2.408

1

9

10

PAN

1.884

1

10 Ada penguran gan 173

11

PPP

1.880

-

11

suara karena ada penggele mbungan

PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Membatalkan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Sumba Barat Daya; - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan

untuk diikutkan dalam penentuan perolehan

kursi anggota DPR, sebagai berikut. 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumba Barat Daya 2 (Dua) untuk Partai Amanat Nasional adalah 1.884 suara; 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Sumba Barat Daya 2 (Dua) untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 1.807 suara;



3. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Sumba Barat Daya 2. - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono). [2.9]


alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.10 sampai dengan Bukti P-8.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, sebagai berikut. No.

Kode Bukti

1.

P-8.1

Alat Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014

2.

P-8.2

SK KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014

3.

P-8.3

Form Model DB-1 DPRD kab/kota Dapil Sumba Barat Daya 2

4.

P-8.4

Surat Nomor PAN/1608/A/K-S/032/R/V/2014 Perihal Rekomendasi Ketua Umum DPP PAN

5.

P-8.5

Surat Nomor 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

6.

P-8.6

C-1 TPS se Desa Mata Loko

7.

P-8.7

Form D-1 Desa Mata Loko

8.

P-8.8

C-1 TPS se Desa Wee Paboba

9.

P-8.9

Form D-1 Desa Wee Paboba



10.

P-8.10

Surat pernyataan saksi Cornelis Umbu Woza

11.

P-8.11

Surat pernyataan Saksi Yohanis Ngongo Deta

12.

P-8.12

Surat penolakan hasil Pemilu 2014 oleh caleg dari 9 Parpol ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya

13.

P-8.13

Surat Nomor 124/PT/PD/SBD/IV/2014

14.

P-8.14

Surat Nomor 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Yohanis Ngongo Deta. -

Sebagai Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 untuk Dapil Sumba Barat Daya 2, serta sebagai saksi partai tingkat Kabupaten.

-

Menurut saksi terjadi penggelembungan suara, tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu oleh KPU Sumba Barat Daya, dan tidak dilaksanakannya surat-surat protes sebelum rapat-rapat pleno di tingkat KPPS, PPK, sampai tingkat Kabupaten atas pelaksanaan Pemilu tanggal tanggal 9 April 2014.

-

Saksi bersama-sama dengan 15 orang dari 9 partai menandatangani surat penolakan penghitungan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya.

-

Saksi melaporkan ke DKPP dengan meminta untuk membuka 4 kotak suara sebagai sampel dengan pertimbangan tertalu banyak jika dibuka semua, namun jika 1 saja surat suara bermasalah maka akan dibuka semua kotak suara sesuai rekomendasi Panwaslu. Selain itu, saksi meminta untuk memberhentikan semua Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Kornelis Umbu Wosa. -

Sebagai Caleg PPP Nomor Urut 7.

-

Menurut saksi penghitungan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Wee Namba dilakukan dengan menggunakan lampu sorot karena tidak ada listrik.



-

Saat malam hari penghitungan suara, di TPS 1, Desa Wee Namba, saksi melihat serombongan orang sebanyak 20 orang dari Melkianus Lende, Caleg PKPI Nomor Urut 1, membawa parang dan mengacungkan kepada Ketua TPS saat penghitungan suara pada saat yang bersangkutan sudah memperoleh 67 suara dan tidak dilanjutkan.

-

Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke DKPP dan meminta agar membuka kotak suara 6 TPS Desa Wee Namba, Kecamatan Wewewa Utara.

DPRD Kota, Daerah Pemilihan Kota Kupang 5 [2.10]


Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, mengajukan permohonan

pembatalan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian Anggota DPRD Kota, Daerah Pemilihan Kota Kupang 5. 1. Bahwa pada tanggal 15, 16, 17, 19, dan 20 April 2014 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan di tingkat PPK dari Daerah Pemilihan 5 Kota Kupang di Kantor Kecamatan Kota Raja. 2. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut ada perbedaan pandangan antara saksi partai dengan panitia penyelenggara pemilu tentang kode etik panitia

penyelenggara

pemilu,

pelanggaran

administrasi

pemilu,

dan

pelanggaran pidana di tingkat PPK Kota Raja. 3. Bahwa perbedaan pendapat/pandangan ini telah menyebabkan jalannya rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif yang berintegritas, berkredibilitas, serta berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia.



4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 dilakukan rapat PPK yang dipimpin Ketua PPK Sdr. Yohanis Heart. Bahwa rapat hadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan yang mana rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang telah menghasilkan penghitungan suara di 7 (tujuh) Kelurahan dan 8 Kelurahan yang ada di Dapil 5 Kota Kupang dan hanya menyisakan 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Nunleu. 5. Bahwa saksi Partai PAN Sdr. Basir Kia Tokan, saksi Partai PBB Sdr. Muhammad Pintar, saksi Partai PPP Sdr. Ali Mashud bersama–sama mengajukan keberatan: a. Perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (Model D-1 Nomor 1 point 4) dari rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat PPS Kelurahan Nunleu, dimana data yang dicantumkan oleh PPS Nunleu pada Model D-1 DPR dan Model D-1 DPRD Provinsi berjumlah sama namun berbeda dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota. URAIAN

FORMULIR/ SERTIFIKAT Model D-1 DPR

Jumlah Seluruh Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih

TEMUAN 3.562

ALAT BUKTI Lampiran

Hal 1, Point 4

1.a.1

Model D-1 DPRD 3.562

Lampiran

Provinsi Hal 1,

1.a.2

Point 4 Model D-1 DPRD 3.859

Lampiran

Kab/Kota Hal 1,

1.a.3

Point 4

Dengan demikian terjadi selisih jumlah seluruh yang menggunakan hak pilihnya baik Model-1 DPR dengan Model D-1 DPRD DPRD Kab/Kota, maupun Model D-1 DPRD Provinsi dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota sebanyak 27 suara. b. Adanya fakta Form D-1 DPRD Kab/kota yang diberikan oleh PPS Nunleu kepada saksi partai politik tidak dicatumkan data (angka) rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara sah partai politik secara keseluruhan pada 9 (sembilan) TPS dari 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Nunleu yaitu TPS 4,



TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 (alat bukti lampiran: b). 6. Bahwa atas dasar keberatan ini saksi-saksi partai politik berpendapat bahwa belum ada kepastian perolehan suara partai politik di Kelurahan Nunleu. Karena itu Ketua PPK Kota Raja memerintahkan Ketua PPS Kelurahan Nunleu Sdr. Mias Tubbenu untuk membuka kotak hasil pleno PPS di Kelurahan Nunleu dan disaksikan oleh saksi–saksi Parpol yang mengajukan keberatan serta Anggota Polri yang bertugas hari itu untuk mengeluarkan Formulir Model C-1 untuk melakukan pembuktian data di setiap TPS di Kelurahan Nunleu dan ditemukan: a. Kotak suara dibuka ternyata tidak ditemukan Model C-1 yang dimaksud dalam kotak suara hasil pleno PPS Kelurahan Nunleu (alat bukti : Saksi Partai PAN, PBB, PPP dan Anggota Polri yang bertugas saat itu). b. Ketua PPS Nunleu Sdr. Mia Tubbenu mengatakan kepada saksi Parpol, Panwas Kecamatan dan didengarkan oleh masyarakat umum yang hadir saat itu dan Anggota Polri yang bertugas bahwa: Pada saat dirinya pergi membawa C-1 untuk digandakan (copy) sekembalinya ternyata kotak suara tersebut sudah di gembok. 7. Bahwa atas temuan dan kejadian-kejadian khusus ini, saksi dari PAN, PBB, dan PPP mempertanyakan: •

Mengapa jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pada Model D-1 bisa berbeda?

•

Dengan alasan apa PPS tidak mencantumkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 9 (sembilan) TPS dari 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Nunleu pada Model D-1?

•

Bahwa menurut Ketua PPS, sekembalinya dari menggandakan Model C-1, peti suara sudah digembok. Pertanyaan para saksi : Siapa yang menggembok? Bukankah penggembokan dan pemberian segel hanya dapat dilakukan bila semua dokumen sudah dimasukkan dalam kotak suara dan disaksikan oleh PPS, PPL, dan saksi Parpol? Mengapa kotak suara bisa digembok, sedang Ketua PPS sendiri tidak berada di lokasi?

8. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 di PPK Kecamatan Kota Raja Partai PAN melalui Sdr. Felix D. Dando mengajukan pergantian surat mandat saksi dari



PAN. Saksi yang sebelumnya Sdr. S.P Neparasi sebagai saksi II di tingkat PPK digantikan oleh Sdr. Felix D. Dando. Pengajuan pergantian saksi ini ditolak oleh Ketua PPK dengan alasan tidak bisa digantikan karena PAN sudah mengajukan saksi sebelumnya. Atas dasar desakan massa yang terus meminta Sdr. Felix D. Dando kembali ke ruang rapat dan berniat menjelaskan kedudukan dirinya dalam rapat rekapitulasi penghitungan sura tingkat PPK yang sedang berlangsung dengan menunjukan surat mandate sebagai saksi dari PAN. Ketua PPK tetap menolak dan akhirnya Ketua DPD PAN Kota Kupang Sdr. Crispinanus Matutina datang dan menjelaskan kewenangan partai dalam menempatkan orang yang berhak selaku saksi PAN dalam rapat dimaksud, dan sekaligus menyerahkan surat mandat saksi PAN atas nama Sdr. Felix D. Dando kepada Ketua PPK dan menarik surat mandat yang pertama atas nama Sdr. S.P. Neparasi. Rapat pun dilanjutkan dimana saksi PAN Sdr. Felix D. Dando mengajukan keberatan dengan materi sebagaimana yang telah diajukan oleh saksi PAN, PBB, dan PPP pada hari Kamis, 17 April 2014

khususnya

permasalahan

PPS

Kelurahan

Nunleu.

