TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 5358
EKONOMI. Pajak. Retribusi. Lalu Lintas. Tenaga Kerja Asing. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216)
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING I.
UMUM Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain untuk mengantisipasi adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah, Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5358
2
Perpanjangan IMTA. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBP yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi. Pemilihan ... Pemilihan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilakukan dengan pertimbangan jenis Retribusi tersebut telah diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pemilihan Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu, penambahan kedua jenis retribusi ini relatif tidak menambah beban masyarakat, mengingat adanya tambahan biaya yang ditimbulkan akibat kemacetan, sedangkan Retribusi Perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan kewenangan pungutan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai objek dan subjek, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Sementara itu, pemberlakukan Retribusi Perpanjang IMTA dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk memberikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5358
3
Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud ”kendaraan bermotor perseorangan” merupakan kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum, meliputi: a.
mobil penumpang;
b.
mobil bus; dan
c.
mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Yang dimaksud “kendaraan bermotor barang”, meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Contoh penetapan waktu Pengendalian Lalu Lintas:
untuk
pengenaan
Retribusi
a.
Pagi, antara jam 07.00 sampai dengan jam 10.00;
b.
Siang, antara jam 12.00 sampai dengan jam 14.00; dan/atau
c.
Sore, antara jam 17.00 sampai dengan jam 19.00.
Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan” adalah perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan yang dihitung pada saat tidak ada pemberlakuan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang. Huruf b Yang dimaksud dengan “kecepatan rata-rata” adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang dihitung pada saat
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5358
4
tidak ada pemberlakuan pembatasan lalu kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.
lintas
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Dengan ketentuan ini, pengajuan permohonan penetapan pemenuhan kriteria yang diperlukan dalam rangka pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas disampaikan oleh pemerintah daerah kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebelum Rancangan Peraturan Daerah disusun. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Sistem dalam ketentuan ini adalah sistem elektronik. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Efektivitas pengendalian lalu lintas tercermin dengan berkurangnya perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan) menjadi 0,7 (nol koma tujuh) atau kurang dari 0,7 (nol koma tujuh). Yang dimaksud dengan “biaya kemacetan” adalah selisih biaya yang harus dikeluarkan pada kondisi jalan dengan perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan) dengan biaya yang harus dikeluarkan pada kondisi jalan dengan perbandingan volume
www.djpp.depkumham.go.id
5
No. 5358
lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan 0,7 (nol koma tujuh). Komponen yang diperhitungkan dalam biaya kemacetan sekurang-kurangnya memperhitungkan nilai waktu dan biaya operasional kendaraan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
