INDONESIA
Periksa
Decent Work Check Indonesia adalah produk dari Wage Indicator.org
berarti peraturan Nasional OK
01/12
berarti peraturan Nasional tidak OK
Kerja dan Upah
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
Saya menghasilkan sedikitnya sejumlah upah minimun Propinsi per bulan Saya mendapat upah secara teratur Setiap lembur, saya hampir selalu mendapat kompensasi upah lembur (Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 40 jam dalam seminggu. Perhitungan Upah Lembur di Indonesia adalah 1,5 X 1/173 x Upah Sebulan untuk jam pertama dan 2 X 1/173 x Upah Sebulan untuk jam berikutnya) (Overtime rate is one and half (1.5) times the actual rate of pay in Kenya when you work over 52 hours a week)
02/12
Kondisi Pekerjaan
Berapa jumlah hak cuti berbayar yang Anda terima setiap tahun?
1 week
2 weeks
Pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja dalam 12 bulan/1 tahun
3 weeks
4 weeks +
Saya tetap dibayar selama hari libur nasional dan keagamaan Saya mendapat kompensasi pengganti hari libur ketika saya harus bekerja selama hari libur nasional atau keagamaan Saya bebas dari pekerjaan paling tidak satu hari di akhir pekan Saya mendapat kompensasi pengganti hari libur ketika saya harus bekerja di akhir pekan
03/12
Tanggung Jawab Keluarga
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
Pekerja tetap di perusahan saya lebih banyak dari pekerja kontrak Pekerja kontrak membuat perjanjian kerja dengan perusahaan sewaktu diterima bekerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak Perusahaan saya menawarkan uang pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja (Uang pesangon tidak dibayarkan apabila hubungan kerja dihentikan karena kesalahan, ketidakmampuan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan bisnis)
04/12
Tanggung Jawab Keluarga
Saya bisa mengambil cuti berbayar selama hari libur sekolah Jadwal kerja saya cukup fleksibel sehingga saya bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan tanggung jawab rumah tangga Saya diperlakukan adil dalam kesempatan kerja (pengangkatan, promosi, pelatihan dan transfer) terlepas dari tanggung jawab keluarga
INDONESIA
05/12
Kehamilan ketika Bekerja
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
Saya diperlakukan adil dalam kesempatan kerja (pengangkatan, promosi, pelatihan dan transfer) terlepas dari status perkawinan dan kehamilan saya
Saya mendapatkan perawatan medis sebelum dan sesudah bersalin Selama hamil, saya tidak diperkenankan bekerja di malam hari atau melakukan pekerjaan yang berbahaya Saya menerima cuti melahirkan paling tidak 12 minggu Selama cuti melahirkan penghasilan saya paling tidak 2/3 dari gaji sebelumnya
06/12
Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
Perusahaan saya memastikan bahwa tempat kerja saya aman dan sehat Prosedur keselamatan termasuk pakaian disediakan gratis oleh perusahaan Saya mendapatkan pelatihan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan tahu di mana pintu darurat berada Saya tetap diperlakukan adil walaupun saya mengajukan keluhan kesehatan dan keselamatan atau memberikan informasi / bukti ke Dinas Tenaga Kerja Tempat kerja saya dikunjungi oleh pengawas Dinas Tenaga Kerja setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan hukum ketenagakerjaan di tempat kerja saya
07/12
Kerja dan Kondisi Sakit
Apabila saya sakit, saya tetap mendapat penghasilan paling tidak selama enam bulan Berdasarkan UU Tenaga Kerja di Indonesia, pekerja mendapat upah penuh untuk 4 bulan pertama ketika ia sakit untuk 4 bulan selanjutnya, pekerja mendapat 75% dari upah sebulan
Selama paling tidak enam bulan pertama ketika dalam kondisi sakit, saya tahu pekerjaan saya tidak hilang Saya mendapat tunjangan, ketika saya sakit atau cacat karena cedera selama bekerja Saya diperlakukan adil dalam kesempatan kerja (pengangkatan, promosi, pelatihan dan transfer) terlepas dari penyakit dan ketidakmampuan saya
08/12
Jaminan Sosial
Saya mendapat pensiun, ketika saya memasuki umur 60 tahun Ketika saya, sebagai pencari nafkah meninggal, ahli waris saya mendapat tunjangan Saya mendapat tunjangan pengangguran, ketika saya kehilangan pekerjaan Saya memiliki akses kepada layanan medis yang mencukupi Saya memiliki akses untuk mendapat tunjangan ketika saya cacat karena kecelakaan kerja
INDONESIA
Check 09/12
Perlakuan Adil di Tempat Kerja
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
PN
YA
TIDAK