Ketua

PPK

mengatakan menggunakan data pada Sertifikat Model C-1 PPS Nunleu yang telah diambil dari KPU Kota Kupang sehingga kembali mendapat tangapan dari saksi PAN. Perdebatan perbedaan pendapat berlanjut dan akhirnya karena tidak ditemukan kesepakatan antara saksi PAN dan Ketua PPK, rapat pun diskors oleh Ketua PPK dengan alasan kesempatan umat Kristiani mengikuti ibadah di Gereja. 9. Pada tanggal 20 April 2014 rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Kota Raja melanjutkan penghitungan di Kelurahan Nunleu. Ketua PPK membacakan data dari Sertifikat Model C-1 PPS Kelurahan Nunlleu yang diambil dari KPU Kota Kupang untuk pembanding terhadap Model C-1 yang ada pada saksi Parpol namun ditolak oleh saksi PAN, PBB, PPP, dan PKPI. Ketua PPK tetap membacakan data pembanding, saksi PAN meminta Ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembanding sah menurut aturan yang berlaku. 10. Bahwa secara arogan, Ketua PPK tetap melanjutkan membaca data untuk diterima oleh saksi Parpol sebagai data pembanding. Bahwa saksi PAN meminta Ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembanding sah menurut aturan yang berlaku, saat itu Ketua PPK Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


secara lisan menyanggupi untuk membuat berita acara. Pernyataan untuk membuat berita cara sebagaimana diajukan saksi PAN tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Parpol lain, Panwascam, dan Anggota Polri yang bertugas. Namun sampai batas waktu ketika Ketua PPK akan menutup rapat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, berita acara tersebut tidak pernah dibuat . Ketua PPK tetap menolak membuat dan tanpa mencabut scors rapat yang terjadi akibat perbedaan pandangan saksi PAN dan Ketua PPK, rapat pun bubar tanpa ditutup oleh Ketua PPK. 11. Pada pukul 20.00 Wita hari Senin, 21 April 2014 saksi PAN an. Sdr. Basir Kia Tokan mendatangi Kantor PPK untuk meminta Sertifikat Model DA-1 tentang rekapitulasi hasil perolehan penghitungan saura di tingkat Kecamatan Kota Raja pada Anggota PPK Kota Raja. Anggota PPK an. Sdr. Andre Tabun menyerahkan kepada saksi PAN salinan (copy) Formulir DA-1 yang sudah dibubuhi stempel basah dan tandatangan basah. 12. Tanggal 22 April 2014 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara lanjutan di tingkat KPU Kota Kupang. Pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Raja oleh Ketua PPK belum sempat dibacakan saksi PAN dan PBB memprotes dengan alasan hasil yang dibacakan tidak sah karena ada perbedaan angka pemilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Saksi PAN sudah membuat laporan keberatan yang sudah diserahkan kepada Ketua PPK akan tetapi belum ada tanggapan. 13. Bahwa KPU kemudian mengambil alih rapat dengan mengatakan bahwa KPU Kota bukan tempat menyelesaikan sengketa di tingkat PPK, namun KPU hanya membacakan hasil. 14. Bahwa ketika ada kesempatan untuk mengajukan pendapat saksi PAN mempertanyakan hilangnya C-1 Hologram yang semestinya berada di Kotak PPK, yang menyebabkan Ketua PPK mengambil salinan Model C-1 dari KPU Kota, serta mempertanyakan. Atas kejadian seperti di atas, saksi PAN mengajukan keberatan kepada PPK. 15. Bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kecamatan Kota Raja tarhadap Form DA-1 dan pemalsuan tandatangan saksi PAN. (bukti: Sertifikat DA-1).



16. Bahwa saksi PAN meminta Sertifikat DA-1 dari PPK, kemudian diberikan fotocopy DA-1 oleh PPK Kotaraja di Kantor KPU Kota Kupang yang telah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Bahwa terhadap formulir ini, saksi PAN menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada kolom saksi Nomor 8 yang mana seharusnya merupakan kolom saksi PAN. Bahwa saksi PAN sejak awal menolak perolehan suara di PPK, sekaligus menolak untuk menandatangani Sertifikat DA-1 yang diberikan PPK, kolom 8 telah ditandantangani. Bahwa secara de facto ada 12 (dua belas) saksi Parpol berdasarkan urutan Parpol Peserta Pemilu. (Bukti P-….) 17. Bahwa setelah melihat hal-hal tesebut di atas Sdr. Felix D. Dando selaku Caleg Dapil 5 Kota Kupang dan saksi PAN menyampaikan beberapa hal prinsip yang dilanggar Termohon, sehingga muncul permasalahan-permasalahan antara lain: a. Perbedaan jumlah pemilih antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Nunleu pada Formulir D-1 yang diterima saksi PAN. b. Tidak terisinya data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Parpol di 9 TPS dalam lampiran halaman 2 Formulir D-1 DPRD Kab/Kota yang diterima saksi Parpol. c. Hilangnya Sertifikat C-1 Hologram yang semestinya berada didalam kotak suara. d. Pembacaan data pembanding oleh Ketua PPK dengan menggunakan data yang diambil dari KPU Kota Kupang sementara Sertifikat C-1 Hologram PPS untuk PPK yang semestinya dimasukkan dalam kotak suara. PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kupang; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang di Kelurahan Nunleu; - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono). [2.11]


alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, dan Bukti P-8.10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 05 Juni 2014 sebagai berikut. Nomor Kode Bukti 1.

P-8.1

Alat Bukti

Keterangan

SK KPU Nomor

Keputusan Komisi

411/Kpts/KPU/2014

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014

2.

P-8.2

SK KPU Nomor

Penetapan dan

166/Kpts/KPU/Tahun

Pengundian Nomor Urut

2013

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal , Pemohon adalah salah



satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut. 8 3.

P-8.3

Form C-1 Nunleu TPS 1

Menunjukkan jika

s.d. 13

dijumlahkan akan ada perbedaan antara suara sah dan hak pilih

4.

P-8.4

Model D-1 DPRD

TPS 7 sampai dengan

Kab/Kota Desa Nunleu

TPS 13 tidak ada tulisan apapun atau Kosong dan ada perbandingan jumlah pemilih yang berbeda

5.

P-8.5

Model D-1 DPR RI

Pemilih pada tingkat DPRD dan DPR RI jumlahnya berbeda

6.

P-8.6

Model DA Kecamatan

Terlihat keberatan Saksi

Kota Raja Kota Kupang

karena C-1 tidak dalam kotak suara dsan juga Ketua PPS membagikan C-1 yang tersimpan di PPS untuk dipergunakan di Pleno tapi ditolak Para Saksi Parpol PAN, PBB, PKS, dan PKPI karena ada coretan namun tidak ada paraf

7.

P-8.7

DA-1 DPR RI

Perbandingan pemilih

Kecamatan Kota Raja Kota Kupang 8.

P-8.8

DA-1 DPD RI

Perbandingan pemilih

Kecamatan Kota Raja Kota Kupang



9.

P-8.10

DB KPU

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Basir Kia Teron. -

Saksi adalah saksi PAN di tingkat Kecamatan Kota Raja.

-

Pada pleno di PPK Kecamatan Nunleu di halaman 1 dan halaman 2 D-1 tidak ada data pemilih dan perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota 9 TPS Desa Nunleu sehingga diajukan keberatan.

-

Setelah itu, PPK memerintahkan kepada PPS untuk membuka kotak suara disaksikan oleh saksi PAN, saksi PPP, dan Saksi PBB beserta anggota kepolisian, akan tetapi setelah dibuka ternyata C-1 Plano dan C-1 Hologram tidak ada.

-

PPS melalui PPK menjelaskan bahwa saat pleno di Kelurahan, Formulir C-1 difotokopi lalu saat mau dimasukkan lagi, kotak suara sudah digembok dan PPS tidak bisa menjawab keberadaan Formulir C-1 tersebut.

-

Pleno di PPK dibuka lagi pada tanggal 19 April 2014 meskipun saksi PAN, PBB, dan PPP tetap berkeberatan karena tidak ada dasarnya, namun menurut PPK akan mendasarkan data dari KPU sebagai pembanding. Hal ini diprotes lagi oleh saksi, akan tetapi PPK dan Panwas tetap melanjutkan pleno.

2. Samuel M. Therik. -

Saksi adalah masyarakat dan pemilih di TPS 01 Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

-

Saksi melihat terjadi konflik saat diadakan rapat pleno tingkat Kelurahan pada tanggal 12 April 2014 malam hari di Kelurahan Air Nona. Untuk TPS 1 terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih antara yang tertulis dalam Form D1 dengan yang tertulis dalam Form C-1.

-

Saksi mengikuti pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Kota Raja. Terjadi konflik karena Formulir C-1 Plano beberapa TPS di Kelurahan Nunleu tidak ada.

-

Ada sekitar 4 partai yang mengajukan keberatan, antara lain PAN dan PBB.



JAWABAN TERMOHON [2.12]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut. I. DALAM EKSEPSI Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004). 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut dibedakan dengan: a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012); b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012); c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012) 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut: a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) petugas

KPPS

meminta

Pemilih

memberikan

tanda

khusus,

menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut: 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.” II. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini; 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat; 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya; 4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);



5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil a quo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka; 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir; 7. Bahwa

lebih-lebih

keberatan

Pemohon

terkait

dengan

rekapitulasi

penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

NUSA TENGGARA TIMUR 1) Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini; 2) Bahwa Termohon

menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang

diakuinya secara tegas dan bulat; 3) Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya; 4) Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL); 5) Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil a quo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka; 6) Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir; DAPIL NTT 2 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano dengan Model C1 di Desa Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU. Data yang dimiliki untuk Termohon adalah sebagai berikut: Formulir Nomor

1.

Desa / Kelurahan

TPS

Sasi

Lam.

C1

D1

C1

Plano

1

4

4

4

2

4

1

1

3

1

10

10

4

0

0

0

5

1

1

1

6

2

2

2

7

8

8

8

8

78

78

78

2) Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU.

Data yang dimiliki untuk Terhomon adalah sebagai berikut : Formulir Nomor

1.

Desa / Kelurahan

Oesoko

TPS

Lam.

C1

D1

C1

Plano

DA1

1

4

4

4

2

5

5

5

9



3) Hal yang sama juga untuk TPS 3 Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU. Data yang dimiliki untuk Termohon adalah sebagai berikut : Nomor

Desa/ Kelurahan

TPS

Formulir D1

1.

Ainiut

3

14

4) Dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa di TPS 3 Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Monleu, Kabupaten TTU, penghitungan jumlah surat suara untuk DPR RI tertulis 13 lembar padahal seharusnya 36 lembar. Hal ini tidak benar. Data yang dimiliki oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Nomor

1.

