*) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat

:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LKPP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) LKPP dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/Jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha; *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik; e. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum; f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 LKPP terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan; d. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi; e. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan f. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. BAB III KEPALA Pasal 5 Kepala mempunyai tugas memimpin LKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKPP. BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

*) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 7 Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di LKPP. Pasal 8** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi program, kegiatan, dan sumber daya; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 Sekretariat Utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; b. Biro Umum dan Keuangan; dan c. Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian. Bagian Ketiga Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Pasal 10 Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana. Pasal 11** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran; b. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi; c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; dan d. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana. Pasal 12 Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri dari: a. Bagian Program dan Anggaran; b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 13 Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan kegiatan; b. penyiapan koordinasi penyusunan anggaran; dan c. penyiapan penyusunan revisi program dan/atau anggaran. Pasal 15 Bagian Program dan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Program; dan b. Subbagian Anggaran. Pasal 16 (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengolahan data untuk penyusunan program, rencana kegiatan, rencana kinerja, serta revisi program dan kegiatan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pengolahan data untuk penyusunan anggaran, serta revisi anggaran. Pasal 17 Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi penyusunan laporan kinerja LKPP. Pasal 18** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pengolahan data dan informasi kinerja, program, dan anggaran; b. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran; c. pelaksanaan evaluasi, kajian kebijakan program dan anggaran; dan d. penyusunan laporan kinerja dan program. Pasal 19 Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari: a. Subbagian Pemantauan; dan b. Subbagian Evaluasi.


Pasal 20** (1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengolahan data serta informasi untuk pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, kajian kebijakan program dan anggaran serta penyusunan laporan. Pasal 21 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi dan ketatalaksanaan. Pasal 22** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas tugas, fungsi, dan susunan organisasi; b. penyusunan uraian jabatan; c. penyusunan standar pelayanan, sistem prosedur, dan hubungan tata kerja; dan d. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Pasal 23 Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: a. Subbagian Organisasi; dan b. Subbagian Tata Laksana. Pasal 24 (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi atas tugas, fungsi dan susunan organisasi, serta uraian jabatan, pembentukan jabatan fungsional dan penyusunan standar kompetensi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan, sistem prosedur, hubungan tata kerja, standarisasi sarana dan prasarana kerja, serta pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan. Bagian Keempat Biro Umum dan Keuangan Pasal 25 Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara, keuangan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.


Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan Barang Milik Negara; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan d. pelaksanaan keprotokolan dan persidangan. Pasal 27 Biro Umum dan Keuangan terdiri dari: a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 28** Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan non gedung, dan penghapusan Barang Milik Negara. Pasal 29** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa; b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; c. koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang dan jasa; d. inventaris, distribusi, dan pengelolaan barang milik Negara; e. pemeliharaan barang milik Negara non gedung; dan f. penghapusan barang milik Negara. Pasal 30 Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari: a. Subbagian Layanan Pengadaan; dan b. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara. Pasal 31** (1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang/jasa, serta dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada pekerjaan kompleks dan bersifat strategis berdasarkan penugasan dari Kepala LKPP. (2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi, distribusi, pendokumentasian, penyusunan laporan, pengelolaan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

pergudangan, dan pemeliharaan non gedung, serta penghapusan barang milik Negara. Pasal 32** Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi, penatausahaan keuangan, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan keuangan. Pasal 33** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penatausahaan kas, anggaran belanja dan akuntansi keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. pelaksanaan verifikasi data dan dokumen anggaran; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan serta pelayanan sistem informasi perbendaharaan. Pasal 34 Bagian Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan; dan b. Subbagian Verifikasi Anggaran. Pasal 35** (1) Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi, penataan kas, anggaran belanja, perbendaharaan, penyusunan pelaporan, dan pelaksanaan pertimbangan penyelesaian masalah keuangan. (2) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap dokumen keuangan serta pelayanan sistem informasi perbendaharaan dan pengelolaan kegiatan penatausahaan keuangan. Pasal 36 Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan. Pasal 37** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan; c. pelaksanaan keprotokolan dan persidangan; d. pelaksanaan rumah tangga; dan e. pelaksanaan pemeliharaan gedung.


Pasal 38 Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Subbagian Rumah Tangga. Pasal 39** (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, dokumentasi, kearsipan, urusan pengaturan acara, kegiatan keprotokolan, dan koordinasi bahan rapat pimpinan. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga serta pemeliharaan gedung.