Di tempat kerja saya, semua orang mendapatkan bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sebanding, tanpa ada diskriminasi pernikahannya, agamanya, rasnya, ataupun latar belakang etnisnya Perusahaan saya mengambil tindakan tegas atas intimidasi seksual yang terjadi di tempat kerja Di tempat kerja saya, semua kolega dengan pekerjaan yang mirip, mendapatkan kesempatan pelatihan kerja yang sama Saya tetap diperlakukan adil walaupun saya mengajukan keluhan untuk perlakuan yang tidak adil atau pelecehan seksual
10/12
Anak-anak di Tempat Kerja
Di tempat kerja saya, anak di bawah usia 14 tahun dilarang bekerja Usia minimum untuk bekerja adalah 14 tahun
Di tempat kerja saya, anak di bawah 18 tahun dilarang melakukan pekerjaan berbahaya Usia minimum untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya adalah 18 tahun
11/12
Kerja Paksa
Saya berhak untuk mengakhiri hubungan kerja setelah memberikan pemberitahuan Saya tetap menyimpan sendiri kartu identitas dan ijazah pendidikan, bukan perusahaan Perusahaan tetap membayar gaji saya, walaupun saya belum mengembalikan pinjaman yang diberikan perusahaan Perusahaan membuat tempat kerja saya bebas dari kerja paksa atau kerja terikat Ketika saya kerja lembur, saya bekerja hanya 12 jam lembur dalam waktu dua minggu dengan kompensasi upah lembur
12/12
Hak-Hak Serikat Buruh/ Serikat Pekerja
Di tempat kerja saya, ada serikat buruh yang menegosiasikan upah, jam kerja, dan cuti berbayar Saya berhak untuk bergabung dengan serikat buruh di tempat kerja saya Saya bisa menjadi anggota serikat dan berpartisipasi dalam berbagai aktifitas serikat tanpa takut kehilangan pekerjaan Perusahaan memungkinkan adanya Perjanjian Kerja Bersama di tempat kerja saya.
INDONESIA
Hasil Nilai pribadi anda menunjukkan apakah majikan anda memenuhi hak pekerja yang sesuai dengan standart hukum nasional. Untuk mengetahui hasil DecentWorkCheck anda, anda harus menghitung jumlah jawaban ‘Ya’. Setiap jawaban ‘Ya’ bernilai 1 poin. Setelah menghitung nilai anda, anda bisa melihat hasilnya di tabel dibawah ini. * Pada bagian Cuti Tahunan, Kerja dan Hari Libur, jawaban 3 atau 4 minggu setara dengan jawaban "YA" yang bernilai1 poin.
……
adalah jumlah jawaban ‘Ya’ yang diakumulasi
Jika jumlah anda antara 1 - 16 Nilai anda tidak dapat dipercaya! Apakah majikan anda mengetahui bahwa kita hidup di abad 21? Jika anda bisa, berhenti secepatnya dari pekerjaan anda. Jika ada serikat pekerja yang aktif dalam perusahaan atau cabang dari industry tersebut, bergabung dan minta pertolongan kepada mereka Jika jumlah anda antara 17 - 32 Ada banyak cara untuk perbaikan masalah kerja, akan tetapi jangan menyelesaikan semua masalah secara sekaligus. Dimulai dari masalah yang paling merugikan. Sementara itu, beri tau serikat pekerja anda, WageIndicator atau ILO mengenai situasi masalah kerja anda, sehingga mereka bisa membantu memperbaikinya. Andapun bisa mengirim keluhan kerja anda via email ke http://www.gajimu.com/main/contact-us, harap ceritakan keluhan anda secara spesifik dan nama perusahaan anda jika itu memungkinkan. Coba cari tau apakah perusahaan anda mengetahui konsep resmi yang harus dipatuhi semua perusahaan, dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jika mereka mengetahuinya, seharusnya mereka berlaku sesuai dengan standard ILO. Perusahan anda harus menaati konsep tersebut, banyak perusahaan yang melakukannya. Anda bisa menggunakan informasi ini
Jika jumlah anda antara 33 - 48 Anda berada di zona yang aman. Perusahaan anda sepertinya mematuhi hukum dan peraturan tenaga kerja yang berlaku. Tapi, selalu ada ruang untuk perbaikan. Jadi, jika anda akan berbicara/bernegosiasi dengan pihak HRD mengenai kondisi kerja, pastikan anda mempersiapkan diri dengan baik dan anda bisa menggunakan DecentWorkCheck ini sebagai paduan yang membantu anda
INDONESIA
Tentang Kerja Layak Layak berarti bagaimana pekerjaan Anda seharusnya. Bandingkan situasi pekerjaan Anda dengan standar internasional yang ada dan bagaimana standar tersebut diterapkan di Indonesia. Pada akhir daftar pemeriksaan (checklist), Anda akan mengetahui dimana posisi Anda. Mungkin anda berada dalam kondisi yang lebih baik daripada apa yang ditetapkan oleh standar internasional tersebut, tetapi Anda tidak boleh berada dalam kondisi lebih buruk. Di balik setiap jawaban, Anda bisa menemukan penjelasan singkat tentang hak-hak Anda, secara internasional dan secara nasional. Sehingga Anda bisa segera tahu apakah Anda bisa memperbaiki situasi tersebut. Dan untuk itu kami berikan beberapa saran tentang bagaimana melakukannya.