Desa / Kelurahan Oepuah Utara

Jumlah Surat Suara sesuai formulir C1 TPS

Yg

Yg

Yg Tdk

Diterima

Digunakan

Digunakan

3

401

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon

324

77

pada pokoknya menyatakan

perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan; Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. III. PETITUM Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: A. DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; B. DALAM POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu; 4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum; Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.13]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai Daerah

Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan



dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-8.NTTII.1 sampai dengan Bukti T8.NTTII.29 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut. No

Kode Bukti

Judul

Keterangan Untuk membuktikan

1

T-8.NTTII.1

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan

DPR Sertifikat Hasil dan

Perolehan Suara Partai

Rincian Penghitungan

Amanat Nasional di

Perolehan Suara di

TPS 1 Kelurahan Sasi,

Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014

Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk membuktikan

2

T-8.NTTII.2

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


3

T-8.NTTII.3

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014

Kabupaten Timor Tengah Utara



Untuk membuktikan

4

T-8.NTTII.4

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


5

T-8.NTTII.5

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


6

T-8.NTTII.6

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


7

T-8.NTTII.7

Lampiran Model C 1

Untuk membuktikan


Hasil Penghitungan



Perolehan Suara di

Amanat Nasional di

Tempat Pemungutan


Suara dalam Pemilu

Kecamatan Kota



Tahun 2014

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk membuktikan

8

T-8.NTTII.8

Lampiran Model C 1

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


9

T-8.NTTII.9

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan

Sertifikat Hasil dan



Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


10

T-8.NTTII.10

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


11

T-8.NTTII.11

Model C 1 Plano DPR

Untuk membuktikan


Hasil Penghitungan





Perolehan Suara di

Amanat Nasional di

Tempat Pemungutan


Suara dalam Pemilu

Kecamatan Kota

Tahun 2014

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk membuktikan

12

T-8.NTTII.12

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


13

T-8.NTTII.13

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


14

T-8.NTTII.14

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014




Untuk membuktikan

15

T-8.NTTII.15

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


16

T-8.NTTII.16

Model C 1 Plano DPR

Hasil Penghitungan




Amanat Nasional di

Perolehan Suara di


Tempat Pemungutan

Kecamatan Kota

Suara dalam Pemilu

Kefamenanu,

Tahun 2014


Model D 1 Plano DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 17

T-8.NTTII.17

Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

18

T-8.NTTII.18

Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara

Lampiran Model C 1

Untuk membuktikan


Hasil Penghitungan



Perolehan Suara di

Amanat Nasional di

Tempat Pemungutan

TPS 1 Desa Oesoko,

Suara dalam Pemilu

Kecamatan Insana



Tahun 2014

Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan 19

T-8.NTTII.19

Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014

Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan 20

T-8.NTTII.20


Model C 1 Plano DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan 21

T-8.NTTII.21


22

T-8.NTTII.22

Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 2 Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 1 Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 2 Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

Model D 1 DPRD

Untuk membuktikan

Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan

Hasil Penghitungan


Perolehan Suara dari

Amanat Nasional di

Setiap TPS di Tingkat

Desa Oesoko,

Desa / Kelurahan dalam

Kecamatan Insana

Pemilihan Umum

Utara, Kabupaten Timor



Anggota DPR Tahun

Tengah Utara

2014 Untuk membuktikan Hasil Penghitungan

23

T-8.NTTII.23

Lampiran Model DA 1


DPR (Demokrat dan

Amanat Nasional di

PAN)

Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

Lampiran Model C 1 DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan 24

T-8.NTTII.24


25

T-8.NTTII.25

Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 3 Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk membuktikan

Rekapitulasi Hasil

Hasil Penghitungan

Penghitungan Perolehan


Suara dari Setiap TPS di

Amanat Nasional di

Tingkat Desa / Kelurahan Desa Oesoko, dalam Pemilihan Umum

Kecamatan Insana

Anggota DPR Tahun

Utara, Kabupaten Timor

2014

Tengah Utara

DPR Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan T-8.NTTII.26

Hasil Penghitungan

Model D 1 DPR Sertifikat

Lampiran Model C 1

26

Untuk membuktikan


Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di TPS 3 Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara



Model DC 1 DPR

27

T-8.NTTII.27

Sertifikat Rekapitulasi

Untuk membuktikan

Hasil Penghitungan

Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dari


Setiap Kabupaten / Kota

Amanat Nasional di

di Tingkat Provinsi dalam Kabupaten / Kota pada, Pemilihan Umum

Provinsi Nusa

Anggota DPR Tahun

Tenggara Timur

2014

28

T-8.NTTII.28

Rekomendasi Bawaslu

Untuk membuktikan

RI Nomor 0495 /

Rekapitulasi Ulang

Bawaslu / V / 2014,

Perolehan Suara

tanggal 5 Mei 2014

Pemilu Anggota DPR

perihal Rekomendasi

untuk Kabupaten Timor

Provinsi NTT

Tengah Selatan

Surat KPU RI Nomor 393 / KPU / V / 2014, tanggal 29

T-8.NTTII.29

5 Mei 2014 perihal Rekomendasi Bawaslu

Untuk membuktikan Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan

[2.14]

Menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai DPRD Kabupaten,

Daerah Pemilihan Sumba Timur 2, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.KabupatenSumba TimurII.40 sampai dengan T-8.KabupatenSumba TimurII.120 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut. No

Kode Bukti T-

1

8.KabupatenSumba TimurII.40

Judul

Keterangan

Lampiran Keputusan

Untuk membuktikan

KPU tentang Penetapan

bahwa alokasi kursi

Daerah Pemilihan dan

Daerah Pemilihan

Jumlah Kursi Anggota

Sumba Timur 2 (dua)



DPRD Kabupaten/Kota

berjumlah7 (tujuh) kursi

dalam Pemilihan Umum

T2

rincian perolehan suara

TimurII.41

Timur, Daerah Pemilihan

pemilihan Sumba Timur

Sumba Timur 2 (dua)

2

Formulir lampiran C1

Untuk membuktikan

Perolehan Suara TPS

pernyataan PEMOHON

01, desa Palakahembi,

tentang adanya

Kecamatan Pandawai

pengurangan suara


PEMOHON di desa

Perolehan Suara TPS

Palakahembi,


Kecamatan Pandawai

Kecamatan Pandawai

adalah tidak benar

8.KabupatenSumba

T8.KabupatenSumba TimurII.43

T5

Kabupaten/Kota

partai politik di daerah

TimurII.42

4

Untuk membuktikan

8.KabupatenSumba Kabupaten Sumba

T3

Formulir DB-1 DPRD


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 03, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1

6

T-8.KabSumba

Perolehan Suara TPS

Untuk membuktikan

TimurII.45


pernyataan PEMOHON

Kecamatan Pandawai

tentang adanya


pengurangan suara

Perolehan Suara TPS

PEMOHON di desa


Palakahembi,

Kecamatan Pandawai

Kecamatan Pandawai


adalah tidak benar

T7


T8


9

T-

Perolehan Suara TPS 06, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1

8.KabupatenSumba rekapitulasi perolehan



TimurII.48

suara PPS desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai

T10


T11


T12


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 01, desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 02, desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara TPS 03, desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1

T13

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar

rekapitulasi perolehan

8.KabupatenSumba suara PPS desa TimurII.52

Kadumbul, Kecamatan Pandawai

T14


T15


T16


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Kelurahan Kawangu,

Untuk membuktikan

Kecamatan Pandawai

pernyataan PEMOHON


tentang adanya

Perolehan Suara di TPS

pengurangan suara

02, Kelurahan Kawangu,

PEMOHON di

Kecamatan Pandawai

Kelurahan Kawangu,


Kecamatan Pandawai


adalah tidak benar

03, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai



T17


T18


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 04, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 05, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1

T19


8.KabupatenSumba 06 dan 07, Kelurahan TimurII.58

Kawangu, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1

T20


8.KabupatenSumba suara PPS Kelurahan TimurII.59

Kawangu, Kecamatan Pandawai

T21


T22


T23

8.KabupatenSumba TimurII.62 T-

24

Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Maubokul, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar


8.KabupatenSumba Perolehan Suara di TPS TimurII.63

04, Desa Maubokul,



Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1 T25



Maubokul , Kecamatan Pandawai

T26


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Laindeha, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1

T27



Laindeha, Kecamatan Pandawai

T28


T29


T30


31

pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Laindeha, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar

Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1

T-

Untuk membuktikan

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar



Watumbaka, Kecamatan Pandawai



T32


T33


T34


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kambatana, Kecamatan Pandawai Formulir lampiran D1

T35

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai adalah tidak benar



Kambatatana, Kecamatan Pandawai Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat

T36


Formulir lampiran DA1 rekapitulasi perolehan suara PPK Kecamatan Pandawai

PPS hingga PPK Pandawai guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Pandawai adalah tidak benar



Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPK Pandawai hingga

T37


Formulir lampiran DB1 rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Sumba Timur

KPU Kabupaten Sumba Timur guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua) adalah tidak benar

T38


T39


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran D1

T40



Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar

Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar

T41


42

T-


Untuk membuktikan


pernyataan PEMOHON

01, Desa Ramuk,

tentang adanya

Kecamatan Pinu Pahar

pengurangan suara


PEMOHON di desa



8.KabupatenSumba Perolehan Suara di TPS

Ramuk, Kecamatan

TimurII.81

02, Desa Ramuk,

Pinu Pahar adalah tidak


benar

T43


Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1

T44


8.KabupatenSumba 01, Desa Wangga TimurII.83

Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1

T45


8.KabupatenSumba 02, Desa Wangga TimurII.84

Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran D1

T46


Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar


Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar

T47


T48

8.KabupatenSumba TimurII.87 T-

49

Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1

8.KabupatenSumba Perolehan Suara di TPS TimurII.88

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar

03, Desa Lailunggi,



Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran D1 T50



Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar

T51


T52


T53


T54


T55


T56


57

T-

Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1

Untuk membuktikan


pernyataan PEMOHON

02, Desa Tawui,

tentang adanya


pengurangan suara


PEMOHON di desa


Tawui, Kecamatan Pinu

03, Desa Tawui,

Pahar adalah tidak


benar

Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS

Untuk membuktikan

01, Desa Wahang,

pernyataan PEMOHON


tentang adanya


pengurangan suara


PEMOHON di desa

02, Desa Wahang,

Wahang, Kecamatan


Pinu Pahar adalah tidak


benar

8.KabupatenSumba Perolehan Suara di TPS



TimurII.96

03, Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar Formulir lampiran D1

T58



Wahang, Kecamatan Pinu Pahar Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat

T59


Formulir lampiran DA1

PPS hingga PPK guna


membuktikan

suara PPK Kecamatan

pernyataan PEMOHON

Pinu Pahar

tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPK Pinu Pahar hingga

T60


Formulir lampiran DB1

KPU Kabupaten Sumba


Timur guna

suara KPU Kabupaten

membuktikan

Sumba Timur

pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua) adalah



tidak benar

T61


T62


T63


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran D1

T64

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Hambawutang, Kecamatan Pinu Pahar adalah tidak benar



Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala

T65


T66


T67


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kakaha,

Untuk membuktikan

Kecamatan Ngadu Ngala pernyataan PEMOHON Formulir lampiran C1

tentang adanya


pengurangan suara

02, Desa Kakaha,

PEMOHON di desa

Kecamatan Ngadu Ngala Kakaha, Kecamatan Formulir lampiran C1

Ngadu Ngala adalah


tidak benar

03, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala



T68


T69


T70


T71


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 04, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran D1