Bagian Kelima Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian Pasal 40 Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, hubungan masyarakat, mengelola informasi, serta mengelola urusan kepegawaian. Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan LKPP; b. pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, serta pendampingan hukum; c. pelaksanaan hubungan masyarakat; d. pengelolaan informasi; dan e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kompetensi pegawai. Pasal 42 Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian terdiri dari: a. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; b. Bagian Sistem Informasi; c. Bagian Kepegawaian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 43 Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, pelayanan hukum, hubungan masyarakat, dan pelayanan informasi publik.


Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya; b. pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, dan pendampingan hukum; c. pelaksanaan hubungan masyarakat; dan d. pelayanan informasi publik. Pasal 45 Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari: a. Subbagian Hukum; dan b. Subbagian Hubungan Masyarakat. Pasal 46** (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, dan pendampingan hukum. (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana, program, kegiatan pelaksanaan urusan publikasi, analisis pendapat umum, hubungan antar lembaga dan media massa, call center, serta pelayanan informasi publik. Pasal 47 Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi LKPP. Pasal 48** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data, informasi dan statistik; b. perencanaan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi; c. pengembangan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan dukungan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi; e. melaksanakan pengelolaan informasi; f. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP; dan g. penyelenggaraan kepustakaan. Pasal 49 Bagian Sistem Informasi terdiri dari: a. Subbagian Data dan Informasi; dan b. Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 50** (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, statistik, dan kepustakaan serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan aplikasi sistem informasi. (2) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan serta pengembangan dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan informasi, serta pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP. Pasal 51 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, mutasi, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan kinerja pegawai.

Pasal 52 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan pegawai; b. pelaksanaan pengadaan pegawai; c. penyusunan rencana dan pelaksanaan mutasi pegawai; d. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai; dan e. pengelolaan kinerja pegawai. Pasal 53 Bagian Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Pengadaan dan Mutasi; dan b. Subbagian Pengembangan. Pasal 54 (1) Subbagian Pengadaan dan Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan, dan mutasi pegawai. (2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja pegawai.

BAB V DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi


Pasal 55 (1) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dipimpin oleh Deputi. Pasal 56 Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha; c. penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang kerjasama internasional yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan d. penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 58 Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan terdiri dari : a. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum; b. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus; dan c. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional.

Bagian Ketiga Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Pasal 59 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum mempunyai tugas menyiapkan rumusan strategi dan kebijakan, serta menyusun pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. penyiapan penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan c. pelaksanaan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 61 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum terdiri dari: a. Subdirektorat Barang dan Jasa; dan b. Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi. Pasal 62 Subdirektorat Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dan diseminasi di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 63 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Subdirektorat Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan konsep rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa; b. penyiapan konsep pedoman pengadaan barang dan jasa; dan c. penyiapan konsep diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang dan jasa. Pasal 64 Subdirektorat Barang dan Jasa terdiri dari : a. Seksi Barang dan Jasa Lainnya; dan b. Seksi Jasa Konsultansi. Pasal 65 (1) Seksi Barang dan Jasa Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang dan jasa lainnya. (2) Seksi Jasa Konsultansi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan jasa konsultansi.


Pasal 66 Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dan diseminasi di bidang pengadaan pekerjaan konstruksi. Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan strategi dan kebijakan pengadaan pekerjaan konstruksi; b. penyiapan konsep pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi; dan c. penyiapan konsep diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi. Pasal 68 Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi terdiri dari : a. Seksi Pelaksana Konstruksi; dan b. Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi. Pasal 69 (1) Seksi Pelaksana Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi. (2) Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan perencana dan pengawas pekerjaan konstruksi. Bagian Keempat Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Pasal 70 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus mempunyai tugas menyiapkan rumusan strategi dan kebijakan pengadaan khusus, serta menyusun pedoman pengadaan pada badan usaha dan badan layanan, untuk keadaan khusus, serta dalam rangka kerjasama Pemerintah dan badan usaha. Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan strategi dan kebijakan pengadaan pada badan usaha dan badan layanan, untuk keadaan khusus, serta dalam rangka kerjasama Pemerintah dan badan usaha;


b. penyiapan penyusunan pedoman pengadaan pada badan usaha dan badan layanan, untuk keadaan khusus, serta dalam rangka kerjasama Pemerintah dan badan usaha; dan c. pelaksanaan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan pada badan usaha dan badan layanan, untuk keadaan khusus, serta dalam rangka kerjasama Pemerintah dan badan usaha. Pasal 72 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus terdiri dari: a. Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha; dan b. Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus. Pasal 73 Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dan diseminasi mengenai pengadaan dalam rangka kemitraan Pemerintah dan badan usaha. Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan strategi dan kebijakan pengadaan dalam rangka kemitraan Pemerintah dan badan usaha; b. penyiapan konsep pedoman pengadaan dalam rangka kemitraan Pemerintah dan badan usaha; dan c. penyiapan konsep diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan dalam rangka kemitraan Pemerintah dan badan usaha. Pasal 75 Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha terdiri dari: a. Seksi Kemitraan Infrastruktur; dan b. Seksi Kemitraan Non Infrastruktur. Pasal 76 (1) Seksi Kemitraan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan dalam rangka kemitraan Pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur. (2) Seksi Kemitraan Non Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan dalam rangka kemitraan Pemerintah dan badan usaha di bidang non infrastruktur. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 77 Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dan diseminasi mengenai pengadaan pada badan usaha dan badan layanan dan untuk keadaan khusus.

Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan strategi dan kebijakan pengadaan pada badan usaha dan badan layanan dan untuk keadaan khusus; b. penyiapan konsep pedoman pengadaan pada badan usaha dan badan layanan dan untuk keadaan khusus; dan c. penyiapan konsep diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan pada badan usaha dan badan layanan dan untuk keadaan khusus. Pasal 79 Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus terdiri dari : a. Seksi Badan Usaha; dan b. Seksi Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus. Pasal 80 (1) Seksi Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. (2) Seksi Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan di bidang pertahanan keamanan, riset, kawasan khusus, pengadaan dengan sumber pendanaan khusus, dan keadaan khusus. Bagian Kelima Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Pasal 81 Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional mempunyai tugas menyiapkan rumusan strategi dan kebijakan, serta pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional.


Pasal 82 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional; b. penyiapan penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional; c. pelaksanaan tugas hubungan internasional dan kerjasama ekonomi di bidang strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa; dan d. pelaksanaan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional. Pasal 83 Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional terdiri dari: a. Subdirektorat Iklim Usaha; dan b. Subdirektorat Kerjasama Internasional.

Pasal 84 Subdirektorat Iklim Usaha mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dan diseminasi mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha. Pasal 85 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Subdirektorat Iklim Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha; b. penyiapan konsep pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha; dan c. penyiapan konsep diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha. Pasal 86 Subdirektorat Iklim Usaha terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Pelaku Usaha; dan b. Seksi Kesempatan Usaha. Pasal 87 (1) Seksi Pengembangan Pelaku Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi teknis mengenai strategi, kebijakan, *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan pelaku usaha. (2) Seksi Kesempatan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka memperluas kesempatan usaha. Pasal 88 Subdirektorat Kerjasama Internasional mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dan diseminasi mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka kerjasama internasional. Pasal 89 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam rangka kerjasama internasional; b. penyiapan konsep pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka kerjasama internasional; c. penyiapan konsep hubungan internasional dan kerjasama ekonomi di bidang strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa; dan d. penyiapan konsep diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka kerjasama internasional. Pasal 90 Subdirektorat Kerjasama Internasional terdiri dari: a. Seksi Multilateral; dan b. Seksi Bilateral. Pasal 91 (1) Seksi Multilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman serta hubungan dan kerjasama ekonomi multilateral di bidang pengadaan barang/jasa. (2) Seksi Bilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan diseminasi mengenai strategi, kebijakan, dan pedoman serta hubungan dan kerjasama ekonomi bilateral di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB VI DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi


Pasal 92 (1) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi dipimpin oleh Deputi. Pasal 93 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Pasal 94 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan perumusan kebijakan sistem pemantauan, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. penyiapan masukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan d. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 95 Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari: a. Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan; b. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog; dan c. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.


Bagian Ketiga Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Pasal 96 Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan menyusun pedoman dalam rangka perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 97** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. penyiapan penyusunan pedoman perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. koordinasi serta sinkronisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan d. penayangan daftar hitam. Pasal 98** Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan terdiri dari: a. Subdirektorat Perencanaan Pengadaan; dan b. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi. Pasal 99** Subdirektorat Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dan pedoman mengenai perencanaan pengadaan. Pasal 100** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Subdirektorat Perencanaan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan kebijakan perencanaan pengadaan; b. penyiapan konsep pedoman perencanaan pengadaan; c. penyusunan rekomendasi kebutuhan dan satuan biaya pengadaan; dan d. pelaksanaan kajian kebijakan dan analisis sistem perencanaan pengadaan. Pasal 101** Subdirektorat Perencanaan Pengadaan terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi; dan b. Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah.