Standar Perburuhan internasional tertuang dalam berbagai Konvensi ILO. ILO adalah Lembaga Perburuhan Internasional (the International Labour Organisation) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations) sejak tahun 1919. Di dalam ILO, berbagai negosiasi berjalan antara pemerintah dari berbagai negara anggota, serikat buruh nasional, dan asosiasi pengusaha tentang berbagai isu yang terkait dengan pekerjaan, hukum perburuhan, dan jaminan sosial. Negosiasi- negosiasi tersebut bisa berjalan lebih dari 1 tahun, tetapi akhirnya mengarah kepada apa yang disebut sebagai Konvensi. Dalam Konvensi tersebut, berbagai standar minimum ditentukan. Konvensi bukanlah hukum, tetapi berbagai negara anggota diharapkan mematuhi standar yang ada di dalam konvensi tersebut. Cara yang tepat untuk menerapkannya adalah bahwa Konvensi-konvensi tersebut diratifikasi oleh DPR-RI dan kemudian di jadikan hukum nasional sebuah negara. Hukum nasional bisa ditegakkan. Sebagian besar Konvensi ILO dibarengi oleh Rekomendasi-rekomendasi tentang tata cara mengimplementasi berbagai standar tersebut. Periksa berbagai standar tersebut.
Sejak tahun 1999, ILO bekerja sesuai dengan apa yang disebut sebagai Decent Work Agenda (Agenda Pekerjaan yang Layak). Sementara itu, Agenda Pekerjaan yang Layak telah diterima luas sebagai sebuah strategi penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan. Agenda tersebut telah dipadukan ke dalam Tujuan Pembangunan Persatuan bangsa-bangsa di Abad Millenium (Abad 21) Millennium Development Goals of the United Nations Singkatnya, ide di balik Pekerjaan yang Layak, pertamatama, adalah tentang penghasilan yang memungkinkan pekerja/buruh memiliki kehidupan yang baik. Terlebih lagi, di tempat kerja, semua orang memiliki kesempatan sama untuk mengembangkan diri mereka, terdapat situasi yang layak dan aman dan tidak terjadi diskriminasi. Serikat buruh/serikat pekerja diperkenankan mengutarakan pandangannya di tempat kerja terkait dengan persoalan kerja dan di tingkat nasional (negara) terkait dengan jaring pengaman sosial untuk mereka yang sakit, lemah, renta, atau wanita hamil. Dengan Agenda Pekerjaan yang Layak, ILO dan PBB menyapa pemerintah dan para mitra sosial lainnya.
Peraturan Nasional
01/12
Kerja dan Upah
Peraturan mengenai Kerja dan Upah: Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur Upah Minimum Upah minimum dapat terdiri : a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayahprovinsi atau kabupaten/kota. Penetapan upah minimum tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan kehidupan yang layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota (Pasal 89 Undang-Undang no.13 tahun 2003) Komponen Upah Minimum serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dalam Permen No 17 Tahun 2005
Upah Reguler Pengusaha yang sengaja terlambat membayar atau dikarenakan keteledorannya terlambat membayar upah pekerja/buruhnya harus membayar denda yang besarnya sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh tersebut (Pasal 95 UndangUndang No.13 tahun 2003). Pekerja/buruh bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih; ketika pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan-alasan yang disebut di atas, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak mendapatkan pesangon sebesar dua kali jumlah pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali jumlah uang penghargaan masa kerja dan kompensasi yang berhak diterima dan belum digunakan (Pasal 169 Undang-Undang N0.13 tahun 2003) Upah Lembur Pengusaha yang mengharuskan pekerja/buruhnya bekerja lembur lebih dari: a) 7 jam per hari dan 40 jam seminggu selama 6 hari kerja per minggu; atau b) 8 jam sehari, 40 jam seminggu selama lima 5 hari kerja per minggu) diwajibkan membayar upah lembur (Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No.13 tahun 2003) Perhitungan upah lembur pada hari kerja : 1,5 x 1/173 x Upah Sebulan untuk jam pertama dan untuk jam selanjutnya : jam kerja x 1/173 x Upah Sebulan
02/12
Cuti Tahunan dan Kerja di Hari Libur Nasional dan Akhir Pekan
Peraturan mengenai Kerja dan Hari Libur Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur Cuti Berbayar Pengusaha diwajibkan memperbolehkan pekerja/buruhnya cuti tahunan tidak kurang dari 12 hari kerja jika pekerja/buruh telah bekerja tidak kurang dari 12 bulan berturut-turut (Pasal 79 Undang-Undang No.13 tahun 2003) Upah selama hari libur Pekerja tidak diwajibkan bekerja selama hari libur resmi. Namun, pengusaha boleh meminta pekerjanya untuk tetap bekerja selama hari libur resmi kalau jenis dan sifat pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang berlangsung terus menerus tanpa henti atau di bawah berbagai kondisi yang berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha yang mengharuskan pekerjanya tetap bekerja selama hari libur resmi wajib membayar upah lembur (Pasal 85 Undang-Undang No. 13 tahun 2003) Upah kerja di akhir minggu Perhitungan upah lembur di hari libur/istirahat : 2 X Upah/jam untuk 7 jam pertama, 3 X Upah/jam untuk jam ke-8 dan 4 X Upah/jam untuk jam ke-9 dan ke-10 untuk yang bekerja 6 hari/minggu. 2 X Upah/jam untuk 8 jam pertama, 3 X Upah/jam untuk jam ke-9 dan 4 X Upah/jam untuk jam ke-10 dan ke-11 untuk yang bekerja 5 hari/minggu (Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004) 03/12