T72



Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Praiwitu, Kecamatan Nadu Ngala adalah tidak benar

Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala

T73


T74


T75


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran D1 rekapitulasi perolehan suara PPS desa

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala Pahar adalah tidak benar

Prauraming, Kecamatan



Ngadu Ngala

T76


T77


T78


Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 01, Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 02, Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala Formulir lampiran C1 Perolehan Suara di TPS 03, Desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala

Untuk membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di desa Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala adalah tidak benar

Formulir lampiran D1 T79



Kabanda, Kecamatan Ngadu Ngala Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat

T80


Formulir lampiran DA1 rekapitulasi perolehan suara PPK Kecamatan Ngadu Ngala

PPS hingga PPK guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Kecamatan Ngadu Ngala adalah tidak benar



Untuk membuktikan bahwa ada keseuaian data perolehan suara PEMOHON dari tingkat PPK Ngadu Ngala Formulir lampiran DB1

T81


rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Sumba Timur

hingga KPU Kabupaten Sumba Timur guna membuktikan pernyataan PEMOHON tentang adanya pengurangan suara PEMOHON di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (dua) adalah tidak benar

[2.15]

Menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai DPRD Kabupaten,

Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 2, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-8.KabupatenSBD.DapilII.39 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut. No

1

Kode Bukti

T8.KabupatenSBD.DapilII.39

[2.16]

Judul

Keterangan

Formulir Model DB1

Untuk membuktikan

DPRD KAB/KOTA,

bahwa pernyataan

perolehan suara

Pemohon tidak

Partai Persatuan

benar tentang

Pembangunan 1973

perolehan suara

untuk Dapil Sumba

Partai Persatuan

Barat Daya 2

Pembangunan.

Menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai DPRD Kota Kupang

(Partai Politik), Daerah Pemilihan Kota Kupang 5, Termohon mengajukan alat bukti



surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T- 8.Kota KupangV.30 sampai dengan T-8.Kota KupangV.38 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut. No

Kode Bukti

Judul

Keterangan Untuk

1

Formulir Model C dan

membantah/membuktikan

C1 Sertifikasi

bahwa pernyataan

Rekapitulasi Perolehan

penggugat tidak benar

T – 8. Kota

Penghitungan Suara

mengenai Legalitas

KupangV. 30

DPR Dapil 5 Kota

Formulir Model C1 dari

Kupang TPS 1 s/d TPS

semua TPS yang ada di

13 Kelurahan Nunleu

Kelurahan Nunleu

Kecamatan Kota Raja.

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Untuk membuktikan bahwa perolehan suara partai politik pada tingkat Kelurahan Nunleu

2

Formulir Model D1

merupakan hasil

Sertifikasi Rekapitulasi

penginputan dari data

Perolehan

Model C1 asal 13 TPS

T – 8. Kota

Penghitungan Suara

yang ada di Kelurahan

KupangV. 31

DPR di Dapil 5 Kota

Nunleu, Kecamatan Kota

Kupang, Kelurahan

Raja, Kota Kupang yang

Nunleu Kecamatan

tidak direkayasa untuk

Kota Raja

kepentingan tertentu termasuk tidak mengurangi atau menambah perolehan suara Pemohon.



Untuk membuktikan bahwa perolehan suara Formulir Model DA1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan 3

T – 8. Kota

Penghitungan Suara

KupangV. 32

DPRD Dapil 5 Kota Kupang, tingkat Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang

partai politik pada tingkat Kecamatan Kota Raja merupakan hasil penginputan dari data Model D1 asal 8 Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk Kelurahan Nunleu yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Formulir Model DA Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPR, DPD, 4

T – 8. Kota

DPRD Provinsi, DPRD

KupangV. 33

Kabupaten Kota di Dapil 5 Kota Kupang, tingkat Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang

Untuk membuktikan bahwa telah dilaksnakan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik pada tingkat Kecamatan Kota Raja telah dilaksanakan secara sesuai dengan undang-undang dan yang berlaku. Untuk membuktikan bahwa Daftar Pemilih dan

5

Formulir Model DA1

Pengguna Hak Pilih pada


tingkat Kecamatan Kota

T – 8. Kota

Perolehan

Raja merupakan hasil

KupangV. 34

Penghitungan Suara


DPR di Kecamatan

Model D1 asal 8

Kota Raja Kota Kupang Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk



Kelurahan Nunleu yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan bahwa Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model DA1 Sertifikasi Rekapitulasi 6

T – 8. Kota

Perolehan

KupangV. 35

Penghitungan Suara DPD di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

tingkat Kecamatan Kota Raja merupakan hasil penginputan dari data Model D1 asal 8 Kelurahan yang ada di, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk Kelurahan Nunleu yang dipersoalkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan bahwa Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada

7

T – 8. Kota KupangV. 36

Formulir Model DA1

tingkat Kecamatan Kota


Raja merupakan hasil

Perolehan


Penghitungan Suara

Model D1 asal 8

DPR Provinsi di

Kelurahan yang ada di,

Kecamatan Kota Raja,

Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang

Kota Kupang termasuk Kelurahan Nunleu yang dipersoalkan oleh Pemohon.

8


Tata tertib Rapat Pleno

Untuk membuktikan

Rekapitulasi Perolehan

bahwa pelaksanaan

Penghitungan Suara di

Rapat Pleno Rekapitulasi



PPK Kecamatan Kota

berjalan sesuai

Raja.

prosedural dan mekanisme Undangundang yang berlaku.

Formulir Model DB1 Sertifikasi Rekapitulasi Perolehan

9


Penghitungan Suara anggota DPRD Kota Kupang Dapil 5, Kecamatan Kota Raja tingkat Kota Kupang

Untuk membuktikan bahwa semua saksi Parpol yang hadir saat itu termasuk Partai Amanat Nasional, menerima dan menyetujui Hasil Perolehan suara DPRD Dapil 5 Kota Kupang.

Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat [2.17]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian

Anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Timur II, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 25 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2014 sebagai berikut. 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI a.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; c.

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk

mengadili perselisihan tentang

hasil

pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON a.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon

adalah

partai

politik

peserta

pemilihan

umum,

serta

berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; b.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) huruf a “Pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.

c.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo. Nomor 3 Tahun 2014 tentang



Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; d.

Bahwa

berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor

166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3-2013, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ; e.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk sebagai subyek yang berhak untuk menjadi pihak terkait dalam permasalahan tersebut;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN Bahwa perolehan suara Pihak Terkait benar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI dibeberapa daerah pemilihan sebagai berikut:

DAPIL NTT II Perolehan Suara Nomor

Partai Politik

Alat

Menurut

Menurut

Menurut

Bukti

Termohon

Pemohon

Pihak

Pihak

Terkait

Terkait



1

PKPI

2

PBB

3

PKB

4

PAN

PETITUM Berdasaran dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. -

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

-

Menyatakan

benar

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Nusa Tengara Timur II. -

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR [2.18]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi

Keterangan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut. 1. Kabupaten Timor Tengah Utara Pokok Permohonan : 1.1 Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada poin 4.19.2 angka 1, yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di Kecamatan Kota Kefamenanu (Kelurahan Sasi) Kecamatan Insana Utara (Desa Oesoko) Kecamatan Insana (Kelurahan Ainiut TPS 3), Kecamatan



Biboki Moenleu (Desa Oepuah Utara) terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano dan Lampiran C1 sehingga saksi Parpol melakukan keberatan. Bahwa sesuai dengan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano dengan C1 lampiran terjadi di TPS 06 Kelurahan Sasi dan terhadap keterangan saksi yang tercatat dalam Formulir keberatan saksi telah diselesaikan bersama antara Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan bersama-sama membuka dan menghitung kembali surat suara DPR RI pada kotak suara di TPS 06 untuk dipastikan kebenarannya. Tabel Rekapan Perolehan Suara Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu NO

NAMA

TPS

Total

CALEG

1

Eurico

Rekap Tingkat

1

2

3

4

5

6

7

8

PPS

2

1

9

0

1

1

5

23

42

42

0

0

0

0

0

0

1

48

49

49

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Guteres,S.E. M.M. 2

Awang Noto Prawiro,S.H.

3

Emiliana Dhajo

4

Ir. Adrianus Yani Betang

5

Emellia Felle

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

6

Firmansah

1

0

0

0

0

0

0

1

2

2



Fanggidae, S.H. 7

Grace Ivone

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

5

8

8

4

0

10

0

1

2

8

78

104

104

Kembuan, S.Sos. 8

Suara Partai

Total

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi di 8 (delapan) TPS di Kelurahan Sasi tidak ditemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana dalam dalil.(B74. Terlampir) TPS 01 Desa Oepuah Utara NO

NAMA CALEG

TPS

TOTAL

REKAP TINGKAT

1

2

3

PPS

1

Eurico Guteres,SE.MM

1

1

3

5

5

2

Awang Noto

0

0

1

1

1

Prawiro,SH 3

Emiliana Dhajo

0

0

2

2

2

4

Ir. Adrianus Yani

0

0

0

0

0

Betang 5

Emellia Felle

0

0

2

2

2

6

Firmansah Fanggidae,

0

0

0

0

0



SH 7

Grace Ivone Kembuan,

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

10

12

12

S.Sos 8

Suara Partai

Total

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi di 3 (tiga) TPS di desa Oepuah Utara tidak ditemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana dalam dalil Pemohon. (B.75. Terlampir) 1.2 .Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano terjadi juga pada TPS 03 Kelurahan Ainiut. Terhadap dalil Pemohon tersebut Panwaslu Kabupaten TTU menerangkan tidak ada temuan atau laporan sebagaimana dalil Pemohon. Berikut kami sampaikan data perolehan suara hasil pengawasan di Kelurahan Ainiut. Tabel Rekapan di TPS Kelurahan Ainiut NO

1

NAMA CALEG

Eurico

TPS

1

2

3

6

1

3

TOTAL

4

5

6

7

7

14

0

7

3

40

1

5

1

2

0

1

11

Guteres,SE.MM 2

Awang

Noto

Prawiro,SH 3

Emiliana Dhajo

0

0

0

0

0

1

0

1

4

Ir. Adrianus Yani

4

0

0

0

1

0

4

9

Betang



5

Emellia Felle

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Firmansah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