Pasal 102** (1) Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pedoman, dan rekomendasi kebutuhan serta menyiapkan bahan kajian dan analisis sistem perencanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah. (2) Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pedoman, dan rekomendasi kebutuhan serta menyiapkan bahan kajian dan analisis sistem perencanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Daerah. Pasal 103** Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dan pedoman, pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pasal 104** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan konsep rumusan kebijakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. penyiapan konsep pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan e. pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam. Pasal 105 Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari : a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan. Pasal 106** (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pengadaan. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pengadaan, serta pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam. Bagian Keempat Direktorat Pengembangan Sistem Katalog *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 107 Direktorat Pengembangan Sistem Katalog mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui sistem katalog. Pasal 108 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan sistem katalog; b. pengembangan sistem katalog; c. penyelenggaraan sistem katalog; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem katalog; Pasal 109 Direktorat Pengembangan Sistem Katalog terdiri dari : a. Subdirektorat Riset dan Kontrak; dan b. Subdirektorat Pengelolaan Katalog. Pasal 110 Subdirektorat Riset dan Kontrak mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam rangka pengembangan pengadaan melalui katalog, pelaksanaan riset pasar/industri barang dan jasa dan perumusan kontrak payung. Pasal 111 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Subdirektorat Riset dan Kontrak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan kebijakan dan pengembangan pengadaan barang dan jasa melalui katalog; b. penyiapan konsep pedoman kontrak payung dan tata cara pemilihan penyedia; dan c. pelaksanaan riset pasar/industri barang dan jasa. Pasal 112 Subdirektorat Riset dan Kontrak terdiri dari : a. Seksi Riset Pasar dan Industri; dan b. Seksi Kontrak Payung. Pasal 113 (1) Seksi Riset Pasar dan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan analisis hasil riset pasar/industri barang dan jasa. (2) Seksi Kontrak Payung mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengadaan melalui katalog, pedoman kontrak payung dan tata cara pemilihan penyedia, serta pelaksanaan kontrak payung.


Pasal 114 Subdirektorat Pengelolaan Katalog mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan, pedoman, dan penyelenggaraan sistem katalog, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan katalog. Pasal 115 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Pengelolaan Katalog menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan kebijakan pengelolaan katalog; b. penyiapan konsep pedoman pengelolaan katalog; c. pelaksanaan dan pengendalian operasional pelaksanaan katalog pengadaan; dan d. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi sistem katalog; Pasal 116 Subdirektorat Pengelolaan Katalog terdiri dari: a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog; dan b. Seksi Evaluasi Katalog. Pasal 117 (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengendalian operasional katalog, serta rekomendasi tindak lanjut pengendalian sistem katalog. (2) Seksi Evaluasi Katalog mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem katalog. Bagian Kelima Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pasal 118** Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik, pengawasan dan pengelolaan serta pembinaan layanan pengadaan secara elektronik. Pasal 119** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan dan penyusunan pedoman sistem pengadaan secara elektronik; b. penyiapan rumusan kebijakan dan penyusunan pedoman layanan pengadaan secara elektronik; c. pengembangan sistem elektronik pengadaan dan perangkat lunak pengadaan secara elektronik; *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik; e. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; f. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pengadaan secara elektronik; dan g. pelaksanaan diseminasi sistem dan layanan pengadaan secara elektronik; Pasal 120 Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari: a. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi; dan b. Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pasal 121 Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan pengembangan aplikasi, teknologi informasi, dan komunikasi sistem pengadaan secara elektronik. Pasal 122** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan kebijakan dan penyusunan pedoman sistem pengadaan secara elektronik; b. penyiapan pengembangan dan pelaksanaan aplikasi, teknologi informasi, dan komunikasi sistem pengadaan secara elektronik; c. penyiapan konsep pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan sistem pengadaan secara elektronik; d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk agregasi pengadaan secara elektronik; dan e. penyiapan konsep diseminasi pengembangan sistem pengadaan secara elektronik. Pasal 123 Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Pasal 124 (1) Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, pengembangan, pelaksanaan, diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi pengembangan perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

(2) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, pengembangan, pelaksanaan, diseminasi, serta pemantauan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sistem pengadaan secara elektronik. Pasal 125 Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsep kebijakan, pedoman dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Pasal 126** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep kebijakan dan pedoman pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; b. penyiapan konsep diseminasi layanan pengadaan secara elektronik; c. penyiapan konsep implementasi sistem pengadaan secara elektronik; d. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan e. penyiapan konsep pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Pasal 127 Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari: a. Seksi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Pasal 128** (1) Seksi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, diseminasi mengenai layanan pengadaan secara elektronik secara nasional. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi. BAB VII DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 129 (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Deputi. Pasal 130 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 131 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan c. penyusunan sistem dan penyelenggaraan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 132 Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari: a. Direktorat Pengembangan Profesi; b. Direktorat Pelatihan Kompetensi; dan c. Direktorat Sertifikasi Profesi. Bagian Ketiga Direktorat Pengembangan Profesi Pasal 133 Direktorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pedoman, dan kompetensi profesi pengelola pengadaan, serta pengembangan kelembagaan profesi.


Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan pengembangan, kompetensi, dan kelembagaan profesi pengadaan; b. penyiapan penyusunan pedoman kompetensi dan kelembagaan profesi pengadaan; c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan profesi pengadaan; d. pelaksanaan manajemen jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan e. pelaksanaan diseminasi, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan profesi pengadaan. Pasal 135 Direktorat Pengembangan Profesi terdiri dari: a. Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan; dan b. Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan. Pasal 136 Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan, pedoman standar kompetensi, dan kelembagaan profesi serta peningkatan kapasitas lembaga pengadaan barang/jasa. Pasal 137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan kebijakan dan pedoman standar kompetensi pengadaan; b. penyiapan konsep rumusan kebijakan dan pedoman kelembagaan profesi pengadaan; c. penyiapan konsep peningkatan kapasitas lembaga pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar kompetensi pengadaan; dan e. pelaksanaan diseminasi, pemantauan, dan evaluasi kapasitas lembaga pengadaan. Pasal 138 Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan terdiri dari : a. Seksi Standar Kompetensi; dan b. Seksi Kelembagaan Pengadaan.


Pasal 139 (1) Seksi Standar Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman serta pemantauan dan evaluasi standar kompetensi pengadaan. (2) Seksi Kelembagaan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman kelembagaan profesi pengadaan serta diseminasi, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga pengadaan. Pasal 140 Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dan pedoman pengembangan pengelola pengadaan, serta pelaksanaan manajemen jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 141 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan kebijakan dan pedoman pengembangan pengelola pengadaan; b. penyiapan konsep perencanaan kebutuhan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. pelaksanaan diseminasi, pengembangan, penilaian angka kredit, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. pengelolaan data dan informasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 142 Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan terdiri dari: a. Seksi Karir Pengelola Pengadaan; dan b. Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan. Pasal 143 (1) Seksi Karir Pengelola Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pengembangan pengelola pengadaan serta pelaksanaan diseminasi, pengembangan, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pejabat fungsional, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Bagian Keempat Direktorat Pelatihan Kompetensi Pasal 144 Direktorat Pelatihan Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan rumusan pedoman pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pengelolaan sumberdaya pembelajaran. Pasal 145 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Pelatihan Kompetensi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan pedoman, program, dan kurikulum pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan perumusan pedoman pembinaan pengajar pengadaan dan lembaga pelatihan; c. pelaksanaan pelatihan, diseminasi bagi pengajar dan asesor akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan kerjasama dan akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengajar, asesor akreditasi lembaga pelatihan, pelatihan kompetensi, pengendalian mutu, serta akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa; dan g. pengelolaan informasi dan diseminasi pengetahuan pengadaan barang/jasa. Pasal 146 Direktorat Pelatihan Kompetensi terdiri dari: a. Subdirektorat Program Pelatihan; dan b. Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran. Pasal 147 Subdirektorat Program Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan pedoman pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 148 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Program Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan pedoman, program, dan kurikulum pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi pelatihan kompetensi, pengendalian mutu, serta akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

c. pelaksanaan diseminasi dan pemantauan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

program

pelatihan

Pasal 149 Subdirektorat Program Pelatihan terdiri dari: a. Seksi Materi Pelatihan; dan b. Seksi Evaluasi Pelatihan. Pasal 150 (1) Seksi Materi Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan pedoman, program, dan kurikulum serta diseminasi dan pemantauan program pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah. (2) Seksi Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelatihan kompetensi, pengendalian mutu, serta akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 151 Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan pedoman pembinaan pengajar pengadaan, pengelolaan sumber daya pembelajaran, serta pelaksanaan kerjasama dan akreditasi lembaga pelatihan pengadaan. Pasal 152 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep rumusan pedoman pembinaan pengajar pengadaan dan lembaga pelatihan; b. penyiapan konsep pelatihan, diseminasi, pemantauan dan evaluasi pengajar pengadaan, asesor akreditasi lembaga pelatihan, pelatihan kompetensi, pengendalian mutu, serta akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. penyiapan konsep kerjasama dan akreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah; d. penyiapan konsep pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan e. penyiapan konsep pengelolaan informasi dan diseminasi pengetahuan pengadaan barang/jasa. Pasal 153 Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran terdiri dari: a. Seksi Pengajar Pengadaan; dan b. Seksi Lembaga Pelatihan. Pasal 154 (1) Seksi Pengajar Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan pedoman pembinaan, pelatihan, diseminasi, pemantauan dan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

evaluasi pengajar pengadaan serta asesor akreditasi lembaga pelatihan. (2) Seksi Lembaga Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan pedoman pembinaan, kerjasama, dan akreditasi lembaga pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta pengelolaan informasi dan diseminasi pengetahuan pengadaan barang/jasa. Bagian Kelima Direktorat Sertifikasi Profesi Pasal 155 Direktorat Sertifikasi Profesi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pedoman serta pelaksanaan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 156** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Sertifikasi Profesi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan dan pedoman sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. pelaksanaan sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. pengelolaan sistem manajemen mutu sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan d. pengelolaan sistem informasi manajemen sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 157 Direktorat Sertifikasi Profesi terdiri dari: a. Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi; dan b. Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi.

