SALINAN *.
t,
u JrTot
"
* . r, o
PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK "?otf; INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa dalam rangka meningkatkan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat
:
ancaman siber serta optimalisasi tugas dan fungsi
Badan Intelijen Negara perlu
dilakukan penyempumaan dan revitalisasi organisasi Badan Intelijen Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2Ol2 tentang Badan Intelijen Negara; Mengingat
1.
Pasal
4 ayat (f)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelljen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 1OS, Tambahan
2. Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); 3. Peraturan Presiden Nomor 9O Tahun 2Ol2 terrtang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 220); MEMUTUSKAN
m PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2OL2 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor
90 Tahun 2Ol2 tentang Badan Inteliien Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
BIN terdiri atas: a. Kepala BIN; b. Wakil Kepala BIN; c. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri; e. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri; f. Deputi Bidang Kontra Intelijen; C. Deputi Bidang Intelljen Ekonomi; h. Deputi Bidang Intelijen Teknologi; i. Deputi Bidang Intelljen Siber; j. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi; k. Deputi Bidang Anatisis dan produksi Intelijen; l. Inspelrtorat Utama; m. Staf Ahli Bidang Ideologi dan politik; n. StafAhli Bidang Sosial Budaya; o. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; p. Staf Ahli Bidang pertahanan dan Keamanan; q. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
r. pusat . . ,
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
r. s. 2.
Pusat; dan Badan Intelijen Negara di Daerah.
Di antara Bagan Kesembilan dan Bagian Kesepuluh disisipkan I (satu) bagarr, yakni Bagian Kesembilan A, dan disisipkan 3 (tiga) pasal di antara Pasal 25 dan Pasal 26 yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesembilan A Deputi Bidang Intelijen Siber Pasal 25A
(1)
Deputi Bidang Intel[ien Siber, selanjutnya disebut Deputi VI, adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen siber, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN. (2) Deputi VI dipimpin oleh Deputi. Pasal 25B
Deputi VI mempunyai tugas
melaksanat<ari perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber. Pasal 25C
Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, Deputi VI menyelenggarakan fungsi: a. pen5rusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; b, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi inteliien siber; d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; dan e. pen]rusunan laporan intelijen siber.
3.Ketentuan...
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-43. Ketentuan Pasal sebagai berikut:
26 diubah,
sehingga berbunyi
Pasal 26
(1) Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, selanjutnya disebut Deputi MI, adalah unsur pelaksana sebosan tugas dan fungsi BIN di bidang komunikasi dan informasi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIN. (2) Deputi VII dipimpin oleh Deputi. 4. Ketentuan Pasal sebagai berikut:
27 diubah,
sehingga berbunyi
Pasal 27
Deputi VII mempunyai tugas
melaksanakan
perumusan keb[iakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intel[jen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi, 5.
Ketentuan Pasal
28 diubah,
sehingga berbunyi
ssfagai berikut: Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, Deputi
VII
menyelenggarakan
fungsi: a. pen5rusunan rencana kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi; b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi; c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelljen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi; d. pengendalian . .
.
m PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
d. e. f.
pengendalian kegiatan dan/atau operasi Inteliien di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi; penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
penyusunan laporan Intelijen komunikasi massa, komunikasi sosial, dan informasi.
6. Ketentuan
Pasal
29 diubah,
sehingga berbunyi
sebagai berikut: Pasal 29
(l)
(2)
Deputi Bidang Analisis dan produksi Intelijen, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN. Deputi VIII dipimpin oleh Deputi.
7. Ketentuan Pasal sebagai berikut:
3O diubah, sehingga berbunyi
pasal 30
Deputi VIII mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebdat
8. Ketentuan Pasal 3l diubah,
sehingga berbunyi
seb"gai berikut: Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebqgeimana dimaksud
dalam Pasal 30, Deputi VIII menyelenggarakan fungsi: a. pen5rusunan rencana analisis Intellien;
dan
produksi
b.penyeleksian...
PRESIDEI,]
REPUBLIK ll.lDoNEStA
-6-
b.
penyeleksian,
pengintegrasian,
dan
penginterpretasian infornasi yang diperoleh dari kegiatan dan/atau operasi Intelijen; c.
pelaksanaan analisis dan produksi Intelijen;
d.
pengkajian masalah strategis dengaa lembaga Intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan penyampaian produk Intelijen kepada Kepala BIN sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN.
9. Ketentuan Pasal 39 diubah,
sehingga berbunyi
sebagai berikut: Pasal 39
(1) Di lingkungan BIN dibentuk Badan Intelljen Negara di Daerah, selanjutnya disebut Binda.
(2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dipimpin oleh Kepala Binda, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Deputi IL
(3) Binda terdiri atas I
(satu) Bagian dan Kelompok
Jabatan Fungsional Agen.
(4) Bagian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Untuk mendukung pelaksanakan tugas
fungsi
dan
Binda, dapat dibentuk Koordinator
Wilayah.
(6) Penentuan jumlah Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (S) didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja. 10. Di antara
.
PRESIDEI.I
REPUBLIK INDONESIA
-7
-
10.Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39A
Pembentukan dan penentuan jumlah Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetqjuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
l
l.Di antara Bagan
Kelimabelas dan Bagran Keenambelas disisipkan I (satu) bagian, ya}ni Bagan Kelimabelas A, dan di antara pasal 4O dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 40A dan 4OB sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagan Kelimabelas A Unit Pelaksana Teknis Pasal 4OA
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BIN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. Pasal 408
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A, ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetqiuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 12. Di antara . .
.
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-812.Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60A
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2OO9 tentang Sekolah Tinggi Intel{jen Negara, menjadi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BIN. 13.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 614 dan Pasal 618 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61A
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
14 Tahun 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelljen Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini atau belum diganti. Pasal 618
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Sekolah Tingg Intelijen Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II
Peraturan Presiden
ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-9Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21. Julu2OLT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Jttlr2017 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. YASONNA H, LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 168
Salinan ses:rai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Biiang Politik, Hukum, dan