2

2

0

1

2

14

10

12

14

17

3

9

10

75

Fanggidae, SH 7

Grace

Ivone

Kembuan, S.Sos 8

Suara Partai

Total

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi di TPS 03 Kelurahan Ainiut tidak ditemukan dalam dalil Pemohon terhadap Termohon atau tidak ada dugaan penggelembungan dimana sesuai Tabel diatas pada TPS 03 Kelurahan Ainiut. (B.76. Terlampir) 1.3 .Bahwa Pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam C1 Plano terjadi juga pada Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara. Lampiran C1. Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara NO

NAMA CALEG

TPS

TOTAL

REKAP TINGKAT

1

2

PPS

1

Eurico Guteres,SE.MM

1

0

1

1

2

Awang Noto Prawiro,SH

1

2

3

3

3

Emiliana Dhajo

2

0

2

2

4

Ir. Adrianus Yani Betang

0

1

1

1

5

Emellia Felle

0

0

0

0



6

Firmansah

Fanggidae,

0

0

0

0

Grace Ivone Kembuan,

0

0

0

0

0

2

2

2

4

5

9

9

SH 7

S.Sos 8

Suara Partai

Total

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi diatas tidak ditemukan

dalam dalil Pemohon terhadap Termohon

tidak ada

penggelembungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon di Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara.(B.77. Terlampir) 2. Kota Kupang Keterangan Terhadap Pokok Permohonan : Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Dapil 5 Kota Kupang 1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28, Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Raja dilaksanakan tanggal 15-20 April 2014 dihadiri PPK, Saksi Parpol, dan Panwascam Kota Raja. Pleno pebahasan dan penetapan perolehan suara di 7 Kelurahan berjalan lancar namun pada saat membahas perolehan suara di Kelurahan Nunleu saksi PAN mengajukan keberatan karena adanya

Perbedaan Data

Pemilih pada Form D-1. Bahwa keberatan saksi tercatat dalam Laporan Kejadian Khusus PPK Kota Raja. (B.78. Terlampir) 2.2. Bahwa saksi Partai PAN saudara Basir Kia Tokan, saksi Partai PBB saudara Muhammad Pintar, Saksi Partai PPP, saudara Ali Mashud, bersama-sama mengajukan keberatan sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 29 huruf C yang berisi perbedaan jumlah Pemilih yang menggunkan hak pilih Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


(Model D-1 Nomor 1, poin 4) dari Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara tingkat PPS Kelurahan Nunleu, di mana data yang dicantumkan oleh PPS Nunleu, pada Model D-1 DPR dan Model D-1 DPRD Provinsi berjumlah sama namun berbeda dengan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan terjadinya selisih jumlah seluruh yang menggunakan hak pilih sebayak 27 suara sebagaimana dijelaskan dalam tabel Pemohon. Tabel Perbedaan jumlah Pemilih yang menggunkan hak pilih Uraian

Formulir/Sertifikat

Temuan Alat Bukti

Seluruh

Pemilih Model D-1 DPR hal.1, -

yang

1.a.1

point 4

menggunakan Hak Pilih.

Model

D-1

DPRD

1.a.2

Provinsi, hal. point 4 Model

D-1

Kabupaten/Kota,

DPRD

1.a.3

hal.1,

point 4 Terhadap dalil Pemohon berikut penjelasan tabel diatas, Panwaslu Kota Kupang tidak dapat memberikan penjelasan atau keterangan oleh karena Pemohon tidak mencantumkan data dari Model D-1 DPR, Model D-1 DPRD Provinsi, dan Model D-1 Kabupaten/Kota. a. Adanya fakta Formulir D-1 DPRD Kabupatn/Kota yang diberikan oleh PPS Nunleu kepada saksi partai politik, tidak dicantumkan data (angka rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara sah partai politik secara keseluruhan pada 9 TPS dari 13 TPS di Kelurahan Nunleu, yaitu TPS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 (alat bukti lampiran:b). Terhadap pokok permohonan diatas, berdasarkan Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah dan Berita Acara Hasil Klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kota Kupang terhadap Ketua KPPS Kelurahan Nunleu, Jermias Taebenu, tanggal 26 April 2014 bahwa data rekapitulasi pada TPS 4 dan 6 diisi sedangkan TPS 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak diisi karena atas permintaan saksi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


partai politik, agar yang diisi tuntas adalah perolehan suara para Calon DPR/DPRD, sedangkan data Pemilih dibiarkan saja, tidak usah diisi sampai selesai. (B.79 Terlampir) Terhadap kelalaian yang dibuat oleh PPS Nunleu ini maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang telah merekomendasikan kepada KPU sebagai pelangaran administrasi. (B.80. Terlampir) 2.3. Bahwa atas keberatan ini saksi-saksi Partai Politik berpendapat bahwa belum ada kepastian perolehan suara partai politik di keluarahan Nunleu. Karena itu Ketua PPK Kota Raja memerintahkan Ketua PPS Nunleu saudara Mias Tubenu untuk membuka kotak hasil pleno PPS di Kelurahan Nunleu dan disaksikan oleh saksi-saksi Parpol yang mengajukan keberatan serta Anggota Polri yang bertugas hari itu untuk mengeluarkn Formulir Model C-1 untuk melakukan pembuktian data di setiap TPS di Kelurahan Nunleu dan ditemukan: a. Kotak Suara dibuka ternyata tidak ditemukan Model C-1 yang dimaksud dalam kotak suara hasil Pleno PPS Kelurahan Nunleu. b. Ketua PPS Nunleu saudara Mias Tubenu mengatakan kepada saksi Parpol, Panwas Kecamatan, dan didengarkan oleh masyarakat umum yang hadir saat itu dan Anggota Polri yang bertugas bahwa pada saat dirinya pergi membawa C-1 untuk digandakan (copy) sekembalinya ternyata kotak suara tersebut sudah digembok. Terhadap pokok permohonan diatas, dapat kami jelaskan bahwa benar pada saat kotak suara dibuka Model C1 tidak ditemukan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua PPS Nunleu dalam Berita Acara Klarifikasi serta laporan tertulis Panwascam Kota Raja. (B.81. Terlampir) 2.4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 4.19.5 angka 30 huruf c dan huruf d, Panwaslu Kota Kupang memberikan Keterangan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan Keterangan Klarifikasi dari PPS Nunleu, perbedaan itu terjadi karena kesalahan administrasi), salah isi oleh Ketua KPPS 8 Kelurahan Nunleu, yang ternyata sudah diperbaiki tetapi tidak diparaf oleh Ketua KPPS. Perbedaan ini kemudian sudah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Kota Raja dalam Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


Suara, tanggal 20 April 2014. Perbedaan yang sudah diperbaiki itu kemudian disetujui oleh Saksi Partai Politik.(B.82. Terlampir) 2.5. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 di PPK Kecamatan Kota Raja Partai PAN melalui saudara Felix Dando mengajukan pergantian Surat Mandat Saksi dari PAN. Saksi sebelumnya saudara S.P Neparasi sebagai Saksi II di tingkat PPK digantikan oleh saudara Felix Dando. Pengajuan pergantian saksi ini ditolak oleh ketua PPK dengan alasan tidak bisa digantikan karena PAN sudah mengajukan saksi sebelumnya.

Atas dasar desakan massa yang terus

meminta saudara Felix Dando kembali ke ruang rapat dan berniat menjelaskan kedudukan dirinya dalam rapat rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK yang sedang berlangsung dengan menunjukkan surat mandat sebagai saksi dari PAN. Ketua PPK tetap menolak dan akhirnya ketua DPD PAN Kota Kupang Sdr. Krispianus Matutina datang dan menjelaskan kewenangan partai dalam menempatkan orang yang berhak selaku saksi PAN dalam rapat dimaksud, dan sekaligus menyerahkan surat mandat saksi PAN atas nama saudara Felix Dando kepada ketua PPK dan menarik surat mandat yang pertama atas nama saudara S.P. Neparasi. Rapat pun dilanjutkan di mana saksi PAN saudara Felix Dando mengajukan keberatan dengan materi sebagaimana yang telah diajukan oleh saksi PAN, PBB, dan PPP pada hari Kamis 17 April 2014, khususnya permasalahan PPS Nunleu. Ketua PPK mengatakan menggunakan data pada sertifikat Model C-1 PPS Nunleu yang telah diambil dari KPU Kota Kupang sehingga mendapat tanggapan dari saksi PAN. Perdebatan perbedaan pendapat berlanjut dan akhirnya karena tidak ditemukan kesepakatan antara saksi PAN dan ketua PPK, maka rapat pun diskors oleh Ketua dengan alasan kesempatan umat Kristiani mengikuti ibadah di Gereja. Terhadap dalil Pemohon,

Panwaslu Kota memberikan keterangan bahwa

sesuai hasil laporan hasil pengawasan Panwascam Kota Raja benar rapat diskors oleh karena perbedaan seperti yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya, juga karena bertepatan dengan Hari Raya Paskah Umat Kristiani. 2.6. Pada tangal 20 April 2014 rekapitualsi Pleno PPK Kcamatan Kota Raja melanjutkan perhitungan di Kelurahan Nunleu. Ketua PPK membacakan data dari Sertifikat Model C-1 PPS Nunleu yang diambil dari KPU Kota Kupang untuk pembanding terhadap Model C-1 yang ada pada saksi Parpol namun Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


ditolak oleh saksi PAN, PBB, PPP, dan PKPI. Ketua PPK tetap membacakan data pembanding, saksi PAN memina ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembanding sah menurut aturan yang berlaku. Terhadap dalil ini maka Panwaslu Kota Kupang memberikan Keterangan bahwa sesuai laporan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kota Raja oleh Panwaslu Kecamatan Kota Raja, mengatakan bahwa benar, PPK membacakan Model C-1 dari KPU Kota Kupang, karena Model C-1 Kelurahan Nunleu tidak ada. Langkah ini ditolak oleh saksi partai politik, tetapi rapat pleno tetap dilaksanakan. 2.7. Bahwa secara arogan, ketua PPK tetap melanjutkan membaca data untuk diterima oleh saksi Parpol sebagai data pembanding. Bahwa saksi PAN meminta ketua PPK untuk membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa data pembanding sah menurut aturan yang berlaku, saat itu ketua PPK secara lisan menyanggupi untuk membuat berita acara. Pernyataan unutk membuat berita acara sebagaimana diajukan saksi PAN tersebut disaksikan oleh saksi-saksi Parpol lain, Panwascam, dan Anggota Polri yang bertugas. Namun sampai batas waktu ketika Ketua PPK akan menutup Rapat Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan, berita acara tersebut tidak pernah dibuat. Ketua PPK tetap menolak membuat dan tanpa mencabut skors rapat yang terjadi akibat perbedaan pandangan saksi PAN dan Ketua PPK, rapat pun bubar tanpa ditutup oleh Ketua PPK. Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa rapat Pleno Rekapitulasi berjalan lancar namun pada saat pembahasan perolehan suara di Kelurahan Nunleu, saksi PAN tetap melakukan keberatan. 2.8. Pada pukul 20.00 WITA hari Senin, 21 April 2014 saksi PAN an. Sdr. Basir Kia Tokan mendatangi kantor PPK untuk meminta Sertifikat Model DA-1 tentang rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara di tingkat Kecamatan kota raja pada Anggota PPK Kota Raja. Anggota PPK . Sdr. Andre Tabun menyerahkan kepada saksi PAN salinan (copy) Formulir DA-1 yang sudah dibubuhi stempel basah dan tandatangan basah.



Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat menilai perihal kebenaran tersebut, karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak ada Temuan dan/atau menerima laporan tentang masalah tersebut. 2.9. Tanggal 22 April 2014 dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara lanjutan di tingkat KPU Kota Kupang. Pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Raja oleh ketua PPK belum sempat dibacakan saksi PAN dan PBB memprotes dengan alasan hasil yang dibacakan tidak sah karena ada perbedaan angka pemilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Saksi PAN sudah membuat laporan keberatan yang sudah diserahkan kepada Ketua PPK akan tetapi belum ada tanggapan. Terhadap dalil ini berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Kupang, hasil pleno rekapitulsi itu diterima dengan catatan sehingga saksi dari Partai Politik PAN, PPP, PBB, PKS, dan PKPI menolak untuk menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kota Raja dan mengisi formulir keberatan saksi. 2.10. Bahwa KPU kemudian mengambil alih rapat dengan menyatakan bahwa KPU Kota Kupang bukan tempat menyelesaikan sengketa di tingkat PPK, namun KPU hanya membacakan hasil. Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat menilai perihal kebenaran tersebut, karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan tentang masalah tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, persoalan yang diangkat oleh Pemohon sudah diselesaikan saat Pleno ditingkat PPK, Minggu 20 April 2014. 2.11. Bahwa ketika ada kesempatan untuk mengajukan pendapat saksi PAN mempertanyakan hilangnya C-1 Hologram yang semestinya berada di kotak PPK, yang menyebabkan Ketua PPK mengambil salinan Model C1 dari KPU Kota, serta mempertanyakan. Atas kejadian seperti di atas, saksi PAN mengajukan keberatan kepada PPK.



Terhadap dalil Pemohon ini, Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa sesuai dengan laporan Panwascam Kota Raja, benar bahwa karena Model C-1 Hologram dari Kelurahan Nunleu tidak ada di dalam kotak maka Ketua PPK membaca Model C-1 Hologram Kelurahan Nunleu yang diambil dari KPU Kota Kupang. 2.12. Bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kecamatan Kota Raja terhadap Form DA-1 dan pemalsuan tanda tangan saksi PAN. (bukti: Sertifikat DA-1). Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat menilai kebenaran sebagaimana didalilkan karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan tentang masalah Pemalsuan Tanda tangan Saksi PAN, baik dari peserta Pemilu maupun masyarakat atau pemantau Pemilu. 2.13. Bahwa saksi PAN meminta Sertifikat DA-1 dari PPK, kemudian diberikan fotocopy DA-1 oleh PPK Kota Raja di kantor KPU Kota Kupang yang telah dibubuhi stempel dan tanda tangan. Bahwa terhadap formulir ini, saksi PAN menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada kolom saksi Nomor 8 yang mana seharusnya merupakan kolom saksi PAN. Bahwa saksi PAN sejak awal menolak perolehan suara di PPKI, sekaligus menolak untuk menandatangani Sertifikat DA-1 yang diberikan PPK, kolom 8 telah ditandatangani. Bahwa secara de facto ada 12 (dua belas) saksi Parpol berdasarkan urutan Parpol Peserta Pemilu. Terhadap dalil ini Panwaslu Kota Kupang memberikan keterangan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak dapat memiliki perihal kebenaran tersebut, karena Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan tentang masalah tersebut, baik dari Peserta Pemilu maupun masyarakat atau Komite Independen Pemantau Pemilu. 2.14. Terhadap pokok permohonan poin 4.19.5 angka 41 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tentang keberatan Sdr. Felix D Dando selaku Caleg Dapil 5 Kota



Kupang dan saksi PAN, Panwaslu Kota Kupang memberikan Keterangan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan Keterangan Klarifikasi dari PPS Nunleu, perbedaan itu terjadi karena kesalahan pengisian oleh Ketua KPPS 8 Kelurahan Nunleu, yang ternyata sudah diperbaiki tetapi tidak diparaf oleh Ketua KPPS. Perbedaan ini kemudian sudah dijelaskan oleh PPK Kecamatan Kota Raja dalam Berita Acara.odel DA. Perbedaan yang sudah diperbaiki itu kemudian disetujui oleh Saksi Partai Politik (Ibid B.12 terlampir). Terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan hilangnya Sertifikat C-1 Hologram yang semestinya berada di dalam kotak suara, menurut keterangan Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Nunleu dalam Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah, disampaikan bahwa Sertifikat C-1 Hologram itu tidak hilang, melainkan disimpan di Sekretariat PPS Nunleu. PPS tidak masukan di dalam kotak suara karena pada waktu sekembalinya Anggota PPS Kelurahan Nunleu dari menggandakan bahan itu, Kotak Suara sudah digembok. Sertifikat C-1 Hologram itu kemudian disimpan di Sekretariat PPS Kelurahan Nunleu, pada saat Kotak Suara itu dihantar ke PPK Kecamatan Kota Raja. 3. Kabupaten Sumba Barat Daya Keterangan Terhadap Pokok Permohonan 4.19.5 Perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD di Dapil 2 Sumba Barat Daya. 3.1 . Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 1 yang menyatakan bahwa suara PAN berdasarkan DB KWK adalah 1.884. Bahwa jumlah suara PPP berdasar Form DB KWK adalah 1.973, seharusnya suara PPP berdasarkan Form C1 adalah 1.800. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Legeslatif di Dapil Sumba Barat Daya 2 terdapat kecurangan perolehan suara dan kursi. Berdasarkan C1 terdapat penambahan suara PPP sebanyak 173 suara sehingga perolehan suara PPP menjadi 1.973 suara. Jika perolehan suara PPP dikembalikan sesuai dengan perolehan sesungguhnya, maka PPP memperoleh 1800 suara dan PAN berhak mendapatkan kursi terakhir atau kursi yang ke-10 karena suara PAN sebanyak 1884 suara lebih besar dari suara PPP sebanyak 1.800 suara. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


Bahwa

berdasarkan

berdasarkan

hasil

pengawasan

dan

Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan (Model DB1) Dapil II Kabupaten Sumba Barat Daya, perolehan suara PAN sebanyak 1.884. Sedangkan perolehan suara PPP sebanyak 1.973. Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat kecurangan C1 sehingga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 173 suara sehingga perolehan suara PPP menjadi 1973 suara, kami tidak dapat menilai atau memberikan penjelasan karena tidak ada temuan atau laporan. (B.84. terlampir). 3.2 . Bahwa dalam Rekapitulasi Pleno PPS Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara ada kecurangan dan tidak sesuai dengan data-data C1, sehingga Caleg Partai PAN merasa dirugikan dan kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di tinggkat Desa atau PPS untuk Partai PPP. Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 2 yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan suara di Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara sehingga menyebabkan PAN kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara, maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten SBD, perolehan suara Pemohon menurut hasil pengawasan C-1 dan D-1 sebagai berikur: Tabel Persandingan perolehan suara PAN untuk DPRD Kabupaten SBD: Nomor Kelurahan/Desa TPS

1

Wee Paboba

Model

Model

Selisih

C1

DA-1

I

11

11

-

II

2

2

-

III

13

13

-

IV

2

2

-



V

23

23

-

VI

12

12

-

VII

111

111

-

VIII

5

5

-

IX

61

61

-

240

240

-

Jumlah

3.3 Terhadap dalil Pemohon pada poin 4.19.5 angka 3, angka 4, angka 5 yang menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengirimkan surat ke Komisi Kabupaten

Sumba

Barat

Daya

Pemilihan Umum dengan

Nomor

09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014, tanggal 20 April 2014 Perihal: Penerusan Pelanggaran Adminilstrasi Pemilu. Bahwa rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mempersoalkan hasil perolehan suara di Kecamatan Wewewa Utara dan Wewewa Selatan. Inti dari rekomendasi tersebut yakni meminta KPU melakukan pencermatan, pembetulan, dan atau rekapitulasi ulang terhadap Sertifikat Perolehan Suara di Desa Wee Namba, Wee Paboba, dan Mali Mada Dapil II Kecamatan Wewewa Utara dan rekapitulasi Desa Wali Ate Kecamatan Wewewa Barat serta 12 Desa di Kecamatan Wewewa Selatan. Namun pada kenyataannya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. (B.85. Terlampir). 4. Kabupaten Sumba Timur Pokok permohonan : 4.1 Bahwa Pemohon menduga bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang bukti

C-1,D-1,DB-1

Kecamatan

Pinu

di

3

Pahar,

Kecamatan dan

yakni

Kecamatan

Kecamatan Ngadu

Pandawai,

Ngala

ada



penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Golkar,Nasdem,PDIP dan PKPI. Data Pemohon No

Nama

Nama Caleg

Hasil

Partai

Hasil

Jumlah

Penghitung Pleno

Penggele

an

mbungan

suara KPU

C1 1

NASDE

Drs

M

Kaborang

2

PDIP

John David,SH

3

PKPI

4

Golkar

Yunus

Lukas 99

102

3

146

150

4

54

56

2

Hunga 59

62

3

210

14

508

67

22

2

62

1

Meha Umbu

Ardya 196

Hunga

Meha

Dundu Nggahar Lika

441

Njanggang,S.Th Umbu Yanto Diki 20 Dongga,SH Fransiska Nggala 61 Mbaya Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.