Pasal 158** Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan dan pengembangan kebijakan, pedoman, dan sistem manajemen mutu sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 159** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 158, Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan konsep rumusan dan pengembangan kebijakan, pedoman, dan sistem manajemen mutu sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;


b. penyiapan konsep penyusunan dan pengembangan sarana sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK) sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. pelaksanaan sistem manajemen mutu sertifikasi; d. penyiapan sarana sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK) sertifikasi pengadaan barang/jasa; dan e. penyiapan konsep pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Pasal 160 Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi terdiri dari : a. Seksi Sistem Sertifikasi; dan b. Seksi Sarana Sertifikasi. Pasal 161** (1) Seksi Sistem Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan, pedoman, dan sistem manajemen mutu sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. (2) Seksi Sarana Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sarana sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK) sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Pasal 162** Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan tata kelola sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah, sistem informasi manajemen, dan evaluasi sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 163** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep pengelolaan sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. penyiapan konsep pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP; c. penyiapan konsep pengelolaan surveilen pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan d. penyiapan konsep pengelolaan sistem informasi manajemen sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 164 Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi terdiri dari : a. Seksi Tata Kelola Sertifikasi; dan b. Seksi Evaluasi dan Surveilan. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 165** (1) Seksi Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP, dan manajemen sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. (2) Seksi Evaluasi dan Surveilan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi sertifikasi serta surveilen pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah. BAB VIII DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 166 (1) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah adalah unsur pelaksana tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 167 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa. Pasal 168 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa; c. pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu; dan d. pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bagian Kedua Susunan Organisasi *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 169 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah terdiri dari: a. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I; b. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II; dan c. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum. Bagian Ketiga Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I Pasal 170** Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah I. Pasal 171** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah I; b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah I; c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa di Wilayah I; d. pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah I; dan e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah I. Pasal 172 Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I terdiri dari: a. Subdirektorat Wilayah I Barat; dan b. Subdirektorat Wilayah I Timur. Pasal 173** Subdirektorat Wilayah I Barat mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah I Barat. Pasal 174** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Wilayah I Barat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah I Barat; *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah I Barat; c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah I Barat; d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah I Barat; dan e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah I Barat. Pasal 175 Subdirektorat Wilayah I Barat terdiri dari : a. Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara; dan b. Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Pasal 176** (1) Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. (2) Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Pasal 177** Subdirektorat Wilayah I Timur mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah I Timur. Pasal 178** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Wilayah I Timur menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah I Timur; b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah I Timur; c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan proses pengadaan barang/jasa di Wilayah I Timur; d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah I Timur; dan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah I Timur. Pasal 179 Subdirektorat Wilayah I Timur terdiri dari : a. Seksi Wilayah Kalimantan; dan b. Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Pusat. Pasal 180** (1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. (2) Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Instansi Pusat. Bagian Keempat Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Pasal 181** Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II. Pasal 182** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II; b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II; c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II; d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II; dan e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah II. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 183 Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II terdiri dari: a. Subdirektorat Wilayah II Barat; dan b. Subdirektorat Wilayah II Timur. Pasal 184** Subdirektorat Wilayah II Barat mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, advokasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II Barat. Pasal 185** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Wilayah II Barat menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II Barat; b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II Barat; c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II Barat; d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Barat; dan e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Barat. Pasal 186 Subdirektorat Wilayah II Barat terdiri dari : a. Seksi Wilayah Jawa Bagian Barat; dan b. Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur. Pasal 187** (1) Seksi Wilayah Jawa Bagian Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. (2) Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pasal 188** Subdirektorat Wilayah II Timur mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II Timur. Pasal 189** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Wilayah II Timur menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur; b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II Timur; c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur; d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Timur; dan e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Timur. f. Pasal 190 Subdirektorat Wilayah II Timur terdiri dari : a. Seksi Wilayah Sulawesi; dan b. Seksi Wilayah Maluku dan Papua. Pasal 191** (1) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. (2) Seksi Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Bagian Kelima Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Pasal 192** Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum mempunyai tugas memberikan nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu. Pasal 193** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu; b. pemberian keterangan ahli dalam proses hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil penanganan permasalahan hukum.