Kondisi Kerja
Peraturan mengenai Kondisi Kerja Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Status Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didapat oleh pekerja kontrak tidak boleh dilakukan untuk jenis pekerjaan tetap dan hanya boleh dilakukan pada pekerjaan yang bersifat sementara, sekali pelaksanaan dan langsung selesai (Bab XI Undang-Undang No. 13/2003) Fixed Term Contracts Kenyan Labor Law allows fixed term contracts for tasks of permanent nature. Kontrak Kerja Pekerja kontrak membuat perjanjian kerja dengan perusahaan sewaktu diterima bekerja yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak. (Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003) Pekerja diberikan salinan perjanjian kerja oleh perusahaan (Pasal 54 ayat (3) UU No. 13/2003) Perusahaan wajib mendaftarkan perjanjian kerja waktu tertentu ke dinas tenaga kerja setempat (Kemenakertrans No. 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Peraturan Nasional
04/12
Tanggung Jawab Keluarga
Peraturan mengenai Kerja dan Perawatan Anak di Sekolah Hari libur sekolah Tidak ada ketentuan hukum Kesempatan yang sama bagi orang tua Tidak ada ketentuan hukum
05/12
Kehamilan ketika Bekerja
Peraturan tentang kehamilan dan pekerjaan Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Perawatan medis gratis Setiap pekerja berhak atas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menyediakan perawatan medis komprehensif untuk pekerja dan keluarga mereka. Jenis-jenis layanan medis yang disediakan mencakup perawatan selama kehamilan dan persalinan (UndangUndang no 40 tahun 2004) Pekerjaan yang tidak berbahaya Pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh wanita yang sedang hamil melakukan pekerjaan yang, menurut pendapat dokter, berisiko membahayakan kesehatannya atau membahayakan keselamatan dirinya dan keselamatan bayinya yang masih di dalam kandungan kalau bekerja antara pukul 11 malam sampai 7 pagi (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.13/2003) Cuti melahirkan Cuti melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan masa istirahat sebelum waktu persalinan yang diperkirakan oleh seorang dokter kandungan atau seorang bidan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah persalinan tersebut. Selain itu, seorang pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak mendapatkan masa istirahat selama 1,5 (satu setengah bulan) (Pasal 82 Undang-Undang No.13/2003) Pengusaha dilarang memutus hubungan kerja seorang pekerja karena dia tidak masuk kerja dikarenakan hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui bayinya; pemutusan hubungan kerja apapun yang terjadi karena alasan seperti yang disebutkan itu dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum (Pasal 153 Undang-Undang No.13/2003) Penghasilan Selama masa cuti melahirkan (3 bulan), pekerja wanita tersebut tetap menerima gajinya secara utuh 06/12
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Perlindungan dari majikan Untuk melindungi keselamatan para pekerja dan untuk merealisasikan produktifitas optimal, skema kesehatan dan keselamatan kerja harus disediakan (Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.13/2003. Setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (Undang-Undang No. 1 Tahun 1970). Perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala (Undang - Undang No. 23 tahun 1992) Perlindungan gratis Setiap pekerja berhak menerima perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 86 Undang-Undang No.13/2003) Training Setiap bentuk usaha wajib memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang harus terintegrasi ke dalam sistem manajemen perusahaan tersebut (Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.13/2003) Mangajukan keluhan Pekerja/buruh boleh mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah mengenai penyelesaian perselisihan industri tentang penghentian hubungan kerjanya dengan perusahaannya kalau pihak perusahaan memerintahkan pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan yang membahayakan jiwa, kesehatan, ataupun moralitas pekerja/buruh itu, dan pekerjaan tersebut tidak disebutkan sewaktu membuat kesepakatan kerja dengan pihak pekerja/buruh (Pasal 169 Undang-Undang No.13/2003)
Peraturan Nasional
07/12
Kerja dan Kondisi Sakit