Berikut data hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur.(B.86. Terlampir) Rekapan Per TPS di Kecamatan Pipa PARPOL

Nama Caleg

Desa

Desa

Desa

Lailunggi

Mahaniwa

Ramuk

Desa Tawui

Desa

Desa

Jumlah

Wangga

Wahang

Mbewa TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

Nasdem

Lukas Kaborang

3

3

5

3

0

1

1

14

18

15

31

16

1

9

6

126

PDIP

John David,SH

14

7

4

4

3

4

3

3

7

6

4

4

1

4

10

80

0

10

6

21

21

8

1

21

22

15

17

43

12

17

6

220

1

0

0

2

0

0

0

3

2

1

2

2

1

0

3

17

20

36

22

10

5

6

1

48

0

42

22

3

9

40

1

265

0

3

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

1

1

9

0

0

0

3

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

7

5

20

24

124

10

31

31

10

9

17

1

21

2

6

20

331

PKPI Golkar

Yunus Hunga Meha Umbu Ardya Huga Meha Dundu Nggahar Lika Njanggang,STh Umbu Yanto Diki Dongga,SH

PAN

Rekapan per TPS di Kecamatan Ngadu Ngala Desa Desa PARP

Desa

Prauramin

Hambawutang

Desa Kabanda

Desa Kakaha

Praiwitu

g

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

OL

Jumlah

Nama Caleg

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

8

9

10

0

0

3

8

19

10

5

20

4

4

2

Lukas Nasdem

Kaborang

102



1

John PDIP

David,SH

PKPI

1

4

14

17

0

2

4

51

18

10

2

5

0

2

1

150

1

4

12

0

0

2

6

9

5

1

12

6

0

0

58

Yunus 1

Hunga Golkar

Meha

2

4

1

2

5

2

3

2

8

5

8

6

3

1

62

14

46

6

5

6

0

30

29

10

6

26

29

2

1

210

Umbu Ardya Huga Meha Dundu Nggahar Lika Njanggang, STh

8

6

6

6

13

138

8

67

13

8

17

1

15

6

29

41

508

4

1

2

0

0

2

2

2

4

2

4

1

0

0

22

25

51

11

0

0

0

34

92

4

2

5

2

1

0

227

Umbu Yanto Diki Dongga,SH PAN

4.2. Bahwa Pemohon mendapati bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang C1,D-1 dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 03 Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 80 suara. Data Pemohon Nomor

Kelurahan/Desa

Model

Model

Model DB- Selisih

C-1

DA-1

1

1

Mahaniwa

134

2

Ramuk

62

3

Wanggabewa

34



4

Lailunggi

79

5

Tawui

36

6

Wahang

104

331

331

118

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penghilangan suara sebanyak 80 suara di TPS 03 Desa Wahang sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan tentang dalil dimaksud. Berikut data hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur.(B.87. Terlampir). Data PanwasluKecamatan Pinu Pahar No

Desa/Kelurahan

Model C-

Model DA-

Model

1

1

DB-1

1

Desa Lailunggi

49

49

2

Desa Mahaniwa

134

134

3

Desa Ramuk

62

62

4

Desa Tawui

36

36

5

Desa Wahang

24

24

6

Desa Wangga

26

26

331

331

Selisih

Mbewa Jumlah

331

0

4.3. Bahwa Pemohon mendapati bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang C1,D-1 dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat



Nasional (PAN) di TPS 03 Desa Lailunggi Kecamatan Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 30 suara. Data Pemohon Nomor

Kelurahan/Desa

Model C-1 Model DA-1

Model

Selisih

DB-1 1

Mahaniwa

134

2

Ramuk

62

3

Wanggabewa

34

4

Lailunggi

79

5

Tawui

36

6

Wahang

104

331

331

118

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penghilangan suara sebanyak 30 suara

di TPS 03 Desa

Lailunggi sebagaimana didalilkan Pemohon. (B.88. Terlampir) No

Desa/Kelurahan

Model C-

Model DA-1

1

Model

Selisih

DB-1

1

Desa Lailunggi

49

49

2

Desa Mahaniwa

134

134

3

Desa Ramuk

62

62

4

Desa Tawui

36

36

5

Desa Wahang

24

24

6

Desa Wangga

26

26

0



Mbewa Jumlah

331

331

331

0

4.4. Bahwa Pemohon mendapati bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang C1,D-1 dan DB-1 maka ditemukan penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 03 Desa Wangga Bewa Kecamatan Kecamatan Pinu Pahar Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 sebanyak 8 suara. Data Pemohon No

Kelurahan/Desa

Model C-1 Model DA-1

1

Mahaniwa

134

134

2

Ramuk

62

62

3

Wanggabewa

34

34

4

Lailunggi

79

79

5

Tawui

36

36

6

Wahang

104

331

Model

Selisih

DB-1

0

331

118

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata tidak terdapat penghilangan suara sebanyak 8suara di TPS 03 Desa Wanggabewa sebagaimana didalilkan Pemohon.(B.89. Terlampir) Data Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur No

1

Desa/Kelurahan

Desa Lailunggi

Model C-1

49

Model

Model

DA-1

DB-1

Selisih

49



2

Desa Mahaniwa

134

134

3

Desa Ramuk

62

62

4

Desa Tawui

36

36

5

Desa Wahang

24

24

6

Desa Wangga

26

26

331

331

0

Mbewa Jumlah

331

0

4.5. Bahwa Pemohon mendapati adanya perbedaan/selisish rekapitulasi suara PAN di Kecamatan Pandawai. Data Pemohon No

Kelurahan/Desa

Model C- Model

Model

1

DA-1

DB-1

201

201

1

Palakahembi

74

2

Kadumbul

70

3

Kawangu

22

4

Maubokul

17

5

Laindeha

12

6

Watumbaka

63

Total

258

Selisih

57

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata



tidak terdapat perbedaan/selisish rekapitulasi suara PAN di Kecamatan Pandawai. (B.90. Terlampir) Data Hasil Pengawasan No

Kelurahan/Desa

Model C-

Model

Model

1

DA-1

DB-1

1

Palakahembi

56

56

2

Kadumbul

60

60

3

Kawangu

22

22

4

Maubokul

17

17

5

Laindeha

2

2

6

Watumbaka

38

38

7

Kambatatana

6

6

201

201

Total

201

Selisih

0

4.6 Bahwa Pemohon mendapati adanya kecurangan dan perbedaan/selisih rekapitulasi perhitungan suara PAN di Kecamatan Pandawai, Kecamatan Pinu Pahar, dan Kecamatan Ngadu Ngala sangat merugikan Caleg PAN Nomor Urut 7 yang berdampak pada perolehan suara dan kursi PAN di Daerah Pemilihan Sumba Timur 2. Data Pemohon No

Partai

Perolehan

Peringkat

Suara

Perolehan Kursi

1

Nasdem

2.929

3

1

2

PKB

1.090

10

-



3

PKS

1.636

7

-

4

PDIP

3.664

2

1

5

Golkar

7.621

1

2

6

Gerindra

2.521

5

1

7

Demokrat

2.525

4

1

8

PAN

1.232

9

-

9

PPP

224

11

-

10

Hanura

1.261

8

-

11

PBB

17

12

-

12

PKPI

1.754

6

1

Data Pemohon: Perbedaan/kesalahan dan peringkat Perolehan suara seharusnya: No Partai

Perolahan Suara

Peringkat

1

Nasdem

2.942

3

2

PKB

1.069

10

3

PKS

1.617

7

4

PDIP

3.660

2

5

Golkar

7.533

1

6

Gerindra

2.515

4

7

Demokrat

2.508

5

8

PAN

1.478

8



9

PPP

255

11

10

Hanura

1.261

9

11

PBB

17

12

12

PKPI

1.752

6

Bahwa terhadap permohonan Pemohon dapat kami terangkan bahwa setelah kami Panwaslu Kabupaten Sumba Timur dan jajarannya melakukan perbandingan hasil antara data Pemohon dengan data Panwaslu ternyata perolehan suara PAN sejumlah 1.232 dan berada pada posisi 9 dan PAN tidak mendapatkan kursi DPRD di Dapil Sumba Timur 2. Sebagai Data Pelengkap, kami mencantumkan data perolehan suara, eringkat, dan perolehan kursi Kabupaten Sumba Timur. Data Panwaslu : Perolehan suara di Dapil 2 Kabupaten Sumba Timur No

Partai

Perolahan Suara

Peringkat

1

Nasdem

2.929

3

2

PKB

1.090

10

3

PKS

1.636

7

4

PDIP

3.664

2

5

Golkar

7.621

1

6

Gerindra

2.521

5

7

Demokrat

2.525

4

8

PAN

1.232

9

9

PPP

224

11

10

Hanura

1.261

8



11

PBB

27

12

12

PKPI

1.754

6

Data Panwaslu; Perolehan suara Partai Politik se-Kabupaten Sumba Timur No

Nama

Perolehan Suara se-Kabupaten

Partai

Sumba Timur

Total

Pering kat

Dapil 1 Dapil 2

Dapil 3 Dapil 4

1

Nasdem

3.774

2.929

2.735

2.443

11.881

4

2

PKB

1.203

1.090

926

1.147

4.366

10

3

PKS

371

1.636

207

2.302

4.516

9

4

PDIP

3.453

3.664

3.253

3.785

14.155

3

5

Golkar

6.929

7.621

5.643

6.712

26.905

1

6

Gerindra

5.640

2.521

4.319

3.041

15.521

2

7

Demokrat 2.410

2.525

2.739

3.182

10.856

5

8

PAN

2.405

1.232

3.454

2.587

9.678

6

9

PPP

1.389

224

282

31

1.926

11

10

Hanura

2.722

1.261

1.536

2.716

8.235

7

11

PBB

19

27

55

32

133

12

12

PKPI

1.337

1.754

1.271

1.048

5.410

8

Data Panwaslu:Perolehan kursi Partai Politik DPRD Kabupaten 2014 No

Partai

Perolehan Kursi

Jumlah

Politik Dapil 1

Dapil 2

Dapil 3

Dapil 4



1.

Nasdem

1

1

1

1

4

2.

PKB

0

0

0

0

0

3.

PKS

0

0

0

0

0

4.

PDIP

1

1

1

1

4

5.

Golkar

2

2

2

2

8

6.

Gerindra

1

1

1

1

4

7.

Demokrat

1

1

1

1

4

8.

PAN

1

0

1

1

3

9.

PPP

0

0

0

0

0

10. Hanura

1

0

0

1

2

11. PBB

0

0

0

0

0

12. PKPI

0

1

0

0

1

8

7

7

8

30

Jumlah

Data Panwaslu : Perolehan suara Parpol di Dapil 2 No

Partai

Perolahan

Peringkat

Suara 1

Nasdem

3

2

PKB

1.069

10

3

PKS

1.617

7

4

PDIP

3.660

2

5

Golkar

7.533

1



6

Gerindra

2.515

4

7

Demokrat

2.508

5

8

PAN

1.478

8

9

PPP

255

11

10

Hanura

1.261

9

11

PBB

17

12

12

PKPI

1.752

6

4.7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan perolehan suara Dapil 2 Sumba Timur yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 terjadi penggelembungan suara oleh Partai Golkar, Nasdem, PDIP, dan PKPI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon

pada

poin

4.19.6,

Panwaslu

Kabupaten

Sumba

Timur

menjelaskan sebagai berikut: Bahwa pada saat pelaksanaan pungut hitung di Kabupaten Sumba Timur yang menjadi locus delictie dari pokok permasalahan ini Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Timur

berada di tempat sesuai

dengan tugas dan fungsinya namun dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur

tersebut tidak ada temuan maupun laporan

pelanggaran penggelembungan suara

sebagaimana didalilkan oleh

Pemohon. Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda B.74. sampai dengan B.82. dan B.84. sampai dengan B.90. sebagai berikut. 1.

