BAB III
FATWA DSN-MUI NOMOR 40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL SYARIAH DAN PENERAPAN UMUM DIBIDANG PASAR MODAL
A. Peran dan Kewenangan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syari’ah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syari’ah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Bahwa tugas dari DSN adalah sebagai berikut: a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari’ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari’ah. d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Keberadaan DPS telah hadir terlebih dahulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syari’ah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syari’ah pada masingmasing LKS.
81
82
B. Mekanisme Kerja DSN, BPH, dan DPS Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mekanisme kerja dari DSN, BPH, dan DPS adalah sebagai berikut: 1. Dewan Syariah Nasional (DSN) a) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. c) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 2. Badan Pelaksana Harian (BPH) a) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian. b) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
83
c) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan. d) Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan. e) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional. 3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) a) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada
lembaga
keuangan
syariah
yang berada
di
bawah
pengawasannya. b) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. c) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
84
d) Dewan
Pengawas
Syariah
merumuskan
permasalahan-
permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
C. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ekonomi syari’ah. Dari fatwa-fatwa DSN yang ada, permasalahan yang muncul ada yang berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS ataupun pendapat dari DSN sendiri yang menganggap perlu adanya fatwa berdasarkan kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syari’ah serta produk dan jasa keuangan syari’ah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syari’ah, DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. 12 Alur penetapan fatwa ekonomi syari’ah tersebut adalah sebagai berikut: a) Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syari’ah. Usulan atau pertanyaan hukum ini biasa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syari’ah atau langsung ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
85
b) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua. c) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSNMUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut. d) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan. e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSNMUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditanda tangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan skretaris DSNMUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).1
Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008), h. 274-
1
275.
86
D. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah dan Penerapan Umum Di bidang Pasar Modal. keputusan hukum dalam fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum di Bidang Pasar Modal terdiri dari tujuh bab yang memuat delapan pasal. Pada bab pertama membahas tentang ketentuan umum yang terdiri dari:
1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
87
5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Bab kedua dalam keputusan DSN-MUI ini memuat mengenai prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, yaitu: 1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah. 2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi Prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud tidak dipaparkan secara jelas dan terperinci tetapi hanya menetapkan harus sesuai dengan syariah. Bab tiga dan berikutnya dalam fatwa DSN-MUI ini mengulas tentang pengertian dan kriteria emiten (emitent) atau perusahaan publik (umum) yang menerbitkan saham syariah. Menurut kriteria dalam bab ini yang bertentangan dengan syariah Antara lain ialah jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang
88
menerbitkan efek (stock) syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsipprinsip syariah yaitu yang mengandung unsur dharar, riba, maysir, risywah, maksiat dan kezaliman, makanan dan minuman yang haram, harga pasar tidak layak, penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat, dan investasi padaemiten yang pada saat transaksi tingkat (persentase) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
E. Perkembangan Saham dan Pasar Modal Syariah Pasar modal saat ini merupakan suatu realitas dan menjadi fenomena terkini yang hadir ditengah-tengah umat Islam, hampir seluruh negara-negara diseluruh penjuru dunia kini telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi. Pasar modal telah menarik perhatian berbagai kalangan, Baik itu investor maupun pengusaha yang terlibat di dalamnya, akan tetapi tentunya dengan
segala
konsekuensi
material
maupun
spiritual
yang
tanpa
disadari. 2 Dengan hadirnya ajaran agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu telah meletakkan dasar penerapan prinsip Syariah ke dalam industri keuangan, sebab dalam Islam dikenal kaidah muamalah, Dimana merupakan aturan hukum atas hubungan
2
Burhanuddin S, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum), (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 1.
89
antara manusia dan di dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti luas. Guna merespon segala hal yang berhubungan dengan investasi Syariah sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi Syariah di seluruh dunia, Terlebih sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Indonesia ikut serta membentuk Pasar Modal Syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997 dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, instrumen investasi Syariah di pasar modal Indonesia terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.3 Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut.
3
Bapepam-LK, Kajian Pasar Sekunder Efek Syariah Di Pasar Modal Indonesia, http://bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/index.html, diakses tanggal 21 Maret 2017, pukul 14.52 WITA.
90
Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) pada pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pengertian efek dalam UUPM terdapat pada pasal 1 butir 5 yang menyebutkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pasar modal Syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) serta regulasi yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya kerancuan dalam pelaksanaan pasar modal Syariah di Indonesia.
91
Pembentukan pasar modal Syariah dapat ditelusuri dari perkembangan pengaturan pasar modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU (Memorandum of Understanding) antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis Syariah di Indonesia. 4 Selanjutnya hal ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan pada pasar modal Syariah mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2011, yaitu sebagai berikut:
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk
Reksa Dana Syariah; 3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum
Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; 6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
4
Bapepam-LK, Kajian Pasar Sekunder Efek Syariah Di Pasar Modal Indonesia, Op.cit.