Peraturan mengenai Kerja dan Kondisi sakit Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Penghasilan ketika sakit Pihak perusahaan berkewajiban membayar upah pekerja kalau pekerja tidak bisa melakukan tugasnya karena sakit (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13/2003) Upah Minimum Jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit ditentukan sebagai berikut: a. Untuk empat bulan pertama, pekerja berhak menerima 100% gajinya ; b. Untuk empat bulan kedua, pekerja berhak menerima 75% gajinya; c. Untuk empat bulan ketiga, pekerja berhak menerima 50% gajinya. Untuk bulan-bulan selanjutnya, pekerja berhak menerima 25 (dua puluh lima) persen dari gajinya sebelum pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13/2003) Jaminan pekerjaan UU melarang pihak perusahaan memutus hubungan kerja dengan seorang pekerja karena dia absen dari pekerjaannya dikarenakan sakit dan hal ini dibuktikan melalui surat keterangan yang diberikan oleh dokter yang merawatnya asalkan dia tidak absen dari pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut; atau dia mengalami cacat tetap, dalam kondisi sakit karena kecelakaan kerja, atau dalam kondisi sakit karena penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan [baca: hubungan ketenagakerjaan] yang masa pemulihannya tidak bisa ditentukan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh dokter yang merawatnya. Pemutusan hubungan kerja apapun yang terjadi karena alasan tersebut di atas diangkap tidak sah dan batal demi hukum (Pasal 153 UndangUndang No.13/2003) Tunjangan kecacatan Manfaat dari simpanan hari tua akan diberikan dalam bentuk pembayaran uang tunai sekaligus ketika pekerja menderita cacat tetap. Kalau pekerja meninggal dunia atau menanggung cacat tetap, ahli warisnya (pasangan dan anak-anak yang berusia di bawah usia dua puluh tiga tahun) menerima manfaat tersebut. Manfaat kecacatan ini adalah uang tunai yang sebanding dengan total kontribusi pekerja dan perusahaan ditambah bunga yang dihasilkan. Untuk cacat sementara, upah penuh dibayarkan selama 120 hari pertama, 75% dari upah untuk 120 hari berikutnya, dan setelahnya diberikan 50% dari upah sampai pulih atau dinyatakan cacat tetap. Untuk cacat tetap, manfaat dalam bentuk uang tunai dibayarkan, bervariasi dari 2% sampai 70% dari 60 kali penghasilan bulanan terakhir, bergantung pada cidera yang diderita (Undang-Undang no 40 tahun 2004) 08/12
Jaminan Sosial
Peraturan tentang jaminan sosial : Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Hak pensiun Batas minimum usia pensiun di Indonesia ditentukan pada usia 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimum 60 tahun. Ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan masa pensiun (Pasal 154 Undang-Undang No.13/2003) Setiap pekerja atau ahli warisnya berhak pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran selama minimal 15 tahun. Apabila peserta meninggal dunia masa iuran 15 tahun ahli warisnya tetap berhhak mendapat manfaat jaminan pensiun (Pasal 41 Undang-Undang No.40/2004) Tunjangan Tanggungan Janda dan duda dari pekerja dan anak-anak pekerja akan menerima pensiun minimum antara 40% dan 60% dari total upah minimum lokal. Janda/duda dan anak dari pekerja akan terus menerima manfaat pensiun sampai mereka meninggal, menikah kembali atau mulai bekerja waktu penuh. Tunjangan Penganguran Tidak ada ketentuan hukum Perawatan Medis Skema jaminan sosial bagi karyawan swasta, JAMSOSTEK mencakup Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menyediakan perawatan medis komprehensif untuk pekerja dan keluarga mereka. Jenis-jenis layanan medis yang disediakan mencakup: (i) Perawatan ambulatori (berpindah) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat, dokter umum dan dokter spesialis. (ii) Rawat inap di rumah sakit umum dan swasta. (iii) Perawatan kehamilan dan persalinan. (iv) Penyediaan obat-obatan. (v) keperluan laboratorium untuk dukungan diagnosis. (vi) Perawatan gigi dan mata. (vii) Perawatan darurat. 09/12
Perlakuan Adil di Tempat Kerja
Peraturan tentang perlakuan adil di tempat kerja Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya Upah yang setara Setiap pekerja/buruh berhak menerima perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaannya (Pasal 6 UndangUndang No.13/2003) Di tempat kerja, bayaran yang sebanding untuk pria dan wanita atas pekerjaan yang bernilai sebanding adalah sebuah keharusan, tanpa memandang status pernikahan. Ketidaksetaraan bayaran berdasarkan agama, ras, atau latar belakang etnis juga tidak diperbolehkan (Undang-undang nomor 80 tahun 1957) Kesempatan mengikuti pelatihan Pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pelatihan kerja yang relevan dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No.13/2003) Kebebasan untuk menyampaikan keluhan UU melarang perusahaan menghentikan hubungan kerja seorang pekerja karena pekerja/buruh memilih pemahaman/kepercayaan, agama, orientasi politik, etnisitas, warna kulit, ras, jenis kelamin, kondisi fisik atau status pernikahan yang berbeda; penghentian kerja apapun yang terjadi karena alasan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum (Pasal 153 Undang-Undang No.13/2003)
Peraturan Nasional
10/12
Pekerja Anak
Peraturan tentang pekerja anak Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak-anak di bawah usia 15 tahun Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. (Pasal 68 Undang-Undang Noo.13/2003). Pengecualian bagi anak usia 13 – 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69,70,71 Undang-Undang No.13/2003) 11/12
