--\ A'E *F.,.
BMKG
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL (BAKOSURTANAL}, BADAN METEOROLOG|, KLIMATOLOG|, DAN cEOFtStKA (BMKG), DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Nomor Nomor Nomor
: : :
21 2/DSDSDA/RTII 0/201 1 318/DEP iltBMKGIX-2011 PR0503-DN754
TENTANG
PEMBUATAN DAN PEMUTAKHIRAN PETA KEJADIAN BANJIR DAN PETA PRAKIRAAN DAERAH POTENSI BANJIR Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu sebelas, (124a2011) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :
1.
Dr. Priyadi Kardono, M.Sc
:
Deputi Bidang Survei dan Sumber Daya Alam, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 1281M tahun 2010, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakosurtanal) beralamat di Jl. Raya Bogor Km 46 Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
',2.
Dr. Widada Sulistya,
DEA
:
Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 149/M tahun 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) beralamat di Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian
Pekerjaan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor
49/M tahun 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum beralamat di Jl. Pattimura No. 20, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA. Dengan memperhatikan ... 1
Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut
:
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Neg ara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negar:a Republik lndonesia NOmor S0SB). (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5214) (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : O8/PRT/M l2O1A tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21IPRT/M12010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. (6) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEp. 0g Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor 156 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan kewenangannya sebagaimana tersebut di atras, dengan memperhatikan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Koordinasi Survei Dan Pemetiaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG), Dan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor RT.08.01/57-DBSDSD NXVZAAT, KT.401/A.13/DPT ll/BMKG-2007, dan lP-06.06-Dai656 tentang Pembuatan Peta Kejadian Banjir dan Peta Prakiraan Potensi Banjir yang telah berakhir masa berlakunya, bersepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kegiatan dengan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pembuatan dan Pemuktakhiran Peta Kejadian Banjir dan Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal
I
(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang ditimbulkan oleh banjir. (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pembuatan peta kejadian banjir dan peta prakiraan daerah potensi banjir.
BAB il ...
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan
:
(1) Pemanfaatan bersama peta dasar, tematik dasar, data DEM (Digital Etevatian Mode[), koordinat stasiun/pos penakar hujan, data curah hujan, data kejadian banjir, data daerah aliran sungai (DAS), serta prakiraan curah hujan; (2) Pemanfaatan bersama pengolahan dan analisa data; (3) lntegrasi dan visualisasi kartografi; (4) Sosialisasi/informasi daerah potensi banjir ke instansi terkait dan masyarakat; dan (5) Pemutakhiran peta rawan banjir.
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 3 Guna terlaksananya kerjasama ini maka PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (1) PIHAK KESATU menjadi pelaksana utama dalam kegiatan : a. Penyiapan peta dasar, tematik dasar, data DEM; b. lntegrasidan visualisasi kartografi; dan c. Pengembangan basis data dan aplikasi Sistem lnformasi Geografis (SlG) (2) PIHAK KEDUA menjadi pelaksana utama dalam kegiatan : a. Penyiapan data lokasistasiun/pos hujan; b. Penyiapan data curah hujan; dan c. Penyiapan prakiraan curah hujan bulanan untuk tiga bulan ke depan dengan pemutakhiran setiap bulan dan prakiraan curah hujan dasarian (3) PIHAK KETIGA menjadi pelaksana utama dalam kegiatan : a. Penyediaan Data Daerah Aliran Sungai; b. Penyediaan data daerah genangan banjir sekurang-kurangannya 5 (lima) tahun terakhir; dan c. Memfasilitasi sosialisasi dan diseminasi informasi banjir. (4) PARA PIHAK secara bersama melaksanakan kegiatan
:
a. lntegrasi Peta Dasar, Peta Tematik Dasar, Peta curah Hujan dan peta b.
Genangan Banjir, untuk menghasilkan Peta Kejadian Banjir dan Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir; Sosialisasi dan diseminasi Peta Kejadian Banjir dan Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir ke instansi terkait masyarakat.
BAB IV...
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4 (1) Kegiatan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 ditanggung biayanya oleh PIHAK KESATU; (2) Kegiatan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 ditanggung biayanya oleh PIHAK KEDUA; (3) Kegiatan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka g ditanggung biayanya oleh PIHAK KETIGA; (4) Kegiatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 ditanggung bersama oleh PARA PIHAK dan diatur dalam sebuah perjanjian rinci yang disusun atas dasar kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3 3
BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5 (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Peflanjian Keflasama ini. (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerjasama ini. (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun kerena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini. (5) Pada setiap akhir tahun PARA PIHAK sepakat mengadakan evaluasi atas Perjanjian Kerjasama ini.
BAB VI KEADAAN MEMAKSA {FORCE MAJOURET Pasal 6
Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau dibatalkan apabila keadaan memaksa yang dianggap sebagai force majoure antara lain : bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, epidemi, tindakan pemerintah dibidang moneter, serta kebijaksanaan pemerintah yang tidak dapat memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini. BAB VII ...
BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7 (1)
Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; (2) Apabila pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. BAB VIII PENGELUARAN PRODUK HASIL KERJASAMA Pasal 8 (1) Setiap produk akhir hasil kerjasama ini merupakan produk bersama. (2) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerjasama ini. (3) Untuk setiap lembar peta dituliskan kerjasama Bakosurtanal- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika - Ditjen. Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan riwayat peta sebagai berikut a. BAKOSURTANAL Peta Dasar, Tematik Dasar, Data DEM b. Data Curah Hujan lnformasi Prakiraan Curah Hujan c. Ditjen Data Daerah Aliran Sungai Data daerah genangan banjir
BMKG SDA
: : :
BAB IX
.
PERUBAHAN Pasal
I
Perubahan-perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dalam addendum danlatau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
BAB X ...
BAB X PENUTUP
Pasal 10 Penjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum untuk masing-masing PIHAK.
PIHAK KESATU,
PIHAK KEDUA,
,f rL ,tn\ \+ Dr. Priyadi Kardonoi.\
a, DEA
isr ron, M.Sc
f_