Pasal 194 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum terdiri dari: a. Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak; dan b. Subdirektorat Keterangan Ahli. Pasal 195** Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak mempunyai tugas menyiapkan konsep pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu. Pasal 196** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu; b. penyiapan konsep pemberian dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu; dan c. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum. Pasal 197 Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak terdiri dari: a. Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa; dan b. Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Kontruksi.


Pasal 198** (1) Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu dan pemantauan evaluasi atas hasil pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum pada pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. (2) Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Kontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu dan pemantauan evaluasi atas hasil pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Pasal 199 Subdirektorat Keterangan Ahli mempunyai tugas menyiapkan konsep pemberian keterangan ahli dalam proses hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 200 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Subdirektorat Keterangan Ahli menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsep pemberian keterangan ahli dalam proses hukum di bidang pengadaan barang/jasa; dan b. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi atas hasil pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa. Pasal 201 Subdirektorat Keterangan Ahli terdiri dari : a. Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa; dan b. Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi. Pasal 202 (1) Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian keterangan ahli serta pemantauan dan evaluasi atas hasil pemberian keterangan ahli pada pengadaan barang, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. (2) Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian keterangan ahli serta pemantauan dan evaluasi atas hasil pemberian keterangan ahli pada pengadaan pekerjaan kontruksi. BAB VIIIA INSPEKTORAT Bagian Pertama *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 202A** Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP. Pasal 202B** Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Inspektorat melaksanakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); b. pelaksanaan pengawasan kinerja LKPP; c. pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan/wewenang, serta penyiapan usulan tindakan terhadap pegawai LKPP yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai; d. perencanaan program dan anggaran Inspektorat; e. penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat; f. penyusunan kebijakan, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengawasan Inspektorat; g. pelaksanaan Whistleblowing System LKPP; dan h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 202C** Inspektorat terdiri atas: a. Kelompok Kerja Pengawasan Administrasi Keuangan; b. Kelompok Kerja Pengawasan Kinerja Kelembagaan; dan c. Subbagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Kelompok Kerja dan Subbagian Tata Usaha Pasal 202D** (1) Kelompok Kerja Pengawasan Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan; (2) Kelompok Kerja Pengawasan Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan LKPP; *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat. BAB VIIIB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 202E** Di LKPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 202F** Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 202G** (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK, PENANGGUNG JAWAB PENAYANGAN DAFTAR HITAM, SERTA PENANGGUNG JAWAB WHISTLEBLOWING SYSTEM Pasal 203* (1) Unit organisasi yang menangani tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena tugas dan fungsinya melaksanakan Layanan *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Unit Layanan Pengadaan LKPP. (2) Kepala Subbagian yang menangani tugas pelaksanaan pengadaan selanjutnya disebut Kepala Unit Layanan Pengadaan LKPP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 204 (1) Unit organisasi yang menangani tugas di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disebut Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP. (2) Kepala Biro yang menangani tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi, selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LKPP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 205** (1) Unit organisasi yang menangani tugas melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP, karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP yang selanjutmya disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP. (2) Kepala Subbagian yang menangani tugas pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP, selanjutnya disebut Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 206** (1) Unit organisasi yang menangani tugas di bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, karena tugas dan fungsinya melaksanakan penanyangan daftar hitam. (2) Direktur yang menangani tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penayangan daftar hitam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Penanggung Jawab penayangan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Pasal 207** (1) Unit organisasi yang menangani tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP karena tugas dan fungsinya melaksanakan Whistleblowing System LKPP. (2) Inspektur yang menangani tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP disebut Penanggung Jawab Whistleblowing System LKPP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Penanggung Jawab Whistleblowing System sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 207A** Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menugaskan salah satu unit organisasi Eselon IV sebagai pelaksana Tugas dan Fungsi ketatausahaan pada unit organisasi Eselon I dan Eselon II yang bersangkutan. BAB X ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal 208 (1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala Biro, Direktur Kepala Pusat dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 209 (1) Kepala LKPP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala LKPP. (3) Pejabat eselon II ke bawah di LKPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala. BAB XI TATA KERJA Pasal 210 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di LKPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

LKPP maupun antar instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugas. Pasal 211 Setiap pimpinan unit organisasi di LKPP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 212 Setiap pimpinan unit organisasi di LKPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 213 Setiap pimpinan unit organisasi di LKPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara semesteran dan tahunan tepat pada waktunya. Pasal 214 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 215 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 216 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 217 Pengaturan tata kerja dan hubungan kerja ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala LKPP. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 218** Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di LKPP wajib melaksanakan pengolahan data, serta menyusun laporan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasinya. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 219 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor.PER.001/KEP.LKPP/ 05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 220 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2015 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO


LAMPIRAN: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kepala LKPP p.13/5/08 Sekretariat Utama p.13/5/08 Inspektorat p.13/5/08

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana

Deputi Bidang MonitoringEvaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Biro Umum dan Keuangan

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

p.13/5/08 Direktorat Pengemba ngan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Direktorat Pengemban gan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

Direktorat Pengemba ngan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasio nal

Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Direktorat Pengemba ngan Sistem Katalog

Direktorat Pengemba ngan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Direktorat Pengemba ngan Profesi

p.13/5/08 Direktorat Direktorat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA

Sekretariat Utama

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian, Program dan Anggaran

Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Sub-Bagian Program

Sub-Bagian Pemantauan

Sub-Bagian Organisasi

Sub-Bagian Anggaran

Sub-Bagian Evaluasi

Sub-Bagian Tata Laksana

Kelompok Jabatan Fungsional

Biro Umum dan Keuangan

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Keuangan

Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

SubBagian Layanan Pengadaan

Sub-Bagian Kas, Perbendaharaa n dan Pelaporan Keuangan

SubBagian Tata Usaha

Sub-Bagian Inventaris dan Penghapusan Barang Milik Negara

Sub-Bagian Verifikasi Anggaran

SubBagian Rumah Tangga

Kelompok JabatanPertama Fungsional *) Perubahan **) Perubahan Kedua

Bagian Hukum dan Humas

Bagian Sistem Informasi

Bagian Kepegawaian

Sub-Bagian Hukum

Sub-Bagian Data dan Informasi

Sub-Bagian Pengadaan dan Mutasi

Sub-Bagian Hubungan Masyarakat

Sub-Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sub-Bagian Pengemban gan

Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Subdit Barang dan Jasa

Subdit Pekerjaan Konstruksi

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha

Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

Subdit Iklim Usaha

Subdit Kerjasama Internasional

Seksi Barang dan Jasa Lainnya

Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi

Seksi Kemitraan Infrastruktur

Seksi Badan Usaha

Seksi Pengembang an Pelaku Usaha

Seksi Multilateral

Seksi Jasa konsultasi

Seksi Pelaksana Konstruksi

Seksi Kemitraan Non Infrastruktur

Seksi Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus

Seksi Kesempatan Usaha

Seksi Bilateral


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi

Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

Subdit Riset dan Kontrak

Subdit Perencanaan Pengadaan

Subdit Monitoring dan Evaluasi

Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/ Lembaga/Insta nsi

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan

Seksi Riset Pasar dan Industri

Seksi Pengendalian Pelaksanaan katalog

Seksi Pengembang an Aplikasi SPSE

Seksi Bimbingan Teknis LPSE

Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah

Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan

Seksi Kontrak Payung

Seksi Evaluasi katalog

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE

Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional


Subdit Pengelolaan Katalog

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi

Subdit Pengelolaan dan Pembinaan LPSE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSA

Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Direktorat Pengembangan Profesi

Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan

Subdit Pengembangan Pengelola Pengadaan

Direktorat Pelatihan Kompetensi

Subdit Program Pelatihan

Subdit Sumberdaya Pembelajaran

Direktorat Sertifikasi Profesi

Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi

Subdit Tata kelola dan Evaluasi Sertifikasi

Seksi Standar Kompetensi

Seksi Karir Pengelola Pengadaan

Seksi Materi Pelatihan

Seksi Pengajar Pengadaan

Seksi Sistem Sertifikasi

Seksi Tata Kelola Sertifikasi

Seksi Kelembagaan Pengadaan

Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan

Seksi Evaluasi Pelatihan

Seksi Lembaga Pelatihan

Seksi Sarana Sertifikasi

Seksi Evaluasi dan Survailen


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Subdit Wilayah I Timur

Subdit Wilayah II Barat

Subdit Wilayah II Timur

Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara

Seksi Wilayah Kalimantan

Seksi Wilayah Jawa Bagian Barat

Seksi Wilayah Sulawesi

Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa

Seksi Keterangan Ahli Barang dan jasa

Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan

Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat

Seksi Wilayah Jawa Bagian timur

Seksi Wilayah Maluku & Papua

Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan konstruksi

Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi


Subdit Penanganan Permasalahan Kontrak

Subdit Keterangan Ahli

Subdit Wilayah I Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Kepala LKPP

Sekretariat Utama Inspektorat

Sub-Bagian Tata Usaha

Kelompok Kerja Pengawasan Administrasi Keuangan

Kelompok Kerja Pengawasan Kinerja Kelembagaan


*) Perubahan Pertama **) Perubahan Kedua

Recommend Documents