Kerja Paksa
Peraturan tentang kerja paksa Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kebebasan berganti pekerjaan Pekerja bisa mengundurkan diri atas keinginan sendiri asalkan: a. Pekerja menyerahkan surat pengunduran diri [kepada pihak manajemen] paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dia tidak lagi bekerja. b. Pekerja tersebut tidak terikat kontrak untuk bekerja atau mengabdi pada perusahaan selama jangka waktu tertentu sebagai imbalan bagi pelatihan/pendidikan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan untuk membuatnya bisa memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya di perusahaan. c. Pekerja harus melanjutkan kewajibannya [kepada perusahaan] sampai tanggal pengunduran dirinya (Pasal 162 Undang-Undang No.13/2003) Tidak adanya paspor ataupun kartu identitas Tidak ada ketentuan hukum Pembayaran pinjaman Untuk memungkinkan pekerja mendapatkan penghidupan yang sesuai dari sudut pandang kemanusiaan, Pemerintah menentukan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dari denda dan pengurangan upah yang tidak adil. (Pasal 88 Undang-Undang No.13/2003) 12/12
Hak Serikat Buruh/Serikat Pekerja
Peraturan tentang hak serikat buruh/serikat pekerja Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kebebasan untuk Berunding Secara Kolektif Sebuah perjanjian kesepakatan kerja bersama dibuat antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang sudah tercatat di lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha (Pasal 116 Undang-Undang No.13/2003) Kebebasan untuk bergabung dengan serikat buruh dan berpartisipasi di dalam aktifitas serikat buruh di luar jam kerja Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota sebuah serikat buruh. Serikat buruh berhak menarik dan mengelola dana dan mempertanggungjawabankan keuangan serikat, termasuk penyediaan dana untuk aktifitas mogok kerja (Pasal 104 Undang-Undang No.13/2003). Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk melaksanakan aktifitas serikat pekerja/serikat buruh selama jam kerja yang disetujui oleh kedua pihak dan atau diatur di dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 29 Undang-Undang No.13/2003).
Peraturan Internasional
01/12
Kerja dan Upah
Berbagai Konvensi ILO terkait kerja dan upah: Upah Minimum : Konvensi 131 (1970) Upah Reguler : Konvensi 95 (1949) dan 117 (1962) Upah lembur : Konvensi 47 (1935) dan Konvensi 106 (1957) Indonesia belum meratifikasi Konvensi 131,95,117 dan 47, 95, namun telah meratifikasi Konvensi 106 Upah Minimum Upah minimum harus mencukupi biaya hidup karyawan dan anggota keluarganya. Terlebih lagi, upah tersebut harus berhubungan dengan tingkat gaji yang didapatkan secara umum dan standar hidup dari kelompok sosial lainnya. Upah Reguler Upah harus dibayarkan secara teratur/reguler Upah Lembur Bekerja lembur perlu dihindari. Jika tidak bisa dihindari, upah tambahan harus diberikan - minimal gaji dasar per jam ditambah tunjangan yang berhak Anda terima 02/12
Cuti Tahunan dan Kerja di Hari Libur Nasional dan Akhir Pekan
Konvensi ILO: Konvensi 132 (1970) tentang Hari Libur Berbayar (Direvisi) Konvensi 14,47,106. Untuk beberapa industri, berlaku Konvensi yang berbeda Indonesia belum meratifikasi semua Konvensi di atas Cuti Berbayar Dalam waktu satu tahun ada paling tidak ada tiga minggu hari libur berbayar, hari libur nasional dan keagamaan tidak termasuk. Perjanjian Kerja Bersama harus menyediakan setidaknya satu ari cuti tahunan yang mendapat remunerasi penuh untuk setiap 17 hari karyawan tersebut bekerja. Upah di Hari Libur Anda berhak mendapatkan cuti berbayar selama hari libur keagamaan nasional yang diakui secara resmi Kompensasi di Hari Libur Jika Anda harus bekerja pada hari libur nasional atau keagamaan, Anda berhak mendapatkan kompensasi upah lembur. Upah lembur tidak perlu harus dibayarkan dalam minggu yang sama, asalkan hak untuk kompensasi upah lembur yang dibayarkan tidak hangus. Kompensasi di Akhir Pekan Jika Anda harus bekerja selama akhir pekan, Anda berhak mendapatkan waktu istirahat 24 jam tanpa gangguan sebagai gantinya di minggu selanjutnya. 03/12
Kondisi Pekerjaan
Konvensi ILO: Tiga pertanyaan di bawah bagian ini mengukur kerawanan hubungan kerja. Meskipun tidak jelas disebutkan dalam konvensi tunggal, namun praktik terbaik di lapangan mengharuskan karyawan diberi kontrak kerja tertulis, perjanjian kerja waktu tertentu tidak harus dipekerjakan untuk tugas-tugas yang dibayar secara permanen. Uang pesangon pun diberikan saat terjadi pemutusan hubungan kerja 04/12
Children at School
Konvensi ILO: Konvensi 156 : Pekerja dengan Konvensi Tanggung Jawab Keluarga (1981) Indonesia belum meratifikasi Konvensi 156 Hari libur sekolah Cuti berbayar Anda semestinya diperbolehkan berbarengan dengan hari libur bagi anak-anak yang bersekolah. Kesempatan yang sama bagi orang tua Karyawan (apapun jenis kelaminnya) yang memiliki tanggungan keluarga harus memiliki kesempatan yang sama seperti kolega mereka yang tidak memiliki tanggungan seperti itu.