92
7. No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Seiring dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai pasar modal Syariah, maka Bapepam sebagai pihak regulator dalam pasar modal di Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai landasan untuk menetapkan regulasi terkait pasar modal di Indonesia. Departemen Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan pada pasar modal dan lembaga keuangan non perbankan baik itu konvensional ataupun Syariah melalui Bapepam-LK, yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dari Departemen Keuangan. Bapepam-LK bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengatur kegiatan pada pasar modal serta merumuskan, melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis pada lembaga keuangan.5 Kewenangan Bapepam-LK semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.6 Adapun
5
Andri Soemitra, Op.cit h. 42.
6
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
93
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang dilakukan Bapepam-LK bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.7 Oleh sebab itu, maka Bapepam-LK berdasarkan kekuatan undang-undang mempunyai kewenangan untuk menetapkan regulasi pada pasar modal, yang dalam perjalanannya juga termasuk sejumlah regulasi yang berhubungan dengan peraturan aplikasi prinsip-prinsip Syariah pada pasar modal Syariah di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang berfungsi melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam memajukan ekonomi umat, serta menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan Syariah. Dengan beranggotakan para ahli hukum Islam yakni fuqaha’ serta ahli dan praktisi ekonomi. Sebagai salah satu tugas pokok DSN yakni mengkaji, menggali serta merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) ke dalam bentuk fatwa agar dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan Syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren serta para praktisi.
7
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
94
Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh MUI adalah lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Adapun dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun perkembangan saham dan pasar modal syariah di Indonesi, saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah (syariah compliance) dan diatur sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa: Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.8 Sebagaimana umumnya di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham
8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), h. 756.
95
yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berikut daftar perusahaan dengan saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII):9 1
TLKM
Telekomunikasi
16
KLBF
Kalbe Farma Tbk PT
Indonesia Tbk PT 2
BUMI
Bumi Resources Tbk PT
17
BTEL
Bakrie Telecom PT
3
INCO
International Nickel
18
BNBR
Bakrie and Brothers Tbk
Indonesia Tbk PT 4
UNVR
Unilever Indonesia Tbk
PT 19
PLIN
PT 5
AALI
Astra Agro Lestari Tbk
PT 20
RALS
PT 6
ANTM Aneka Tambang Tbk
Plaza Indonesia Realty Tbk
Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT
21
CTRA
PT
Ciputra Development Tbk PT
7
UNIR
United Tractors Tbk PT
22
AFEX
Apexindo Pratama Duta PT
8
SMGR
Semen Gresik Persero
23
FRON
Mobile-8 Telecom Tbk
24
JKPT
Jaya Real Property Tbk PT
Tbk PT 9
SMAR
Sinar Mas Agro Resources and Technology
9
Kanny Hidaya Y, Mencermati Pasar Modal Syariah di Indonesia (Makalah, tidak diterbitkan), h. 17.
96
10
PTBA
Tambang Batubara
25
CMNP
Bukit Asam Tbk PT 11
INTP
Indocement Tunggal
Persada Tbk PT 26
TSPC
Prakarsa Tbk PT 12
TRUB
Truba Alam Manunggal
TINS
Timah Tbk PT
Tempo Scan Pacific Tbk PT
27
MPPA
Engineering PT 13
Citra Marga Nusaphala
Matahari Putra Prima Tbk PT
28
SMRA
Summarecon Agung Tbk PT
14
BMTR
Global Mediacom Tbk
29
KIJA
PT 15
ELTY
Bakrieland Development Tbk PT
Kawasan Industri Jababeka Tbk PT
30
HITS
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk PT
Agar dapat masuk ke dalam Jakarta Islamic Indexs (JII) tentunya harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan standar penyaringan yang dikenal dengan istilah Screening. Screening pada dasarnya dilakukan pada dua aspek, yaitu: Core Business Screening dan Financial Ratio Screening. Kedua aspek screening ini telah diatur oleh Fatwa DSN MUI. Core Business Screening atau penyaringan kegiatan bisnis diatur dalam Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN MUI
97
No. 40/DSN-MUI/X/2003, pasal 4 ayat 3 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Didalam kedua fatwa ini dijelaskan bahwa core business atau kegitan usaha yang dilakukan oleh perusahaan emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti di antaranya; 1. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 2. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 3. usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. 4. usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barangbarang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.10 Tujuan diadakannya indeks Islam, sebagaimana Jakarta Islamic Index yang melibatkan 30 saham terpilih, adalah sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja investasi saham yang berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah, atau untuk memberikan kesempatan kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
10
Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang, h. 482 -756.
98
Berkaitan dengan keberadaan Bursa Efek Syariah serta saham syariah, hingga saat ini terdapat 6 (enam) Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut antara lain: fatwa No. 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Saham; No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah; No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, No. 33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan No. 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Hal ini menjadi gambaran bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki prospek positif di masa mendatang.