B.74

2.

B.75

• Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Lampiran Model C-1 TPS 6 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1, 2, dan 3 Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki



3.

B.76

4.

B.77

5.

B.78

6.

B.79

7.

B.80

8.

B.81

9.

B.82

10. B.84

11. B.85 12. B.86

Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Lampiran Model C-1 TPS 1, 2, dan 3 Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah UtaraNTT. • Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Ainiut Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Lampiran Model C-1 TPS 3 Desa Ainiut Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Model C-1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dan 2 Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. • Lampiran Model C-1 TPS 1 dan 2 Desa Oesoko Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT. Keterangan Kejadian Khusus dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Kota Raja Khusus Kelurahan Nunleu. Model B.6-DD Panwaslu Kota Kupang mengenai Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji. • Model B.9-DD Kajian Laporan Nomor 20/LP/PILEG/IV/2014, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT. A.n. pelapor : Basir Kia Teron. • Model B.11-DD Panwaslu Kota Kupang Nomor 153/K/Panwaslu-Kota/Kpg/IV/2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Laporan Panwaslu Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang mengenai Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Raja pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Kota Raja dalam Pemilu Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Dapil Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat Daya-NTT. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya No. 05/Panwaslu-Kab/SBD/IV/2014. • Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Dapil Sumba Timur 2, Kab. Sumba Timur-NTT. • Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Dapil NTT II, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol & Calon Anggota DPR, DPRD Prov,



13. B.87

14. B.88

15. B.89

16. B.90

DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Dapil NTT, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Tingkat PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014. Dapil NTT II, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Dapil Sumba Timur 2, Kec. Pintu Pahar, Kab. Sumba Timur. • Model DA DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Tingkat PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014. Dapil NTT II, Kec, Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Dapil Sumba Timur 2, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPD, Dapil NTT 2, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Provinsi, Dapil NTT 3, Kec. Ngadu Ngala, Kab. Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1, 2, dan 3, Desa Kadumbul, Kec.Pandawai, Kab.Sumba Timur. • Model D dan D-1 DPR, DPD, DPRD, Desa Kadumbul Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR & DPRD di TPS 1 Desa Laindeha Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1, 2, dan 3 Desa Kambatatana Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. • Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1 s.d. 7 Desa Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 3 Desa Wahang Kecamatan Pintu Pahar Kabupaten Sumba Timur. Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 3 Desa Lailunggi Kecamatan Pintu Pahar Kabupaten Sumba Timur. Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1 DPR, DPD, DPRD di TPS 1 dan 2 Desa Wangga Mbewa Kecamatan Pintu Pahar Kabupaten Sumba Timur. • Model DA-1 DPRD Kab/Kota Dapil Sumba Timur 2, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur. • Model DA di Kecamatan Pintu Pahar.



[2.19]

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai

Persatuan Pembangunan menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya. Untuk permohonan mengenai DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil Sumba Barat Daya 2, Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjumlah 1.973 suara sesuai Formulir DB-1 DPRD Kabupaten yang telah diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon. Demikian pula Pihak Terkait II PPP menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa hasil perolehan suara PPP berjumlah 1.973 suara dan perolehan suara PAN berjumlah 1.884 adalah sudah benar; [2.20]

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1]

Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini: 1. DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II; 2. DPR Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 5; 3. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2; 4. DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 2; 5. DPRD Kota Dapil Kota Kupang 5. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


[3.2]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah

Konstitusi

(selanjutnya

disebut

Mahkamah)

terlebih

dahulu

mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c.

tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; [3.4]

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU

terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK,

Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan; [3.6]

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan

Umum

Anggota

DPR,

DPRD

Provinsi,

dan

DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; [3.8]

Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; [3.9]

Menimbang

bahwa

Pemohon

mengajukan

permohonan

PHPU

sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Ketetapan Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, tidak memenuhi syarat karena permohonan diajukan melewati jangka waktu 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada Kamis, 15 Mei 2014. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo, pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Demikian juga keterangan Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat mengenai Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II, meskipun Mahkamah telah membaca keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11]

Menimbang

bahwa

terhadap

eksepsi

Termohon

mengenai

kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dalam Pokok Permohonan DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 5 [3.12] Menimbang bahwa untuk PHPU anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Timur 5, Pemohon melalui kuasanya dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014 menyatakan tidak mengajukan permohonan a quo sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan tersebut tidak dibuktikan; DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2 [3.13]

Menimbang bahwa untuk PHPU anggota DPRD Kabupaten Dapil

Sumba Timur 2 ditarik dengan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Sumba Timur 2, bertanggal 29 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum DPP Partai Amanat Nasional yang kemudian ditegaskan kembali oleh Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014. Menurut Mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum; [3.14]

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama

permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan tertulis Bawaslu, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



DPRD Kabupaten Dapil Sumba Barat Daya 2 [3.15]

Pemohon mendalilkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di

Dapil tersebut berdasarkan penghitungan Termohon memperoleh suara sebanyak 1.973 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar, yang benar menurut Pemohon adalah 1.800 suara atau dengan perkataan lain, PPP memperoleh tambahan sebanyak 173 suara. Penambahan tersebut terjadi karena perbedaan perolehan suara dalam C-1 di TPS dua desa, yaitu Desa Wee Paboba dan Desa Mata Loko dengan D-1. Menurut Pemohon berdasarkan C-1 perolehan PPP adalah 1.800 suara sebagaimana tersebut di atas, sedangkan berdasarkan D-1 berjumlah 1.973 suara. Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P8.1 sampai dengan Bukti P-8.14, serta dua orang saksi yang bernama Yohanis Ngongo Deta dan Kornelis Umbu Wosa yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten, saksi Yohanis Ngongo Deta melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.Kab.SBD.II.39 berupa Formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Termohon mengajukan bukti DB-1, Mahkamah tidak dapat melakukan persandingan bukti Pemohon dengan bukti Termohon untuk memperoleh kejelasan mengenai beberapa TPS di dua desa tersebut yang dipersoalkan, sehingga Mahkamah hanya dapat memeriksa buktibukti Pemohon. Bawaslu Provinsi NTT dalam keterangan tertulisnya, bertanggal 10 Juni 2014 menerangkan pada pokoknya bahwa telah merekomendasikan KPU supaya melakukan pencermatan, pembetulan, dan/atau rekapitulasi ulang terhadap sertifikat perolehan suara di desa-desa, antara lain Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara. Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya



bahwa hasil perolehan suara PPP berjumlah 1.973 suara dan perolehan suara PAN berjumlah 1.884 adalah sudah benar; Setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 4 Desa Mata Loko, Kecamatan Wewewa, pada Lampiran Model C-1 TPS 1 ternyata di dalamnya terdapat penebalan angka untuk perolehan suara PKB. Demikian pula pada TPS 2 terdapat coretan untuk PKB, Partai Demokrat, dan PPP serta terdapat pula penutupan dengan cairan tip-ex untuk PDI-P dan PAN, juga terdapat penempatan angka dan penjumlahan perolehan suara yang salah. Selain itu, bukti-bukti tersebut hanya berupa lampiran Model C-1 yang tidak lengkap sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya; 2. bahwa bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Desa Wee Paboba, pada Lampiran Model C-1 TPS 2 ternyata di dalamnya terdapat coretan untuk perolehan suara Partai Golkar dan PAN. Demikian pula pada TPS 2 terdapat penutupan dengan cairan tip-ex untuk Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKPI, juga terdapat penebalan dan coretan pada angka untuk PKB di TPS 9. Selain itu, bukti tersebut hanya berupa lampiran Model C-1 yang tidak lengkap sebagaimana mestinya, kecuali untuk TPS 8. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang sah menurut hukum, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pencermatan, pembetulan, dan/atau rekapitulasi ulang terhadap sertifikat perolehan suara di desa-desa, antara lain, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, adalah merupakan kewenangan Panwaslu yang didasarkan pada pertimbangannya sendiri sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.



DPRD Kota Dapil Kupang 5 [3.16]

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat

perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dengan DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Nunleu pada formulir D-1 yang diterima saksi PAN; tidak terisinya data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan Partai Politik di 9 TPS dalam lampiran halaman 2 Formulir D-1 DPRD Kab/Kota yang diterima saksi parpol; hilangnya sertifikat C-1 Hologram yang semestinya berada di dalam kotak suara; dan penggunaan data yang diambil dari KPU Kota Kupang sebagai data pembanding pada pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Kota Raja. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8.1 sampai dengan Bukti P-8.8 dan Bukti P-8.10, serta dua orang saksi yang bernama Basir Kia Teron dan Samuel M. Therik yang memberikan keterangannya di persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8.Kota Kupang.V.30 sampai dengan T-8.Kota Kupang.V.38; Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon dan bukti surat/tulisan Termohon ditemukan fakta hukum bahwa perbedaan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Model D-1 DPR dan Model D-1 DPRD Kab/Kota; tidak direkapnya perolehan suara semua partai politik untuk 9 TPS Desa Nunleu pada Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu; dan hilangnya sertifikat C-1 Hologram sehingga menggunakan data pembanding dari KPU Kota Kupang pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Kota Raja, sekiranya hal tersebut benar terjadi, adalah kesalahan yang bersifat administratif Termohon yang oleh Pemohon sendiri tidak dikaitkan dengan perolehan suara. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mempersandingkan Bukti P-8.3 dan Bukti T-8.Kota KupangV.30 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota 13 TPS Desa Nunleu tidak terdapat perbedaan dan perubahan jumlah perolehan suara untuk semua partai politik di semua tingkat penghitungan, baik pada Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]


(vide Bukti P-8.4 = Bukti T-8.Kota KupangV.31) maupun pada Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kota Raja (vide Bukti P-8.6). Lagi pula Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Nunleu, Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kota Raja, dan Model DB-1 DPRD /KabKota Kupang (vide Bukti P-8.10 = Bukti T-8.Kota KupangV.38) masing-masing ditandatangani oleh saksi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II;

[4.4]

Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5]

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Sumba Timur 2 ditarik kembali;

[4.6]

Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sumba Timur 2; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 20.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya,



Pihak Terkait I Partai Hati Nurani Rakyat/Kuasanya, dan Pihak Terkait II Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya.

KETUA ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari


2014 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Recommend Documents