Peraturan Internasional
05/12
Maternity and Work
Konvensi ILO tentang kehamilan dan pekerjaan Konvensi yang terdahulu (103 dari tahun 1952) menyatakan cuti melahirkan selama paling tidak 12 minggu, 6 minggu sebelum dan 6 minggu sesudah melahirkan. Melahirkan selama paling tidak 12 minggu, 6 minggu sebelum dan 6 minggu sesudah melahirkan. Namun, konvensi selanjutnya (No. 183 dari tahun 2000) mensyaratkan bahwa cuti hamil minimal 14 minggu dengan jangka waktu enam minggu cuti wajib setelah kelahiran anak. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 103 dan 183 Perawatan Medis Gratis Selama kehamilan dan cuti melahirkan, Anda berhak mendapatkan perawatan medis dan kebidanan tanpa biaya tambahan Pekerjaan yang tidak berbahaya Selama kehamilan dan menyusui, Anda harus dikecualikan dari pekerjaan yang mungkin membahayakan diri Anda atau bayi Anda Cuti melahirkan Cuti melahirkan yang Anda terima semestinya berlangsung paling tidak 14 minggu. Penghasilan Selama cuti melahirkan, penghasilan Anda mesti berjumlah paling tidak dua pertiga dari gaji yang biasanya Anda terima. 06/12
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Konvensi ILO Konvensi 155 (1981) tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Ada beberapa konvensi lain yang mengatur dengan lebih spesifik mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di profesi tertentu seperti industri asbes dan bahan kimia. Mereka tidak dibahas di sini. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 155 Perlindungan dari majikan Majikan Anda, demi keadilan, harus memastikan proses kerja yang ada berlangsung aman Perlindungan gratis Majikan Anda harus menyediakan pakaian perlindungan dan tindakan perlindungan keselamatan lainnya yang dibutuhkan secara gratis. Pelatihan Anda dan kolega Anda harus menerima pelatihan dalam semua aspek keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan dan Anda harus diberi tahu dimana lokasi pintu darurat. Keluhan Ketika Anda menginformasikan kepada atasan Anda tentang sebuah situasi yang akan berubah menjadi bahaya atau situasi yang telah menjadi berbahaya ketika bekerja, Anda tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan tersebut sampai situasi tersebut terselesaikan. 07/12
Kerja dan Kondisi Sakit
Konvensi ILO tentang kesehatan dan keselamatan kerja Konvesi 121 (1964) dan 130 (1969) tentang santunan cedera kerja serta perawatan kesehatan dan santunan sakit. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 121 dan 130 Penghasilan ketika sakit Hak Anda untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan harus dilindungi ketika Anda sedang sakit. Penghasilan minimum Minimalnya, Anda berhak mendapatkan penghasilan sebesar 60% dari upah minimum selama 6 bulan. (Negara-negara anggota bebas memilih sistem yang menjamin 60% dari upah terakhir selama 6 bulan kondisi sakit atau bahkan selama tahun pertama) Jaminan pekerjaan Selama 6 bulan sejak Anda jatuh sakit, Anda tidak boleh dipecat. Tunjangan kecacatan Ketika Anda menjadi cacat karena kejadian atau kecelakaan kerja, Anda harus menerima tunjangan yang lebih tinggi dibanding kalau penyebabnya tidak berhubungan dengan kerja.
Peraturan Internasional
08/12
Jaminan Sosial
Konvensi ILO tentang jaminan sosial Konvensi 102 (1952). Beberapa standar yang lebih tinggi sepertinya diberlakukan untuk beberapa tunjangan seperti dalam Konvensi 121 (1964), 128 (1967), 130 (1969) and 168 (1988).
Indonesia belum meratifikasi Konvensi 102, 121, 128, 130 dan 168. Hak pensiun Dari usia 65 tahun, ditentukan sebagai persentase dari upah minimum atau persentase dari upah yang diterima. Aturan dasar ini telah dijabarkan di dalam Standar Minimum Jaminan Sosial Tunjangan tanggungan Ketika pencari nafkah meninggal dunia, pasangan dan anak-anaknya berhak mendapatkan tunjangan, dinyatakan sebagai persentase dari upah minimum, atau persentase dari upah yang diterima Tunjangan pengangguran Ketika pencari nafkah meninggal dunia, pasangan dan anak-anaknya berhak mendapatkan tunjangan, dinyatakan sebagai persentase dari upah minimum, atau persentase dari upah yang diterima Tunjangan pengangguran Selama jangka waktu tertentu, orang yang menganggur berhak mendapatkan tunjangan ketunakaryaan yang ditentukan sebagai persentase dari upah
09/12
Perlakuan Adil di Tempat Kerja
Konvensi ILO tentang perlakuan adil di tempat kerja Konvensi 111 (1958) memberi daftar berbagai diskriminasi yang dilarang Konvensi 100 (1952) adalah Gaji Sebanding untuk Pekerjaan yang memiliki Nilai Sebanding Indonesia telah meratifikasi Konvensi 100 dan 111 Upah yang setara Di tempat kerja, bayaran yang sebanding untuk pria dan wanita atas pekerjaan yang bernilai sebanding adalah sebuah keharusan, tanpa memandang status pernikahan. Ketidaksetaraan bayaran berdasarkan agama, ras, atau latar belakang etnis juga tidak diperbolehkan. Sistem penggajian yang transparan dan kesesuaian gaji dan posisi yang jelas harus sudah ada dan membantu mencegah diskriminasi upah. Pelecehan Seksual SIntimidasi seksual adalah diskriminasi gender Kesempatan mengikuti pelatihan Semua pekerja, apapun gender, agama, ras, ataupun latar belakang etnisnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Kebebasan untuk menyampaikan keluhan Anda harus tahu siapa yang bisa membantu Anda ketika terjadi diskriminasi. Kapanpun Anda bertanya tentang diskriminasi ataupun mengajukan sebuah keluhan, Anda harus merasa terlindungi dari intimidasi dan tidak diabaikan begitu saja. 10/12
Pekerja Anak
Konvensi ILO tentang anak-anak yang bekerja Konvensi 138 (1973) and 182 (1999) Indonesia telah meratifikasi Konvensi 138 dan 182. Anak-anak di bawah usia 15 tahun Di tempat kerja, tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan anak-anak yang bisa membahayakan kesehatan mereka maupun membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka. Semua anak harus bisa bersekolah. Kalau semua ini dipenuhi, tidak ada halangan bagi anak-anak antara usia 12 sampai 14 tahun melakukan pekerjaan ringan .
Peraturan Internasional B
11/12
Kerja Paksa
Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa Konvensi 29 dan 105 menyebutkan definisi kerja paksa Kerja paksa adalah pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman hukuman: hilangnya upah, pemecatan, pelecehan atau kekerasan, bahkan hukuman fisik. Kerja paksa adalah pelanggaran terhadap hak azazi manusia Indonesia telah meratifikasi Konvensi 29 dan 105. Kebebasan berganti pekerjaan Majikan/Perusahaan harus memperbolehkan Anda mencari pekerjaan di tempat lain. Kalau Anda melakukan itu, Anda tidak boleh diancam dikurangi upah yang Anda terima ataupun diancam untuk dipecat. (Dalam kasus-kasus terbalik, hukum internasional menganggap hal ini sebagai kerja paksa). Tidak adanya paspor ataupun kartu identitas Anda harus memegang paspor atau kartu identitas Anda sendiri. Bukan dipegang oleh majikan Anda. (Salah satu indikator dari kerja paksa adalah apakah pekerja bisa dengan bebas menggunakan paspor atau kartu identitasnya sendiri. Seringkali, terutama dalam konteks imigrasi, majikan menyita dokumen pribadi semacam ini. Kalau ini terjadi, pekerjaan tersebut adalah kerja paksa.) Pembayaran pinjaman Ketika Anda tidak menerima bayaran apapun karena Anda masih belum sepenuhnya melunasi pinjaman pribadi yang diberikan oleh majikan Anda, hal ini dianggap sebagai kerja paksa. 12/12
Hak Serikat Buruh/Serikat Pekerja
Konvensi ILO tentang hak-hak serikat buruh Konvensi 87 (1948) and 98 (1949) Indonesia telah meratifikasi Konvensi 87 dan 98 Serikat buruh di tempat kerja Serikat buruh berhak melakukan negosiasi bersama majikan tentang syarat-syarat pekerjaan tanpa halangan. Serikat buruh dilindungi haknya untuk bernegosiasi dengan majikan untuk merundingkan dan menyimpulkan perjanjian kerja bersama. (ILO memiliki prosedur khusus untuk menangani keluhan dari serikat buruh) Kebebasan untuk bergabung dengan serikat buruh dan berpartisipasi di dalam aktifitas serikat buruh di luar jam kerja Kebebasan berserikat berarti kebebasan untuk bergabung dengan serikat buruh. Hak ini adalah hak azazi yang mendasar. Pekerja tidak boleh dirugikan ketika mereka aktif di dalam kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja.
